BPRNews.id - PT BPR BKK Kebumen terus menunjukkan performa yang impresif setiap tahunnya. Pada semester pertama tahun 2024, BUMD ini mencatat pendapatan sebesar Rp35.595.124.881 dan laba bersih sebesar Rp8.583.302.479.
"Syukur alhamdulillah, kinerja BPR BKK Kebumen pada semester pertama tahun ini tetap solid dengan pendapatan mencapai Rp35 miliar dan laba bersih Rp8,5 miliar," kata Direktur Utama BPR BKK Kebumen, Sutrisno, dalam acara pembinaan dan evaluasi capaian kinerja semester I tahun 2024 yang diadakan di kantor pusat BPR BKK, Jalan Sarbini, Kebumen, Sabtu (20/7/2024).
Sutrisno juga mengungkapkan bahwa aset BPR BKK Kebumen saat ini mencapai Rp526.857.048.778, dana masyarakat sebesar Rp454.849.631.874, dan kredit sebesar Rp393.676.392.275. Non Performing Loan (NPL) BPR BKK Kebumen tercatat stabil di angka 6 persen.
"NPL atau kredit macet kami tetap terjaga dengan baik," jelasnya.
Lebih lanjut, Sutrisno menginformasikan bahwa pada tahun 2024, BPR BKK Kebumen telah membagikan dividen sebesar Rp3,8 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, hasil dari laba tahun 2023.
BPR BKK Kebumen menargetkan untuk meningkatkan dividen pada tahun 2025 menjadi Rp3,9 miliar, yang merupakan hasil dari laba tahun 2024.
Saat ini, BPR BKK Kebumen memiliki 19 kantor cabang, dengan 86.162 nasabah dan hampir 500 pegawai.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Kebumen, Ristawati Purwaningsih, memberikan penghargaan atas prestasi BPR BKK Kebumen.
Walaupun ada beberapa area yang masih memerlukan perbaikan dalam penyaluran kredit, secara keseluruhan kinerja BPR BKK Kebumen dinilai memuaskan.
"Prestasi yang dicapai harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja guna mempertahankan, bahkan meningkatkan, hasil yang sudah ada," kata Wabup.
Wakil Bupati menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan bisnis untuk menghadapi persaingan perbankan yang semakin ketat, terutama di era digital.
"Inovasi harus menjadi fokus utama. Jangan sampai terlena. Kita perlu terus berinovasi," tuturnya.
Selain itu, Wabup juga mengingatkan agar BPR BKK Kebumen fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan nasabah melalui pemanfaatan teknologi digitalisasi.
BPRNews.id - PT BPR Tri Capital Investama merilis produk baru, Tabungan Umroh, di acara Pesona Budaya Tabuik, Kamis (18/7). Selain itu, mereka juga memperkenalkan program Go First Pay Later (GFPL).
"Kami meluncurkan produk terbaru kami di event akbar Tabuik Piaman. Selain Tabungan Umroh dan GFPL, kami juga menyediakan berbagai hadiah untuk nasabah yang mendaftar. Kami bekerja sama dengan biro perjalanan untuk memberikan diskon khusus bagi peserta yang mendaftar di event Tabuik ini," ujar Syamsuardi, Direktur Utama PT BPR Tri Capital Investama Sumbar.
Menurut Syamsuardi, produk baru ini diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan masyarakat yang menginginkan kemudahan keuangan dalam menjalankan ibadah umroh.
"Dengan Tabungan Umroh, nasabah bisa mencicil biaya umroh sebelum berangkat atau mencicil setelah kembali dari umroh dengan fasilitas Go First Pay Later,” jelas Syamsuardi didampingi Direktur Bisnis BPR Tri Capital Investama Sumbar, Melasari.
Kehadiran BPR Tri Capital Investama Sumbar di Pesona Budaya Tabuik Pariaman 2024 serta peluncuran produk baru ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya daerah tersebut.
"Tabuik Pariaman ini bukan hanya kebanggaan Pariaman tapi juga kebanggaan Indonesia. Karena itu, BPR Tri Capital Investama Sumbar memberikan dukungan aktif,” tambahnya.
Direktur Bisnis BPR Tri Capital Investama Sumbar, Melasari, mengajak masyarakat Pariaman dan Sumatera Barat yang hadir di event Tabuik Pariaman 2024 untuk mengunjungi booth BPR Tri Capital Investama Sumbar di area pameran. "Akan ada hadiah dan diskon menarik bagi nasabah yang tertarik dengan produk baru ini," katanya.
