bprnews.id - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diperkirakan akan menghadapi tantangan signifikan dalam beberapa tahun mendatang, terutama karena dampak ekonomi global yang turut memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa perubahan ekonomi global dan domestik menciptakan tantangan baru bagi industri BPR dan BPRS. Namun, berbagai langkah penguatan telah disiapkan untuk menjaga pertumbuhan industri ini agar tetap berkelanjutan di tengah kondisi yang tidak menentu.

Dian menyebutkan bahwa adopsi teknologi informasi yang semakin luas memainkan peran penting dalam mengubah perilaku dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Ini memengaruhi tidak hanya bank umum, tetapi juga BPR dan BPRS.

"Adopsi teknologi telah mengubah ekspektasi masyarakat, termasuk dalam layanan yang diberikan oleh BPR dan BPRS. Mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini," ungkap Dian Ediana Rae.

Selain itu, persaingan dalam industri keuangan, terutama dalam pembiayaan UMKM, semakin ketat. BPR dan BPRS perlu meningkatkan daya saing mereka agar dapat tetap bertahan dan relevan di tengah persaingan yang intensif dengan lembaga keuangan lainnya.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan BPR/S 2024-2027

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS pada 21 Mei 2024. Roadmap ini berfokus pada empat pilar utama yang diharapkan dapat menciptakan industri BPR dan BPRS yang kuat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah.

"Penerapan roadmap ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri BPR dan BPRS agar tetap tangguh menghadapi tantangan bisnis ke depan," kata Dian.

Adapun empat pilar dalam roadmap ini adalah:

1. Penguatan Struktur dan Daya Saing, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui permodalan yang lebih kuat, tata kelola yang baik, serta pengembangan produk dan layanan yang inovatif.
2. Akselerasi Digitalisasi BPR dan BPRS, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan operasional mereka.
3. Penguatan Peran BPR dan BPRS di Wilayahnya, yang berfokus pada penyediaan akses keuangan yang lebih luas bagi UMKM dan masyarakat setempat.
4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan, untuk memastikan pengelolaan BPR dan BPRS tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tantangan yang Akan Dihadapi pada 2025

Walaupun roadmap sudah disusun, industri BPR dan BPRS diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2025. Dian Ediana Rae menekankan bahwa tantangan tersebut bukan hanya berasal dari luar, seperti dinamika ekonomi global, tetapi juga dari tantangan internal industri itu sendiri.

"Persaingan yang ketat, terutama bagi BPR yang memiliki daya saing rendah, menjadi salah satu tantangan utama. Karena itu, penguatan daya saing menjadi kunci keberhasilan BPR di masa depan," jelas Dian.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, OJK telah menyiapkan berbagai langkah strategis melalui penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi, serta peningkatan peran BPR dan BPRS di daerah mereka masing-masing. Dian berharap, dengan adanya roadmap ini, BPR dan BPRS dapat menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi persaingan.

"Jika inisiatif-inisiatif dalam roadmap dilaksanakan dengan baik, industri BPR dan BPRS akan mampu mempertahankan eksistensinya serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi nasional," tutup Dian Ediana Rae.

Dengan strategi yang tepat serta kolaborasi yang kuat antara BPR, BPRS, dan pemangku kepentingan lainnya, industri ini diharapkan akan tumbuh lebih kuat dan lebih kompetitif pada tahun 2025.