BPRNews.id - Perhimpunan untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial (Persepsi) Klaten, Jawa Tengah, mengambil langkah aktif untuk memberdayakan perempuan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui pelatihan ekonomi digital. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan keterampilan perempuan dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis yang semakin berbasis teknologi.

Sekitar 75 peserta dari berbagai sektor usaha, seperti kuliner, kerajinan tangan, batik, lurik, jasa menjahit, dan binatu, berpartisipasi dalam pelatihan ini. Mereka dibagi ke dalam tiga kelompok sesuai bidang usaha masing-masing untuk memaksimalkan pembelajaran.

Farida Hayati, Direktur Persepsi Klaten, menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan sangat penting karena dengan memiliki penghasilan, posisi tawar perempuan dalam keluarga dan masyarakat akan meningkat. “Kami berharap, ketika perempuan memiliki penghasilan, mereka akan memiliki bargaining position yang lebih baik,” jelasnya.

Meski begitu, Farida mengakui adanya tantangan berupa keterbatasan akses teknologi di kalangan peserta. Untuk mengatasi hal ini, para trainer menyediakan modul-modul yang mudah dipahami agar semua peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Harapannya, pelatihan ini akan meningkatkan transaksi bisnis dan pendapatan peserta.

Siti Yulia, salah satu peserta yang sudah menjalankan usaha makanan olahan sejak 2014, menyatakan kegembiraannya dapat mengikuti pelatihan ini. “Dunia sekarang serba digital, jadi pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya untuk mengembangkan usaha,” katanya. Dengan keterampilan baru, ia optimis bisa memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produknya.

Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi perempuan pelaku UMKM. Persepsi Klaten berharap semakin banyak perempuan yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memajukan usaha mereka.

Melalui pelatihan ini, Persepsi Klaten menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan memberdayakan perempuan UMKM di Klaten agar berperan lebih besar dalam perekonomian daerah.

BPRNews.id - Bank bjb bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Sukabumi mengadakan acara Bincang Bisnis bertema "Cerdas dan Bijak Dalam Meminjam Serta Mengelola Keuangan." Acara ini berlangsung di Kantor Cabang Sukabumi sebagai bagian dari upaya bank bjb mendukung literasi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Acara ini merupakan bagian dari komitmen bank bjb dalam memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang akses keuangan, baik melalui pinjaman online maupun lembaga keuangan perbankan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku usaha dalam memanfaatkan sumber permodalan secara cerdas, sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik," jelas Corporate Secretary bank bjb, Widi Hartoto.

Bagi pelaku UMKM, memahami cara mengelola dan meminjam uang dengan bijak sangatlah penting. Dengan pengelolaan yang tepat, dana yang dimiliki bisa digunakan secara efisien, mengurangi risiko kebangkrutan, dan memungkinkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Pinjaman dapat membantu mengembangkan bisnis atau menambah modal, namun harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi beban yang berat.

Meminjam dari lembaga keuangan resmi, seperti bank, memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Lembaga ini diawasi oleh OJK, berbeda dengan pinjaman online ilegal yang sering kali mengenakan bunga tinggi dan menerapkan metode penagihan tidak etis. Praktik pinjaman dari lembaga resmi juga melindungi konsumen dari risiko penipuan.

"Pengelolaan dan peminjaman keuangan yang bijak akan membawa dampak positif tidak hanya pada keberhasilan usaha, tetapi juga pada kestabilan keuangan pribadi. Dengan pengelolaan yang baik, pengusaha bisa memperbaiki catatan kredit mereka, memperbesar peluang mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih rendah di masa depan, dan menciptakan peluang untuk mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan," lanjutnya.

Bank bjb menyediakan produk pembiayaan bagi UMKM, seperti Kredit Mesra dengan bunga 0%, Kredit Usaha Rakyat, dan berbagai produk kredit mikro lainnya. Bank ini juga memiliki Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu (PESAT), yang menawarkan akses pembiayaan sekaligus pendampingan bagi UMKM untuk berkembang. Program-program seperti PESAT Wirausaha Baru dan PESAT Go Digital bertujuan membantu UMKM tumbuh.

Di masa depan,  bank bjb berencana terus mengadakan program edukasi dan literasi keuangan agar pelaku UMKM semakin cerdas dalam mengelola keuangan dan memanfaatkan pembiayaan untuk pengembangan usaha mereka. "Dengan adanya acara Bincang Bisnis ini, bank bjb semakin menunjukkan perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM, mendukung mereka untuk terus tumbuh dan berkembang di era yang semakin kompetitif," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong keterbukaan akses keuangan bagi UMKM. OJK juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pinjaman online ilegal, serta pentingnya menjaga kualitas pinjaman yang dimiliki UMKM agar mereka dapat terus mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan resmi.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk PJ. Walikota Sukabumi Kusmana Hartadji, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jabar Misran Pasaribu, Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari, dan para pelaku UMKM dari Sukabumi.

bprnews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mengalami penurunan kualitas kredit yang terlihat dari meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL) sepanjang tujuh bulan pertama 2024 hingga Juli 2024. Seiring dengan memburuknya kualitas kredit, sebanyak 15 bank telah dicabut izin usahanya oleh otoritas. Terbaru, OJK secara resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital yang mengalami kebangkrutan. Pencabutan ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 pada 13 September 2024.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh OJK, rasio NPL meningkat menjadi 11,49% per Juli 2024, dengan total nominal NPL sebesar Rp16,71 triliun. Kredit macet juga mengalami kenaikan, mencapai Rp11 triliun, naik 25,12% year on year (YoY). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Juli 2023, NPL BPR masih di level 9,79%, dengan nilai NPL sebesar Rp13,35 triliun dan kredit macet mencapai Rp8,87 triliun.

