Bprnews.id - Melalui Inovasi Teknologi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim terus mengoptimalisasi pelayanan perbankan kepada masyarakat dengan mengadopsi berbagai perkembangan teknologi yang bermunculan.
Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto menyebut digitalisasi yang diterapkan untuk menjamin kelancaran pelayanan bagi para nasabah.
"Perkembangan teknologi yang semakin pesat pun juga perlu diantisipasi baik dari people, proccess, dan lainnya," kata Edi melalui keterangan resmi, Kamis. Direktur Keuangan, Treasury & Global Services Bank Jatim Edi Masrianto menyebut digitalisasi yang diterapkan untuk menjamin kelancaran pelayanan bagi para nasabah.
Salah satu produk digitalisasi layanan Bank Jatim adalah "JConnect" yang kini sudah terhubung dengan berbagai model pembayaran daring.
"Kami juga telah melakukan digitalisasi keuangan pemda dan berhasil mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Sekarang pembayaran pajak, retribusi, pendidikan bisa pakai virtual account ataupun QRIS," ujarnya.
Sistem digital perbankan "JConnect" kemudian dikembangkan menjadi "JConnect Remittance" yang memiliki mitra jaringan pelayanan keuangan di Malaysia
Layanan tersebut bertujuan untuk memudahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar lebih cepat dan aman dalam melakukan transaksi pengiriman uang antar negara.
Selama periode 2022-2023 total nominal transaksi "JConnect Remittance" telah tercatat sebanyak Rp733.057.612.299.
"Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi memberikan kontribusi positif untuk Indonesia dan pengembangan bisnis Bank Jatim secara berkelanjutan," tuturnya.
Kemudian, digitalisasi pelayanan juga dicantumkan ke dalam skema lima pilar yang dimiliki oleh bank plat merah asal Jawa Timur tersebut.
"Perubahan struktur organisasi, human capital,making rules, perkembangan digital banking dan teknologi informasi, serta aksi korporasi penyertaan modal," kata dia.
Inovasi pelayanan membuat Bank Jatim berhasil meraih penghargaan, terbaru Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur menyabet "Indonesia Best Chief Financial Officer (CFO) 2023", pada Rabu (4/10).
Bprnews.id - Akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM diperluas dengan cara dibantu masuk ke ekosistem digital. Selain itu, pelaku UMKM juga didukung untuk menggarap peluang pasar ekspor.
Adapun pelatihan tersebut diadakan oleh Standard Chartered Indonesia dan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dengan menggelar Business Meet Up Event di Kupang, Kamis (5/10/2023).
Acara yang digelar bersama peserta pelatihan Futuremakers, dimana sebanyak 80 dari jumlah total lebih dari 400 peserta memamerkan usahanya dalam tiga golongan kriya, yaitu totebag, anyaman, dan produk kriya umum.
Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti menjelaskan, pertemuan bisnis ini bertujuan memastikan agar peserta program mendapatkan pengalaman riil.
“Salah satu dukungan yang paling penting bagi pelaku usaha muda adalah akses menuju pasar. Plan Indonesia berharap pertemuan bisnis ini menjadi awal bagi pebisnis muda untuk bisa berkembang dan bersaing di pasar Nusa Tenggara Timur,” ujar Dini.
Upaya yang dilakukan Futuremakers sejalan dengan potensi kriya yang ada di Kupang, di mana Futuremakers by Standard Chartered telah melatih kaum muda berusia 16-29 tahun.
Adapun pada 2022, BPS Kupang mencatat, nilai investasi industri kriya (gabus, barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya) di Kupang mencapai Rp43 miliar.
Sementara itu, menurut Sakernas 2022, terdapat angkatan kerja sebesar 224.422 orang atau 61,33 persen di Kota Kupang, dengan 56,08 persen di antaranya berstatus bekerja dan 5,25 persen mencari pekerjaan.
