Bprnews.id - Pertarungan sengit antarbank dalam merebut dana simpanan nasabah memicu penurunan suku bunga kredit dan peningkatan suku bunga simpanan. Bank Indonesia (BI) mencatat, pada Desember 2023, suku bunga kredit mengalami penurunan menjadi 9,25%, sementara suku bunga simpanan berjangka mengalami kenaikan pada tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, masing-masing mencapai 4,71%; 5,26%; 5,52%; dan 5,74%.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,74% atau Rp6.966 triliun per November 2023, melampaui target BI.
Namun, Net Interest Margin (NIM) perbankan menurun menjadi 4,83% pada November 2023, turun dari 4,85% pada bulan sebelumnya.
Sebelum pandemi COVID-19, NIM perbankan pada 2019 berada pada level 4,19%, sedangkan tahun sebelumnya berada di atas 5%.
Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyatakan bahwa meskipun biaya dana industri masih tinggi, suku bunga kredit tidak mengalami penurunan.
"Tetapi tidak mungkin sustainable dengan terus menggerus NIM, karena selain biaya, ada CKPN yang harus dihitung sehubungan dengan kredit," ujarnya.
Peningkatan suku bunga deposito seiring pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang melambat menjadi penyebab perubahan dinamika ini. DPK yang hanya tumbuh 3,8% secara tahunan (YoY) pada Desember 2023 menjadi Rp 8.234,2 triliun.
Giro, sebagai komponen DPK yang paling banyak mengalami kontraksi pada penghujung tahun, hanya tumbuh 3,9% YoY pada Desember 2023, dibandingkan dengan pertumbuhan 13% YoY pada awal semester II/2023.
Senior Faculty LPPI, Moch Amin Nurdin, menyatakan bahwa suku bunga tinggi diperkirakan akan bertahan lama karena faktor inflasi dari kondisi global yang dipengaruhi oleh faktor geopolitik.
Dalam menghadapi situasi ini, bank diharapkan dapat menjaga cost of fund (CoF) dan cost of borrowing untuk menjaga NIM mereka.
Bank kemudian mulai menurunkan suku bunga kredit sebagai strategi untuk tetap beroperasi secara efisien. Amin menyarankan agar bank mempertimbangkan bermain di money market atau instrumen lain yang memberikan keuntungan dalam waktu singkat namun memiliki ketahanan yang tinggi dan risiko minim.
"Sementara itu, bank seharusnya menyeimbangkan suku bunga yang secara umum turun, tetapi di satu sisi, bank harus melihat prospek kredit yang memberikan yield tinggi," tambahnya.
Amin mengakui bahwa hingga saat ini belum ada bank yang mempertimbangkan untuk meningkatkan tingkat suku bunga, mengingat persaingan yang ketat dan ketidakpastian situasi saat tahun politik.
"Kalau bank tiba-tiba menaikkan suku bunga, bisa-bisa mereka lari ke pesaing yang bisa menawarkan suku bunga yang lebih rendah," jelasnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan pertumbuhan aset industri pembiayaan atau multifinance akan terus berlanjut dalam rentang pertumbuhan double digit hingga triwulan pertama tahun 2024.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan proyeksi ini sebagai respons terhadap pertanyaan tertulis.
"Pada triwulan I tahun 2024, total aset industri pembiayaan diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan di kisaran 10,00% s.d. 11,00% YoY," ungkap Agusman.
Berdasarkan data terakhir hingga November 2023, total aset industri pembiayaan mencapai Rp545,23 triliun, tumbuh sebesar 14% secara year on year (yoy).
Proyeksi OJK menunjukkan bahwa pada Desember 2023, total aset multifinance diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 14,50% hingga 15,00%, mencapai Rp627,01 triliun.
"Selanjutnya, berdasarkan rencana bisnis tahun 2024, kinerja industri pembiayaan diperkirakan akan terus meningkat dan mengalami pertumbuhan aset di kisaran 13,00% s.d. 16,00% YoY pada Desember 2024," tambah Agusman.
Sektor yang akan menjadi pendorong utama pertumbuhan multifinance adalah Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor, diikuti oleh sektor Pertambangan Dan Penggalian.
"Kinerja yang cukup baik dari sektor-sektor tersebut selama tahun 2023 diproyeksikan masih akan mendominasi pertumbuhan di tahun 2024," jelasnya.
Bprnews.id - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan. Dalam keputusan tersebut, Seng Hyup Shin ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama, sementara Im Jang Hyuk diangkat sebagai Direktur Bank KB Bukopin.
Perubahan susunan pengurus perusahaan ini akan efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tom (Woo Yeul) Lee, Direktur Utama Bank KB Bukopin, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan komitmen pemegang saham untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan di tengah dinamika industri perbankan yang terus berkembang.
Ia meyakini bahwa penyegaran ini akan memberikan semangat baru bagi Bank KB Bukopin untuk menjadi bank terpercaya dan dicintai oleh nasabah dan masyarakat Indonesia.
Sebelumnya, Seng Hyup Shin menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank KB Bukopin, sementara Im Jang Hyuk memiliki pengalaman sebagai Director KB Securities Co., Ltd. Tom menambahkan bahwa perubahan ini akan memperkuat harmonisasi dan kolaborasi di perusahaan, serta diharapkan dapat mengeksplorasi berbagai target bisnis Bank KB Bukopin.
