Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan untuk mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah karena tidak mampu mengatasi masalah permodalan dan likuiditas. "Pencabutan izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Sumarjono.
Keputusan ini tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tertanggal 19 April 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Saka Dana Mulia. Sebelumnya, OJK telah menetapkan PT BPRS Saka Dana Mulia dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan karena memiliki predikat Tingkat Kesehatan (TKS) Kurang Baik pada 10 April 2023. Kemudian, bank tersebut ditempatkan dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi.
OJK memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris BPRS, dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan bank, terutama dalam mengatasi masalah permodalan dan likuiditas yang semakin memburuk. Namun, upaya tersebut tidak mampu dilakukan oleh pihak terkait, sehingga penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk menentukan langkah selanjutnya.
Menindaklanjuti keputusan LPS dan berdasarkan regulasi yang berlaku, OJK memutuskan untuk mencabut izin usaha PT BPRS Saka Dana Mulia. Dengan pencabutan ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
OJK mengimbau kepada seluruh nasabah BPRS agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPRS, akan dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bprnews.id - KoinWorks Group mengumumkan status profitabilitas untuk dua lisensi legalnya, yaitu BPR KoinWorks Sejahtera Annua (KoinWorks Bank) dan Lunaria Annua Teknologi (LAT). KoinWorks Bank melaporkan laba pertamanya pada Januari 2024, hanya setahun setelah diakuisisi oleh pendiri KoinWorks dan menjadi bagian dari KoinWorks Group. Sementara itu, LAT, yang berfungsi sebagai penyelenggara pinjaman untuk UMKM, melaporkan keuntungan tahun penuh pada 2023, setelah investasi substansial dalam pengembangan produk dan otomatisasi backend.
“KoinWorks Bank dan LAT yang melaporkan hasil menguntungkan, kami telah memvalidasi fokus strategis kami pada pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata CEO dan Co-Founder KoinWorks Benedicto Haryono di Jakarta, Kamis (18/4/2024). Sebelumnya, KoinWorks mengakuisisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Asri Cikupa Karya pada Januari 2023 yang kemudian secara legal beroperasi dengan nama KoinWorks Bank sejak Oktober 2023. Akuisisi ini memberikan pengguna KoinWorks opsi produk Deposito Berjangka dengan tingkat pengembalian bersaing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Profitabilitas awal yang dilaporkan adalah hasil langsung dari portofolio pelanggan UMKM dengan tingkat rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) sebesar 0,5 persen saat ini, dan hasil dari biaya dana yang lebih rendah pada produk deposito berjangka. Baca juga: KoinWorks Gandeng Kemenkop UKM Fokus Kembangkan Sektor Agrikultur dan Peternakan Sejak akuisisi, KoinWorks Group telah menyuntikkan modal dan berupaya untuk mentransformasi KoinWorks Bank menjadi wadah digital untuk bisnis dan konsumen, yang direncanakan akan diluncurkan pada tahun 2025.
