Bprnews.id - Data Kementeriam Koperasi dan UKM dalam ekosistem terus bertambah hingga Agustus sudah mencapai 22 juta UMKM yang go digital.Meski demikian hingga akhir tahun ini target pemerintah adalah 24 juta UMKM terdigitalisasi.
Payment Gateway mengajak dan mendorong para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk terjun ke dalam ekosistem digital.
“Kami menyediakan infrastruktur pembayaran untuk mendukung para pelaku UMKM. Kami membuat pekerjaan para pedagang menjadi lebih ringan karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan uang kembalian dan lain-lain. Para pembeli tinggal scan (QRIS) dan duit masuk,” kata Ngo Agustino, Co-founder dan Chief of Marketing Officer PT Yukk Kreasi Indonesia dikutip Jumat (29/9/2023).
“Bagaimana kami mendorong para pelaku UMKM untuk go digital? Kami melakukan edukasi. Kami akui bahwa ini tidak mudah karena masih banyak pedagang kecil yang belum mau masuk ke dalam ekosistem digital. Masih banyak resistensi,” sambung Agustino.
Menurut dia memang masih banyak pelaku UMKM yang belum mengadopsi sistem pembayaran digital. Namun, Agustino optimistis bahwa dengan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan terus-menerus, makin banyak pelaku UMKM yang sadar akan berbagai kemudahan sistem pembayaran digital.
“Apa yang terjadi di lapangan itu memang tidak mudah. Masih banyak UMKM yang belum mau menggunakan QRIS. Namun, kami terus mendorong dan mengedukasi mereka. Pelan-pelan kita ubah cara berpikir mereka, sehingga mereka siap masuk ke dalam ekosistem digital,” terang Agustino.
Terlibat secara aktif dalam banyak festival kuliner, mode, dan musik adalah salah satu cara yang dilakukan YUKK Payment Gateway untuk mengedukasi para pedagang kecil tentang pentingnya mengadopsi sistem pembayaran digital. Terbaru dalam event Taste of Thailand, festival kuliner khas Thailand, yang digelar oleh Infinite Event Organizer di Emporium Pluit Mall, Jakarta Utara, pada 27 September—8 Oktober.
“Kami bekerja sama dengan banyak event organizer dan mal. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi juga di kota-kota lain, seperti di Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Batam. Kami ingin mengajak lebih banyak lagi para pelaku UMKM untuk menggunakan QRIS,” kata Agustino.
Bprnews.id - OJK Purwokerto "Ini mengungkapkan jika setelah pandemi, perekomian kita belum baik-baik saja," ujar Kepala OJK Purwokerto, Riwin Mihardi saat Ngobrol Santai bareng wartawan pada Rabu 27 September 2023.
Kinerja BPR dan BPRS yang memiliki jaringan kantor di eks Karesidenan Banyumas mencatatkan pertumbuhan positif yaitu sset 3,78% (YoY) & DPK 0,48% (YoY) , namun untuk Kredit mengalami penurunan sebesar -0,56% (YoY).
Rasio NPL Posisi Juli 2023 sebesar 14,84% dan Rasio LDR sebesar 82,45%. Per Juli 2023, secara yoy total aset BPR/S mencatatkan pertumbuhan yang positif yaitu 0,62% (yoy) untuk total aset dan 1,46% (yoy) untuk total DPK namun untuk total kredit menurun -0,01% (yoy).
Sementara itu penyaluran kredit berdasarkan jenis pengunaan didominasi oleh kredit Modal Kerja sebesar 55,58%.
Adapun untuk penyaluran kredit berdasarkan kategori usaha didominasi oleh kredit UMKM sebesar 55,00% dan enyaluran Kredit berdasarkan sektor ekonomi terbesar
disalurkan ke Bukan Lapangan Usaha sebesar Rp1.774 Miliar
Disektor Perbankan, untuk BPR dan BPRS di bawah Pengawasan KOJK Purwokerto pada posisi Juli 2023 terdapat 7.589 Debitur yang direstrukturisasai dengan baki debet atau
outstanding sebesar 389 Miliar.
"Jumlah debitur dan outstanding yang terdampak terus menunjukan tren penurunan. Hal ini menunjukkan sebagian besar debitur yang mengikuti program restrukturisasi telah kembali melanjutkan cicilan atau melunasi utangnya," ujar Riwin.
