Standard Post with Image
BPR

OJK Mencabut Izin 9 BPR, Termasuk Salah Satunya dari Aceh Utara

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya memperkuat bank perekonomian rakyat (BPR). Dalam upaya tersebut, OJK menargetkan dapat mengurangi jumlah BPR menjadi 1.000 pada tahun 2027. Saat ini, OJK telah mencabut izin usaha sembilan BPR sejak awal tahun karena kinerja bank tersebut tidak sehat dari sisi permodalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa OJK juga mendorong konsolidasi dalam rangka memangkas jumlah BPR. Menurutnya, tahun ini akan ada aksi penggabungan atau merger antara BPR. "Akan ada tentu. Akan ada, cukup lumayan banyak [jumlahnya]," ujar Dian di Gedung DPR, Selasa (26/3/2024) saat ditanya mengenai aksi merger BPR tahun ini.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, menjelaskan bahwa saat ini jumlah BPR kurang lebih sebanyak 1.500 bank. Dari jumlah tersebut, kondisinya ada yang sehat dan kurang sehat. Oleh karena itu, otoritas meminta BPR memperkuat modal, salah satunya dengan melakukan konsolidasi. "Supaya BPR yang dalam satu grup untuk bisa merger, begitu dan harapannya bahwa terjadi konsolidasi. Kami sih yakin, jumlah BPR bisa turun ke 1.000, yang sekarang sekitar 1.500, dengan harapan bahwa yang kurang baik nanti bisa dibenahi," ujarnya di Power Lunch, CNBC Indonesia, Senin (18/3/2024).

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun ini. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa kemungkinan masih ada sekitar 5 BPR lagi yang akan ditutup. "Kita dianggarkan 12 [BPR] karena dari tahun ke tahun biasanya 7-8 per tahun. Ini ada program semacam konsolidasi, jadi kita dapat angka dari OJK sekitar 12 waktu itu, ya. Tapi mungkin juga akan bergeser bisa lebih bisa kurang. Kita tunggu perkembangan yang ada," ujarnya usai Rapat Kerja Komisi XI dengan Ketua DK LPS, Selasa (26/3/2024).

Adapun sembilan BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang izinnya dicabut oleh OJK antara lain:

  1. Bank Perkreditan Rakyat Wijaya Kusuma
  2. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto
  3. Bank Perkreditan Rakyat Usaha Madani Karya Mulia
  4. Bank Perkreditan Rakyat Pasar Bhakti
  5. Bank Perkreditan Rakyat Purworejo
  6. Bank Perkreditan Rakyat EDCash
  7. Bank Perkreditan Rakyat Aceh Utara
  8. Bank Perkreditan Rakyat Sembilan Mutiara
  9. Bank Perkreditan Rakyat Bali Artha Nugraha.

 

Standard Post with Image
BPR

Pj. Bupati Muba Ajak Kolaborasi dengan BPR untuk Tingkatkan Minat Menabung dan Pendapatan Masyarakat

Bprnews.id - Pj. Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, memberikan sambutan hangat kepada jajaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Cabang Sekayu dalam sebuah audiensi yang berlangsung di ruang audiensi Bupati Muba pada Rabu (17/04/2024).

Audiensi ini dipimpin oleh Pimpinan Cabang Sekayu, Muhammad Fuad SH, yang turut mengungkapkan niatan BPR untuk meningkatkan minat menabung di kalangan pelajar dan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Muba.

Muhammad Fuad SH menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini dan mengajak Pemkab Muba untuk berkolaborasi dalam meningkatkan semangat menabung di kalangan pelajar dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Selain itu, BPR juga berkomitmen untuk memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat di wilayah Muba guna meningkatkan pendapatan mereka.

Visi BPR adalah menjadi lembaga yang sehat dan profesional serta mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKK).

Menyambut baik inisiatif tersebut, Pj. Bupati Muba, H. Apriyadi Mahmud, menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya BPR dalam meningkatkan minat menabung dan memberikan layanan pinjaman kepada masyarakat.

Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada BPR karena telah membantu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Muba untuk tetap tenang dan produktif.

Apriyadi juga memberikan saran kepada BPR untuk terus mengikuti perkembangan teknologi saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Saya siap membantu dan berharap BPR dapat menyediakan bantuan untuk masyarakat tanpa agunan, serta mempermudah prosesnya," pungkasnya.

 

Standard Post with Image
bank umum

Direktur Kredit & IT Bank Oke Indonesia Mengundurkan Diri,

Bprnews.id - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mengonfirmasi pengunduran diri Direktur Kredit dan IT, Inhyo Wang, yang belum genap setahun menjabat. Pengunduran diri tersebut diumumkan melalui keterbukaan informasi pada Rabu (17/4/2024), setelah Bank Oke menerima surat pengunduran diri dari Inhyo pada 16 April 2024.

Manajemen Bank Oke menjelaskan bahwa sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar yang berlaku, perseroan akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri Inhyo Wang pada 15 Mei 2024.

Meskipun Inhyo Wang mengundurkan diri, manajemen Bank Oke menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan operasional dan keuangan perseroan. Inhyo Wang, sebelumnya ditunjuk sebagai Direktur Kredit dan IT dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada 12 Mei 2023.

