Bprnes.id - Bank DKI berkomitmen kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebayoran Lama untuk memudahkan pasien melakukan pembayaran secara non-tunai dalam rangka memperluas penerapan digitalisasi di DKI Jakarta.
Kolaborasi ini juga menambah deretan mitra Rumah Sakit yang telah menerapkan layanan digital dengan Bank DKI, diantaranya sebelumnya RSUD Koja, RSUD Cengkareng, RSUD Pasar Minggu dan RSU Adhyaksa.
Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI merangkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bukti konkret komitmen Bank DKI untuk terus memperluas layanan digitalisasi guna memberikan nilai tambah bagi masyarakat DKI Jakarta serta wujud upaya mendukung transformasi digital yang sedang berlangsung di berbagai sektor, termasuk bidang kesehatan.
Lebih lanjut, Amirul memaparkan dukungan Bank DKI dalam digitalisasi RSUD yaitu layanan e-channel Bank DKI, seperti super apps JakOne Mobile, EDC, dan ATM guna mempermudah pembayaran tagihan pengobatan, maupun transaksi lainnya di lingkungan RSUD Kebayoran Lama.
“Bagi pasien rumah sakit yang telah mengunduh aplikasi JakOne Mobile, mereka dapat dengan mudah melakukan scan pada QRIS yang tersedia di loket pembayaran,” ujar Amirul dikutip dari keterangan resmi, Jumat, 29 September 2023.
Adapun Bagi pengelola RSUD Kebayoran Lama, Bank DKI menyediakan layanan virtual account bagi pasien untuk kebutuhan tagihan rumah sakit yang pembayarannya dapat dilakukan melalui super apps JakOne Mobile, ATM, maupun EDC Bank DKI.
Selain itu, juga tersedia layanan Cash Management System (CMS) yang dapat dipergunakan untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara real-time dan online, sehingga pengelolaan arus dana dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan akurat.
Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, meyakini bahwa langkah digitalisasi akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta efisiensi operasional RSUD Kebayoran Lama. Kolaborasi yang dilakukan tersebut sebagai salah satu langkah adaptif Bank DKI dalam upaya memperluas kemudahan layanan perbankan serta mendorong akselerasi inklusi keuangan melalui ekosistem pembayaran digital yang handal.
Dalam hal ini Bank DKI telah menggandeng PT Solusi Pembayaran Elektronik (SPE Solution) sebagai mitra strategis dalam upaya menghadirkan akses layanan keuangan digital yang aman dan nyaman serta semakin efisien. Kolaborasi kedua belah pihak ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang mencakup pengembangan sistem Virtual Account dan Aplikasi JakOne Merchant (QRIS).
Melalui kerja sama ini, Bank DKI memperkuat layanan Virtual Account serta JakOne Merchant yang diharapkan dapat membantu pelaku usaha, khususnya kepada lebih dari 21.000 pengguna JakOne Merchant dalam mengelola aktivitas penerimaan dana secara optimal, efisien, cepat, dan tepat.
Bank DKI melalui inisiatif Transformasi 5.0 sejak tahun 2021, terus melakukan pengembangan layanan digital, diantaranya aplikasi JakOne Mobile sebagai super apps, dengan berbagai fitur layanan digital yang dapat mengakomodir berbagai kebutuhan transaksi keuangan harian seperti pembayaran berbagai tagihan, pajak, retribusi, belanja online, top up uang elektronik, maupun transaksi QRIS.
Selanjutnya, dalam mendukung perkembangan para pelaku UMKM, Bank DKI hadir dengan layanan JakOne Abank yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan usaha masing-masing agen. Selain itu, Bank DKI terus melakukan pengembangan aplikasi digital lending dengan tujuan menghadirkan kemudahan proses pengajuan kredit atau pembiayaan.
Bprnews.id - Proses PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) berencana mengakuisisi salah satu bank syariah dalam rangka melakukan pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah (UUS) diharapkan rampung tahun ini. Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan pihaknya menjadwalkan sudah ada keputusan di tahun ini.
Nixon mengaku ada beberapa yang dipertimbangkan untuk diakuisisi dan masih terus berproses, tetapi dirinya enggan untuk membeberkannya. Sebab, pihaknya belum melaporkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait hal ini.
"Kan masih lihat-lihatan [calon bank], diligence dulu. Begitu kan nggak gampang lah. Ada beberapa yang udah kita kontak. Ya, mudah-mudahan sebelum akhir tahun mengerucut, lah," ujar Nixon selepas soft launching Integrasi dan Wajah Baru ATM Link, Posbloc, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).
Sebelumnya, Nixon mengungkapkan setelah proses akuisisi dan merger itu rampung, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) tau BSI akan masuk sebagai pemegang saham. Sebagaimana diketahui, sebelumnya BTN Syariah disebut akan melebur dengan BSI, seperti yang dilakukan bank syariah milik BUMN lainnya.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku belum dihubungi BTN terkait rencana mengakuisisi bank lain dalam upaya spin off UUS ini. Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya akan memberi izin atas aksi spin off BTN Syariah jika itu merupakan dari konsolidasi.