Pemerintah Kota Pariaman bersama masyarakat mengagendakan pelaksanaan Pesona Budaya Tabuik dari 7 hingga 21 Juli 2024, dengan berbagai kemeriahan yang ditawarkan selama acara yang masuk dalam kalender event nasional ini.
BPR Tri Capital Investama Sumbar berlokasi di Jalan Merdeka No 18, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. BPR TC Investama Sumbar dikenal karena layanan perbankannya kepada usaha kecil dan menengah dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, serta pelayanan ramah dan profesional. Mereka berkomitmen pada Kepuasan Pelanggan, Kolaborasi Tim, serta Integritas dan Etika.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memperluas langkah-langkahnya untuk mengokohkan sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dengan tujuan mengurangi insiden kebangkrutan yang sering terjadi. Sebagai bagian integral dari perekonomian lokal, BPR sering kali menghadapi tantangan karena kurangnya tata kelola yang efektif. Dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas dan manajemen yang lebih solid, OJK baru-baru ini menerbitkan sejumlah aturan baru yang mengatur operasional BPR.
Peraturan terbaru yang dikeluarkan OJK, yakni Peraturan OJK Nomor 9/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPR Syariah, bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih jelas dalam mengelola risiko serta meningkatkan transparansi dalam aktivitas bisnis BPR. Diharapkan, peraturan ini akan membantu BPR untuk mengelola risiko kebangkrutan dengan lebih efektif, sehingga mereka dapat terus berperan secara positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurut Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, penerapan tata kelola yang kuat sangat penting untuk menjaga keberlanjutan BPR. "Regulasi yang lebih ketat ini diharapkan akan mendorong BPR untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya dan lebih responsif terhadap dinamika pasar," katanya.
Selain Peraturan OJK Nomor 9/2024, OJK juga telah mengeluarkan beberapa peraturan lain yang mengatur pengawasan serta perlindungan nasabah dalam transaksi dengan BPR. Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen OJK untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan mikro di Indonesia.
Diharapkan, dengan langkah-langkah ini, BPR dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali tengah mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Dewata untuk mencapai target modal inti minimal Rp 6 miliar menjelang akhir tahun 2024. Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali, mengungkapkan hal ini dalam pembahasan Action Plan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR di Denpasar pada 16 Juli 2024.
Kristrianti menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur, ketahanan, dan daya saing industri BPR di Provinsi Bali. "Dengan optimalisasi modal inti minimal Rp 6 miliar pada akhir 2024, diharapkan BPR dan BPRS dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal serta siap menghadapi dinamika ekonomi domestik," ujarnya.
Pemegang saham pengendali BPR atau BPRS didorong untuk mendukung langkah ini, karena peningkatan modal inti akan meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di tengah persaingan yang semakin ketat serta perkembangan teknologi informasi.
Untuk mencapai target modal inti, BPR dan BPRS dapat mengambil langkah-langkah seperti meningkatkan laba organik, menambah modal dari pemegang saham yang ada, serta mempertimbangkan penggabungan atau akuisisi oleh investor baru.
OJK memiliki kewenangan untuk menginstruksikan konsolidasi atau pengambilalihan bagi BPR atau BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum. Langkah ini diambil untuk memperkuat struktur industri BPR/BPRS, terutama bagi entitas yang memiliki pemegang saham pengendali atau berada dalam satu grup yang sama.
Kristrianti juga menyoroti inisiatif OJK Provinsi Bali dalam mendukung penguatan BPR, seperti sosialisasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK EP) dan kerja sama dalam workshop dengan Sparkassen dan ADB. Tujuan inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kapasitas BPR dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi.
I Gusti Agung Rai Wirajaya, Ketua Forum Pemegang Saham Pengendali, memberikan dukungan penuh terhadap upaya mencapai modal inti minimum. "Dengan memastikan pemenuhan modal inti Rp 6 miliar, BPR dan BPRS di Provinsi Bali akan semakin kuat dan mampu bersaing di industri perbankan," katanya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup izin empat belas Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, penutupan ini tidak berdampak pada perekonomian. Dian menjelaskan bahwa penutupan BPR bertujuan untuk memperkuat sistem BPR.
"Hampir 20 BPR yang kami tutup tidak menimbulkan goncangan atau keresahan pada masyarakat,” kata Dian dalam Virtual Seminar LPPI, Jumat (26/7).
