BPRnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sudah ada 1.213 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang memenuhi ketentuan modal inti Rp 6 miliar per Maret 2024. Di mana, batas pemenuhan ketentuan tersebut pada akhir 2024 ini.
Dengan capaian tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan bahwa kini tersisa sekitar 5% BPR maupun BPRS yang belum memenuhi ketentuan permodalan. Di periode yang sama, sudah ada 8 pengajuan penggabungan yang terdiri dari 25 BPR/S.
Seperti diketahui, Peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat telah mengatur kewajiban pemenuhan modal inti minimum BPR sebesar Rp6 miliar yang wajib dipenuhi pada 31 Desember 2024.
Tujuan dari kebijakan tersebut untuk penguatan dan konsolidasi BPR. Adapun tujuan konsolidasi BPR dalam rangka memperkuat peran BPR dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
Karena itu, lanjutnya, upaya pengembangan BPR dan BPRS akan terus dilakukan ke depan yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan antara lain transfer dana, penukaran valuta asing, dan menggalang dana di pasar modal.
Selama tahun 2023, terdapat 13 pengajuan penggabungan yang terdiri dari 40 BPR dan BPRS yang telah mendapatkan pengajuan penggabungan. Pada tahun 2024 hingga bulan Maret, telah terdapat 8 pengajuan penggabungan yang terdiri dari 25 BPR dan BPRS.
“Dengan terbitnya ketentuan konsolidasi pada triwulan II tahun 2024 ini, diharapkan proses konsolidasi itu dapat semakin dipercepat dan diakselerasi untuk menuju industri BPR dan BPRS yang semakin solid,” kata Mahendra.
Dalam kesempatan tersebut, Mahendra juga menyampaikan bahwa pihaknya baru saja menerbitkan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang sedang dalam status proses pengundangan dan pembuatan salinan.
POJK ini merupakan penyempurnaan atas POJK Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kemudian sekaligus juga POJK Nomor 62 Tahun 2020 tentang BPR dan POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang BPRS.
“POJK ini merupakan tindak lanjut dan penyelarasan dari Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), terutama mengenai penyesuaian nomenklatur Bank Pengkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah. (Ini) terkait juga dengan hal-hal, termasuk pihak-pihak yang mendirikan BPR dan BPR Syariah, persyaratan mengenai BPR dan BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum untuk badan hukum BPR dan BPR Syariah, penggabungan lembaga keuangan mikro dengan BPR dan BPR Syariah, dan konsolidasi industri BPR dan BPR Syariah,” ungkap dia.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus melakukan upaya untuk memperkuat sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali, sejalan dengan arahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Pada Seminar tentang UU P2SK yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (DPD Perbarindo Bali) di Denpasar pada hari Selasa, 30 April 2024, Ananda R. Mooy, Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk Provinsi Bali, menekankan pentingnya upaya tersebut. Ananda memberikan sambutan atas nama Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, yang juga hadir dalam acara tersebut.
Ananda menjelaskan bahwa sesuai dengan mandat UU P2SK, OJK terus mengawasi industri BPR untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan kekuatan dan kesehatan yang baik, memenuhi fungsi perantara dengan baik sambil tetap melindungi nasabah.
"OJK telah mengarahkan agar BPR yang memenuhi persyaratan diizinkan untuk melakukan penawaran umum dan harus mematuhi prinsip-prinsip perilaku pasar yang baik," tambah Ananda.
UU P2SK memberikan peluang signifikan bagi BPR, namun diperlukan upaya untuk memperkuat tata kelola, manajemen risiko, sumber daya manusia, dan modal sehingga BPR dapat menjadi lebih kuat, unggul, dan kompetitif. OJK akan terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha jasa keuangan, pemerintah, regulator, kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan industri BPR yang stabil dan kontributif.