Selain KoinWorks Bank, pada akhir Januari 2024, KoinWorks Group melaporkan laba dari Lunaria Annua Teknologi (LAT) untuk tahun penuh 2023. Perusahaan mengembangkan portofolio kredit UMKM dengan mencairkan pinjaman produktif lebih dari Rp 10 triliun sepanjang tahun 2023. Hasil dari pengembangan produk yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil, di mana KoinWorks mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengotomatisasi proses yang sebelumnya dikelola oleh integrasi perangkat lunak sebagai pihak ketiga. Otomatisasi ini meningkatkan efisiensi biaya keseluruhan perusahaan. Secara konkrit, hal ini juga berkontribusi pada peningkatan 25 persen dalam EBITDA pada tahun 2023, dan peningkatan margin sebesar 65 persen dalam periode yang sama.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat bank perekonomian rakyat (BPR). Dalam upaya tersebut, OJK menargetkan dapat mengurangi jumlah BPR menjadi 1.000 pada tahun 2027. Saat ini, OJK telah mencabut izin usaha sembilan BPR sejak awal tahun karena kinerja bank tersebut tidak sehat dari sisi permodalan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK juga mendorong konsolidasi dalam rangka memangkas jumlah BPR. Menurutnya, tahun ini akan ada aksi penggabungan atau merger antara BPR. "Akan ada tentu. Akan ada, cukup lumayan banyak [jumlahnya]," ujar Dian di Gedung DPR, Selasa (26/3/2024) saat ditanya mengenai aksi merger BPR tahun ini.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa saat ini jumlah BPR kurang lebih sebanyak 1.500 bank. Dari jumlah tersebut, kondisinya ada yang sehat dan kurang sehat. Oleh karena itu, otoritas meminta BPR memperkuat modal, salah satunya dengan melakukan konsolidasi. "Supaya BPR yang dalam satu grup untuk bisa merger, begitu dan harapannya bahwa terjadi konsolidasi. Kami sih yakin, jumlah BPR bisa turun ke 1.000, yang sekarang sekitar 1.500, dengan harapan bahwa yang kurang baik nanti bisa dibenahi," ujarnya di Power Lunch, CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024).
Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun ini. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kemungkinan masih ada sekitar 5 BPR lagi yang akan ditutup. "Kita dianggarkan 12 [BPR] karena dari tahun ke tahun biasanya 7-8 per tahun. Ini ada program semacam konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OJK sekitar 12 waktu itu, ya. Tapi mungkin juga akan bergeser bisa lebih bisa kurang. Kita tunggu perkembangan yang ada," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi XI dengan Ketua DK LPS, Selasa (26/3/2024).
Adapun sembilan BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang izinnya dicabut oleh OJK antara lain:
Bprnews.id - Pj. Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, memberikan sambutan hangat kepada jajaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Cabang Sekayu dalam sebuah audiensi yang berlangsung di ruang audiensi Bupati Muba pada Rabu (17/04/2024).
Audiensi ini dipimpin oleh Pimpinan Cabang Sekayu, Muhammad Fuad SH, yang turut mengungkapkan niatan BPR untuk meningkatkan minat menabung di kalangan pelajar dan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Muba.
Muhammad Fuad SH menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini dan mengajak Pemkab Muba untuk berkolaborasi dalam meningkatkan semangat menabung di kalangan pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, BPR juga berkomitmen untuk memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat di wilayah Muba guna meningkatkan pendapatan mereka.
Visi BPR adalah menjadi lembaga yang sehat dan profesional serta mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK).
Menyambut baik inisiatif tersebut, Pj. Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya BPR dalam meningkatkan minat menabung dan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat.
Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada BPR karena telah membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Muba untuk tetap tenang dan produktif.
Apriyadi juga memberikan saran kepada BPR untuk terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Saya siap membantu dan berharap BPR dapat menyediakan bantuan untuk masyarakat tanpa agunan, serta mempermudah prosesnya," pungkasnya.
Bprnews.id - Yanto Setianto, anggota DPRD Kabupaten Bandung, menyampaikan kekhawatiran serius terhadap potensi mal administrasi yang terjadi di BPR Kertaraharja, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan pada tahun 2009.
Menurut laporan yang disampaikan kepada pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah kredit bermasalah yang telah mencapai Rp. 90,038,538,696,- pada akhir tahun 2023 dari Rp. 56 miliar pada akhir tahun 2022.
"DPRD sangat khawatir akan kondisi BPR Kertaraharja ini. Penyimpangan dalam penyaluran kredit atau dana rakyat Kabupaten Bandung dapat mengarah pada mal administrasi, yang dapat berdampak serius pada keuangan daerah," ungkap Yanto Setianto dalam keterangan yang disampaikan pada Jumat, 26 April 2024.
Yanto juga menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kinerja BPR Kertaraharja, yang hanya sebesar Rp. 3,5 miliar dari total aset Rp. 600 miliar, menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan.
Pemkab Bandung telah memberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10 miliar pada tahun 2023, namun pada tahun 2024, BPR kembali mengajukan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 10 miliar.
