bprnews.id - BPR Intidana Sukses Makmur secara resmi meluncurkan aplikasi Mobile Banking Intidana di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BPR Intidana dalam mengikuti perkembangan teknologi digital untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
Direktur Utama BPR Intidana, Firman A Moeis, menyampaikan rasa terima kasih kepada para tamu yang hadir dan mengungkapkan harapannya terhadap inovasi layanan digital ini.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian dalam acara peluncuran Mobile Banking IntiDana ini. Aplikasi ini kami kembangkan untuk mempermudah para nasabah dalam melakukan transaksi perbankan,” ujar Firman.
Firman juga menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memudahkan berbagai jenis transaksi perbankan, seperti transfer, pembayaran, dan layanan lainnya, yang bisa diakses 24 jam sehari sepanjang minggu.
“Layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapan saja, di mana saja,” tambahnya.
Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah penting bagi BPR Intidana Sukses Makmur dalam mendorong penggunaan teknologi di sektor perbankan, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka.
Dengan adanya Mobile Banking Intidana, diharapkan nasabah BPR Intidana Sukses Makmur bisa merasakan layanan perbankan yang lebih cepat, aman, dan efisien.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang tahun 2024.
Pencabutan izin ini dilakukan karena BPR dan BPRS tersebut tidak berhasil melakukan langkah-langkah penyehatan keuangan perusahaan yang diperlukan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK untuk menjaga stabilitas dan memperkuat industri perbankan nasional, serta sebagai langkah perlindungan konsumen.
“Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional Bank,” ujarnya.
Dian juga menambahkan bahwa OJK telah menemukan berbagai penyimpangan dalam operasional beberapa Bank Perekonomian Rakyat. Oleh sebab itu, OJK terus memperketat pengawasan untuk memastikan rencana penyehatan dijalankan oleh BPR dan BPRS yang saat ini berada dalam status pengawasan penyehatan.
Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan kondisi keuangan BPR dan BPRS tidak menunjukkan perbaikan, OJK akan melanjutkan tindakan pengawasan lebih lanjut, termasuk menetapkan status bank dalam resolusi.
“Dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR dan BPRS tersebut,” jelas Dian.
Berikut ini adalah daftar 13 BPR dan 2 BPRS yang izinnya dicabut oleh OJK:
bprnews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar acara "Fun Run" 5K yang diikuti oleh 1.300 peserta, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Jateng pada Minggu, 13 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan Bank Perekonomian Rakyat - Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) kepada masyarakat luas.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, tidak hanya melepas peserta, tetapi juga turut berpartisipasi dalam kegiatan lari tersebut. Menurut Sumarno, selain sebagai ajang olahraga, acara ini juga dimaksudkan untuk menyosialisasikan keberadaan PT BPR BKK kepada masyarakat.
“Kegiatan Fun Run ini juga untuk memperkenalkan BPR BKK Jateng sebagai BUMD milik Pemprov Jateng, sehingga masyarakat bisa menggunakan jasa layanan PT BPR BKK,” ujar Sumarno.
Berbagai stan turut meramaikan acara dengan memberikan informasi terkait produk dan layanan dari PT BPR BKK (Perseroda) Jawa Tengah, termasuk literasi keuangan perbankan kepada publik. Produk-produk yang disosialisasikan antara lain layanan perbankan yang mudah diakses, pinjaman modal dengan bunga rendah, dan layanan lainnya yang ditujukan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Sekda, PT BPR BKK (Perseroda) berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, bank ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“BPR BKK segmennya lebih kepada UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Ini memang dibentuk oleh Pemprov Jateng, untuk mengangkat para pelaku UMKM yang ada di Jateng,” jelasnya.
Sumarno berharap masyarakat Jawa Tengah semakin mengenal berbagai produk dan layanan dari PT BPR BKK Jateng, yang merupakan gabungan dari 27 BPR BKK di kabupaten/kota di wilayah Jateng.
Koesnanto, Direktur Utama BPR BKK Jateng, menambahkan bahwa program "Pesona BPR BKK" memiliki tiga pilar utama, yakni edukasi literasi keuangan di sekolah-sekolah, kegiatan olahraga seperti Fun Run 5K, serta undian Tamades yang akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.
“Fun Run 5K merupakan salah satu rangkaian program Pesona BPR BKK Jateng,” jelasnya.
bprnews.id - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jabodetabek dan Provinsi Banten, Robert Akyuwen, menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di sektor perbankan, khususnya untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Dalam pidatonya saat peluncuran layanan mobile banking BPR Intidana Sukses Makmur, Robert menyampaikan bahwa BPR memiliki kekuatan kelembagaan yang baik, tetapi perlu menjadi lebih gesit dan adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi.
