BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menyoroti serius maraknya entitas gadai ilegal yang beroperasi di Pekanbaru. Dio Fawwas Prakoso, Staf Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Riau, menegaskan bahwa isu ini menjadi perhatian utama, dan langkah-langkah tegas telah diambil untuk melindungi konsumen.

"Kami sudah memberikan peringatan kepada pelaku gadai ilegal agar segera mengurus izin operasional kepada OJK," ujar Dio pada Kamis (17/10/2024). Ia menambahkan, batas waktu yang diberikan bagi entitas gadai ilegal untuk mendapatkan izin adalah hingga tahun 2026.

Untuk menangani masalah ini, OJK Riau bekerja sama dengan Polda Riau dan pihak terkait. Dio juga menyampaikan, ada empat entitas gadai di Riau yang sudah memiliki izin, yaitu Gadai Sehati Bersinergi, Pusat Gadai Pekanbaru, Gadai Siaga Sejahtera, dan Sumber Jaya Gadai.

"Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan layanan gadai yang sudah berizin guna menghindari risiko penipuan," tegas Dio.

Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Riau, Elvira Azwan, menambahkan bahwa OJK terus menerima laporan mengenai pinjaman online ilegal dan investasi ilegal. "Dalam periode Januari hingga Agustus 2024, Satgas PASTI berhasil menghentikan 10.890 entitas keuangan ilegal," jelas Elvira.

Di Riau sendiri, OJK mencatat ada 7 pengaduan terkait investasi ilegal dan 121 pengaduan terkait pinjaman ilegal hingga saat ini.

BPRNews.id - Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lufaldy Ernanda, menekankan pentingnya pengembangan energi bersih guna meningkatkan daya saing pasar karbon Indonesia di Asia. Menurutnya, banyak investor internasional yang ingin berinvestasi di Indonesia, namun mereka masih mempertimbangkan seberapa ramah lingkungan energi yang digunakan.

"Sebetulnya, investor itu sudah banyak yang tertarik masuk ke Indonesia. Tapi salah satu hal yang mereka perhatikan adalah seberapa bersih energi kita," kata Lufaldy dalam sebuah acara di Jakarta, Kamis.Ia pun mendorong para pemangku kepentingan untuk fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan, seraya mencontohkan negara tetangga yang berhasil menarik investasi karena fokus pada energi bersih. "Jangan sampai kalah sama Vietnam, mereka serius membangun energi terbarukan, jadi investasi di sana lebih menarik," ujarnya.

Lufaldy juga optimis bahwa ekosistem perdagangan karbon yang lengkap bisa diadopsi Indonesia pada awal tahun 2025, seiring dengan peningkatan perhitungan baseline emisi di berbagai industri. 

"Kita harap, awal 2025, kita sudah bisa mengadopsi ekosistem perdagangan karbon yang komprehensif," tambahnya.

Data menunjukkan, volume transaksi karbon dari PLTU Batu Bara melalui Sistem Perdagangan Emisi (ETS) di Indonesia mencapai 7,04 miliar ton CO2e dengan nilai Rp82,87 miliar pada 2023. Sejak diluncurkannya bursa karbon Indonesia pada 26 September 2023, volume perdagangan karbon telah mencapai 613.894 ton CO2e dengan nilai Rp37,06 miliar hingga 27 September 2024.

BPRNews.id - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, lebih dikenal sebagai BNI, telah meluncurkan kapabilitas terbaru dari aplikasi digital perbankan bisnis, BNIdirect. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk menjadikan BNIdirect sebagai ekosistem bisnis yang terintegrasi, memenuhi berbagai kebutuhan finansial bagi para pelaku usaha.

Direktur Digital & Transaction Banking BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, menjelaskan bahwa pembaruan ini bertujuan untuk menyatukan layanan perbankan bisnis yang sebelumnya tersebar dalam beberapa portal. “Sebelumnya, layanan perbankan bisnis BNI ini terpisah-pisah dalam beberapa portal. Dengan tampilan yang baru, kami berharap BNIdirect versi terbaru ini bisa memudahkan para nasabah bisnis untuk mengelola keuangan perusahaan yang lebih terencana dalam satu portal korporat yang menawarkan solusi digital wholesale secara menyeluruh,” ujarnya dalam keterangannya pada Rabu (09/10/2024).

Untuk memberikan kemudahan dan efisiensi kepada nasabah bisnis, BNIdirect kini dilengkapi dengan berbagai fitur berbasis teknologi terkini yang dirancang agar mudah digunakan (user-friendly). Nasabah hanya perlu satu akun (single access) untuk mengakses seluruh fitur BNIdirect, memungkinkan mereka untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja.

Salah satu pembaruan signifikan adalah peningkatan dalam manajemen pengguna yang lebih fleksibel, sehingga admin dapat dengan cepat dan efisien mengelola akses dan izin pengguna. Fitur-fitur baru yang ditawarkan oleh BNIdirect versi terbaru antara lain:

Pendaftaran dan Pengelolaan Akun Secara Daring: Nasabah bisnis kini dapat melakukan registrasi secara daring (digital onboarding) dan mengelola akun dalam satu platform yang sama, termasuk layanan manajemen pengguna. Layanan SysAdmin juga memungkinkan pengelolaan user di dalam portal, seperti membuat grup, menambahkan pengguna, dan mengatur akses.

Memantau Aktivitas Keuangan Dalam Satu Platform: Di homepage BNIdirect versi terbaru, setelah memasukkan kredensial pengguna, nasabah akan langsung mengakses financial dashboard yang informatif. Seluruh aktivitas dan pergerakan keuangan dapat dipantau, termasuk arus kas (cash flow), pergerakan nilai tukar (exchange rate), dan simpanan (deposit).