"Dalam rangka penyelamatan, kami menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap direksi dan komisaris BPR Kertaraharja. Selain itu, DPRD perlu membentuk Pansus untuk mengevaluasi semua BUMD Pemkab Bandung, guna memastikan dana yang menjadi hak rakyat dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran," tegas Yanto.
Dengan kondisi yang memprihatinkan ini, langkah-langkah penanganan yang tepat diperlukan agar kesehatan keuangan BPR Kertaraharja dapat dipulihkan dan kepercayaan masyarakat serta lembaga keuangan terhadap BUMD tersebut dapat dipulihkan.
Bprnews.id - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, melalui Anggota Komisi B DPRD Kota Depok, Hafid Nasir, mengumumkan rencana pembentukan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagai salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Menurut Bang Hafidz, BPR akan memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan ekonomi Kota Depok dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku UKM untuk pengembangan usaha mereka. Langkah ini diharapkan dapat memudahkan dan memberdayakan UKM di Kota Depok untuk tumbuh dan berkembang.
"BPR merupakan bagian penting dari permodalan pelaku UKM, dan kami berharap dapat mewujudkannya sebagai salah satu BUMD Kota Depok," ujar Bang Hafidz.
Pembentukan BPR ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota Depok untuk memberikan perhatian kepada masyarakat, terutama dalam memajukan sektor ekonomi.
Program-program seperti Wirausaha Usaha Baru (WUB) yang mencakup target menciptakan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 pengusaha perempuan, menjadi upaya nyata untuk memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, permodalan, dan perizinan usaha.
"Kami berharap janji kampanye untuk mewujudkan 5.000 pengusaha baru dan 1.000 pengusaha perempuan dapat terealisasi. Ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperhatikan dan mendukung pelaku UKM agar dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi," kata Bang Hafidz, yang juga merupakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Langkah pembentukan BUMD BPR ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara keseluruhan.
Bprnews.id - PT BPR Andalas Baruh Bukit (ABB) mengumumkan pencapaian kinerja yang mengesankan untuk tahun 2023, dengan laba bersih usaha mencapai Rp 319 juta, menunjukkan pertumbuhan sebesar 59,50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Direktur Utama ABB, Sabarudin, menjelaskan bahwa fokus utama perusahaan dalam tahun 2023 adalah peningkatan kualitas kredit dan pengendalian biaya, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB). Pendekatan strategis ini membawa hasil yang positif, dengan laba bersih usaha yang berhasil direbound meskipun aset mengalami penurunan.
Total aset ABB per 31 Desember 2023 mencapai Rp 47,2 miliar, yang didukung oleh dana pihak ketiga sebesar Rp 38,8 miliar, terdiri dari dana tabungan dan deposito. Selain itu, beban dana dan beban operasional juga mengalami penurunan signifikan, yang turut berkontribusi pada peningkatan laba bersih usaha.
Meskipun realisasi kredit masih fluktuatif, ABB berhasil mencatat total kredit sebesar Rp 34,9 miliar. Pendapatan operasional yang berhasil dibukukan mencapai Rp 4,3 miliar, dengan pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang relatif stabil.
Selain itu, ABB juga berhasil meningkatkan kualitas kredit dengan menurunkan rasio Non Performing Loan (NPL) menjadi 4,65 persen. Pengendalian biaya yang efektif juga tercermin dalam penurunan rasio Biaya Operasional berbanding Pendapatan Operasional (BOPO) menjadi 92,50 persen.
Dengan capaian yang positif ini, ABB menetapkan target untuk tahun 2024 dengan memaksimalkan realisasi kredit, menurunkan rasio NPL, dan terus memperbaiki pengendalian biaya. Harapannya, langkah-langkah ini akan terus memperkuat kinerja perusahaan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah Tanah Datar dan sekitarnya.
Bprnews.id - Seorang tersangka dalam kasus korupsi yang terjadi di BPR Bestari Tanjungpinang, Arif Firmansyah, telah resmi dijebloskan ke penjara. Tim penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada Selasa (23/4/2024).