Sebelumnya pada posisi Juli 2023, kinerja Perbankan dari sisi Aset dan Kredit di eks. Karesidenan Banyumas mencatatkan pertumbuhan positif yaitu Aset sebesar 4,54% (YoY), Kredit 13,57% (YoY) & DPK 1,89% (YoY).
Tingkat NPL terjaga dibawah 5 % posisi Juni 2023 pada level 4,34%, namun tetap menjadi perhatian dikarenakan terdapat trend peningkatan rasio NPL.
Per Juli 2023, kinerja Bank Umum di eks Karesidenan Banyumas mencatatkan pertumbuhan positif baik Aset 4,73% (YoY), Kredit 16,45%(YoY), dan DPK 2,15% (YoY).
Untuk rasio NPL mengalami peningkatan dari Juli 2022 sebesar 2,09% menjadi sebesar 2,52% pada posisi Juli 2023. Rasio LDR tercatat naik menjadi 101,82% pada posisi Juli 2023.
Bprnews.id - Bank Lestari Banten merayakan 7 tahun perjalananya , dengan mengadakan kegiatan outbond sebagai moment perekat rasa keakraban dan kekeluargaan antar karyawan.
Acara ini merupakan acara kumpul-kumpul yang pertama kali dilakukan kembali setelah pandemi covid melanda, diisi dengan permainan-permainan dan juga bagi-bagi doorprize, pada Sabtu, 23 September di Sapadia Outbond, Bogor.
"7 tahun ini usia yang masih sangat muda untuk sebuah perusahaan. Kalau diibaratkan anak-anak, ini baru memasuki masa sekolah. Mulai belajar hal baru berkembang lebih baik ke depannya. Acara ini juga merupakan apresiasi bagi seluruh karyawan yang sudah bekerja keras bersama-sama dengan Bank Lestari Banten (BPR) melewati badai pandemi kemarin ya." ujar Eka Desyanti, Direktur Utama Bank Lestari Banten (BPR).
Selain untuk perayaan ulang tahun dan ajang keakraban antar karyawan, acara outbond ini juga dilakukan untuk mengenalkan brand Bank Lestari Banten (BPR) di masyarakat.
"Terima kasih juga dukungan dan kepercayaan dari nasabah setia Bank Lestari Banten (BPR) dan masyarakat Banten selama perjalanan 7 tahun ini. Harapannya semoga bisnis kami dapat terus berkembang dan memberikan layanan terbaik dan dampak positif di lingkungan terdekat kami, baik karyawan dan masyarakat sekitar." tutup Eka.
Bprnews.id - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jam Gadang Bukittinggi berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dari Infobank Award 2023.
Selain itu, BPRS Jam Gadang dinobatkan menjadi BPR syariah terbaik se-Indonesia dengan prestasi kinerja Sangat baik dari Majalah Infobank.
Penghargaan itu diserahkan langsung Chairman Infobank Media Group, Eko B, kepada Wali Kota Bukittinggi, Ermsn Safar dalam kegiatan Infobank 12th Sharia Award 2023, di Bali Room Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (27/09).\
Tiga penghargaan yang diraih BPRS Jam Gadang Bukittinggi ini adalah Excellent Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022.
The Best Financial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022 (Asset class IDR 50 billion until < IDR 100 billion). Dan The Best Of The Best Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022.
Penghargaan kategori Excellent Financial Performance Bank In 2022 adalah hasil dari penilaian berdasarkan kriteria-kriteria seperti profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, rentabilitas, permodalan, efisiensi, dan pertumbuhan.
Penghargaan kedua, Kategori The Best Financial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022 (Asset class IDR 50 billion until < IDR 100 billion). Penghargaan ini adalah untuk kelompok BPRS yang mempunyai aset Rp50 sampai Rp100miliar.
Penghargaan ketiga, Kategori The Best Of The Best Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022. Penghargaan ini diberikan untuk BPRS terbaik dari seluruh kategori penilaian.
160 BPRS yang dinilai di seluruh tingkatan permodalan, BPRS Jam Gadang mendapat nilai tertinggi. Sehingga hal inilah yang membuat BPRS Jam Gadang dibobatkan sebagai BPRS terbaik “Best of the Best”.
BPRS Jam Gadang Kota Bukittinggi, menempati posisi pertama dengan total skor 99,68.
