bprnews.id - BPR Intidana Sukses Makmur secara resmi meluncurkan aplikasi Mobile Banking Intidana di Jakarta. Langkah ini merupakan bagian dari upaya BPR Intidana dalam mengikuti perkembangan teknologi digital untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi.
Direktur Utama BPR Intidana, Firman A Moeis, menyampaikan rasa terima kasih kepada para tamu yang hadir dan mengungkapkan harapannya terhadap inovasi layanan digital ini.
“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian dalam acara peluncuran Mobile Banking IntiDana ini. Aplikasi ini kami kembangkan untuk mempermudah para nasabah dalam melakukan transaksi perbankan,” ujar Firman.
Firman juga menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk memudahkan berbagai jenis transaksi perbankan, seperti transfer, pembayaran, dan layanan lainnya, yang bisa diakses 24 jam sehari sepanjang minggu.
“Layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapan saja, di mana saja,” tambahnya.
Peluncuran ini diharapkan menjadi langkah penting bagi BPR Intidana Sukses Makmur dalam mendorong penggunaan teknologi di sektor perbankan, serta memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi nasabah dalam mengelola keuangan mereka.
Dengan adanya Mobile Banking Intidana, diharapkan nasabah BPR Intidana Sukses Makmur bisa merasakan layanan perbankan yang lebih cepat, aman, dan efisien.
bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah mencabut izin usaha 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) sepanjang tahun 2024.
Pencabutan izin ini dilakukan karena BPR dan BPRS tersebut tidak berhasil melakukan langkah-langkah penyehatan keuangan perusahaan yang diperlukan.
Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyatakan bahwa pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya pengawasan yang dilakukan oleh OJK untuk menjaga stabilitas dan memperkuat industri perbankan nasional, serta sebagai langkah perlindungan konsumen.
“Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR atau BPRS, yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional Bank,” ujarnya.
Dian juga menambahkan bahwa OJK telah menemukan berbagai penyimpangan dalam operasional beberapa Bank Perekonomian Rakyat. Oleh sebab itu, OJK terus memperketat pengawasan untuk memastikan rencana penyehatan dijalankan oleh BPR dan BPRS yang saat ini berada dalam status pengawasan penyehatan.
Namun, jika hingga batas waktu yang ditentukan kondisi keuangan BPR dan BPRS tidak menunjukkan perbaikan, OJK akan melanjutkan tindakan pengawasan lebih lanjut, termasuk menetapkan status bank dalam resolusi.
“Dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR dan BPRS tersebut,” jelas Dian.
Berikut ini adalah daftar 13 BPR dan 2 BPRS yang izinnya dicabut oleh OJK:
- PT BPR Nature Primadana Capital
- PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
- PT BPR Lubuk Raya Mandiri
- PT BPR Bank Jepara Artha
- PT BPR Dananta
- PT BPR Bali Artha Anugrah
- PT BPR Sembilan Mutiara
- PT BPR Aceh Utara
- PT BPR EDCCASH
- Perumda BPR Bank Purworejo
- PT BPR Bank Pasar Bhakti
- PT BPR Madani Karya Mulia
- PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
- PT BPRS Saka Dana Mulia
- Koperasi BPR Wijaya Kusuma.
bprnews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar acara "Fun Run" 5K yang diikuti oleh 1.300 peserta, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Jateng pada Minggu, 13 Oktober 2024. Acara ini bertujuan untuk mengenalkan Bank Perekonomian Rakyat - Bank Kredit Kecamatan (BPR BKK) kepada masyarakat luas.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, tidak hanya melepas peserta, tetapi juga turut berpartisipasi dalam kegiatan lari tersebut. Menurut Sumarno, selain sebagai ajang olahraga, acara ini juga dimaksudkan untuk menyosialisasikan keberadaan PT BPR BKK kepada masyarakat.
“Kegiatan Fun Run ini juga untuk memperkenalkan BPR BKK Jateng sebagai BUMD milik Pemprov Jateng, sehingga masyarakat bisa menggunakan jasa layanan PT BPR BKK,” ujar Sumarno.
Berbagai stan turut meramaikan acara dengan memberikan informasi terkait produk dan layanan dari PT BPR BKK (Perseroda) Jawa Tengah, termasuk literasi keuangan perbankan kepada publik. Produk-produk yang disosialisasikan antara lain layanan perbankan yang mudah diakses, pinjaman modal dengan bunga rendah, dan layanan lainnya yang ditujukan bagi petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Sekda, PT BPR BKK (Perseroda) berperan penting dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, serta membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, bank ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“BPR BKK segmennya lebih kepada UMKM dan masyarakat menengah ke bawah. Ini memang dibentuk oleh Pemprov Jateng, untuk mengangkat para pelaku UMKM yang ada di Jateng,” jelasnya.
Sumarno berharap masyarakat Jawa Tengah semakin mengenal berbagai produk dan layanan dari PT BPR BKK Jateng, yang merupakan gabungan dari 27 BPR BKK di kabupaten/kota di wilayah Jateng.
Koesnanto, Direktur Utama BPR BKK Jateng, menambahkan bahwa program "Pesona BPR BKK" memiliki tiga pilar utama, yakni edukasi literasi keuangan di sekolah-sekolah, kegiatan olahraga seperti Fun Run 5K, serta undian Tamades yang akan dilaksanakan pada 23 Oktober 2024.
“Fun Run 5K merupakan salah satu rangkaian program Pesona BPR BKK Jateng,” jelasnya.
BPRNews.id - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) semakin intensif memperkuat kolaborasinya dengan Pemerintah Daerah (Pemda) guna memudahkan akses investor terhadap fasilitas perbankan dan pembiayaan. Salah satu strategi utama yang diandalkan adalah pengembangan layanan Smart City, yang diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan dan menarik lebih banyak investasi ke daerah.