Pada acara yang dihadiri oleh pengurus, PSP BPR, dan BPRS di Provinsi Bali, serta narasumber dari Lembaga Penjamin Simpanan, OJK juga menyoroti tantangan lain yang dihadapi oleh BPR/BPRS di Bali, termasuk berakhirnya kebijakan stimulus perbankan pada 31 Maret 2024.
OJK berharap bahwa semua BPR dan BPRS di Provinsi Bali telah siap untuk kembali ke kondisi normal tanpa stimulus dan menghadapi tantangan struktural lainnya seperti cukupnya pengelolaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kontribusi terhadap ekonomi regional.
Bprnews.id - Setelah masa libur Lebaran 2024, Perumda BPR Sukabumi cabang Cicurug masih membuka paket Tabungan Hari Raya (Tahara) yang telah tersedia sejak awal bulan kerja. Paket ini akan tetap tersedia hingga Rabu, 8 Mei 2024.
Kepala Perumda BPR Sukabumi Cabang Cicurug, Yayah Nurasiah, melalui Kepala Seksi Pemasaran, Jujun Junaedi, menyatakan bahwa Tahara telah dibuka beberapa minggu yang lalu. Tahara, yang merupakan tabungan berjangka selama 10 bulan yang akan dicairkan sebelum hari raya Lebaran, telah menjadi pilihan favorit di cabang Cicurug.
"Alhamdulillah, Tahara merupakan tabungan yang paling diminati di setiap cabang Perumda BPR Sukabumi, baik di Cabang Cicurug maupun di kantor kas Cidahu," katanya kepada sukabumiupdate.com, Kamis (2/5/2024).
Jujun menjelaskan bahwa Tahara adalah paket tabungan yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi nasabah karena akan dicairkan dalam bentuk uang dua minggu sebelum Lebaran.
"Tabungan Tahara sangat membantu masyarakat, karena mereka dapat menyisihkan sejumlah uang setiap bulannya sesuai dengan paket yang dipilih," ujarnya.
Paket Tahara tersedia dalam berbagai nominal, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, dengan persyaratan yang tetap sama seperti foto copy KTP dan KK.
"Ikut Tahara tidak rugi, karena jika nasabah mogok menabung di tengah jalan, uang pokok bisa kembali tanpa mendapatkan bunga, dan tidak ada persyaratan khusus," jelasnya.
Jujun juga mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar Tahara hingga hari ini masih seimbang dengan tahun sebelumnya, namun diprediksi akan meningkat pesat menjelang hari terakhir pendaftaran karena program Tahara banyak dipromosikan melalui mulut ke mulut.
"Begitu ada nasabah yang mencairkan, ada obrolan lagi ke tetangga dan saudara-saudaranya, sehingga diprediksi di hari terakhir pendaftaran akan sangat banyak calon nasabah yang mendaftar," pungkasnya.
Bprnews.id - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) memberikan tanggapan terhadap wacana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengusulkan pengalihan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD), sebagai langkah sentralisasi antara BPR dan BPD.
Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, menyatakan bahwa perseroan telah melakukan antisipasi dengan memetakan kondisi kesehatan BPR.
"Kita perlu memetakan terlebih dahulu, karena tidak semua BPR memiliki kondisi yang sehat," ujarnya dalam Paparan Kinerja Kuartal I/2024 pada Senin (29/4/2024).
Meskipun demikian, Busrul menyatakan bahwa wacana ini bisa menjadi peluang bagi Bank Jatim dan BPR di Jawa Timur. Dia melihat adanya sinergi yang lebih kuat antara keduanya, yang dapat memperluas pangsa pasar.
"Kita dapat menggarap pasar di Jawa Timur secara bersama-sama, karena pemegang sahamnya sama. Pemegang saham BPR daerah juga adalah Bank Jatim, sehingga ini memperkuat posisi kami untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar," jelasnya.