Masyarakat diminta untuk tidak khawatir menyimpan uang di BPR. OJK terus memantau BPR dengan dukungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin simpanan nasabah. Sejak Januari 2024, OJK telah menutup 14 BPR, termasuk BPR Syariah (BPRS).
Berikut daftar BPR dan BPRS yang bangkrut sejak Januari 2024:
1. Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma
2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto
3. Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia
4. Bank Perkreditan Rakyat Pasar Bhakti Sidoarjo
5. Bank Perkreditan Rakyat Purworejo
6. Bank Perkreditan Rakyat EDC Cash
7. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara
8. Bank Perkreditan Rakyat Sembilan Mutiara
9. Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Anugrah
10. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Saka Dana Mulia
11. Bank Perkreditan Rakyat Dananta
12. Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha
13. Bank Perkreditan Rakyat Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Agung
OJK tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menyimpan dananya di BPR.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan bahwa mereka sedang mempersiapkan proses pembayaran klaim simpanan untuk nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Ageng, yang beralamat di JL Raya Wadung Asri Nomor 70A, Kelurahan Wadungsari, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Proses ini dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin operasional BPR Sumber Artha Waru Ageng pada 24 Juli 2024.
“Kami akan memastikan bahwa simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Annas Iswahyudi, Sekretaris LPS. Ia menambahkan, “Kami akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan serta informasi lainnya, dan proses ini akan selesai dalam waktu paling lama 90 hari kerja.”
Dana untuk pembayaran klaim ini akan bersumber dari LPS. Nasabah dapat memeriksa status simpanan mereka di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng atau melalui website LPS di [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id) setelah pengumuman resmi. “Jika Anda adalah debitur, Anda masih bisa melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Sumber Artha Waru Ageng dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS,” kata Annas.
Annas juga memberikan imbauan kepada nasabah. “Tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengklaim bisa membantu pembayaran klaim dengan imbalan atau biaya tambahan. Hindari hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim dan tidak percayai tawaran yang tidak jelas,” tegasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa masih banyak bank lain yang beroperasi di sekitar. “Setelah klaim dibayar, nasabah bisa memindahkan simpanannya ke bank terdekat. Semua simpanan di bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS,” ujarnya.
“Agar simpanan Anda tetap dijamin LPS, pastikan simpanan Anda memenuhi syarat 3T LPS: Tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terlibat dalam tindakan pidana yang merugikan bank,” tambah Annas.
BPRNews.id– Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), Nixon Napitupulu, memberikan pembaruan mengenai rencana perusahaan untuk mengakuisisi bank syariah sebagai bagian dari spin-off unit usaha syariah BTN atau BTN Syariah. “Kami berharap dapat menyelesaikan perjanjian pembelian saham bersyarat (CSPA) sebelum pelantikan presiden baru,” ujar Nixon.
Nixon juga mengonfirmasi bahwa rencana akuisisi Bank Muamalat telah dibatalkan. Namun, BBTN saat ini sedang dalam proses uji tuntas (due diligence) terhadap bank syariah lain yang namanya belum diungkapkan. “Kami merasa optimis dapat menyelesaikan kesepakatan akuisisi ini,” tambah Nixon, menjelaskan bahwa prosesnya saat ini berada dalam tahap negosiasi terkait syarat dan valuasi.
Menurut Rahmanto, meskipun nama bank syariah tersebut tidak diungkapkan, ada perkiraan bahwa bank tersebut adalah PT Bank Victoria Syariah. Mayoritas saham bank ini, sebesar 80,2%, dimiliki oleh PT Victoria Investama Tbk (VICO), sementara 19,8% sisanya dimiliki oleh PT Bank Victoria International Tbk (BVIC).
“Jika perjanjian pembelian saham bersyarat dapat diteken sebelum Oktober 2024, kami akan mengadakan RUPSLB untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait rencana akuisisi ini,” ungkap Nixon. Manajemen BBTN berharap spin-off BTN Syariah ke entitas yang diakuisisi dapat terjadi pada kuartal I-2025.
Setelah spin-off, BBTN menargetkan BTN Syariah dapat menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia. “Pertumbuhan deposito diharapkan cepat karena adanya minat dari organisasi masyarakat Islam dan masyarakat yang menjalankan ekonomi syariah untuk menempatkan dana mereka di BTN Syariah,” jelas Nixon, meskipun hal ini masih menunggu BTN Syariah untuk menjadi bank umum syariah (BUS).
BPRNews.id - Bupati Blora, Arief Rohman, menyampaikan pesan penting mengenai inovasi dan komunikasi sebagai kunci sukses bagi BPR Bank Blora Artha. Pesan ini disampaikan dalam acara Customer Gathering yang diadakan di Gedung Larasati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Jumat (26/7/2024).