Direktur Enterprise and Commercial Banking BNI, I Made Sukajaya, menegaskan bahwa BNI memiliki posisi strategis sebagai mitra pilihan (Partner of Choice) bagi Pemda dalam menjalankan inisiatif transformasi digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta memberikan kemudahan akses bagi investor ke berbagai fasilitas perbankan.
“Melalui layanan integrasi digital, kami mampu mempercepat proses pemberian kredit, yang pada akhirnya dapat menumbuhkan investasi di daerah,” ujar Made dalam keterangan resmi, Sabtu (12/10).
Kolaborasi antara BNI dan Pemda juga mencakup optimalisasi pinjaman modal dengan dukungan perizinan yang lebih efisien, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang menurut Made, memberikan nilai tambah bagi calon investor. “Bangunan yang memiliki IMB tentu memiliki value lebih, sehingga lebih mudah mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan,” tambahnya.
Selain perizinan, Made menyoroti pentingnya laporan keuangan yang tertata baik, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan laporan keuangan yang teratur, bank dapat menilai kelayakan debitur dengan lebih efektif. “Penilaian calon debitur, terutama UMKM, sangat bergantung pada data keuangan mereka. Jika data-data tersebut sudah tersedia, proses assessment menjadi lebih mudah,” jelas Made.
BNI juga memperluas kerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk menjangkau lebih banyak UMKM di daerah-daerah. Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan kredit dengan lebih efisien ke sektor UMKM, yang dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Di beberapa wilayah, seperti Bali yang sektor pariwisatanya mulai bangkit pascapandemi, dan Surabaya yang sektor perdagangannya terus berkembang, BNI melihat adanya peluang pertumbuhan kredit yang signifikan. UMKM, menurut Made, tetap menjadi kontributor utama perekonomian nasional.
Program Smart City yang dikembangkan oleh BNI tidak hanya berfokus pada digitalisasi daerah tujuan investasi, tetapi juga mendukung upaya digitalisasi di berbagai kabupaten dan kota lainnya. BNI menawarkan berbagai solusi perbankan digital, seperti Internet Banking Corporate (BNIDirect), SP2D Online, dan Virtual Account Debit. Layanan penerimaan seperti e-PBB, e-PDAM, e-Samsat, dan e-Retribusi juga menjadi bagian dari ekosistem digital yang ditawarkan.
Selain itu, BNI juga mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memanfaatkan platform BNI Marketplace untuk mempromosikan pariwisata daerah dan produk-produk UMKM melalui program BNI Xpora, yang memungkinkan UMKM memperluas pasar hingga ke tingkat internasional.
Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih cashless, BNI menyediakan ekosistem pembayaran elektronik melalui BNI TapCash dan QRIS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pemerintah daerah. “Melalui program Smart City, kami yakin bahwa daerah-daerah potensial akan semakin menarik bagi investor,” pungkas Made.
BPRNews.id - Para peternak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia merasa lega di akhir tahun 2024. Pasalnya, dalam sepekan terakhir, Harga Pokok Penjualan (HPP) liver bird ayam potong berhasil mencapai Rp19.000 hingga Rp19.500 per ekor, yang sesuai dengan harapan mereka.
Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Singgih Januratmoko, menyatakan bahwa harga tersebut membawa dampak positif bagi peternak UMKM, yang sebelumnya sering merugi. "HPP tersebut membuat peternak UMKM merasa lebih baik, setelah sebelumnya merugi terus. Kami berharap hingga pengujung tahun, HPP tersebut terus bertahan," ujar Singgih.
Singgih juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), yang telah mendukung nasib peternak melalui kebijakan yang membantu mereka bertahan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/Permentan/PK.230/5/2016, yang dinilai mampu menjaga eksistensi peternak rakyat.
"Alhamdulillah, kami atas nama PINSAR selalu mendukung kebijakan yang dikeluarkan Kementan dalam hal ini Ditjen PKH. Dengan Permentan No. 26 tersebut, kondisi peternak menjadi lebih baik. Meskipun dalam prakteknya pada masa lalu tidak selalu konsisten yang mengakibatkan nasib peternak UMKM terasa berat. Harapan kami, Kementan konsisten sehingga eksistensi peternak rakyat terjaga," kata Singgih, yang juga anggota DPR RI. Ia berharap pemerintah bisa terus konsisten dalam menerapkan kebijakan tersebut, agar nasib peternak UMKM tetap terjaga.
Singgih juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah mulai membuahkan hasil yang positif. Misalnya, harga bibit ayam (DOC) kini mencapai Rp5.000 per ekor, dan meskipun harga pakan masih cukup tinggi, peternak kini bisa menjual ayam potong dengan HPP Rp19.000-19.500. Bahkan di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, HPP ayam potong bisa mencapai Rp20.000-21.000.
"Memang masih ada di Jawa Timur HPP masih Rp19.000-19.500, namun kondisinya beranjak positif," tambah Singgih.
Singgih juga mengungkapkan bahwa dalam seminggu terakhir, harga ayam potong terus mengalami kenaikan yang positif. Di Makassar, misalnya, harga ayam potong sudah di atas Rp20.000 dan terus bergerak naik. Ia pun berharap pemerintah dapat terus mengawal kondisi yang kondusif ini agar peternak UMKM bisa terus berkembang.
"Semoga kondisi HPP ini terus membaik, untuk itu sinergisitas antara pelaku perunggasan dengan pemerintah perlu terus ditingkat demi kelangsungan hidup peternak mandiri UMKM, kami berharap kejadian harga di bawah HPP selama empat bulan tidak terulang lagi pada masa mendatang. Untuk itu pemerintah dan peternak harus bekerja lebih keras lagi," pungkas Singgih.