"BPR tetaplah bank, dan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, terutama fintech, BPR memiliki fondasi kelembagaan yang sudah teruji. Ini adalah modal besar untuk terus maju," kata Robert di Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.
Meski demikian, Robert menekankan bahwa ada tantangan yang dihadapi BPR, terutama dalam hal efisiensi operasional dan kelincahan dalam beradaptasi. Ia menyarankan BPR untuk mulai berinvestasi dalam sistem digitalisasi guna meningkatkan layanan nasabah, terutama dalam proses onboarding dan otomatisasi proses administrasi.
"Bank kecil seperti BPR paling membutuhkan intensitas dalam mengotomatiskan layanan digital. Digitalisasi akan membuat BPR lebih efisien dan mempermudah akses nasabah," ujarnya.
Robert juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan layanan kepada nasabah tetapi juga memperkuat pengawasan dan mitigasi risiko. Dengan sistem administrasi yang terotomatisasi, pencatatan digital yang lebih akurat akan meminimalisir potensi kesalahan dan tindakan penipuan.
Lebih lanjut, Robert menyoroti pentingnya kolaborasi antara BPR dengan ekosistem layanan keuangan lainnya. Nasabah BPR, katanya, seharusnya dapat dengan mudah melakukan berbagai transaksi, mulai dari pembayaran pajak, tagihan, hingga belanja online melalui platform digital BPR.
"Ke depan, saya berharap BPR dapat menyediakan layanan digital yang tidak hanya memudahkan transaksi sehari-hari nasabah, tetapi juga membantu mereka dalam berinvestasi dan memenuhi kebutuhan keuangan lainnya," katanya.
Menurut Robert, transformasi digital adalah kunci agar BPR tetap relevan dan kompetitif di era modern. OJK akan terus mendorong BPR di wilayah pengawasannya untuk berinovasi dan menghadirkan layanan berbasis teknologi yang efisien dan inklusif bagi masyarakat luas.
Ia juga menegaskan bahwa OJK siap mendukung inovasi yang dilakukan oleh BPR, baik besar maupun kecil, di seluruh Indonesia. "Saya akan selalu mendukung BPR yang berinovasi, karena inovasi adalah kunci untuk membangun industri keuangan yang kuat," tutupnya.
Peluncuran mobile banking BPR Intidana ini diharapkan menjadi langkah penting dalam transformasi digital BPR, yang akan meningkatkan layanan nasabah serta memastikan operasional bisnis yang lebih efisien dan kompetitif di masa depan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bagian dari perayaan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) di Lombok Timur. Peresmian ini dilakukan langsung oleh Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena.
Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, menyampaikan bahwa program EKI ini diharapkan dapat mendorong efisiensi usaha di Lombok Utara serta memperkuat perekonomian lokal. "Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan mendukung usaha kecil di Lombok Utara," ujar Rudi.
Sebelum peresmian, OJK NTB telah mengadakan rapat pleno bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Lombok Utara untuk membahas sejumlah program unggulan, seperti kredit UMKM dengan bunga rendah, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), dan EKI Desa Bayan.
Djohan, salah satu penggerak ekonomi lokal, mengapresiasi langkah OJK ini, dengan menyebut bahwa program tersebut membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. "Dengan adanya kemitraan ini, perbankan, asuransi, dan sektor keuangan lainnya bisa membantu warga mendapatkan pembiayaan modal usaha," jelasnya.
Program KEJAR yang diterapkan di sekolah juga diharapkan dapat membangun kebiasaan menabung sejak dini bagi generasi muda di Lombok Utara. "Inisiatif ini memberikan dorongan besar bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya akses ke jasa keuangan," tambah Djohan.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree) per 21 Oktober 2024, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Keputusan ini didasarkan pada pelanggaran ekuitas minimum dan sejumlah aturan yang tercantum dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi, menyatakan bahwa kinerja yang memburuk dan pelanggaran terhadap aturan ekuitas minimum menjadi alasan utama pencabutan izin. "Langkah ini adalah bagian dari upaya OJK menciptakan industri LPBBTI yang sehat dan berintegritas, serta melindungi kepentingan masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resmi di Jakarta.
Sebelumnya, OJK telah memberikan sanksi bertahap, mulai dari peringatan hingga Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), namun Investree tidak mampu memenuhi kewajiban ekuitas dan memperbaiki kinerjanya. Karena itu, OJK melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Investree, Adrian Asharyanto Gunadi, dengan hasil "Tidak Lulus", dan melarangnya untuk memegang posisi utama atau saham di lembaga jasa keuangan.
