bprnews.id - Masih dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79, sebanyak 32 tim drum band dari tingkat SD dan SMP/MTS se-Kabupaten Boyolali ikut serta dalam lomba Marching Band Pelajar yang diadakan di Alun-alun Kidul Boyolali.
Acara yang diselenggarakan oleh BPR BKK Boyolali ini berhasil menarik perhatian masyarakat yang antusias untuk menyaksikan para pelajar unjuk kebolehan dalam memainkan drum band.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Badan Kredit Kecamatan (BKK) Boyolali, Kuat Wiyono, menjelaskan bahwa setelah enam tahun tidak diadakan, kompetisi drum band tingkat SD dan SMP ini kembali digelar.
"Ini pertama kalinya lagi setelah enam tahun lalu. Nantinya, para peserta atau pemenang akan mendapatkan piala, piagam, dan uang pembinaan dari panitia sebesar Rp 27 juta," katanya kepada wartawan pada Minggu (1/9/2024).
Kuat berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan tabungan di kalangan pelajar. Selain itu, ia menekankan pentingnya acara ini sebagai bagian dari promosi bank terhadap para siswa.
"Kami berharap dengan adanya lomba ini, tabungan di BPR BKK Boyolali dapat meningkat. Karena sasaran kami adalah para siswa, tentunya acara ini akan terus diadakan ke depannya," ujarnya.
Kusnia, pelatih drumband dari Ponpes Afada Boyolali, menyampaikan,
"Kami dari Ponpes Afada tingkat SMP baru tiga tahun ini memiliki drum band, dan ini pertama kalinya ikut lomba seperti ini. Latihan kami dilakukan setiap minggu dan satu kali sebulan. Untuk persiapan lomba ini, kami latihan intensif selama sebulan penuh," jelasnya
bprnews.id - Sebagai wujud kerja sama antara PT Bank BPR Bulungan dan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Direktur Utama PT Bank BPR Bulungan, Lenny Marlina, mengungkapkan bahwa hingga Juni 2024, telah disalurkan kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) kepada sekitar 106 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.
Lenny menyatakan bahwa dengan adanya program Kredit Mesra ini, Pemkab Bulungan berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di Bulungan agar mereka bisa terus berkembang dan maju.
“Kami sangat mendukung upaya ini, sehingga kami terus aktif mempromosikan program dari Pemkab Bulungan,” ujar Lenny Marlina.
Ia juga mengajak masyarakat Bulungan untuk tidak melewatkan peluang yang diberikan oleh pemerintah daerah.
“Manfaatkanlah kesempatan yang disediakan oleh Pemkab Bulungan. Mereka tidak hanya mendukung dengan menyediakan sarana dan prasarana, tetapi juga menawarkan bantuan pembiayaan dengan suku bunga yang sangat rendah,” tegasnya.
Hingga pertengahan 2024, total plafon pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp 7 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat karena Pemkab Bulungan memberikan subsidi bunga sebesar Rp 2 miliar kepada masyarakat.
“Subsidi bunga yang kami terima sebesar Rp 2 miliar, artinya jika dihitung, kami harus menyalurkan pinjaman dengan plafon total sebesar Rp 21 miliar,” jelas Lenny.
"Bunga yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah sebesar 8 persen, sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga sebesar 4 persen," tambahnya.
Skema kredit yang ditawarkan adalah pinjaman dengan bunga flat anuitas, yang berarti jumlah bunga dan pokok yang dibayarkan tetap sama selama masa pinjaman.
“Plafon pinjaman yang tersedia mulai dari Rp 10 juta hingga maksimal Rp 250 juta, dengan jangka waktu pinjaman satu hingga tiga tahun,” pungkasnya
bprnews.id - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri, baru saja menandatangani perjanjian kerjasama dengan Perumda Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Sukabumi untuk memberikan fasilitas kredit khusus bagi pegawai.
Penandatanganan ini dilaksanakan dalam rangkaian acara peluncuran gerakan "Gebyar Sipenyu" di GOR Venue Tinju Palabuhanratu, Senin, 26 Agustus 2024. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak dan retribusi melalui pelayanan terpadu.
Herdy menyampaikan bahwa perjanjian ini bertujuan untuk mendorong perkembangan BPR Sukabumi, yang merupakan salah satu perusahaan daerah milik Kabupaten Sukabumi. “Kerjasama ini penting untuk kemajuan BPR, apalagi BPR Sukabumi adalah aset daerah kita,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (30/08/2024).
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki beberapa perusahaan daerah, termasuk BPR Sukabumi. “Kerjasama seperti ini perlu terus ditingkatkan. Selain kredit untuk pegawai, ke depannya mungkin pembayaran pajak dan retribusi juga bisa melalui BPR,” jelas Herdy.
Di tempat terpisah, Direktur Utama Perumda BPR Sukabumi, Udung, menyatakan rasa syukurnya atas terjalinnya kerjasama ini. Menurutnya, kesepakatan ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
“Saat ini, BPR Sukabumi berupaya untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat, mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Udung.
Udung juga menyoroti beberapa program terkait pajak yang telah dijalankan oleh BPR Sukabumi, salah satunya adalah Tabungan Pajak Kendaraan (TAPAK). “Kami memiliki program TAPAK untuk membantu masyarakat menabung untuk pembayaran pajak kendaraan. Dengan menabung setiap bulan, ketika jatuh tempo, nasabah tidak merasa terbebani karena dana sudah tersedia,” jelasnya.