Bank Jatim juga telah berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah agar dapat terus tumbuh sebagai entitas bisnis regional yang berorientasi secara lebih luas. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melalui pertumbuhan anorganik, seperti kerjasama dengan BPR di Jawa Timur melalui APEX BPR Bank Jatim.
Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, termasuk pooling of funds, bantuan keuangan, dan bantuan teknis seperti pengembangan produk dan pelatihan sumber daya manusia.
Dalam skema yang diusulkan, BPD akan memiliki BPR secara institusi, dengan BPR yang tetap menyalurkan kredit kecil. Meskipun demikian, OJK juga tengah menerapkan aturan single presence policy untuk BPR, di mana satu pihak dilarang mengendalikan lebih dari satu bank, demi mempercepat merger sektor BPR.
Dengan fokus pada segmen UMKM dan pendekatan personal kepada nasabah, Bank Jatim dan BPR di Jawa Timur berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan ekonomi regional, tanpa harus bersaing dengan bank besar.
Bprnews.id - Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah menunjukkan tren yang positif di tengah tantangan penurunan jumlah bank, termasuk langkah agresif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan konsolidasi sektor perbankan.
Menurut data Statistika Perbankan Indonesia yang dirilis oleh OJK, kinerja BPR menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan pada dua bulan pertama tahun ini. Laba tahun berjalan BPR mencapai Rp966 miliar per Februari 2024, naik 100,62% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi intermediasi, BPR juga meningkatkan penyaluran kredit hingga Rp142,19 triliun per Februari 2024, naik 8,48% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, aset BPR tercatat mencapai Rp193,93 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,62% pada periode yang sama.
Di sisi lain, laba tahun berjalan BPRS mencapai Rp45,13 miliar, meskipun mengalami penurunan 25,81% dari tahun sebelumnya.
Namun, pembiayaan BPRS tumbuh 17,01% mencapai Rp17,42 triliun, dengan aset yang meningkat 13,31% menjadi Rp22,97 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat menjadi Rp1,88 triliun, naik 32,46%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa upaya konsolidasi yang dilakukan OJK bertujuan untuk memperkuat sektor BPR melalui merger dan akuisisi. Meskipun jumlah BPR menurun, konsolidasi telah terbukti memperkuat ketahanan permodalan bank serta tata kelola dan manajemen risiko.
"Saat ini, OJK telah menyetujui penggabungan 43 BPR menjadi 14 BPR dan sedang dalam proses konsolidasi 32 BPR menjadi 10 BPR," kata Dian.
Namun, Dian menegaskan bahwa konsolidasi tidak berarti mengurangi jumlah kantor cabang BPR. Meskipun beberapa BPR digabung, kantor-kantor cabang tetap ada, tetapi dalam status yang berubah.
Sementara itu, BPR yang ditutup oleh OJK adalah yang sudah tidak mungkin diselamatkan atau memiliki masalah keuangan yang signifikan. Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR Dananta pada 30 April 2024.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Dananta merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," ujar OJK dalam pengumumannya.
Meskipun jumlah BPR mengalami penurunan dari 1.623 bank pada Desember 2021 menjadi 1.566 bank pada Maret 2024, kinerja BPR dan BPRS secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif, memberikan harapan bagi stabilitas sektor perbankan di masa yang akan datang.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa sebanyak 43 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan/atau BPR Syariah (BPRS) telah melakukan konsolidasi melalui merger hingga Maret 2024, menghasilkan 14 BPR/S yang lebih efisien.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa proses konsolidasi ini berkontribusi pada penguatan sektor keuangan, dengan menekankan peningkatan modal dan tata kelola yang baik.
"Hingga Maret 2024, masih ada 25 BPR/S dalam proses konsolidasi menjadi 8 BPR/S, dan 32 BPR/S sedang dalam pemenuhan kelengkapan dokumen konsolidasi menjadi 10 BPR/S. Ini menandakan bahwa konsolidasi dan penguatan BPR/S akan terus berlanjut," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2024 secara virtual di Jakarta, Senin.
