BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Purworejo telah berhenti beroperasi sejak Februari 2024, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha bank tersebut secara resmi. Penutupan ini kemudian memicu pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Selain melibatkan pihak manajemen, dugaan korupsi di BPR ini diduga juga melibatkan sejumlah pelaku bisnis lokal.
Kapolres Purworejo, AKBP Edi Bagus Sumantri, melalui Kasat Reskrim, AKP Catur Agus Yudo Praseno, menyatakan bahwa penanganan kasus dugaan korupsi di BPR Purworejo dibagi menjadi beberapa klaster untuk memudahkan proses penyidikan.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Tengah turut membantu dalam penyelidikan kasus ini.
“Kami sedang menangani satu klaster yang sudah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp3,5 miliar,” ungkap Catur.
Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni seorang staf BPR dan seorang pengusaha properti lokal. Keduanya saat ini tidak ditahan, karena dianggap kooperatif dalam proses penyidikan.
“Penyidik memutuskan untuk tidak menahan kedua tersangka, mengingat mereka cukup kooperatif sejauh ini,” jelas Catur.
Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Purworejo, dan penyidik terus berkoordinasi dengan Kejari terkait perkembangan penanganan kasus tersebut.
Yudo juga menambahkan bahwa Polres Purworejo saat ini sedang menyelidiki klaster lain dalam kasus dugaan korupsi di BPR Purworejo. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam, dan tim asistensi dari Reskrimsus Polda Jateng telah diturunkan untuk membantu proses ini.
“Untuk klaster yang ini, kami masih dalam tahap penyelidikan, dengan dukungan dari tim asistensi Reskrimsus Polda Jateng,” tambah Yudo.
Kasus dugaan korupsi di BPR Purworejo ini cukup rumit, melibatkan tidak hanya internal manajemen BPR, tetapi juga pihak eksternal.
“Mengingat kompleksitas kasus ini, Polda Jateng bekerja sama dengan Polres Purworejo dalam penyelidikan dugaan korupsi di BPR Purworejo,” lanjutnya.
Reskrimsus Polda Jateng saat ini masih mendalami beberapa klaster dugaan korupsi di bank tersebut. Untuk perkembangan lebih lanjut, Catur menyarankan agar media mengonfirmasi langsung ke Polda Jateng.
BPRNews.id - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, melalui Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR), telah menggagas sebuah program inovatif untuk penyedotan lumpur tinja berbasis tabungan. Program ini dijalankan bekerja sama dengan PT BPR Delta Artha Sidoarjo dan USAID IUWASH.
Pada Kamis, 15 Agustus 2024, di Hotel Luminor Sidoarjo, ketiga pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU) yang mengatur layanan penyedotan, pengangkutan, dan pengolahan lumpur tinja dengan sistem pembayaran melalui tabungan.
Menurut Kepala Dinas P2CKTR, M Bachruni Aryawan, program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Sidoarjo memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan aman.
"Kerjasama ini tidak hanya menyelesaikan masalah sanitasi, tetapi juga menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat melalui tabungan di BPR Delta Artha Sidoarjo," jelasnya
BPRNews.id - Pada 16 Agustus 2024, PT Bank Perkreditan Rakyat Bahtera Masyarakat Jabar secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Parinama Simfoni Indonesia, atau yang kini dikenal sebagai BPR Parinama Simfoni Indonesia.
Langkah rebranding ini dilakukan sesuai dengan sejumlah peraturan, seperti Peraturan OJK No. 7 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, serta keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang digelar pada Mei 2024.
Nama baru "Parinama Simfoni" dipilih untuk mencerminkan transformasi yang harmonis dalam bisnis dan kolaborasi, dengan tujuan mencapai kesuksesan bersama. Melalui identitas barunya, BPR Parinama Simfoni Indonesia berkomitmen untuk lebih baik merepresentasikan semangat perubahan dan pertumbuhan dalam sektor ekonomi rakyat, khususnya di wilayah Bandung dan Jawa Barat.
Sebelum rebranding, Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sempat mempertimbangkan dengan cermat keputusan ini. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengadopsi nama “BPR Parinama Simfoni Indonesia” karena dinilai lebih sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
Direktur Utama BPR PARINAMA, Didi Hartono, bersama dengan Direktur Operasional, Mochamad Robbi Pramujianto, menjelaskan bahwa pemilihan nama ini bukanlah keputusan sembarangan. “Parinama Simfoni memiliki arti 'Transformasi yang harmonis dan kolaboratif untuk mencapai kesuksesan dalam menjalankan bisnis,'” ujar mereka.
