Bprnews.id - Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah menunjukkan tren yang positif di tengah tantangan penurunan jumlah bank, termasuk langkah agresif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan konsolidasi sektor perbankan.
Menurut data Statistika Perbankan Indonesia yang dirilis oleh OJK, kinerja BPR menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan pada dua bulan pertama tahun ini. Laba tahun berjalan BPR mencapai Rp966 miliar per Februari 2024, naik 100,62% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi intermediasi, BPR juga meningkatkan penyaluran kredit hingga Rp142,19 triliun per Februari 2024, naik 8,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, aset BPR tercatat mencapai Rp193,93 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,62% pada periode yang sama.
Di sisi lain, laba tahun berjalan BPRS mencapai Rp45,13 miliar, meskipun mengalami penurunan 25,81% dari tahun sebelumnya.
Namun, pembiayaan BPRS tumbuh 17,01% mencapai Rp17,42 triliun, dengan aset yang meningkat 13,31% menjadi Rp22,97 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat menjadi Rp1,88 triliun, naik 32,46%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa upaya konsolidasi yang dilakukan OJK bertujuan untuk memperkuat sektor BPR melalui merger dan akuisisi. Meskipun jumlah BPR menurun, konsolidasi telah terbukti memperkuat ketahanan permodalan bank serta tata kelola dan manajemen risiko.
"Saat ini, OJK telah menyetujui penggabungan 43 BPR menjadi 14 BPR dan sedang dalam proses konsolidasi 32 BPR menjadi 10 BPR," kata Dian.
Namun, Dian menegaskan bahwa konsolidasi tidak berarti mengurangi jumlah kantor cabang BPR. Meskipun beberapa BPR digabung, kantor-kantor cabang tetap ada, tetapi dalam status yang berubah.
Sementara itu, BPR yang ditutup oleh OJK adalah yang sudah tidak mungkin diselamatkan atau memiliki masalah keuangan yang signifikan. Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR Dananta pada 30 April 2024.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Dananta merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar OJK dalam pengumumannya.
Meskipun jumlah BPR mengalami penurunan dari 1.623 bank pada Desember 2021 menjadi 1.566 bank pada Maret 2024, kinerja BPR dan BPRS secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif, memberikan harapan bagi stabilitas sektor perbankan di masa yang akan datang.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sebanyak 43 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan/atau BPR Syariah (BPRS) telah melakukan konsolidasi melalui merger hingga Maret 2024, menghasilkan 14 BPR/S yang lebih efisien.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa proses konsolidasi ini berkontribusi pada penguatan sektor keuangan, dengan menekankan peningkatan modal dan tata kelola yang baik.
"Hingga Maret 2024, masih ada 25 BPR/S dalam proses konsolidasi menjadi 8 BPR/S, dan 32 BPR/S sedang dalam pemenuhan kelengkapan dokumen konsolidasi menjadi 10 BPR/S. Ini menandakan bahwa konsolidasi dan penguatan BPR/S akan terus berlanjut," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2024 secara virtual di Jakarta, Senin.
Meskipun terjadi pengurangan jumlah BPR/S, Dian menegaskan bahwa sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai angka di atas 7 hingga 9 persen per Maret 2024.
"Konsolidasi BPR/S telah terbukti memperkuat ketahanan permodalan bank, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama UMKM, dan perekonomian secara keseluruhan," tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan modal BPR/S, Dian menyoroti bahwa sebagian besar BPR/S masih belum memenuhi ketentuan permodalan minimum. Namun, dengan penambahan modal oleh pemegang saham dan langkah-langkah merger, diharapkan BPR/S dapat memenuhi persyaratan tersebut.
Dian juga menjelaskan bahwa konsolidasi BPR/S tidak berarti mengurangi jumlah kantor. Kantor-kantor BPR/S yang bertahan akan tetap beroperasi, namun kemungkinan akan menjadi cabang dari BPR yang bertahan.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa BPR/S yang ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK biasanya sudah tidak mungkin diselamatkan, baik karena fraud maupun kelemahan keuangan yang signifikan.
"Dengan penyehatan dan penguatan BPR/S, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan," ujarnya.
OJK terus mendorong konsolidasi dan penguatan BPR/S sebagai bagian dari upaya untuk menjawab tantangan industri ini. Sebagai langkah lanjutan, OJK akan meluncurkan Peta Jalan Penguatan BPR/S 2024-2027 sebagai landasan kebijakan untuk mengembangkan industri BPR dan BPRS.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan "pembersihan" terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperkuat sektor tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa sekitar ratusan BPR/BPRS akan mengalami pengurangan dalam proses ini.
Saat ini, jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.566 bank pada Maret 2024, menyusut 57 bank dari Desember 2021 yang tercatat masih sebanyak 1.623 BPR.
"Kami akan terus lakukan konsolidasi penguatan terhadap BPR melalui proses merger dan lain-lain," jelas Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual, Senin (13/5/2024).
Tindakan ini tidak hanya mencakup pencabutan izin usaha (CIU), tetapi juga merger antara sejumlah BPR/BPRS yang dimiliki oleh satu pemilik, dalam rangka penerapan Single Presence Policy (SPP) untuk memperkuat permodalan BPR/BPRS.