Meskipun terjadi pengurangan jumlah BPR/S, Dian menegaskan bahwa sektor ini mengalami pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan aset, kredit, dan dana pihak ketiga (DPK) mencapai angka di atas 7 hingga 9 persen per Maret 2024.
"Konsolidasi BPR/S telah terbukti memperkuat ketahanan permodalan bank, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama UMKM, dan perekonomian secara keseluruhan," tambahnya.
Dalam upaya meningkatkan modal BPR/S, Dian menyoroti bahwa sebagian besar BPR/S masih belum memenuhi ketentuan permodalan minimum. Namun, dengan penambahan modal oleh pemegang saham dan langkah-langkah merger, diharapkan BPR/S dapat memenuhi persyaratan tersebut.
Dian juga menjelaskan bahwa konsolidasi BPR/S tidak berarti mengurangi jumlah kantor. Kantor-kantor BPR/S yang bertahan akan tetap beroperasi, namun kemungkinan akan menjadi cabang dari BPR yang bertahan.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa BPR/S yang ditutup atau dicabut izin usahanya oleh OJK biasanya sudah tidak mungkin diselamatkan, baik karena fraud maupun kelemahan keuangan yang signifikan.
"Dengan penyehatan dan penguatan BPR/S, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan," ujarnya.
OJK terus mendorong konsolidasi dan penguatan BPR/S sebagai bagian dari upaya untuk menjawab tantangan industri ini. Sebagai langkah lanjutan, OJK akan meluncurkan Peta Jalan Penguatan BPR/S 2024-2027 sebagai landasan kebijakan untuk mengembangkan industri BPR dan BPRS.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan "pembersihan" terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) untuk memperkuat sektor tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa sekitar ratusan BPR/BPRS akan mengalami pengurangan dalam proses ini.
Saat ini, jumlah BPR di Indonesia mencapai 1.566 bank pada Maret 2024, menyusut 57 bank dari Desember 2021 yang tercatat masih sebanyak 1.623 BPR.
"Kami akan terus lakukan konsolidasi penguatan terhadap BPR melalui proses merger dan lain-lain," jelas Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK secara virtual, Senin (13/5/2024).
Tindakan ini tidak hanya mencakup pencabutan izin usaha (CIU), tetapi juga merger antara sejumlah BPR/BPRS yang dimiliki oleh satu pemilik, dalam rangka penerapan Single Presence Policy (SPP) untuk memperkuat permodalan BPR/BPRS.
Hingga Maret 2024, OJK telah menyetujui penggabungan 43 BPR/BPRS menjadi 14 BPR/BPRS. Masih ada 25 BPR/BPRS lagi yang akan konsolidasi menjadi 8 BPR/BPRS, serta 32 BPR/BPRS dalam pemenuhan kelengkapan dokumen konsolidasi menjadi 10 BPR/BPRS.
Meskipun terjadi pengurangan jumlah BPR/BPRS, data statistik menunjukkan pertumbuhan positif industri BPR, seperti pertumbuhan kredit sebesar 9,42%, dana pihak ketiga 8,60%, dan aset 7,34% secara tahunan per Maret 2024.
"Dengan konsolidasi BPR, ini terbukti memperkuat ketahanan permodalan dan penerapan tata kelola, sehingga memberikan nilai tambah bagi BPR dan masyarakat," terang Dian.
Penguatan ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan BPR/BPRS fungsi serupa dengan bank umum, seperti dapat go public dan berpartisipasi dalam sistem pembayaran.
Dian menekankan bahwa penguatan ini perlu dilakukan karena BPR merupakan garda terdepan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama UMKM, usaha perorangan, dan masyarakat kecil. BPR diharapkan dapat menjadi community bank yang melayani masyarakat kelas bawah.