"Kami optimis komisaris dan direktur yang baru akan mampu membantu memperkuat berbagai program bisnis Bank KB Bukopin di masa depan, sekaligus melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk kemajuan Perseroan," ujar Tom.
Berdasarkan keputusan RUPSLB Tahun 2024, berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank KB Bukopin:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama - Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama - Seng Hyup Shin*
Komisaris - Nanang Supriyatno
Komisaris Independen - Tippy Joesoef
Komisaris Independen - Hae Wang Lee
Komisaris Independen - Stephen Liestyo
Komisaris Independen - Sukriansyah S. Latief
Komisaris Independen - Eugene K. Galbraith
Direksi
Direktur Utama - Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama - Robby Mondong
Direktur - Helmi Fahrudin
Direktur - Dodi Widjajanto
Direktur - Yohanes Suhardi
Direktur - Henry Sawali
Direktur - Young Eun Moon*
Direktur - Jung Ho Han
Direktur - Im Jang Hyuk*
Bprnews.id - Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap rencana merger unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) dengan Bank Muamalat. Menurut Kemenag, langkah ini akan memberikan penyehatan pada sektor perbankan nasional.
Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, menekankan bahwa merger ini merupakan bagian dari upaya penguatan yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar bank-bank syariah dapat lebih fokus dan memiliki kemampuan untuk melakukan pembagian tugas di dalam sistem keuangan Indonesia.
"Jika ini membawa perbaikan, dan tentunya merger ini merupakan bagian dari perhitungan yang baik, kami mendukung. Ini adalah langkah penting untuk penyehatan sektor perbankan kita," ujar Saiful di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.
Menurut Saiful, proses merger ini telah dihitung secara teknis. Dia juga menyoroti penjualan saham Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Muamalat, yang dapat dimanfaatkan kembali.
"Saat menjalankan tugas utama, yaitu mengawal haji, kami berharap manfaat dari penjualan tersebut dapat kami manfaatkan lagi," tambahnya.
Dalam konteks teknis, Saiful menyatakan bahwa Kementerian Agama belum secara langsung berdiskusi dengan Kementerian BUMN mengenai merger ini. Namun, pembicaraan terkait merger telah terjadi di tingkat yang lebih rendah.
"Secara teknis, saya sendiri belum berbicara, mungkin di tingkat yang lebih rendah sudah. Kami akan menunggu hasil akhirnya dan melihat seperti apa, ini merupakan proses yang berlangsung," ungkap Saiful.
Saat ini, kepemilikan saham Bank Muamalat didistribusikan dengan mayoritas dimiliki oleh BPKH sebesar 82,65%.
Sinyal kuat mengenai merger ini semakin terlihat setelah Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa aksi korporasi ini diperkirakan akan selesai pada Maret 2024 setelah berdiskusi dengan BPKH dan Menteri Agama mengenai peluang kerja sama antara BTN Syariah dengan Bank Muamalat.
Bprnews.id - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mencatat penurunan hampir 10% dalam jumlah anggotanya, menjadi 330 perusahaan pada kuartal III-2023 dari 366 perusahaan pada akhir tahun 2022. Penurunan tersebut diakui sebagai dampak dari fenomena tech winter yang melanda sektor fintech.
Executive Director AFTECH, Aries Setiadi, mengungkapkan bahwa sebanyak 82 hingga 84 perusahaan fintech di bawah naungan AFTECH telah melakukan pemangkasan jumlah karyawan dalam periode 2022 hingga 2023. Ia menyebut hal ini sebagai bagian dari fenomena tech winter dan menjelaskan bahwa berkurangnya anggota AFTECH merupakan seleksi alam.
"Survival of the fittest, 2022 sampai 2023 itu ada 84 atau 82 perusahaan fintech yang jadi member AFTECH itu melakukan lay off, jadi itu salah satu indikasi bagaimana tech winter," kata Aries saat Media Gathering AFTECH di Kota Kasablanka.
Selain dampak fenomena tech winter, Aries menyebutkan bahwa banyaknya perusahaan fintech yang kehilangan sumber pendanaan dan tumbang menjadi penyebab lain penurunan anggota AFTECH.
Di samping itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melakukan penertiban terhadap perusahaan fintech yang hanya memiliki izin tetapi tidak melakukan kegiatan usaha nyata juga turut berperan dalam penurunan jumlah anggota.
"Dari sisi OJK sekarang sudah mulai lebih tertib untuk sandboxing. Jadi, di inovasi keuangan digital di OJK kemarin di akhir tahun itu bagi perusahaan yang tercatat tapi tidak melakukan usaha bisnis itu akhirnya dicabut," ungkap Aries.
Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota, Aries mencatat adanya pertumbuhan perusahaan fintech baru.
Walaupun pertumbuhan tersebut tidak sebesar masa pandemi pada 2021 hingga 2022, ia melihatnya sebagai uji coba bahwa fintech berjalan baik dengan menjaga profitabilitas bisnisnya.
Aries menyimpulkan bahwa perusahaan fintech saat ini lebih prudent dan hati-hati dalam menghadapi tantangan serta berinovasi.