Selain TAPAK, Udung menyebutkan program kredit "SAHABAT MIKRO" yang ditujukan bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan usaha kecil, seperti pedagang dan kelompok UMKM yang membutuhkan modal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
“Program Sahabat Mikro ini merupakan inisiatif dari Bapak Bupati Sukabumi dan dirancang dengan biaya administrasi yang rendah serta persyaratan kredit yang ringan, namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan. Syarat utamanya, calon nasabah tidak sedang menerima fasilitas kredit dari bank lain dan tidak terdaftar sebagai debitur bermasalah di SLIK,” tambah Udung.
Dengan adanya kerjasama ini, Udung mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapenda dan Bupati Sukabumi yang terus mendorong kemajuan BUMD milik pemerintah daerah tersebut.
“Kerjasama ini sangat membantu kami untuk mengembangkan bisnis Perumda BPR Sukabumi agar bisa lebih maju di masa mendatang,” tutupnya
BPRNews.id - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Nurliani Dardie, didampingi Asisten III Rahmah Khairita, menerima kunjungan dari Kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Khairunnisa, beserta rombongan di ruang kerjanya. Pertemuan ini berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keakraban, dengan tujuan utama menjalin silaturahmi serta membahas rencana strategis terkait penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru untuk tahun 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula keputusan penting yang dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Kalsel yang dilaksanakan pada awal tahun 2024. Seluruh pemegang saham, termasuk Pemkot Banjarbaru, sepakat untuk menambah penyertaan modal. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menetapkan ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Umum, yang harus dipenuhi oleh semua bank di Indonesia. Penambahan modal ini dianggap penting guna memastikan Bank Kalsel tetap kompetitif dan mampu menjaga stabilitasnya dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Selain untuk memenuhi ketentuan OJK, penambahan modal ini juga diharapkan dapat memperkuat peran Bank Kalsel dalam mendukung pembangunan di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru. Nurliani Dardie, dalam sambutannya, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. "Kami menyambut baik rencana ini, namun tentu perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan anggota legislatif. Penyertaan modal ini memerlukan dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda), dan kami akan membahasnya bersama-sama. Apakah penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun berturut-turut atau dalam bentuk lainnya, tergantung pada hasil pembahasan. Kami harap semua pihak dapat bersabar dan mendukung proses ini," ujar Nurliani, Sabtu (31/8/2024).
Nurliani menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Kalsel dalam menjalankan program-program pembangunan di Banjarbaru. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bank Kalsel Cabang Banjarbaru, Khairunnisa, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemkot Banjarbaru. Ia menegaskan komitmen Bank Kalsel untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah serta aktif berperan dalam pembangunan Kota Banjarbaru. "Bank Kalsel berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Kami siap untuk mendukung berbagai program yang dicanangkan oleh Pemkot Banjarbaru, khususnya dalam memperkuat perekonomian lokal dan memberikan layanan keuangan terbaik kepada masyarakat," tutur Khairunnisa.
Khairunnisa juga menambahkan bahwa pihaknya optimistis dengan penambahan modal ini, Bank Kalsel akan semakin kuat dan mampu menghadapi persaingan di industri perbankan. "Dengan modal yang lebih kuat, kami dapat lebih leluasa dalam menyalurkan kredit kepada sektor-sektor produktif, khususnya untuk mendukung UMKM dan proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah," tambahnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan harapan bahwa sinergi antara Pemkot Banjarbaru dan Bank Kalsel dapat terus terjaga dan semakin erat di masa mendatang, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kota Banjarbaru dan sekitarnya
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap agar akuisisi perusahaan pembiayaan oleh investor asing disertai dengan penguatan modal. Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Keuangan Lainnya di OJK, mengungkapkan bahwa saat ini ada empat perusahaan pembiayaan yang telah menyelesaikan akuisisi oleh perusahaan asing, sementara satu perusahaan sedang dalam proses akuisisi, dan satu lagi dalam proses persetujuan akuisisi. Investor asing yang terlibat berasal dari Korea Selatan, Hongkong, dan Jepang.
"Para investor diharapkan tidak hanya berkomitmen untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, tetapi juga berbagi pengetahuan dan teknologi dengan tenaga kerja lokal serta menerapkan model bisnis yang sukses di negara asal mereka, tentunya dengan mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia," ujar Agusman kepada media pekan lalu.
Tahun ini, OJK menargetkan pertumbuhan sektor perusahaan pembiayaan sebesar 10-12%. Hingga Juni 2024, sektor ini mencatat pertumbuhan 10,72% year-on-year (yoy), dengan total pembiayaan mencapai Rp492,17 triliun. Meskipun ada pertumbuhan, kinerja perusahaan pembiayaan sedikit terhambat oleh penurunan penjualan kendaraan. Untuk menghadapi tantangan ini, OJK sedang merancang regulasi baru.
"Sebagai bagian dari implementasi UU P2SK, kami sedang merumuskan peraturan baru yang akan mengatur diversifikasi pembiayaan, termasuk penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif melalui pembiayaan modal kerja, di luar pembiayaan kendaraan bermotor," jelas Agusman.