Bprnews.id - AgenBRILink, sebagai perluasan layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, mengalami pertumbuhan yang pesat pada Kuartal I-2024. Tercatat, selama periode tersebut, agen ini berhasil mencatatkan 285 juta transaksi finansial, meningkat 12,8% year-on-year (yoy) dari 252,5 juta transaksi per Kuartal I-2023. Peningkatan ini diiringi dengan volume transaksi mencapai Rp370 triliun.
Wakil Direktur Utama Catur Budi Harto menyatakan bahwa jumlah AgenBRILink juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 22,4% yoy, dari 650.780 agen per akhir Maret 2023 menjadi 796.836 agen per Maret 2024.
“Jumlah AgenBRILink ini tersebar di 61.122 desa di seluruh pelosok Indonesia. Kinerja mitra BRI ini turut menyumbang Fee Based Income (FBI) bagi BRI senilai Rp395 miliar,” ujarnya dalam Press Conference Kinerja BRI Triwulan I-2024 di Jakarta pada 25 April 2024.
AgenBRILink menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia, termasuk di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), yang membantu peningkatan signifikan baik dari jumlah agen maupun volume transaksi.
Keberhasilan AgenBRILink tak lepas dari strategi hybrid bank, yakni perpaduan layanan fisik dan digital untuk melayani segmen nasabah BRI yang beragam. Bahkan pada hari libur sekalipun, agen ini siap melayani kebutuhan finansial.
Fitur-fitur AgenBRILink meliputi pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, serta layanan referral pembukaan rekening Tabungan, pinjaman, dan transaksi lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher permainan, serta pembelian tiket bus, shuttle, dan kapal ferry.
Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, mengungkapkan rencana pengembangan AgenBRILink di masa depan. AgenBRILink akan didorong untuk tidak hanya menjadi agen bank, tetapi juga menjadi marketplace.
“Kita sudah punya use case AgenBRILink yang milik BRI, dijadikan marketplace. Kalau nanti satu AgenBRILink bisa punya kapabilitas sebagai marketplace, satu desa satu orang, bayangkan bagaimana dahsyatnya. Dahsyatnya bukan ke bisnis, masyarakat akan mendapatkan efisiensi luar biasa. Orang beli kulkas, orang beli TV, gak perlu harus ke kota, tapi barangnya yang datang. Tinggal berhubungan dengan AgenBRILink,” ungkap Supari.
Bprnews.id - Bank Jabar Banten (BJBR) mencatat pertumbuhan kredit modal kerja sebesar 5% secara tahunan hingga kuartal I-2024. Pertumbuhan tipis ini dipengaruhi oleh sejumlah tantangan yang dihadapi perbankan dalam penyaluran kredit mereka pada triwulan pertama tahun 2024.
Direktur Utama Bank Jabar Banten, Yuddy Renaldi, menyebutkan bahwa sejumlah tantangan potensial terhadap penyaluran kredit modal kerja terjadi pasca Pemilu 2024.
Hal-hal tersebut antara lain kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak stabil, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingkat suku bunga di dalam negeri.
“Pertumbuhan modal kerja di BJB sampai kuartal 1 sekitar 5%, kami perlu konservatif sambil memantau dinamika perekonomian yang mungkin berdampak pada dunia usaha,” ujar Yuddy kepada Kontan pada Jumat (10/5).
Secara keseluruhan, hingga akhir Maret 2024, BJB telah menyalurkan kredit sebesar Rp 130,5 triliun atau tumbuh 12% secara YoY, dengan kualitas Non-Performing Loan (NPL) terjaga di level 1,46%.
Meskipun Yuddy tidak merinci nilai penyaluran kredit modal kerja BJB hingga periode ini, namun ia menyatakan bahwa mayoritas penyaluran kredit modal kerja BJB pada periode ini ditujukan untuk sektor perdagangan dan pengolahan.
Meski dihadapi dengan sejumlah tantangan, Yuddy tetap optimis bahwa hingga akhir tahun 2024, penyaluran kredit BJB masih akan mencatatkan pertumbuhan.