Sebanyak 20 BPRS diantaranya berhasil mendapatkan predikat sangat bagus.
Penghargaan ini merupakan bukti komitmen kerja keras seluruh jajaran BPRS Jam Gadang dalam menjalankan operasional bisnis perbankan.
Penghargaan ketiga, Kategori The Best Of The Best Finacial Perfomance Sharia Rural Bank in 2022. Penghargaan ini diberikan untuk BPRS terbaik dari seluruh kategori penilaian.
“Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan BPRS Jam Gadang dapat terus berkembang. BPRS Jam Gadang menjadi BUMD Kota Bukittinggi yang harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Wako
Bprnews.id - Dugaan Korupsi Kepala Bagian Marketing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Hambangun Artha Selaras (HAS). Kini DTS, resmi ditahan setelah penyidik Kejari Blitar menemukan keterlibatannya dalam dugaan korupsi yang merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar hingga Rp6 miliar.
Terbukti menyalahgunakan wewenangnya tersangka sengaja menyetujui semua pengajuan kredit tanpa dilakukan seleksi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur hingga terjadi kredit fiktif yang merugikan Pemkab Blitar.
Lebih parahnya, DTS juga terlebih dahulu menjalin kongkalikong dengan beberapa nasabah yang hendak mengajukan kredit ke BPR HAS. Sehingga ketika pengajuan kredit, nasabah tersebut akan langsung diterima tanpa diperhitungkan dulu kemampuan bayar, maupun jaminan yang digunakan untuk meminjam.
“Hari ini kita lakukan penahanan setelah selama 2 bulan kita melakukan penyelidikan. Penahanan terhadap Kabag Marketing tersebut merupakan rentetan kasus sebelumnya yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh direktur BPR Hambangun Artha Selaras yang kasusnya sudah kita sidangkan,” ungkap Agung Wibowo, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Blitar, Rabu (27/9/2023)..
Kejaksaan Negeri Blitar sendiri juga telah menetapkan sang Direktur BPR HAS dan yakni MF sebagai tersangka. MF sendiri merupakan Direktur BPR Hambangun Artha Selaras (HAS) periode 2007-2022. MF melakukan persetujuan permohonan kredit yang tidak sesuai dengan aturan. Saat itu total ada 22 debitur yang mengajukan mengajukan pinjaman ke MF
Jadi aksi kejahatan yang dilakukan oleh MF tersebut ternyata tidak sendiri, ia mengajak Kabag Marketing BPR HAS untuk ikut memproses pengajuan kredit yang tidak sesuai aturan tersebut
“Intinya itu, jadi terbuktinya di Pasal 2. Contohnya, kredit dari administrasi itu langsung di ACC sama direkturnya tanpa melalui prosedur yang benar, misalnya analisa keuangan. Kreditnya buat apa, kalau untuk usaha, usahanya apa. Terus nyicilnya kira-kira bisa gak tiap bulannya. Kemudian agunannya juga harus ditaksir tapi pengikatannya juga gak kuat (masih SK Pengikat Hak Tanggungan) belum sampai APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan),” terang Agung.
Kasus ini terungkap setelah Pemkab Blitar merasa janggal dengan BPR HAS miliknya. BUMD yang seharusnya menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu justru memiliki hutang yang cukup besar setelah modal awalnya habis akibat kredit macet.
Selama beberapa tahun BPR HAS itu tidak memiliki d modal awal BPR Hambangun Artha Selaras itu pub habis akibat banyak kredit macet.
Laporan itupun langsung ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Negeri Blitar. Penyelidikan pun langsung dilakukan, dengan memanggil MF yang saat itu baru saja diganti dengan Direktur yang baru. Hasilnya terbukti MF melakukan penyelewengan uang BPR HAS, hingga membuat Pemkab Blitar merugi 6 miliar rupiah.
“Jadi mereka ini bekerjasama dengan nasabah. Istilahnya nasabah itu inginnya kredit cepat. Tapi kan harusnya ada proses. Nah, proses itu yang tidak dilaksanakan dengan baik sama direktur termasuk Kabag marketingnya,” tegasnya.
Kejaksaan Negeri pun akan terus mengawasi BPR maupun BUMD serupa yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi. Langkah ini dilakukan kejaksaan Negeri Blitar demi mengamankan aset maupun uang negara dari tangan-tangan koruptor.