Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan pembayaran klaim penjaminan sebesar Rp1,78 triliun setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, dan hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Lana Soelistianingsih, mengungkapkan bahwa sejak resmi beroperasi pada 22 September 2005, LPS telah melakukan penanganan terhadap 122 bank yang dicabut izin usahanya atau diresolusi, dengan total rekening nasabah sebanyak 325.454 rekening.
"Dari total simpanan layak bayar sebesar Rp2,08 triliun sejak 2005 hingga 31 Desember 2023, LPS telah membayarkan klaim penjaminan sebesar Rp1,78 triliun," ungkap Lana.
Lebih lanjut, Lana menyebutkan bahwa sebanyak 121 bank yang menjadi objek penanganan LPS merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), sementara satu lainnya merupakan bank umum.
Bprnews.id - Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengungkapkan bahwa nominal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS di Indonesia maksimal mencapai Rp2 miliar, tergolong tinggi bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura. Menurut Lana, jika dilihat dari sisi rasio pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita, simpanan maksimal yang dijamin oleh LPS mencapai 26,7 kali dari PDB per kapita.
"Dengan besaran ini, secara nominal tingkat penjaminan di RI sudah tentu sangat kompetitif," ujar Lana dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024, Rabu (7/2/2024).
Bahwa nominal simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS termasuk tinggi di antara negara-negara anggota The International Association of Deposit Insurers (IADI), menurut Lana.
LPS menjamin nilai simpanan hingga Rp2 miliar per nasabah per bank, artinya tabungan hingga batas tersebut akan sangat aman bahkan jika terjadi fraud oleh pengurus bank atau pencabutan izin usaha.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dari beberapa bank, termasuk BPR Usaha Madani Karya Mulia Kota Surakarta pada 5 Februari 2024. Hal ini merupakan bagian dari tindakan pengawasan untuk menjaga industri perbankan dan melindungi konsumen.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa LPS bergerak dengan cepat untuk mengembalikan dana simpanan nasabah dalam upaya menjaga kredibilitas lembaga serta penjaminan perbankan.
Bprnews.id - Rundi Derma Perkasa, Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank Mega Syariah, menyampaikan bahwa sebagai lembaga intermediasi, risiko terbesar yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit atau pembiayaan. Untuk mengantisipasi risiko ini, Bank Mega Syariah telah menerapkan pengelolaan risiko yang sesuai dengan SE OJK no. 25/SEOJK.03/2023, Basel Accord, dan praktik terbaik pasar.
"Pada proses pemberian pembiayaan, Bank Mega Syariah menilai risiko berdasarkan prinsip 5C, yaitu character atau integritas nasabah, capacity yaitu kemampuan membayar, capital atau modal nasabah, collateral yaitu agunan, dan condition atau prospek usaha. Selain itu, bank menerapkan prinsip four eyes, di mana pemberian pembiayaan melibatkan dua unit kerja yang memiliki fungsi bisnis dan risiko," jelas Rundi.
Rundi menjelaskan bahwa kinerja pengelolaan risiko yang baik tercermin dari penilaian parameter-parameter risiko yang sesuai dengan atau lebih baik dari apetite yang telah ditetapkan. Salah satu indikatornya adalah rasio non-performing financing (NPF). Bank Mega Syariah mencatatkan NPF gross sebesar 0,98 persen hingga akhir Desember 2023, yang merupakan salah satu yang terendah dibandingkan dengan bank sejenis.
Selain itu, tingkat modal yang kuat juga menjadi fokus Bank Mega Syariah untuk menyerap potensi kerugian. Capital adequacy ratio (CAR) Bank Mega Syariah per Desember 2023 mencapai 30,86 persen, jauh di atas minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan.
Namun, tidak hanya risiko kredit yang menjadi perhatian. Risiko operasional, terutama terkait dengan perubahan teknologi dan keamanan informasi, juga menjadi fokus utama. Bank Mega Syariah telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut, termasuk melakukan pengujian sistem dan aplikasi secara berkala serta menguji efektivitas rencana keberlangsungan bisnis dan pemulihan.
Sementara itu, pada tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha dari empat bank karena tata kelola yang buruk, yang menyebabkan ketidaksehatan bank, menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Langkah ini menegaskan pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dalam menjaga kesehatan perbankan.
Bprnews.id - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang meliputi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), telah melaporkan laporan keuangan mereka sepanjang tahun 2023. Dalam laporan tersebut, bank-bank BUMN ini mencatatkan laba bersih, bahkan ada yang mencatatkan kenaikan laba tertinggi sepanjang sejarah.
Dikutip dari laporan keuangan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencetak laba bersih sebesar Rp60,4 triliun pada tahun 2023. Direktur Utama BRI, Sunarso, menyatakan bahwa pencapaian ini sejalan dengan pertumbuhan aset yang mencapai Rp1.965 triliun atau tumbuh 5,3% year on year (YoY).
Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) membukukan laba bersih senilai Rp55,1 triliun, tumbuh 33,7% secara YoY. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa capaian kinerja ini merupakan yang terbesar sejak Bank Mandiri didirikan 25 tahun lalu.
"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2023, kondisi ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat, didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan inflasi yang tetap terkendali," ungkap Darmawan.
Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI mencatat laba bersih sebesar Rp20,9 triliun, meningkat 14,2% secara YoY. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menjelaskan bahwa pertumbuhan laba tersebut sejalan dengan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) yang naik menjadi 15,2%.
Terakhir, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3,5 triliun, dengan pertumbuhan 14,9% secara YoY. Laba ini didorong oleh kenaikan pendapatan non bunga yang mencapai 124,37% secara YoY.
Dari data tersebut, BRI menjadi bank BUMN dengan laba terbesar sepanjang 2023.
Bprnews.id - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk telah menandatangani nota kesepahaman dengan Universitas Telkom untuk menjalin kerja sama dalam berbagai aspek, termasuk lingkup tri dharma perguruan tinggi, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemanfaatan produk perbankan. Direktur Utama Bank Muamalat, Indra Falatehan, menjelaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen Bank Muamalat dalam meningkatkan angka indeks literasi dan inklusi keuangan, terutama dalam konteks keuangan syariah di kalangan sivitas akademika.
"Dalam kemitraan ini, kami tidak hanya fokus pada kerja sama di lingkup tri dharma dan pengembangan SDM, tetapi juga menawarkan produk dan layanan perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika Universitas Telkom," ujarnya.
Salah satu bentuk kerja sama yang akan ditawarkan adalah implementasi virtual account secara host to host, yang memungkinkan mahasiswa Universitas Telkom untuk melakukan pembayaran uang kuliah melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Selain itu, akan ada pengelolaan dana kampus dan dana abadi alumni Universitas Telkom, di mana hasil dari dana abadi alumni yang ditempatkan di Bank Muamalat dapat digunakan untuk membantu pengembangan kampus.
Bank Muamalat juga menawarkan layanan untuk mengelola administrasi pembayaran gaji (payroll) staf dan dosen Universitas Telkom melalui Cash Management System (CMS) Madina. Hingga akhir 2023, Bank Muamalat telah menjalin kerja sama payroll dengan 53 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Selain itu, Bank Muamalat akan melaksanakan program Minterin, yaitu talkshow atau seminar yang dibawakan oleh praktisi perbankan kepada mahasiswa Universitas Telkom, sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi keuangan syariah. Program magang MIKO (Muamalat Indonesia Kompeten) juga akan ditawarkan bagi mahasiswa tingkat akhir Universitas Telkom di Bank Muamalat.