Bank Indonesia mencatat bahwa penyaluran kredit perbankan secara umum meningkat 12,40% secara YoY pada kuartal I-2024. Lebih khusus, pertumbuhan kredit modal kerja tumbuh sebesar 12,30% secara YoY pada periode ini.
“Hingga akhir tahun, kami masih melihat pertumbuhan, namun tentu dengan lebih selektif dan berhati-hati,” tambah Yuddy.
Bprnews.id - PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, telah menyalurkan bantuan sosial untuk korban banjir di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana alam pada Selasa (7/5).
Direktur Utama PT BPR Baturaja (Perseroda), Januar Hertanto, menyatakan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk dari komitmen tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) perusahaan BUMD terhadap masyarakat yang mengalami bencana alam.
"Banjir akibat luapan Sungai Ogan beberapa hari lalu merendam ribuan rumah warga OKU sehingga perlu mendapat uluran tangan dari pemerintah," katanya.
Sebagai bentuk kepedulian, pihak BPR Baturaja menyalurkan bantuan sembako menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) tahun 2023. Hal ini bertujuan untuk sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir.
"Bantuan ini disalurkan melalui Pemkab OKU untuk dibagikan kepada masyarakat korban banjir yang membutuhkan," ujarnya.
Penjabat Bupati OKU, Teddy Meilwansyah, mengapresiasi kepada pihak BUMN dan BUMD yang telah peduli terhadap korban banjir di wilayahnya.
"Sebelumnya, PT Semen Baturaja dan Pertamina Patra Niaga bersama Hiswana Migas juga memberikan bantuan yang sama untuk mengurangi beban korban banjir di OKU," ujarnya.
Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKU, sebanyak 1.695 unit rumah warga tersebar di beberapa desa di wilayah tersebut terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter.
Meskipun tidak ada korban jiwa, namun banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan tiga unit jembatan gantung putus diterjang derasnya arus Sungai Ogan.
Wilayah terdampak banjir meliputi beberapa kawasan di Kecamatan Baturaja Barat seperti Kelurahan Tanjung Agung, Talang Jawa, Air Gading, Desa Tanjung Karang, Kelurahan Batu Kuning, Desa Laya, Karang Endah, Batu Putih, Pusar, dan Kelurahan Saung Naga. Di Kecamatan Baturaja Timur seperti Kelurahan Sekarjaya, Baturaja Permai, Baturaja Lama, Kemala Raja, Kelurahan Sukaraya, Desa Air Paoh, dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Lubuk Batang serta Peninjauan juga terdampak banjir.
Bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Sukapura, yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, kembali menunjukkan apresiasinya kepada para nasabah dengan menggelar Pesta Pengundian Hadiah Gempita Tabungan Sukapura Plus.
Pesta pengundian hadiah tersebut dilaksanakan di lapangan sepakbola berstandar FIFA Sakti Lodaya, Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, pada Minggu, 12 Mei 2024.
Acara ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Fuad Abdul Aziz, bersama Plt. Direktur Utama (Dirut) Bank BPR Artha Sukapura, Agus Bachtiar. Turut hadir pula perwakilan OJK Tasikmalaya serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Tasikmalaya.
Pesta pengundian dimulai dengan jalan sehat yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Kemudian, peserta berkumpul di lapangan Sakti Lodaya untuk menantikan pengundian sambil menikmati pentas hiburan musik bersama artis-artis ternama.
Agus Bachtiar, Plt. Dirut Bank BPR Artha Sukapura Tasikmalaya, menyatakan bahwa Pesta Undian Hadiah Gempita hari ini juga dirangkaikan dengan HUT ke-13 Bank BPR Artha Sukapura Tasikmalaya.