Dalam konteks bisnis, "Parinama" mengacu pada transformasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia usaha, baik dalam hal perubahan pasar, teknologi, kebijakan, maupun kebutuhan nasabah. Adapun "Simfoni" melambangkan kolaborasi dan kerja sama yang harmonis antara berbagai elemen dalam bisnis, seperti tim, departemen, dan mitra usaha. Kedua konsep ini menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan dan kerja sama yang baik untuk mencapai kesuksesan jangka panjang.
Direksi BPR PARINAMA juga memaparkan nilai-nilai brand dari BPR PARINAMA yang digambarkan melalui logo mereka. "Logo ini melambangkan kepercayaan dengan segitiga, transformasi melalui Arrow Up, dan kombinasi dengan huruf 'P' dari PARINAMA. Kami berharap logo ini menunjukkan bahwa PARINAMA adalah BPR yang modern, sederhana, dan berintegritas," jelas mereka.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Barat melaporkan pertumbuhan yang positif di sektor jasa keuangan pada Juni 2024, sekaligus menutup semester I 2024. Kepala Kantor OJK Sulselbar, Darwisman, mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan "Journalist Update Perkembangan Sektor Jasa Keuangan" yang berlangsung di New World Cafe, Jl Yusuf Dg Ngawing, pada Kamis (15/8).
Menurut catatan OJK, total aset perbankan di Sulawesi Selatan pada Juni 2024 meningkat sebesar 7,60 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai Rp195,79 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan sebesar 7,84 persen, dengan nominal mencapai Rp131,52 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit tumbuh sebesar 9,01 persen dengan total Rp161,20 triliun.
Tingkat risiko kredit perbankan di Sulawesi Selatan tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,04 persen, masih berada di bawah ambang batas 5 persen. Berdasarkan data, NPL pada bank umum tercatat sebesar 3,04 persen, sedangkan pada BPR sebesar 3,21 persen. Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 124,93 persen. "Kredit produktif berada di angka 55 persen, sedangkan kredit konsumtif 45 persen, ini sangat menggembirakan. NPL kredit konsumtif relatif aman di 2,13 persen, sementara kredit produktif berada di 4,54 persen," jelas Darwisman.
Darwisman juga menyoroti tantangan dalam industri perbankan, terutama terkait pengembangan perbankan syariah yang memiliki potensi besar. "Kami berharap akselerasi literasi keuangan masyarakat terhadap industri keuangan syariah dapat dilakukan secara masif, sehingga perbankan syariah serta inklusinya bisa diterapkan secara lebih luas," pungkasnya
BPRNews.id - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) berkolaborasi dengan BNI akan menggelar BNI UI-Half Marathon (BNI-UIHM) 2024 pada 8 September 2024. Event ini bertema “Bersama Melangkah” dan mengundang alumni, komunitas lari, serta masyarakat umum untuk berlari mengelilingi Kampus UI Depok sambil mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Ketua Umum ILUNI UI, Didit Ratam, mengatakan, “Pada penyelenggaraan BNI-UIHM yang keenam ini, total 10.000 peserta akan berpartisipasi, dengan 6.000 orang berlari offline di Kampus UI Depok dan 4.000 lainnya akan berlari secara virtual dari 24 Agustus hingga 8 September 2024.” Didit menambahkan bahwa peserta virtual dapat mengirimkan video aktivitas mereka untuk dibagikan di media sosial.
Didit juga menjelaskan bahwa BNI-UIHM 2024 berkontribusi pada inisiatif green-metrics UI dengan mengurangi jejak karbon melalui carpooling dan penyediaan shuttle menuju venue. “Jersey BNI-UIHM 2024 berkolaborasi dengan Pressio dan terbuat dari 100% bahan daur ulang,” jelas Didit. Ia juga menekankan upaya menjaga kebersihan area acara dengan mensterilkan kawasan 3 jam sebelum event dan menerapkan praktek ramah lingkungan.
Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UI, Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA, menyampaikan, “UI menciptakan area kampus yang nyaman, hijau, sehat, bersih, dan hemat energi. Sebanyak 50% dari kawasan Kampus Depok adalah ruang terbuka hijau, dan kami berkomitmen untuk menjaga persentase ini dalam master plan pengembangan kampus.” Prof. Dedi menambahkan bahwa kebijakan ini mendukung tujuan menjadikan UI sebagai kampus lestari dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.