Pejabat Gubernur NTT, Ayodhia G.L. Kalake, mengatakan, Futuremakers dan pertemuan bisnis tersebut membuka kesempatan ekonomi baru bagi para peserta.
“Upaya Standard Chartered Indonesia dan Plan Indonesia ini juga mengingatkan kita semua, bahwa kita perlu memberikan dukungan yang lebih optimal agar para pengusaha muda bisa bersaing setara di pasar,” ucap Ayodhia.
Head of Corporate Affairs, Brand & Marketing, Indonesia & ASEAN Markets (AU, BN, PH), Standard Chartered, Diana Mudadalam berharap, kegiatan ini bisa menjadi awal yang baik untuk meningkatkan akses menuju peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi generasi muda khususnya di Kupang.
Lebih lanjut Diana menambahkan, program Futuremakers by Standard Chartered merupakan inisiatif global yang diluncurkan di tahun 2019 sebagai bentuk kepedulian bank terhadap komunitas sekitar lokasi operasionalnya.
Bprnews.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengungkapkan adanya sejumlah bank yang 'bandel' dan mengancam tidak akan membayar subsidi marjin bunga kepada bank penyalur jika terbukti meminta agunan kepada pelaku UMKM yang meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dengan plafon di bawah Rp100 juta.
Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKop UKM Yulius. Padahal, Yulius penerima KUR dengan plafon Rp100 juta ke bawah tak perlu menyertakan agunan, sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. Aturan itu pun sudah berlaku sejak awal tahun ini.
"Sudah ditemukan banknya, tapi belum dikasih tahu. Jadi saat ini kita melakukan, udah kita monitor ke 100 penyalur (UMKM), udah ada yang mengikuti, ada yang belum," katanya, saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Selasa (3/10/2023).
Deputi Yulius mengatakan berdasarkan survei kepada 100 pelaku UMKM melalui Posko Bersama Pengaduan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditemukan banyak aduan terkait perbankan yang masih meminta agunan kepada pelaku UMKM yang meminjam di bawah Rp100 juta.
"Langsung kita potong (bunga subsidi)," kata Yulius.
"Dalam KUR itu peraturannya adalah perbankan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan bunga sangat murah, 6%. Kalau dia meminjam di luar katakanlah bisa 16%. Nah sisanya kita yang tanggung, pemerintah. Bagi yang melanggar, perbankan akan kita kenakan suku bunga yang kurangnya itu kita nggak bayar," imbuhnya.
Hingga saat ini, pihaknya bersama Ombudsman RI masih terus melangsungkan evaluasi dalam memeriksa bank-bank bandel ini. Ia memproyeksikan, bulan depan evaluasi akan rampung dan hasilnya pun bisa langsung disampaikan ke publik.
"Penyalur KUR itu sekitar 46 bank. Kan bank itu ada himbara, dan bank-bank lain. Belum tahu bank yang melanggarnya, belum tahu," ujarnya.
"Tapi ini berdasarkan survei, bukan pendataan satu2. Kita melakukan survei terhadap 100 UMKM. Nanti ditanya, kau pas pinjem dimintai agunan nggak?," sambungnya.
Sementara menyangkut rencana penerapan sistem credit scoring sebagai syarat lainnya dalam penyaluran KUR tanpa jaminan, Yulius menyebut saat ini prosesnya masih dalam tahap penyiapan aturannya.
"Credit scoring ini belum menjadi kewajiban bagi perbankan. Karena belum jadi kewajiban, kita akan mengusung itu menjadi sebuah aturan OJK bahwasanya dalam melakukan pinjaman tidak hanya melihat agunan tetapi juga melihat credit scoring," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar semua urusan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dilakukan tanpa agunan (jaminan). Dengan semua KUR tanpa agunan, diyakini akan memberikan peluang kemudahan kepada para pelaku UMKM dalam mendapatkan pembiayaan khususnya bagi yang baru memulai.
Selain itu, Jokowi menilai sudah seharusnya diterapkan sistem credit scoring untuk penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Pasalnya 145 negara telah menggunakan sistem tersebut.