Sebelum menjabat sebagai Direktur, Inhyo Wang telah mengemban berbagai posisi di industri perbankan. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate di Bank Oke sejak 2018. Sebelum itu, Inhyo juga memiliki pengalaman sebagai Direktur di Standard Chartered Bank (Korea) dari tahun 2005 hingga 2015.

Pada periode 2016 hingga 2018, Inhyo Wang bergabung dengan OK Saving Bank (Korea) sebagai General Manager. Sebelum pengunduran dirinya, Bank Oke telah mencatatkan kinerja keuangan yang mengesankan. Pada tahun 2023, bank tersebut berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp28,65 miliar, meningkat dua kali lipat atau sebesar 116,88% secara tahunan dibandingkan dengan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp13,21 miliar.

 

Standard Post with Image
BPR

OJK Mendorong Kepercayaan Investasi Masyarakat dengan Menjaga Keamanan BPR, Deposito BPR Dijamin LPS

Bprnews.id - Di tengah kompleksitas tantangan investasi, penting bagi masyarakat untuk memilih instrumen investasi dengan bijak sesuai profil risiko masing-masing, Meskipun investasi sering kali mengandung risiko, keamanan menjadi faktor kunci yang harus dipertimbangkan.

Salah satu instrumen investasi yang menarik adalah deposito BPR, yang saat ini mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jaminan ini menawarkan keamanan bagi para nasabah dengan batas penjaminan hingga Rp 2 miliar per nasabah per bank.

Meskipun deposito BPR dianggap sebagai pilihan investasi rendah risiko, tetapi juga bukan tanpa risiko sama sekali. Data menunjukkan bahwa hingga April 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 9 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) karena masalah manajemen dan fraud internal.

Dalam upaya menjaga kepercayaan masyarakat, OJK terus melakukan pengawasan dan penguatan terhadap sektor BPR. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa OJK berkomitmen untuk menegakkan integritas sistem keuangan demi menjaga stabilitas ekosistem perbankan.
Dengan menutup BPR yang bermasalah, OJK berharap bahwa BPR yang beroperasi di masa mendatang akan menjadi institusi yang sehat, kuat, dan mampu melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik, serta mengutamakan perlindungan nasabah.

Dalam hal ini, DepositoBPR by Komunal hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menyimpan dananya di deposito BPR dengan lebih aman. Aplikasi ini telah melakukan proses kurasi dan seleksi ketat terhadap BPR yang sehat dan memiliki kinerja yang baik.

DepositoBPR by Komunal bermitra dengan lebih dari 350 BPR/BPRS terseleksi, menjadikannya aplikasi marketplace produk deposito BPR pertama dan terbesar di Indonesia.

Dengan penawaran bunga tinggi hingga 6,75 persen p.a. yang sesuai dengan tingkat suku bunga penjaminan LPS, masyarakat dapat mengakses semua keuntungan ini melalui satu aplikasi tanpa perlu datang ke kantor cabang BPR secara langsung.

Proses transaksi yang sepenuhnya online menjadikan pengalaman berinvestasi lebih praktis bagi masyarakat, yang dapat memilih deposito BPR sebagai salah satu opsi investasi yang tepat dan aman.

 

Standard Post with Image
BPR

BPR Sumsel Cabang Sekayu Sosialisasikan Pentingnya Menabung dalam Audiensi dengan Pj Bupati Muba

Bprnews - Jajaran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumsel Cabang Sekayu mengadakan audiensi dengan Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Apriyadi Mahmud pada Rabu, 17 April 2024, di ruang rapat bupati. Rombongan dipimpin oleh Kepala Cabang BPR Sumsel Sekayu, Muhammad Fuad SH.

Muhammad Fuad SH, dalam audiensi tersebut, menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mensosialisasikan produk pinjaman dan tabungan deposito Bank BPR Sumsel di wilayah Kabupaten Muba. Langkah ini diambil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor UMKM dan kalangan PNS Pemkab Muba.

"Dengan membudayakan menabung di kalangan pelajar mulai dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa, kami berharap mereka akan mendapatkan keuntungan di masa depan," ungkap Fuad. Ia juga menekankan bahwa BPR Sumsel Cabang Sekayu memberikan kemudahan dalam menyediakan pinjaman bagi pelaku usaha atau masyarakat yang membutuhkan dana.

Fuad berharap agar Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud, dapat berkolaborasi dalam menggalakkan gerakan menabung di BPR Sumsel Cabang Sekayu. "Dengan dukungan dari Pak Bupati, semangat menabung di BPR Sumsel Cabang Sekayu akan semakin tinggi, terutama di kalangan PNS," tambahnya.

Menyambut kunjungan jajaran BPR Sumsel Cabang Sekayu, Pj Bupati Muba H Apriyadi Mahmud menyatakan apresiasi. "Kehadiran BPR Sumsel Cabang Sekayu akan menjadi pilihan bagi PNS, pegawai, pelaku usaha, dan masyarakat Muba untuk menabung dan mengajukan pinjaman," katanya dengan tegas.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News