BPRNews.id - Sebanyak 368 pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul telah berhasil mengakses subsidi bunga kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Berdasarkan data Bagian Perekonomian Setda Gunungkidul, seluruh alokasi anggaran sebesar Rp350 juta telah terserap sepenuhnya.

Staf Bagian Perekonomian Setda Gunungkidul, Oni Haryadi, menjelaskan bahwa penyerapan Kurda dilakukan bertahap pada bulan Februari, Maret, April, dan Mei 2024. Jumlah serapan tiap bulan bervariasi, tergantung pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. "PT BPR Bank Daerah Gunungkidul (BDG), sebagai mitra kerja, bertugas mengelola alokasi dana tersebut," ujarnya, Selasa 24 September 2024.

Pembagian anggaran dilakukan secara proporsional, dengan rincian Rp100 juta pada bulan Januari, Rp100 juta di Februari, Rp50 juta di April, dan Rp100 juta lagi di Mei. Skema ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang merata dan berkelanjutan sepanjang periode.

Penyaluran Kurda ini didasarkan pada Peraturan Bupati Gunungkidul No. 71/2022 yang merupakan revisi atas Perbup No. 112/2021 tentang Kredit Usaha Rakyat Daerah. Dalam Pasal 6 Perbup tersebut dijelaskan bahwa plafon maksimal kredit yang dapat diterima oleh tiap debitur adalah Rp10 juta, dengan jangka waktu pengembalian maksimal 24 bulan. Pembayaran angsuran dilakukan tiap bulan, mencakup pokok dan bunga hingga kredit tersebut lunas.

Oni menjelaskan bahwa besaran alokasi APBD untuk Kurda disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencapai Rp250 juta, alokasi tahun ini meningkat sebesar Rp100 juta. Namun, jika dibandingkan dengan 2022, terdapat penurunan sebesar Rp100 juta. "PT BPR BDG juga kan yang mencari nasabahnya. Mereka yang mem-breakdown anggaran, tiap bulannya berapa," tambahnya.

Alokasi Kurda pada tahun 2024, menurut Oni, lebih besar dan menjangkau lebih banyak debitur dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, dengan plafon Rp250 juta, jumlah debitur tercatat sebanyak 269 orang. Tahun ini, kenaikan alokasi sebesar Rp100 juta telah membantu lebih banyak pelaku usaha, terutama mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman.

Oni juga menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan Kurda tersalurkan secara tepat sasaran. "Mayoritas pelaku usaha menggunakan dana tersebut untuk pengembangan usaha, seperti menambah peralatan berjualan, misalnya usaha jus," jelasnya. Selain itu, kerjasama dengan Dinas Perindustrian juga diperkuat guna memastikan program ini mendukung usaha binaan dinas tersebut.

Untuk tahun 2025, Oni menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten masih berencana mengalokasikan subsidi bunga kredit UMKM, meskipun nominal pastinya masih menunggu finalisasi APBD 2025. Namun, Oni berharap akan ada peningkatan anggaran.

Supartono, Kepala Dinas Perindustrian Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, menambahkan bahwa Kurda sangat bermanfaat, terutama bagi UMKM yang baru merintis usaha. "Mereka butuh modal untuk memulai. Nah, Kurda jadi sangat membantu. Pemerintah membantu membayar subsidi bunga kreditnya," ungkapnya.

Dengan keberlanjutan program Kurda ini, diharapkan pelaku UMKM di Gunungkidul dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal secara signifikan.

BPRNews.id - Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin (Muba), H. Sandi Fahlepi, menerima kunjungan dari jajaran Bank Perkonomian Rakyat (BPR) Sumatera Selatan Cabang Sekayu di Ruang Audiensi Bupati Muba. Pada Senin, 23 September 2024, Pertemuan tersebut selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga membahas berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan BPR dalam upayanya melayani pinjaman masyarakat.