Hingga Maret 2024, OJK telah menyetujui penggabungan 43 BPR/BPRS menjadi 14 BPR/BPRS. Masih ada 25 BPR/BPRS lagi yang akan konsolidasi menjadi 8 BPR/BPRS, serta 32 BPR/BPRS dalam pemenuhan kelengkapan dokumen konsolidasi menjadi 10 BPR/BPRS.
Meskipun terjadi pengurangan jumlah BPR/BPRS, data statistik menunjukkan pertumbuhan positif industri BPR, seperti pertumbuhan kredit sebesar 9,42%, dana pihak ketiga 8,60%, dan aset 7,34% secara tahunan per Maret 2024.
"Dengan konsolidasi BPR, ini terbukti memperkuat ketahanan permodalan dan penerapan tata kelola, sehingga memberikan nilai tambah bagi BPR dan masyarakat," terang Dian.
Penguatan ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan BPR/BPRS fungsi serupa dengan bank umum, seperti dapat go public dan berpartisipasi dalam sistem pembayaran.
Dian menekankan bahwa penguatan ini perlu dilakukan karena BPR merupakan garda terdepan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, usaha perorangan, dan masyarakat kecil. BPR diharapkan dapat menjadi community bank yang melayani masyarakat kelas bawah.
Bprnews.id - AgenBRILink, sebagai perluasan layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengalami pertumbuhan yang pesat pada Kuartal I-2024. Tercatat, selama periode tersebut, agen ini berhasil mencatatkan 285 juta transaksi finansial, meningkat 12,8% year-on-year (yoy) dari 252,5 juta transaksi per Kuartal I-2023. Peningkatan ini diiringi dengan volume transaksi mencapai Rp370 triliun.
Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto menyatakan bahwa jumlah AgenBRILink juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,4% yoy, dari 650.780 agen per akhir Maret 2023 menjadi 796.836 agen per Maret 2024.
“Jumlah AgenBRILink ini tersebar di 61.122 desa di seluruh pelosok Indonesia. Kinerja mitra BRI ini turut menyumbang Fee Based Income (FBI) bagi BRI senilai Rp395 miliar,” ujarnya dalam Press Conference Kinerja BRI Triwulan I-2024 di Jakarta pada 25 April 2024.
AgenBRILink menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang membantu peningkatan signifikan baik dari jumlah agen maupun volume transaksi.
Keberhasilan AgenBRILink tak lepas dari strategi hybrid bank, yakni perpaduan layanan fisik dan digital untuk melayani segmen nasabah BRI yang beragam. Bahkan pada hari libur sekalipun, agen ini siap melayani kebutuhan finansial.
Fitur-fitur AgenBRILink meliputi pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, serta layanan referral pembukaan rekening Tabungan, pinjaman, dan transaksi lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher permainan, serta pembelian tiket bus, shuttle, dan kapal ferry.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengungkapkan rencana pengembangan AgenBRILink di masa depan. AgenBRILink akan didorong untuk tidak hanya menjadi agen bank, tetapi juga menjadi marketplace.
“Kita sudah punya use case AgenBRILink yang milik BRI, dijadikan marketplace. Kalau nanti satu AgenBRILink bisa punya kapabilitas sebagai marketplace, satu desa satu orang, bayangkan bagaimana dahsyatnya. Dahsyatnya bukan ke bisnis, masyarakat akan mendapatkan efisiensi luar biasa. Orang beli kulkas, orang beli TV, gak perlu harus ke kota, tapi barangnya yang datang. Tinggal berhubungan dengan AgenBRILink,” ungkap Supari.
Bprnews.id - Bank Jabar Banten (BJBR) mencatat pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 5% secara tahunan hingga kuartal I-2024. Pertumbuhan tipis ini dipengaruhi oleh sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran kredit mereka pada triwulan pertama tahun 2024.
Direktur Utama Bank Jabar Banten, Yuddy Renaldi, menyebutkan bahwa sejumlah tantangan potensial terhadap penyaluran kredit modal kerja terjadi pasca Pemilu 2024.
Hal-hal tersebut antara lain kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak stabil, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingkat suku bunga di dalam negeri.
“Pertumbuhan modal kerja di BJB sampai kuartal 1 sekitar 5%, kami perlu konservatif sambil memantau dinamika perekonomian yang mungkin berdampak pada dunia usaha,” ujar Yuddy kepada Kontan pada Jumat (10/5).
Secara keseluruhan, hingga akhir Maret 2024, BJB telah menyalurkan kredit sebesar Rp 130,5 triliun atau tumbuh 12% secara YoY, dengan kualitas Non-Performing Loan (NPL) terjaga di level 1,46%.
Meskipun Yuddy tidak merinci nilai penyaluran kredit modal kerja BJB hingga periode ini, namun ia menyatakan bahwa mayoritas penyaluran kredit modal kerja BJB pada periode ini ditujukan untuk sektor perdagangan dan pengolahan.
Meski dihadapi dengan sejumlah tantangan, Yuddy tetap optimis bahwa hingga akhir tahun 2024, penyaluran kredit BJB masih akan mencatatkan pertumbuhan.
Bank Indonesia mencatat bahwa penyaluran kredit perbankan secara umum meningkat 12,40% secara YoY pada kuartal I-2024. Lebih khusus, pertumbuhan kredit modal kerja tumbuh sebesar 12,30% secara YoY pada periode ini.
“Hingga akhir tahun, kami masih melihat pertumbuhan, namun tentu dengan lebih selektif dan berhati-hati,” tambah Yuddy.