"Ini bentuk rasa syukur perusahaan yang sedang berulang tahun ke-13, dan menggelar pesta Pengundian Hadiah Gempita ini sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap para nasabah yang selama ini tetap setia menjadi nasabah," ujar Agus Bachtiar kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa pengundian hadiah Gempita merupakan upaya dalam menjaga loyalitas dan kesetiaan para nasabah untuk bersama-sama maju dan berkembang.
"Pesta hadiah ini digelar setiap tahun sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi yang tinggi bagi para nasabah yang selalu setia bersama kami. Mereka telah eksis dalam memberikan pelayanan perbankan untuk masyarakat luas," ungkapnya.
BPR Artha Sukapura Tasikmalaya membagikan hadiah utama berupa 9 unit sepeda listrik, 3 unit sepeda motor Vario CBS 160 CC, serta hadiah utama berupa 1 unit Mobil Toyota Calya Type E.
Selain hadiah utama tersebut, BPR Artha Sukapura Tasikmalaya juga memberikan puluhan hadiah elektronik lainnya seperti mesin cuci, kulkas, dan lain-lain dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
Pemenang hadiah utama, Aang Dohiri, yang merupakan nasabah Kantor Cabang BPR Sukapura Kecamatan Pagerageung Tasikmalaya, mengaku senang dan bahagia mendapatkan hadiah mobil dari BPR Artha Sukapura.
"Alhamdulilah, saya bersyukur sekali tidak menyangka sama sekali dapat hadiah mobil dari Bank, ini sangat luar biasa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka," ujarnya.
Ia juga menyatakan kebanggaannya menjadi nasabah BPR Artha Sukapura yang turut berkontribusi dalam memajukan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
"Saya senang menjadi nasabah Artha Sukapura, pelayanannya prima, saat menabung dan mengambil dana sangat cepat, kita juga bisa booking pelayanan untuk besok misalnya," katanya.
Aang berencana untuk menghadiahkan mobil tersebut kepada istri tercintanya untuk dipergunakan dalam keperluan kerja.
"Terima kasih banyak BPR Sukapura yang terus mengapresiasi nasabah, dan konsisten untuk memberikan pelayanan perbankan yang dibutuhkan masyarakat luas," tandasnya.
Berikut adalah nama-nama pemenang hadiah undian Gempita Artha Sukapura Tasikmalaya tahun 2024:
Bprnews.id - Bank Indonesia (BI) telah memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin atau 0,25 persen menjadi 6,25 persen, dalam upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, keputusan tersebut belum cukup untuk meredakan tekanan yang ada.
"Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengumumkan keputusan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu (24/4/2024)," ujar Perry dalam konferensi tersebut bahwa kenaikan suku bunga ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan memburuknya risiko global serta memastikan inflasi tetap dalam sasaran.
Perry menjelaskan bahwa keputusan BI untuk menaikkan suku bunga acuan didasarkan pada perkembangan kondisi perekonomian global, di mana ketidakpastian meningkat seiring dengan perubahan arah kebijakan bank sentral AS, The Federal Reserve, serta eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Meskipun demikian, meskipun langkah tersebut diambil untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, tekanan masih terus ada. "Fenomena ini terjadi karena investor global beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS dan emas," jelas Perry. Hal ini kemudian menyebabkan pelarian modal dari pasar keuangan negara-negara berkembang.
Perry menegaskan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga, dan pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan lebih tinggi pada kuartal I dan kuartal II 2024 dibandingkan dengan kuartal IV 2023, yakni sebesar 5,04 persen.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2024 diproyeksikan berada dalam kisaran 4,7 hingga 5,5 persen.
Untuk mengatasi tekanan tersebut, Perry mengindikasikan bahwa Bank Indonesia akan terus meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah, termasuk melalui stimulus fiskal dan makroprudensial, guna mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Meskipun BI telah melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, ada pemahaman bahwa langkah-langkah tambahan mungkin diperlukan untuk mengatasi tekanan yang terus meningkat di pasar keuangan global.