Bupati yang akrab disapa Gus Arief menekankan pentingnya gerakan menabung tidak hanya untuk dunia usaha, tetapi juga di kalangan pelajar agar mereka memiliki budaya menabung sejak dini.
“Jadi inovasi adalah kunci, dan komunikasi adalah kunci,” ujar Gus Arief dalam sambutannya, seperti dilaporkan oleh Memanggil.co.
Gus Arief juga mengingatkan bahwa nasabah tidak perlu ragu untuk bertanya kepada manajemen BPR Bank Blora Artha jika menghadapi masalah. Ia menekankan pentingnya klarifikasi terhadap berita-berita yang beredar untuk memastikan kebenarannya.
“Saya berterima kasih kepada bapak ibu semuanya yang masih mempercayakan tabungannya di BPR Bank Blora Artha,” ucapnya.
Lebih lanjut, Gus Arief menyatakan bahwa kewajiban manajemen dan nasabah adalah saling menjaga amanah. Ia berharap agar kondisi kredit yang baik dapat terus ditingkatkan, dan menyampaikan keinginannya agar BPR Bank Blora Artha menjadi bank kebanggaan Kabupaten Blora.
“Intinya, kita ingin BPR Bank Blora Artha ini lebih baik ke depannya, jadi bank kebanggaan Kabupaten Blora,” tambah Gus Arief.
BPRNews.id-Bank DKI kini menyediakan layanan penerimaan setoran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dan umrah melalui produk Tabungan Haji dan Umroh (Taharoh). Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menjelaskan bahwa Taharoh Bank DKI sudah terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
"Taharoh Bank DKI bebas biaya administrasi, setoran bulanan yang ringan mulai dari Rp100.000, dan dapat dilakukan mulai dari usia 0 tahun," kata Arie dalam keterangannya, Kamis, 25 Juli.
Layanan ini juga difasilitasi dengan sistem autodebet, sehingga nasabah tidak perlu melakukan setoran manual setiap bulannya. "Setoran bulanan pada layanan ini juga difasilitasi dengan sistem autodebet sehingga nasabah tidak perlu melakukan setoran sendiri secara manual," tambah Arie.
Selain Taharoh iB, Arie menyebut pihaknya menyediakan berbagai produk dan layanan syariah lainnya, di antaranya rekening Tabungan iB, Giro iB, Deposito iB, serta berbagai jenis pembiayaan syariah seperti KUR, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Ritel dan Mikro, serta Pembiayaan Konsumer.
"Termasuk menerapkan sistem dual banking leverage model (DBLM) yang memungkinkan nasabah untuk mengakses produk dan layanan syariah di seluruh kantor cabang Bank DKI," ungkap Arie.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah baru-baru ini menyelenggarakan sesi edukasi keuangan di Pendapa Museum Kartini untuk siswa dan guru. Vincentia Grannita, Senior Deputi Direktur OJK, menjelaskan, “Kami secara masif dan rutin melakukan edukasi dengan menggandeng industri jasa keuangan. Kami berharap, ini dapat mengurangi kesenjangan antara literasi keuangan, yaitu pengetahuan tentang produk keuangan, dan inklusi keuangan, yaitu penggunaan produk keuangan di masyarakat.”
Menurut Vincentia, banyak orang, termasuk pelajar, yang sudah memiliki rekening tabungan tetapi belum memahami tujuannya. “Contohnya, pelajar yang memiliki rekening tabungan mungkin tidak tahu untuk apa mereka menabung. Kami mengajarkan mereka untuk menyisihkan uang saku dan mengatur keuangan dengan baik,” katanya. Vincentia menambahkan, “Kami ingin mereka bisa membagi uang saku mereka di amplop yang terpisah, sehingga mereka bisa menabung secara teratur.”
Dia juga mengingatkan pentingnya memilih produk keuangan yang terdaftar di OJK. “Tugas OJK adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen. Pilihlah produk keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melindungi diri dari masalah,” tegas Vincentia.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz, menegaskan, “Kami sudah banyak melihat kasus kerugian akibat memilih produk keuangan yang tidak terdaftar di OJK. Ini sering merugikan masyarakat ketika lembaga keuangan mengalami masalah.”