"Mestinya harus menggunakan sistem credit scoring, mestinya seperti itu, karena sudah 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem credit scoring, melihat skornya, melihat karakternya baik nggak, beri Rp 500 juta, beri Rp 300 juta, beri Rp 100 juta, mestinya seperti itu," tuturnya, dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8/2023).
Bprnews.id - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki menegaskan bahwa penutupan TikTok Shop sebagai bentuk kepatuhan pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tidak membuat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mati.
“UMKM kan tidak mati, mereka bisa jual di banyak channel selain TikTok,” kata MenKopUKM Teten ketika ditemui seusai acara Indonesia Digital MeetUp (IDM23) di Jakata, Kamis.
Menteri Teten menjelaskan, penutupan TikTok Shop bukan karena ingin mematikan lahan UMKM, melainkan menegakkan aturan terhadap TikTok Shop yang memang belum mempunyai izin.
“Jadi jangan dipelintir ya seolah-olah pemerintah mengatur, menegakkan hukum terhadap TikTok shop karena belum punya izin, lalu dianggap pemerintah mau membunuh bisnisnya TikToj, tidak. Mereka semua pelaku usaha di Indonesia, platform global harus ikuti aturan pemerintah Indonesia,” jelas Teten.
Bagi pelaku UMKM yang sebelumnya berjualan di TikTok, lanjutnya, bisa beralih ke platform e-commerce lain. Menurut Teten, pelaku usaha tidak mungkin hanya berjualan pada satu platform online saja, bahkan juga mempunyai lapak offline. Selain itu, peralihan ke platform lain, dinilainya tidak akan menyulitkan para penjual.
“Ada aplikasi yang omni channel untuk platform, si buyer-nya juga tidak harus kesulitan untuk masuk ke semua channel itu. Jadi, ada agregasi omni channel-nya, jadi teknologinya modern dan gampang itu,” ujar Teten.
Mengenai opsi TikTok Shop dapat beroperasi kembali dengan syarat membuka kantor perwakilan di Indonesia, Teten menyebut hal itu sangat memungkinkan dengan catatan harus membentuk badan hukum terlebih dahulu di Indonesia dan harus mengajukan izin serta harus mengikuti Permendag Nomor 31 Tahun 2023.
Bprnews.id - Pertama Kalinya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah tahap I BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI). Pada tanggal 19 September 2023, untuk pertama
Pembayaran tersebut lebih cepat dari ketentuan undang-undang yang ada yaitu di bawah 5 hari kerja sejak rekonsiliasi dan verifikasi dimulai. Hingga saat ini, LPS telah melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah Tahap I sebesar Rp127 miliar dengan total nasabah 23.389.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) Periode September 2023, di Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Seperti diketahui, BPR KRI telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 September 2023 lalu. Sejak itu, LPS melakukan penyelesaian BPR KRI, yaitu melakukan verifikasi data simpanan nasabah untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank.
Setelah izin usaha BPR KRI dicabut oleh OJK, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank. Selanjutnya LPS membentuk Tim Likuidasi yang melaksanakan proses likuidasi BPR KRI dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum. Pengawasan pelaksanaan likuidasi BPR KRI dilakukan oleh LPS.
“Kami menghimbau nasabah BPR KRI tetap tenang karena LPS secara bertahap akan terus melakukan proses pembayaran klaim simpanan nasabah BPR KRI,” kata Purbaya.
Menurut Purbaya, proses verifikasi akan diselesaikan LPS secara bertahap paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha BPR KRI, yakni paling lambat Januari 2024.
Namun, secara internal LPS menargetkan pembayaran dapat selesai seluruhnya dalam waktu 30 hari. Ini termasuk pembayaran klaim penjaminan simpanan yang tercepat sepanjang sejarah LPS.
"Kami di LPS senantiasa bekerja keras agar nasabah bisa mendapatkan pengembalian simpanannya secepat mungkin,” pungkas Purbaya.