Direktur Utama BPR Sumsel, Hendra, menjelaskan bahwa BPR memiliki sejumlah produk unggulan, di antaranya adalah permodalan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kredit usaha mikro tanpa agunan, serta produk tabungan dan deposito yang ditujukan kepada pelajar dan mahasiswa. Hendra berharap dukungan serta arahan dari Pj Bupati Muba beserta jajarannya untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhan BPR, yang sebagian besar sahamnya, yaitu 95%, dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

"Terimakasih hari ini telah menyempatkan waktu nya untuk kami bersilaturahmi dengan Pak Pj Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Muba. Saat ini BPR Sumsel memiliki dua cabang di Lahat dan di Sekayu, semoga dengan kami punya semangat dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Muba, BPR Sumsel tetap eksis serta kehadiran kami menjadi salah satu penggerak ekonomi kerakyatan," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Muba H. Sandi Fahlepi menyambut baik peran BPR Sumsel dalam mendukung perekonomian daerah. Ia mengakui bahwa banyak UMKM di wilayah Muba yang membutuhkan dukungan permodalan dari sektor perbankan.

"Kami berharap sekali BPR Sumsel berkiprah di laju perekonomian dalam Kabupaten Muba," ujarnya.

Bupati juga menyarankan agar BPR, yang dalam waktu dekat akan berganti nama menjadi Bank Perekonomian, dapat memperluas ekspansinya di berbagai wilayah lain di Muba.

"Kita memiliki kota penyangga lainnya seperti Kecamatan Bayung Lencir, dan Sungai Lilin. Saya yakin disana juga banyak UMKM yang membutuhkan peran BPR," tutupnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muba H. Zabidi SE, MM, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba Herryandi Sinulingga, AP, yang diwakili Kabid Komunikasi Publik Kartiko Buwono SE, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Muba Indita Purnama SSos, MM, serta Kabag Prokopim Setda Muba M. Agung Perdana SSTP, MSi, dan Pimpinan Cabang BPR Muba Muhammad Fuad.

BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, atau BRI, terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mendukung pelaku UMKM dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Hingga akhir Agustus 2024, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur UMKM.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari, optimis bahwa BRI akan memenuhi kuota penyaluran KUR yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun ini. "Penyaluran KUR BRI hingga akhir Agustus 2024 mencapai 76,44 persen dari target total penyaluran sebesar Rp165 triliun di tahun 2024. Kami yakin dapat memenuhi target tersebut," ujarnya.

Sebagian besar penyaluran KUR BRI difokuskan pada sektor produksi, seperti pertanian, perikanan, industri, dan jasa, yang mencapai 59,41% dari total. Selain itu, BRI berhasil menjaga kualitas kredit dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) sebesar 2,31%.

Untuk meningkatkan penyaluran KUR, BRI menerapkan strategi selektif dalam memberikan kredit, memperkuat pemulihan pinjaman, serta melakukan pemantauan yang ketat secara offline dan online.   BRI juga memperkuat bisnis mikro dengan konsep ekosistem sentris dan strategi "Pemberdayaan Berada di Depan Pembiayaan."

Direktur Utama BRI, Sunarso, menambahkan bahwa perusahaan telah merumuskan strategi untuk memberdayakan UMKM agar lebih menarik bagi perbankan. Menurut Sunarso, UMKM memerlukan lebih banyak edukasi daripada advokasi. Edukasi ini bertujuan untuk menyamakan posisi UMKM dan bank sebagai mitra.

Sunarso juga menekankan lima aspek penting yang harus diajarkan kepada UMKM, yaitu semangat kewirausahaan, kemampuan administrasi dan manajemen, akses terhadap informasi, pasar, teknologi, dan pendanaan, keberlanjutan bisnis dan lingkungan, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan pemahaman ini, UMKM diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

BPRNews.id - KB Bank bersama PPM School of Management mengadakan program bertema “Community Development, Meningkatkan Literasi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM” di Perpustakaan Multikultural, Desa Muktiwari, Kabupaten Bekasi. Melalui kerja sama dengan MME 76, SMART SME, dan Yayasan Gugah Nurani Indonesia, program ini berfokus pada pelaku UMKM di Kecamatan Cibitung. Program ini menjadi bukti komitmen KB Bank dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya UMKM.

Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, menegaskan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia dan perlu memahami literasi keuangan agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat. "Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan program-program edukasi keuangan agar lebih banyak lagi masyarakat indonesia yang dapat merasakan manfaatnya," ucapnya.

Achmad Fahrozi, Dosen PPM School of Management dan Mentor MME 76, menambahkan bahwa literasi keuangan adalah fondasi utama untuk mengembangkan UMKM. Pemahaman yang baik mengenai keuangan membantu UMKM meningkatkan kapasitas bisnis, membuat keputusan cerdas, serta memperluas akses pendanaan.

Fahrozi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara bisnis, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong UMKM naik kelas. Program ini memberikan materi pelatihan keuangan, digital marketing, dan pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang semuanya diikuti dengan antusias oleh para peserta.

Program ini juga merupakan bagian dari dukungan KB Bank terhadap program Literasi Keuangan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan komitmen yang kuat, KB Bank berharap program ini dapat membantu membangun ekosistem UMKM yang lebih berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

bprnews.id - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperkirakan akan menghadapi tantangan signifikan dalam beberapa tahun mendatang, terutama karena dampak ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perubahan ekonomi global dan domestik menciptakan tantangan baru bagi industri BPR dan BPRS. Namun, berbagai langkah penguatan telah disiapkan untuk menjaga pertumbuhan industri ini agar tetap berkelanjutan di tengah kondisi yang tidak menentu.

Dian menyebutkan bahwa adopsi teknologi informasi yang semakin luas memainkan peran penting dalam mengubah perilaku dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Ini memengaruhi tidak hanya bank umum, tetapi juga BPR dan BPRS.

"Adopsi teknologi telah mengubah ekspektasi masyarakat, termasuk dalam layanan yang diberikan oleh BPR dan BPRS. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini," ungkap Dian Ediana Rae.

Selain itu, persaingan dalam industri keuangan, terutama dalam pembiayaan UMKM, semakin ketat. BPR dan BPRS perlu meningkatkan daya saing mereka agar dapat tetap bertahan dan relevan di tengah persaingan yang intensif dengan lembaga keuangan lainnya.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR/S 2024-2027

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS pada 21 Mei 2024. Roadmap ini berfokus pada empat pilar utama yang diharapkan dapat menciptakan industri BPR dan BPRS yang kuat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah.

"Penerapan roadmap ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri BPR dan BPRS agar tetap tangguh menghadapi tantangan bisnis ke depan," kata Dian.

Adapun empat pilar dalam roadmap ini adalah:

1. Penguatan Struktur dan Daya Saing, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui permodalan yang lebih kuat, tata kelola yang baik, serta pengembangan produk dan layanan yang inovatif.
2. Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan operasional mereka.
3. Penguatan Peran BPR dan BPRS di Wilayahnya, yang berfokus pada penyediaan akses keuangan yang lebih luas bagi UMKM dan masyarakat setempat.
4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan, untuk memastikan pengelolaan BPR dan BPRS tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tantangan yang Akan Dihadapi pada 2025

Walaupun roadmap sudah disusun, industri BPR dan BPRS diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2025. Dian Ediana Rae menekankan bahwa tantangan tersebut bukan hanya berasal dari luar, seperti dinamika ekonomi global, tetapi juga dari tantangan internal industri itu sendiri.

"Persaingan yang ketat, terutama bagi BPR yang memiliki daya saing rendah, menjadi salah satu tantangan utama. Karena itu, penguatan daya saing menjadi kunci keberhasilan BPR di masa depan," jelas Dian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan berbagai langkah strategis melalui penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, serta peningkatan peran BPR dan BPRS di daerah mereka masing-masing. Dian berharap, dengan adanya roadmap ini, BPR dan BPRS dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi persaingan.

"Jika inisiatif-inisiatif dalam roadmap dilaksanakan dengan baik, industri BPR dan BPRS akan mampu mempertahankan eksistensinya serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional," tutup Dian Ediana Rae.

Dengan strategi yang tepat serta kolaborasi yang kuat antara BPR, BPRS, dan pemangku kepentingan lainnya, industri ini diharapkan akan tumbuh lebih kuat dan lebih kompetitif pada tahun 2025.