Kasi Intelijen Kejari Tanjungpinang, Dedek Syumarta Suir, menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan mantan pegawai BPR Bestari Tanjungpinang tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 5,9 miliar. Arif Firmansyah diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Tersangka atas nama Arif Firmansyah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya pada awak media.
Arif Firmansyah ditahan sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan akan berada di Rutan Kelas 1 Tanjungpinang hingga tanggal 12 Mei 2024.
Sebelumnya, Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau telah menahan mantan Pejabat Eksekutif Operasional Perusahaan Daerah BPR Bestari Tanjungpinang, berinisial AF, karena diduga melakukan penarikan tabungan nasabah, pencairan deposito nasabah, dan penarikan uang kas rekening giro milik BPR Bestari tanpa prosedur yang benar.
Bprnews.id -PT BPR Sipora Mentawai mencatat kinerja gemilang pada tahun 2023 dengan pertumbuhan aset sebesar 1,87% dan laba bersih usaha yang meningkat sebesar 11,64%.
Menurut Direktur Utama PT BPR Sipora, Alfianto Afrikal, hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan aset terbilang lambat, laba bersih usaha perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang jauh lebih baik.
"Dalam tahun buku 2023, kami berhasil meningkatkan laba bersih usaha dengan pertumbuhan double digit. Meskipun total aset hanya tumbuh single digit, kami sangat puas dengan pencapaian ini," ujar Alfianto Afrikal kepada Padang Ekspres pada Rabu (24/4/2024).
Menurut Alfianto, fokus utama perusahaan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit adalah pada peningkatan kualitas kredit dan pengendalian biaya, sambil terus meningkatkan penyaluran kredit.
Strategi ini terbukti berhasil dengan pertumbuhan aset, peningkatan realisasi kredit, peningkatan kualitas aktiva, dan pertumbuhan laba bersih usaha.
Dari evaluasi akhir tahun 2023, total aset PT BPR Sipora Mentawai mencapai Rp23,3 Miliar, dengan total dana pihak ketiga sebesar Rp12,9 Miliar. Pertumbuhan total aset didorong oleh kinerja treasury dan realisasi kredit. Dana pihak ketiga, termasuk dana tabungan dan deposito, juga tumbuh secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Di sektor kredit, kinerja PT BPR Sipora Mentawai juga mencatat pertumbuhan yang positif. Total kredit yang berhasil disalurkan mencapai Rp18,2 Miliar pada akhir tahun 2023, dengan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, yang lebih mencolok adalah pertumbuhan pendapatan, terutama dari pendapatan bunga kontraktual dan pendapatan lainnya yang tumbuh hingga 204,77% secara year-on-year. Total pendapatan operasional selama tahun 2023 mencapai Rp7,1 Miliar, yang merupakan pertumbuhan sebesar 17,97% secara year-on-year.
Keberhasilan manajemen dalam meningkatkan kualitas kredit dan mengendalikan biaya tercermin dalam indikator keuangan lainnya, seperti rasio non-performing loan (NPL) dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), yang berhasil terjaga pada angka yang baik.
PT BPR Sipora Mentawai, yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah menjadi salah satu BPR terkemuka di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir. Dengan dukungan dari seluruh stakeholder, manajemen perusahaan berharap dapat terus mencatatkan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun 2024.
Bprnews.id - Baru empat bulan berjalan pada 2024, sudah ada 10 bank perekonomian rakyat (BPR) gugur. Jumlah itu sudah di batas atas rata-rata jumlah bank jatuh setiap tahunnya menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak 6 hingga 7 BPR jatuh. Utamanya, bank-bank yang jatuh itu disebabkan oleh mismanagement pemiliknya.
Sementara itu, LPS telah mengalokasikan anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 BPR tahun ini. Artinya, kemungkinan masih ada 2 BPR lagi yang akan ditutup. Selain mismanagement, gugurnya sejumlah BPR tersebut ditengarai kondisi keuangan yang buruk, seperti membukukan kerugian hingga kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang membengkak.
