BPRNews.id - Di wilayah Pajampangan yang terdampak bencana longsor, banjir, dan pergerakan tanah, Perumda BPR Sukabumi melalui Kantor Kas Cabang Jampangkulon tetap berupaya memberikan layanan keuangan untuk masyarakat.
Meskipun jaringan internet sempat terganggu, pelayanan di kantor tersebut berjalan normal.
Kepala BPR Jampangkulon, Erviandi, menegaskan bahwa nasabah yang membutuhkan layanan keuangan menjadi prioritas utama.
“Untuk pelayanan kami upayakan berjalan seoptimal mungkin. Memang ada kendala sedikit terkait jaringan internet, tetapi operasional tetap normal, apalagi listrik sudah menyala kembali,” jelasnya.
Erviandi juga menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kemungkinan keringanan bagi nasabah terdampak.
“Biasanya, kebijakan terkait keringanan kredit itu menunggu arahan dari OJK dulu. Kami berharap ada langkah yang bisa membantu meringankan beban nasabah di wilayah terdampak,” tambahnya.
Selain memastikan pelayanan berjalan lancar, Erviandi menyampaikan rasa duka kepada warga Pajampangan yang terdampak bencana. Menurutnya, dukungan moral dan operasional adalah wujud komitmen Perumda BPR Sukabumi untuk hadir di tengah masyarakat.
“Kami turut berbelasungkawa kepada seluruh korban terdampak bencana di Pajampangan. Semoga situasi ini segera membaik dan warga bisa kembali menjalani kehidupan normal,” tandasnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pertumbuhan pembiayaan yang stabil dan konsisten di sektor perbankan umum di Aceh. Hingga saat ini, pembiayaan sektor ini tercatat mencapai Rp 43,06 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 14,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/ yoy). Rasio non-performing financing (NPF) juga tetap terkendali di angka 1,74 persen, menandakan stabilitas yang terjaga.
Pertumbuhan positif juga tercatat pada sisi dana pihak ketiga (DPK), yang mengalami kenaikan sebesar 9,55 persen yoy, mencapai Rp 45,22 triliun. "Secara keseluruhan, kondisi perbankan di Aceh tetap dalam keadaan baik," ujar Kepala OJK Aceh, Daddi Peryoga, dalam acara media gathering bertema Sinergi OJK Aceh bersama Rekan Media dalam rangka Membangun Perspektif Positif terhadap Perekonomian dan Pariwisata Aceh di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (16/12/2024).
Daddi juga menambahkan, OJK akan terus meningkatkan pengawasan untuk menjaga stabilitas sektor perbankan di Aceh. "Peran OJK dalam hal pengawasan akan terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas perbankan di Aceh," tambahnya.
Sektor keuangan non-bank (IKNB) juga mengalami pertumbuhan signifikan, dengan perusahaan pembiayaan menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran pembiayaan. Pada posisi September 2024, perusahaan pembiayaan tercatat menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 5,5 triliun, dengan kenaikan sebesar 15,22 persen year to date (ytd).
Industri pasar modal di Aceh turut mencatatkan kinerja positif dengan jumlah investor yang semakin meningkat, yakni naik 6,49 persen ytd. Nilai kepemilikan saham pun tercatat mencapai Rp 802 miliar, yang mengalami kenaikan sebesar 4,23 persen.
Namun, Daddi Peryoga mengingatkan adanya potensi risiko ketidakpastian global yang masih tinggi ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpastian ini antara lain adalah ketegangan geopolitik, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang meluas ke beberapa negara Amerika Latin, serta pelambatan ekonomi Tiongkok. “Dampak ketidakpastian global terhadap ekonomi dunia memerlukan kebijakan yang tepat dari seluruh pemangku kepentingan, dan tentunya kolaborasi dari semua sektor,” ujar Daddi.
Dalam upaya menjaga stabilitas industri jasa keuangan di tengah risiko global, OJK terus mendorong sektor keuangan untuk memperkuat daya tahan melalui peningkatan permodalan dan penerapan Good Corporate Governance (GCG). “Untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan di tengah risiko global, OJK terus mendorong industri ini meningkatkan daya tahan melalui penguatan permodalan dan penerapan GCG yang baik,” tegas Daddi.
Daddi juga menyebutkan bahwa dengan disahkannya Undang-undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) pada 12 Januari 2023, OJK memiliki tugas yang lebih luas dalam memperkuat literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen. Sebagai bagian dari amanat tersebut, OJK Aceh telah melakukan berbagai kegiatan edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat.
“Dan terakhir, pengukuhan Satgas PASTI Provinsi Aceh pada 28 November 2024 bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dari aktivitas keuangan ilegal,” jelas Daddi.
Berdasarkan data yang dirangkum Satgas PASTI, terdapat 19 aduan terkait investasi ilegal dan 72 aduan terkait pinjaman online (pinjol) di Aceh pada periode Januari hingga Oktober 2024. Untuk melindungi masyarakat Aceh dari ancaman investasi ilegal dan judi online, Daddi menekankan pentingnya kegiatan edukasi yang masif, termasuk melibatkan jurnalis media massa sebagai pihak yang berperan dalam menyebarkan informasi yang benar dan dapat mencegah terjadinya penipuan serta aktivitas keuangan ilegal.