"Belum sampai ke saya, tapi yang penting saya ingin menyampaikan OJK akan mengizinkan spin off kalau itu merupakan bagian dari konsolidasi," kata Dian di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (9/8/2023).
Ia mengatakan, izin itu akan diberikan jika BTN telah mengakuisisi beberapa bank sampai jumlahnya signifikan. Dalam artian, nilai asetnya dapat lebih kurang sebesar BSI.
Ini guna memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Sehingga, BSI tidak menjadi satu-satunya raksasa bank di industri perbankan syariah, karena menurut Dian itu tidak sehat.
Sebagai informasi, OJK telah resmi menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) tertanggal 12 Juli 2023. Peraturan ini menetapkan bahwa UUS yang punya nilai aset 50% dari Bank Umum Konvensional (BUK), atau memiliki jumlah aset minimal Rp 50 triliun.
OJK sendiri telah menetapkan batas waktu spin off UUS pada 31 Desember 2026.
Bprnews.id -Data Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, jumlah dana simpanan masyarakat yang ada di perbankan mencapai Rp8.042,1 triliun atau Rp8,04 kuadriliun pada semester I 2023.
Pertumbuhannya tercatat naik sebesar 5,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang sebesar Rp7.602,29 triliun pada Juni 2022.
Secara bulanan (month-to-month/mom) naik tipis sebesar 0,43% atau mencapai Rp8.007,69 triliun pada Mei 2023.
Jika dilihat pada grafik, perolehan simpanan pada Juni 2023 ini masih di bawah nilai Desember 2022 dengan total simpanan Rp8.153,59 triliun. Perolehan tersebut menjadi yang tertinggi selama setahun belakangan.
DPK sendiri mencakup giro, tabungan, dan deposito masyarakat yang dihimpun oleh bank umum. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan bahwa DPK Juni 2023 didorong oleh kenaikan giro.
"Pertumbuhan tertinggi giro 10,92% (yoy)," kata Dian, dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (5/9/2023).
Sayangnya, pertumbuhan terendah terjadi pada tabungan yang hanya berada di level 2,97% (yoy).
Bprnews.id - Situs layanan sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikabarkan mengalami gangguan sistem. Dikutip dari unggahan di snapstroy akun instagram resmi OJK yakni @ojkindonesia tertulis "Pengumuman Gangguan Layanan Sistem Informasi". Gangguan ini menyebabkan situs tidak bisa diakses oleh sebagian pengguna.
"Sehubungan dengan adanya gangguan pada layanan sistem informasi OJK, bersama ini kami informasikan bahwa sedang dilakukan proses pemulihan layanan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas pengertiannya." Ucap Lembaga OJK.
Sementara itu, di media sosial beredar kabar kalau gangguan ini disebabkan oleh serangan ransomware. Ditanya mengenai dugaan serangan Ransomware pihak Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, hanya mengatakan, “Ada gangguan pada layanan sistem informasi OJK. Kami sedang melakukan proses pemulihan layanan,” ujar Aman kepada Tempo lewat pesan tertulis, Senin, 2 Oktober 2023.
Kendati demikian, OJK menjelaskan bahwa persoalan itu sedang ditangani secepatnya. Aman juga meminta maaf kepada masyarakat karena hal tersebut. “Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas pengertiannya,” katanya.
Di media sosial X beredar kabar kalau situs OJK saat ini sedang mendapat serangan Ransomware. Pengguna yang mendapatkan email dan file attachment dari website pun diminta untuk berhati-hati dan tidak membuka isi email tersebut Bahkan, kabar ini sudah diteruskan berkali-kali melalui pesan WhatsApp.
Pengguna juga diminta untuk memblokir dahulu akses ke sistem OJK hingga sistem pulih dengan sempurna.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK 17/2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola) yang mengatur mengenai pembagian dividen perbankan. Para pelaku perbankan pun turut merespon aturan tersebut.
Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel Antonius Prabowo Argo menyikapi aturan tersebut secara positif. Menurutnya, alokasi laba yang diperoleh bank bisa diprioritaskan untuk memperkuat permodalan bank serta kebutuhan investasi dalam pembangunan daerah.
Senada dengan hal tersebut, Raden Agus Trimurjanto Direktur Pemasaran Bank BPD DIY juga menyambut baik POJK No 17/2023. Hal ini juga menjadi langkah untuk mempercepat penguatan dari sisi modal serta memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham.
Selengkapnya saksikan Anneke Wijaya bersama Raden Agus Trimurjanto Direktur Pemasaran Bank BPD DIY dan Antonius Prabowo Argo Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel dalam segmen Money Talk di Program Money Talks CNBC Indonesia, Selasa (26/09/2023).