Data Terbaru dari OJK
Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini, BPR membukukan rugi tahun berjalan sebesar Rp55 miliar pada Januari 2024. Kondisi tersebut berbalik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan laba Rp240 miliar. Adapun, pada Desember 2023, BPR mencatatkan laba Rp1,94 triliun.
Akibat kerugian, rasio profitabilitas BPS kian merosot. Tingkat pengembalian aset atau Return on Asset/ROA pada Januari 2024 tinggal -0,34% pada Januari 2024. dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,59%. Lalu, tingkat pengembalian ekuitas (Return-on-equity/ROE) bank juga menyusut menjadi -2,98% dari 13,92%.
Tingkat NPL dan Dampaknya
Menelisik terhadap kredit yang bermasalah juga kian membengkak, pada Februari 2024 ada di 10,55%, meningkat dari Januari 2024 sebesar 10,25%. Padahal, setahun lalu atau Januari 2023, NPL Gross masih terjaga di satu digit angka sebesar 8,34%. Jika ditelisik lagi porsi DPK, sepanjang Januari - Februari 2024 deposito masih mendominasi hingga 70%.
Akibat itu, OJK pun telah mencabut izin operasional beberapa BPR yang sudah tidak sehat. Lantas, apa saja BPR yang bangkrut sepanjang tahun ini?
Dan masih ada beberapa lainnya yang terkena dampak penutupan.
Langkah OJK
OJK mencabut izin usaha BPR yang dianggap tidak sehat untuk mencegah risiko lebih lanjut terhadap stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, upaya penyelamatan sejumlah BPR masih akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan.
Bprnews.id - BPR Fianka terus menghadirkan inovasi untuk memanjakan calon nasabahnya. Kini, hanya dalam waktu tiga hari kerja, pengajuan kredit bisa langsung cair, dengan syarat dokumen KTP, SHM, dan Buku Nikah. Bagaimana prosesnya?
Direktur Utama BPR Fianka, Dedy Febrianto, menjelaskan bahwa pada awalnya, calon nasabah harus melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK), sertifikat hak milik (SHM), dan buku nikah kepada agen Fianka Bank yang telah terdaftar.
"Dengan proses ini, calon nasabah kemudian menunggu maksimal satu hingga tiga hari untuk dilakukan proses pengecekan serta verifikasi data diri," jelas Dedy melalui rilis yang diterima redaksi, kemarin.
Namun, apakah setelah pengecekan data sudah bisa langsung cair?
Dedy menjelaskan bahwa untuk langkah selanjutnya, tim analisa dari Fianka Bank akan melakukan survei ke rumah calon nasabah, guna memastikan kelayakan jaminan yang diajukan. Setelah survei dilakukan, keputusan kredit akan ditentukan oleh komite.
Jika keputusan komite sudah diambil dan tidak ada kendala, calon nasabah akan diberitahukan oleh admin bahwa mereka mendapatkan fasilitas kredit dari Fianka Bank. Selanjutnya, akan diatur jadwal penandatanganan akad kredit.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan penanganan perbankan.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, aturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipasi terhadap situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu.
"Ketentuan ini penting dalam mengantisipasi situasi geopolitik global yang bergejolak yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan kegiatan usaha bank. Dengan diterbitkannya POJK ini, diharapkan akan semakin mendorong perbankan dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat," kata Dian dalam keterangan resmi, Senin, 22 April 2024.
POJK 5/2024 merupakan penyelarasan dan pengkinian ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Aturan ini memuat empat topik ketentuan utama, termasuk mekanisme dan koordinasi dalam penetapan Bank Sistemik, penetapan status dan tindakan pengawasan bank, rencana aksi pemulihan (recovery plan), dan pendirian bank perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
"Dengan POJK ini, kemungkinan permasalahan bank dapat dihindari atau terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat," tambah Dian.
POJK 5/2024 diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi industri perbankan Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kompleksitas dinamika makroekonomi dan keuangan. Aturan ini berlaku untuk seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.