Single Access untuk Seluruh Layanan: Semua layanan BNIdirect yang sebelumnya tersedia di portal yang berbeda kini dapat diakses dalam satu platform terintegrasi melalui single access. Layanan unggulan yang ditawarkan meliputi BNIdirect Cash, Supply Chain, Receivables, Forex (FX), dan Trade.

Pendampingan dari Tim BNI yang Berdedikasi: Untuk mendukung nasabah bisnis dalam menggunakan portal BNIdirect terbaru, BNI menyediakan tim yang siap membantu dan memberikan pendampingan.

Nasabah yang sudah menggunakan BNIdirect dapat menghubungkan akun cash management mereka ke portal terbaru untuk menikmati akses penuh. Sementara itu, bagi yang baru bergabung, mereka dapat membuka rekening giro non-perorangan untuk mendaftar BNIdirect.

Dengan berbagai fitur baru ini, BNI berharap dapat lebih mendukung pertumbuhan bisnis nasabah dan mempermudah pengelolaan keuangan mereka.

BPRNews.id - Bank-bank besar semakin meraup keuntungan dari bisnis kustodian seiring meningkatnya investasi di pasar modal. Berkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya investasi, berbagai bank sukses mencatatkan pertumbuhan komisi dari jasa kustodian.

Bank Central Asia (BCA) mencatatkan asset under custody (AUC) mencapai lebih dari Rp 417 triliun hingga September 2024, tumbuh sebesar 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, mengungkapkan bahwa peningkatan ini didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi di instrumen seperti reksadana dan surat berharga.

"Ini selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi di instrumen investasi seperti reksadana dan surat berharga," jelas Hera pada Selasa (15/10).

Bank CIMB Niaga juga melaporkan pertumbuhan yang signifikan di sektor ini. Per September 2024, aset kustodian yang dikelola CIMB Niaga mencapai Rp 305 triliun, meningkat 27% secara tahunan. Asset under management (AUM) reksadana CIMB Niaga mencapai Rp 48,3 triliun, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Rusly Johannes, Direktur Business Banking Bank CIMB Niaga, bisnis kustodian memberikan kontribusi pendapatan yang cukup signifikan.

"Ini bukan hanya dari custodian fee, tapi juga berkontribusi pada pendapatan dari produk-produk perbankan yang dipergunakan para nasabah, sehubungan dengan layanan penyimpanan efek dan fund administration," jelas Rusly.

Bank Tabungan Negara (BTN) juga mencatat pertumbuhan aset kustodian sejak memperoleh izin sebagai bank kustodian pada November 2022. Ramon Armando, Corporate Secretary BTN, menyebut bahwa aset kelolaan kustodian BTN terus meningkat sesuai target, meskipun ia tidak merinci total dana kelolaan dan pendapatan yang diperoleh dari jasa kustodian tersebut.

"Kustodian BTN masih mempunyai pipeline calon nasabah sehingga akan meningkatkan asset undet custodian jadi Rp 9 triliun hingga akhir tahun," ujar Ramon.

Dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap layanan kustodian, perbankan terus memperluas layanan ini sebagai salah satu sumber pendapatan yang stabil di tengah berkembangnya pasar investasi.

BPRNews.id - BPOM bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Persero (Tbk.) menggelar forum bisnis bertema "Perkuat Kapasitas dan Daya Saing Industri serta UMKM Obat dan Makanan Indonesia". Tujuan acara ini adalah meningkatkan kemitraan lintas sektor untuk memberdayakan pelaku usaha, khususnya UMKM di bidang obat dan makanan, serta meningkatkan literasi bisnis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum ini dihadiri oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, dan jajaran pimpinan BPOM, serta Direktur Jaringan dan Ritel Banking Bank Mandiri, Aquarius Rudianto. Hadir pula perwakilan dari industri farmasi, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam sambutannya, Aquarius Rudianto menyatakan, “Mandiri dipercaya menjadi mitra kerja strategis BPOM dan kami komitmen untuk bersama BPOM untuk membangun jaringan ekosistem industri obat dan makanan, termasuk bagi UMKM.”

Taruna Ikrar menambahkan, “UMKM ini sebagai penopang utama perekonomian. Karena itu, kita perlu dukung secara maksimal agar UMKM bisa lebih produktif dan berdaya saing.”

BPOM memiliki tiga peran utama dalam pengembangan UMKM: menyediakan regulasi yang memudahkan sertifikasi dan registrasi produk, melakukan digitalisasi untuk mempermudah registrasi, dan memberikan pendampingan agar pelaku UMKM memahami regulasi yang berlaku.

“Untuk memenuhi ekspektasi terhadap UMKM itu tentunya akan perlu suntikan modal, yang kami harapkan salah satunya dapat diperoleh dari Bank Mandiri. Kami berharap Bank Mandiri dapat memfasilitasi UMKM untuk mendapat bunga yang rendah dan proses yang mudah terkait dengan kebutuhan finansialnya,” lanjut Taruna Ikrar.

Acara ini juga menandai dimulainya kerja sama melalui Program Kemitraan Pemberdayaan UMKM dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BPOM dan Bank Mandiri, serta nota kesepahaman dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. tentang pemberdayaan UMKM.

Sesi talkshow diadakan dengan narasumber dari Bank Mandiri dan BPOM, diikuti oleh sekitar 200 UMKM di bidang obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan. Diskusi ini berfokus pada strategi bisnis untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.

Forum bisnis ini diharapkan menjadi langkah awal bagi BPOM dan sektor terkait dalam mendukung ketahanan dan kemandirian industri farmasi dan pangan di Indonesia, sesuai arahan pemerintah.