BPRNews.id - Pinjaman online (pinjol) yang semakin menjamur di Indonesia memaksa masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih layanan yang aman dan legal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan pinjol yang terdaftar dan berizin.

"Sampai dengan 12 Juli 2024, terdapat 98 perusahaan penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang sudah berizin di OJK. Daftar ini tetap berlaku hingga Oktober 2024," kata OJK dalam rilis resminya di laman ojk.go.id.

Untuk memastikan keamanan, OJK menganjurkan masyarakat untuk mengecek status layanan pinjol melalui Kontak OJK 157 atau melalui WhatsApp di 081 157 157 157.

Berikut beberapa pinjol resmi yang tercatat di OJK pada Oktober 2024:

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id  

2. Investree - https://www.investree.id  

3. Amartha - https://amartha.com  

4. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id  

5. Boost - https://myboost.co.id  

6. TOKO MODAL - https://www.tokomodal.co.id  

7. Findaya - http://findaya.co.id  

8. Modalku - https://modalku.co.id  

9. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com  

10. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id  

Masyarakat diharapkan bijak dalam memilih layanan pinjaman online yang terdaftar di OJK untuk menghindari risiko penipuan atau penyalahgunaan data.

BPRNews.id - Direktur Compliance and Human Capital PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), Tribuana Tunggadewi, memberikan sambutan dalam acara peresmian Sentra UMKM BSI di Kampung Candikuning, Bedugul, Bali, pada 18 Oktober 2024. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pimpinan Baznas RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan dan perwakilan Kementerian Agama serta Dinas Koperasi Provinsi Bali.

Dalam acara tersebut, Tribuana bersama Rizaludin Kurniawan, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Bali I Wayan Ekadina, berkunjung ke beberapa gerai UMKM dan meresmikan Sentra UMKM BSI.  

BSI menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbasis ekonomi syariah. Sentra UMKM Bedugul ini akan menjadi model pengembangan dengan fokus pada tiga sektor utama: pertanian holtikultura, minimarket yang menjual produk-produk lokal, dan gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi dan sosial, termasuk pertemuan dan acara pernikahan.

Dengan Sentra UMKM ini, BSI berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ekonomi syariah di tingkat lokal.

BPRNews.id - Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam memajukan perekonomian Kalimantan Barat. Bersama Calon Gubernur nomor urut 02, Ria Norsan, Krisantus berkomitmen untuk serius mengembangkan UMKM dengan dukungan yang lebih aktif dari Bank Kalbar.

Menurut Krisantus, Bank Kalbar sebagai bank daerah harus lebih proaktif dalam membantu UMKM. "Bank Kalbar, sebagai bank milik pemerintah daerah, harus jemput bola dalam mendukung UMKM. Tidak bisa hanya berdiam diri dengan membagikan selebaran atau literatur, tapi harus langsung turun ke lapangan," katanya. Ia mencontohkan para pedagang kecil seperti penjual pecel lele dan martabak yang sering tidak tahu cara mengajukan kredit usaha. Oleh karena itu, Krisantus menekankan pentingnya edukasi langsung kepada pelaku UMKM agar mereka dapat berkembang.

Krisantus berjanji bahwa jika terpilih, ia dan Ria Norsan akan meminta Bank Kalbar untuk mendatangi kelompok usaha kecil dan memberikan edukasi tentang cara mengakses kredit UMKM. "Kita harus edukasi mereka tentang bagaimana cara mengakses kredit UMKM. Banyak yang hanya fokus bertahan hidup tanpa mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan usahanya. Ini tugas pemerintah untuk memastikan mereka punya peluang untuk maju," tambahnya.

Dalam pandangannya, UMKM adalah salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Dengan dukungan yang tepat, Krisantus yakin usaha kecil bisa berkembang menjadi usaha menengah atau lebih besar lagi. "Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi bagaimana kita bisa mengubah usaha kecil menjadi penggerak ekonomi daerah," jelasnya.

Selain mendukung UMKM, Krisantus juga menyinggung program-program lain yang penting bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan, serta pengaturan tambang emas tanpa izin agar memberikan manfaat lebih besar bagi daerah. Dengan program yang berpihak pada masyarakat kecil, terutama UMKM, pasangan Ria Norsan-Krisantus yakin dapat membawa perubahan signifikan bagi perekonomian Kalimantan Barat di masa depan.

BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera mengalami peleburan, di mana BPR kabupaten akan berubah menjadi cabang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur BPR Tanah Laut (Tala), Suprapto, pada Jumat (18/10). Menurutnya, langkah peleburan ini dilakukan untuk memperkuat sektor keuangan serta memperkuat peran BPR di daerah.

“Jadi nantinya akan muncul nama BPR baru, yang akan berpusat di ibu kota Provinsi Kalsel. Setiap BPR diwajibkan memiliki modal inti minimal Rp6 miliar di akhir tahun 2024,” ujarnya pada Jumat (18/10).

Suprapto menambahkan bahwa aturan ini merupakan amanat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 7 Tahun 2024.

“Kalau proses merger ini jadi, maka BPR Tala akan menjadi cabang. Namun, untuk kantor pusatnya masih belum ditentukan. Diperkirakan, entitas baru ini akan terbentuk pada tahun 2027,” jelasnya lebih lanjut.

Meski begitu, Suprapto mengungkapkan bahwa proses merger ini masih membutuhkan waktu karena memerlukan persetujuan dari seluruh pemegang saham.

Sebelumnya, OJK telah meminta agar BPR di seluruh kota/kabupaten di Kalsel melakukan aksi merger, seiring dengan fenomena industri keuangan yang cenderung menekan keberadaan BPR.

BPRNews.id - Mayoritas rekening nasabah perbankan di Indonesia saat ini sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan cakupan mencapai 99,94% dari total rekening yang ada di bank atau setara dengan 592,41 juta rekening.

"Hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592,41 juta nasabah Bank Umum," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, saat konferensi pers usai rapat berkala KSSK pada Jumat (18/10/2024).

Selain itu, nasabah di luar bank umum yang memiliki rekening dengan saldo maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank juga sudah dijamin oleh LPS. Rekening nasabah BPR/BPRS juga hampir seluruhnya dijamin, dengan proporsi 99,98% dari total rekening, atau setara dengan 15,81 juta rekening.

Sebagai tambahan, saat ini LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan (TBP) untuk simpanan rupiah di bank umum pada level 4,25%, sedangkan TBP untuk simpanan rupiah di BPR sebesar 6,75%. Sementara itu, untuk simpanan valas di bank umum, TBP ditetapkan sebesar 2,25%.

Penetapan TBP ini bertujuan memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas serta menyesuaikan suku bunga simpanan. "Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, serta respons atas kebijakan suku bunga acuan bank sentral yang bersifat gradual dan tetap menjaga cakupan penjaminan yang memadai," jelas Purbaya.

TBP tersebut berlaku dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diingat, TBP merupakan batas suku bunga maksimal agar simpanan nasabah dapat masuk ke dalam program penjaminan simpanan LPS.