BPRNews.id - Sri H. Rahayu, CEO On Us Asia, berhasil meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia dalam program studi Ilmu Hukum. Gelar tersebut diperoleh melalui disertasi berjudul “Peran Bank Umum Konvensional dengan Kepemilikan Asing dalam Penguatan Industri Perbankan Nasional”, yang menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan wawasan akademik dengan praktik di sektor perbankan.
Penelitian Sri menyoroti peran penting bank umum konvensional (BUK) yang memiliki kepemilikan asing dalam memperkuat sektor perbankan nasional. Bank-bank ini, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh investor asing, memiliki beberapa keunggulan, seperti sumber daya keuangan yang solid, teknologi informasi yang canggih, praktik bisnis terbaik, serta jaringan yang luas, baik nasional maupun internasional.
Sri menyimpulkan bahwa meskipun BUK dengan kepemilikan asing memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat industri perbankan, sejumlah penyesuaian kebijakan perlu dilakukan agar peran tersebut dapat lebih optimal. Melalui riset ini, Sri berkeyakinan bahwa sektor perbankan nasional dapat berkembang dengan lebih inklusif dan kompetitif, serta siap menghadapi tantangan global.
Sebagai CEO On Us Asia, Sri H. Rahayu terus menunjukkan kepemimpinan yang selaras dengan dinamika global. Keberhasilannya dalam meraih gelar doktor mencerminkan visi strategisnya dalam menjalin hubungan antara teori dan praktik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. "Penguatan industri perbankan nasional tidak hanya membutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga kemitraan strategis yang dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Saya percaya penelitian ini akan menjadi pijakan untuk transformasi yang lebih besar," ujar Sri dalam sambutannya.
Gelar doktor yang diraih oleh Sri semakin memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang tidak hanya berkontribusi dalam dunia akademik tetapi juga di sektor industri. Keberhasilannya ini menjadi bukti nyata komitmen untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi kepada masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk berinovasi dan memperkuat sektor strategis di Indonesia.
Sri meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada 1995 dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD), dengan jurusan Hukum Internasional. Pada 1998, ia mendapatkan Beasiswa Chevening dari Pemerintah Inggris untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana (S2). Setahun setelahnya, ia berhasil menyelesaikan pendidikan Master of Laws (LLM) in Banking & Finance Law dari The London School of Economics and Political Science (LSE), London.
BPRNews.id - Pada acara Insight LPS 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), memberikan sambutan terkait peluncuran hasil riset terbaru mengenai Indeks Menabung Konsumen (IMK) dan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK).
Hadir pula dalam kesempatan ini, Lana Soelistianingsih, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, serta Ridwan Nasution, Direktur Eksekutif Manajemen Strategis dan Perumusan Kebijakan LPS.
Dalam kesempatan tersebut, LPS memaparkan hasil survei yang dilakukan pada November 2024, yang menunjukkan bahwa nilai Indeks Menabung Konsumen (IMK) berada pada level 77,0, sedikit menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan ini terutama terlihat pada Indeks Waktu Menabung (IWM) yang turun sebesar 1,9 poin, mencapai level 81,5.
Survei ini memberikan gambaran penting tentang tren perilaku menabung konsumen di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas sistem keuangan. LPS berharap informasi ini dapat menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam memperkuat sektor perbankan dan menjaga kepercayaan konsumen.
BPRNews.id -Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Arfak Indonesia. Proses ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha BPR tersebut sejak 17 Desember 2024.
BPR Arfak Indonesia memiliki kantor di berbagai wilayah seperti Manokwari (Papua Barat), Sorong dan Aimas (Papua Barat Daya), serta Fakfak(Papua Barat). Untuk memastikan simpanan nasabah dibayarkan sesuai ketentuan, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data. Proses ini ditargetkan selesai dalam waktu maksimal 90 hari kerja.
Dana pembayaran klaim penjaminan akan berasal dari dana LPS. Nasabah dapat memeriksa status simpanan mereka di kantor BPR Arfak Indonesia atau melalui laman resmi LPS di www.lps.go.id setelah pengumuman pembayaran klaim dilakukan.
Bagi debitur, kewajiban untuk membayar cicilan atau melunasi pinjaman tetap berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tim Likuidasi LPS yang bertugas di kantor BPR Arfak Indonesia.
Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, meminta nasabah agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang dapat menghambat proses pembayaran klaim dan likuidasi. “Nasabah diharapkan tidak terpancing untuk melakukan hal-hal yang menghambat proses ini,”ujarnya. Ia juga mengingatkan agar nasabah tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan meminta imbalan.
Selain itu, Jimmy menekankan bahwa banyak bank lain yang masih beroperasi dan bisa menjadi alternatif untuk menyimpan dana setelah pembayaran klaim selesai. Nasabah juga tidak perlu khawatir karena semua simpanan di bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.
Untuk memastikan simpanan dijamin oleh LPS, nasabah diimbau untuk memastikan bahwa simpanannya tercatat dalam pembukuan bank, tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terlibat tindak pidana yang merugikan bank.
“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T,” tegas Jimmy dalam keterangan resmi pada Selasa (17/12).
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan proses pembayaran klaim dan likuidasi dapat berjalan dengan lancar dan transparan.