Selain itu, OJK akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. “Kami juga akan melakukan pemblokiran rekening dan pelacakan aset Adrian serta pihak lain yang terlibat,” tambah Ismail.
Investree kini diwajibkan untuk menghentikan semua operasionalnya, kecuali yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban hukum. Perusahaan juga diharuskan menyelesaikan hak-hak karyawan serta kewajiban kepada lender, borrower, dan pihak terkait lainnya.
Dalam 30 hari, Investree harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembubaran badan hukum perusahaan dan pembentukan tim likuidasi.
BPRNews.id - Dalam rangka menyambut transisi kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bank DKI hadirkan 2 (dua) panggung hiburan pada lokasi acara Pesta Rakyat yang berlokasi di Bundaran Hotel Indonesia (depan Hotel Mandarin Oriental), dan di depan Gedung Intiland (seberang Gedung Sampoerna Strategic) Jakarta Pusat pada Minggu (20/10/2024).
Acara Pesta Rakyat menghadirkan total 14 (empat belas) panggung hiburan di sepanjang jalan yang akan dilalui Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin, serta Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran, pasca pelantikan.
Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo melalui keterangannya menyampaikan Bank DKI sangat senang dapat berpartisipasi dalam momen bersejarah ini dengan menghadirkan dua panggung hiburan di Pesta Rakyat sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan dukungan kami terhadap transisi kepemimpinan Presiden dan Wapres Republik Indonesia.
“Acara ini merupakan ajang perayaan dan menjadi momen kebersamaan dan persatuan bagi seluruh masyarakat Jakarta dan Indonesia,” ujarnya.
Secara rinci, Panggung Jakarta – Bundaran Hotel Indonesia menampilkan bintang tamu ternama seperti Wali, Pagi Boeta, dengan pembawa acara Andre Jege dan Njiee Aditya. Adapun Panggung Jayakarta yang berlokasi di depan Gedung Intiland menampilkan Yeni Inka, Dara Ayu, dengan pembawa acara Atma Mahatma dan Natasha Abigail yang siap menghibur warga. Selain hiburan, terdapat beragam kegiatan menarik seperti sesi olahraga Zumba gratis dan terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat berolahraga bersama ditengah suasana yang penuh kegembiraan.
Bank DKI juga menghadirkan booth yang akan melayani dan memberikan informasi seputar produk dan layanan Bank DKI kepada masyarakat. Di area tersebut, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kuis yang seru, dan menikmati bazaar UMKM yang menghadirkan produk dan kuliner lezat, serta berkesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize menarik, serta grand prize spesial untuk warga yang beruntung.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi turut mengajak seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk memeriahkan acara Pesta Rakyat dengan turut mengunjungi Panggung Pesta Rakyat Bank DKI. “Partisipasi Bank DKI pada kegiatan Pesta Rakyat merupakan perwujudan upaya Bank DKI untuk dapat lebih dekat dengan warga DKI Jakarta sambil mendorong perluasan layanan perbankan digital di Jakarta,” ujar Arie.
Jangan lewatkan kesempatan untuk ikut serta dalam kemeriahan Panggung Pesta Rakyat Bank DKI! Ajak keluarga dan teman-teman Anda untuk bersenang-senang dan menikmati momen berharga bersama Bank DKI. (Sayuti
BPRNews.id - Pengusaha Tafsirudin Nugraha didakwa terlibat dalam kasus korupsi Kredit Modal Kerja Kontrak (KMKK) terkait tiga proyek di Bank Bjb cabang Labuan, Pandeglang, dengan total kerugian negara sekitar Rp10 miliar.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pandeglang, Abrian Rahmat Fatahillah dan Yuliawati Sastradisurya, membacakan dakwaan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang pada Senin (21/10/2024). Dalam dakwaan pertama, Tafsirudin, Direktur PT Tegar Jahara, didakwa korupsi KMKK sebesar Rp1,5 miliar untuk proyek pemeliharaan sungai dan situ oleh BBWS Citarum.
Tafsirudin bekerja sama dengan Iyan Kartifa Susanto, mantan asisten di BBWS Citarum, dalam memalsukan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk mencairkan KMKK. Uang yang diperoleh dari pencairan tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya, melainkan dialihkan ke proyek lain seperti Bocimi, Cisundawuh, dan proyek di Bandara Soekarno-Hatta. "Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk proyek lain," kata JPU.