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR BKK Lasem, Mokh Suwarno, melaporkan bahwa hingga Juni 2024, mereka telah bekerja sama dengan 111 sekolah, dengan total rekening sebanyak 6.721 dan dana sebesar Rp1,734 miliar. “Jumlah ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya, biasanya karena pergantian tahun ajaran. Kami berharap jumlahnya akan naik lagi di awal tahun ajaran baru,” ujarnya.
Dalam acara edukasi ini, ratusan siswa dari sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan PT BPR BKK Lasem, seperti SMAN 1 Rembang, SMAN 2 Rembang, SMAN 3 Rembang, SMKN 2 Rembang, Mts Miftahul Falah, dan SMP Ov Slamet Riyadi, turut hadir.
BPRNews - Kepala OJK Jabodebek dan Provinsi Banten, Roberto Akyuwen, mengatakan bahwa Bank Perekonomian Rakyat (BPR) diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian, terutama bagi pelaku usaha mikro kecil.
"Laporan BPR dan BPRS saat ini sangat menggembirakan meski ada beberapa yang mengalami kendala dalam memenuhi modal inti. Tetapi BPR yang sudah berjalan diharapkan terus melakukan terobosan dengan bantuan permodalan untuk meningkatkan ekonomi pelaku usaha," ujar Roberto dalam acara peresmian kantor BPR Bank Dassa di BSD Serpong Tangerang, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa potensi di wilayah Banten, terutama Tangerang Raya, sangat besar. Dengan berbagai inovasi dan terobosan oleh BPR dan BPRS, diharapkan akan memberikan dampak positif, baik dalam hal pendapatan maupun layanan nasabah.
Roberto mengatakan bahwa untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Provinsi Banten yang diawasi oleh pihaknya, terdapat 205 BPR dan BPRS.
"Lakukan inovasi untuk memberikan kemudahan kepada nasabah, terutama di bidang digital," ujarnya.
Presiden Director Bank Dassa, Pahala David Pandjaitan, mengatakan bahwa saat ini sedang disiapkan aplikasi yang berisi berbagai kanal informasi untuk memudahkan nasabah, seperti cek saldo dan layanan lainnya.
Upaya digitalisasi ini didukung oleh Teradata sebagai core banking-nya. Ini adalah bagian dari upaya inovasi terkait perkembangan teknologi informasi.
"Rencananya kita luncurkan pada bulan September. Sekarang sedang dalam proses uji coba internal," katanya.
BPR Bank Dassa memiliki 1.800 nasabah dengan 400 kreditur, yang sebagian besar adalah pelaku usaha mikro kecil. Hingga semester satu, BPR Bank Dassa telah menyalurkan kredit senilai Rp140 miliar.
"Target nilai kredit yang kita salurkan selama tahun 2024 ini mencapai Rp189 miliar dengan pendapatan mencapai Rp4 miliar," ujarnya.
BPRNews - PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Serang (Perseroda) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Bank bjb KCK Banten untuk mengelola dana desa.
Direktur Utama PT BPR Serang, Dadi Suryadi, di Serang, Kamis, mengatakan bahwa kegiatan ini sudah direncanakan sejak lama dan baru terlaksana hari ini.
"Kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses kredit dan tabungan aparatur desa di BPR, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kredit yang ada di PT BPR Serang," katanya.
Kerjasama ini tidak hanya untuk kepala desa tetapi juga semua perangkat desa. Kedepannya, diharapkan semua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga akan menggunakan layanan keuangan BPR.
"Harapan kami ke depan, kerjasama ini akan meningkatkan inklusi keuangan di BPR, termasuk layanan payroll yang mempermudah pelayanan di desa-desa," tambahnya.
Kerjasama dengan Bank bjb KCK Banten dilakukan karena Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Serang masih ada di Bank bjb. Oleh karena itu, dana desa dari pemerintah kabupaten masuk ke Bank bjb, kemudian diteruskan ke BPR Serang.
"Dana desa masuk ke Bank bjb sebelum ke BPR Serang. Untuk pemotongan penghasilan tetap kepala desa (Siltap) dan angsuran lainnya masih menggunakan Bank bjb," jelasnya.
Kegiatan kerjasama ini dihadiri oleh Plt Asisten Daerah (Asda) I Sugi Hardono, Asda II Febrianto, Inspektur Kabupaten Serang Rudi Suhartanto, 326 kepala desa, dan para camat se-Kabupaten Serang.
Dalam acara ini juga dilakukan literasi dan inklusi keuangan produk dan jasa lainnya PT BPR (Perseroda) bersama DPMD Kabupaten Serang dan Kepala Desa se-Kabupaten Serang yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Nanang Supriatna.