Selain itu, Tafsirudin juga memanipulasi proyek tol Cengkareng-Batuceper dengan memalsukan progres pekerjaan guna mencairkan KMKK sebesar Rp4,4 miliar. Dalam proyek ketiga, yang melibatkan perluasan area parkir Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tafsirudin kembali melakukan manipulasi dan memberikan progres proyek fiktif, merugikan negara sebesar Rp4,4 miliar.
Secara total, Tafsirudin dituduh merugikan negara sebesar Rp10 miliar melalui tiga pencairan KMKK tersebut.
BPRNews.id - Pemerintah Kota Mataram memutuskan untuk menunda pembelian sebuah bangunan tua bersejarah, bekas bank milik pemerintah Belanda yang berlokasi di area bekas Pelabuhan Pantai Ampenan. Penundaan ini terjadi karena adanya masalah terkait kepemilikan bangunan tersebut, yang ternyata dimiliki oleh seorang warga negara asing (WNA).
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan bahwa hasil penelusuran dokumen kepemilikan yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram menunjukkan bahwa bangunan itu tidak bisa dibeli oleh pemerintah. "Kami tidak dapat membeli properti yang dimiliki oleh WNA, sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya pada Senin (21/10/2024).
Alokasi anggaran sebesar Rp9 miliar yang sebelumnya disiapkan untuk pembelian bangunan ini sekarang dialihkan untuk kebutuhan lain. "Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk pembelian bangunan tersebut kini digunakan untuk pembebasan lahan guna pengembangan fasilitas di RSUD Kota Mataram," tambahnya. Fasilitas yang akan dikembangkan termasuk perluasan unit gawat darurat (UGD), lahan parkir, dan rumah singgah.
Alwan menegaskan bahwa peningkatan sarana di RSUD sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Kami mengambil langkah ini setelah melakukan koordinasi dengan pihak RSUD yang menyampaikan kebutuhan mendesak untuk penambahan fasilitas," jelasnya.
Meskipun pembelian bangunan bersejarah ini ditunda, Alwan memastikan bahwa upaya pelestarian sejarah tetap menjadi perhatian pemerintah. "Kami akan melanjutkan rencana pelestarian sejarah ini setelah masalah kepemilikan selesai," ujarnya.
BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan komitmennya dalam mendukung UMKM agar bisa bersaing di pasar internasional. Salah satu langkah nyata yang dilakukan BRI adalah melalui perwakilan Bank di Arab Saudi. BRI menampilkan produk dari lima UMKM binaan alumni program BrilianPreneur, yaitu Restu Mande, Arva, Matoh, Havilla Tea, dan Muniru Coffee di pameran "Amazing Indonesia" yang berlangsung pada 26-28 September 2024 di Hotel Al Mutlaq, Jeddah.
Acara tersebut diselenggarakan oleh KJRI Jeddah bekerja sama dengan ITPC Jeddah. Sebanyak 26 peserta berpartisipasi dalam acara ini, termasuk 8 perusahaan Arab Saudi yang mengimpor produk Indonesia, serta berbagai pihak dari Indonesia seperti BPKH Limited, Koperasi Amphura, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan dua bank nasional yaitu BRI dan BSI.
Selama pameran, beberapa calon pembeli potensial, seperti artisan coffee house dan asosiasi hotel di Arab Saudi, mengunjungi booth BRI. Partisipasi BRI dalam acara ini merupakan bagian dari program "Road to BRI UMKM EXPO(RT) 2025", yang sebelumnya dikenal dengan nama "UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR".
Perubahan nama program ini bertujuan memperkuat posisi BRI sebagai bank yang konsisten mendukung UMKM. BRI juga mengadakan BRI MICROFINANCE OUTLOOK bersamaan dengan acara UMKM EXPO(RT) 2025. Bank BRI memiliki perwakilan di luar negeri yang aktif bekerja sama dengan KJRI dan ITPC untuk memperluas jaringan bisnis UMKM dan meningkatkan reputasi produk lokal Indonesia di pasar global.
Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menyatakan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) adalah bentuk nyata dukungan BRI terhadap UMKM agar siap bersaing secara global. "BRI UMKM EXPO(RT) menjadi momentum strategis bagi UMKM baik yang sekarang sudah bermitra dengan BRI maupun yang baru berminat untuk bergabung memperluas jangkauan pasar mereka dan mempertemukan mereka dengan potential buyer internasional. BRI terus berkomitmen untuk terus memajukan UMKM, baik dari sisi pemberian pembiayaan, pendampingan bisnis, program pemberdayaan hingga bagaimana mengakses pasar yang lebih luas sampai ke pasar global," ujarnya.
Diharapkan berbagai kegiatan ini akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM Indonesia, serta memperluas penjualan mereka. Selain itu, upaya ini juga berfokus pada pemberdayaan finansial dan peningkatan literasi keuangan masyarakat, yang akan mendukung terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan maju.
BPRNews.id - Putri Maharani, istri dari Abdul Gafur, seorang Satpam Tenaga Alih Daya Bank Kalsel, menjalankan usaha berjualan gorengan, risoles, dan kue-kue di depan rumahnya yang berlokasi di Jalan Alalak Selatan RT 5 RW 1, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.
Sebelumnya, usaha Ibu Putri hanya didukung dengan peralatan masak dan lapak jualan yang sederhana, karena keterbatasan modal. Ia hanya mampu membeli peralatan dan bahan jualan yang seadanya.
Setelah melalui proses survei dan pemenuhan persyaratan, Putri Maharani dinyatakan layak menerima bantuan pemberdayaan ekonomi mustahik. Bank Kalsel, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), memberikan modal usaha untuk mendukung pengembangan usahanya.
"Semoga bantuan tersebut dapat membantu dalam peningkatan usaha bagi lbu Putri Maharani sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan perekonomian keluarga," ujar perwakilan UPZ Bank Kalsel.
UPZ Bank Kalsel juga mengajak donatur dan masyarakat yang ingin berkontribusi untuk membantu sesama melalui program-program zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh UPZ Bank Kalsel.
BPRNews.id - Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin), bagian dari Holding BUMN Danareksa, mengambil bagian penting dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perbarindo 2024 di Padang, Sumatera Barat, pada Jumat, 18 Oktober 2024. Dalam kesempatan ini, Jalin hadir sebagai panelis dalam diskusi bertema "Membangun Ekosistem Digital BPR-BPRS yang Terintegrasi dan Berkelanjutan", dengan fokus menggali peluang strategis untuk mempercepat digitalisasi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Seiring perubahan teknologi dan pergeseran preferensi nasabah, BPR-BPRS menghadapi sejumlah tantangan, seperti persaingan dari perbankan dan fintech, serta keterbatasan sumber daya. Undang-Undang P2SK No. 4 Tahun 2023 memberikan angin segar dengan membuka peluang akses permodalan melalui pasar modal serta partisipasi dalam sistem pembayaran. Peta jalan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pengembangan dan penguatan BPR-BPRS 2024-2027 menekankan empat pilar utama: penguatan struktur, digitalisasi, pembiayaan UMKM, dan pengawasan.
Jalin mendukung visi ini dengan menyediakan solusi digital berbasis sharing platform, yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional BPR-BPRS sekaligus memperkuat integritas pelaporan. Dengan memanfaatkan lisensi sebagai Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dari Bank Indonesia, Jalin berkomitmen memperkuat layanan BPR-BPRS melalui jaringan switching “Link”.
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menegaskan pentingnya digitalisasi bagi BPR-BPRS dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. “Jalin berkomitmen mendukung BPR-BPRS dalam proses digitalisasi ini melalui solusi terintegrasi, sehingga mereka bisa terus meningkatkan efisiensi operasional, menekan risiko investasi, memperluas jangkauan layanan, agar BPR-BPRS dapat berfokus pada layanan kepada nasabah,” ujarnya.
Peran vital BPR-BPRS dalam ekonomi daerah juga tercermin dari pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga. Data OJK per Maret 2024 mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 9,42 persen menjadi Rp161,9 triliun, dan dana pihak ketiga tumbuh 8,6 persen menjadi Rp158,8 triliun. Hal ini menunjukkan pentingnya BPR-BPRS dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.
Melalui solusi digital yang terintegrasi, Jalin mempercepat transformasi digital BPR, termasuk pengembangan sistem pemroses pembayaran (switching) untuk menghubungkan BPR-BPRS dengan ekosistem keuangan yang lebih luas. Selain itu, solusi cash point yang diperkenalkan Jalin memungkinkan nasabah menikmati layanan perbankan yang lebih inklusif di berbagai daerah, didukung oleh lebih dari 50.000 titik layanan melalui jaringan ATM dan CRM Link.
“Kami percaya bahwa kolaborasi yang erat dan penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa manfaat besar, baik bagi BPR-BPRS maupun masyarakat luas. Kami berharap upaya bersama ini dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, serta membawa BPR-BPRS semakin dekat dengan visi masa depan yang lebih digital dan terhubung,” tutup Ario.