Rasio NPL BPR mengalami kenaikan bertahap sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 tercatat di level 10,25%, kemudian naik menjadi 10,55% di Februari, dan terus meningkat pada Maret, April, Mei, hingga Juni 2024 dengan level masing-masing 10,7%; 11,2%; 11,37%; dan 11,39%.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menjelaskan bahwa kenaikan rasio NPL ini merupakan dampak sisa dari pandemi yang baru terasa belakangan. Bahkan, beberapa BPR baru melakukan penyesuaian kebijakan mereka di akhir masa berlaku relaksasi. "Saya perkirakan ini hanya sementara, seiring dengan meningkatnya kredit, rasio NPL juga akan membaik," ujarnya.

Menurut Tedy, pelaku industri BPR berkomitmen untuk memperbaiki kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Ia optimis bahwa rasio NPL di industri BPR bisa ditekan hingga di bawah 8%.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memproyeksikan bahwa BPR akan menghadapi tantangan berat pada tahun depan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yang semakin masif, yang mengubah perilaku, ekspektasi, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk BPR/S.

"Selain itu, BPR juga harus menghadapi persaingan ketat, khususnya dalam penyaluran kredit ke segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki daya saing dan ketahanan yang kuat agar bisa mempertahankan kinerjanya. OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan bagi industri BPR/BPRS yang berfokus pada empat pilar utama, yakni penguatan struktur dan daya saing, percepatan digitalisasi BPR, peningkatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan regulasi, perizinan, dan pengawasan.

bprnews.id - Pemkab Batang dan BPR-BKK di seluruh wilayah tersebut telah memulai langkah-langkah persiapan untuk melaksanakan merger sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan pembinaan pegawai BPR-BKK di Hotel Sendang Sari, Batang, pada Sabtu (21/9/2024).

“Hari ini kami mengadakan pembinaan bagi seluruh pegawai dalam rangka persiapan merger 33 BPR-BKK di seluruh Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Batang, yang akan bergabung menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah,” ujar Teguh Supriyanto, Direktur Utama BKK Batang.

Pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam waktu tiga tahun yang diberikan OJK, sehingga proses merger dapat berjalan tanpa adanya pengurangan pegawai maupun dampak pada kesejahteraan mereka.

“Jika nantinya merger terjadi, akan ada perubahan pada posisi pegawai, teknologi informasi yang akan menyesuaikan dengan sistem syariah, serta perubahan kantor pusat yang mungkin akan menjadi kantor cabang. Deviden BPR-BKK Kabupaten Batang saat ini mencapai Rp 400,7 juta untuk Pemerintah Daerah, meskipun jumlahnya masih kecil karena penyertaan modal dari provinsi yang lebih besar,” jelasnya.

Penjabat (Pj) Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki, menyatakan bahwa pembinaan ini dilakukan agar pegawai BPR-BKK Kabupaten Batang dapat meningkatkan kinerja SDM mereka. Ia menekankan pentingnya profesionalitas dalam meningkatkan laba dan aset perusahaan serta mengatasi berbagai tantangan yang ada.

“BPR-BKK Kabupaten Batang dinilai sebagai bank yang sehat, namun peningkatan tetap diperlukan karena persaingan di industri perbankan semakin ketat,” tegasnya.

Di masa mendatang, meskipun kebijakan merger akan diberlakukan, diharapkan tidak ada perubahan besar dalam struktur BPR-BKK Kabupaten Batang, terutama terkait posisi pegawai. “Harapannya, pegawai dapat terus mengembangkan potensi mereka agar dapat lebih maju dan sukses,” tambahnya.

BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi membuka lowongan kerja melalui Program Pendidikan Calon Pegawai (PCP) yang akan berlangsung dari 18 hingga 25 September 2024. Kesempatan ini terbuka untuk lulusan S1 dari 20 jurusan yang berasal dari perguruan tinggi berakreditasi A. 

"PCP merupakan program pelatihan intensif dan on the job training selama satu tahun yang kami rancang untuk melatih kompetensi dan pengetahuan dasar terkait tugas serta fungsi LPS," jelas pihak LPS dalam pengumumannya. Program ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan LPS tugas tambahan, seperti menyelenggarakan Program Penjaminan Polis (PPP) serta memperkuat penjaminan simpanan dan resolusi bank.

Berikut adalah daftar jurusan yang dapat mendaftar dalam PCP LPS 2024:

- Akuntansi

- Aktuaria

- Ilmu Ekonomi

- Ilmu Ekonomi Islam/Bisnis Islam

- Manajemen

- Keuangan

- Perbankan

- Bisnis

- Bisnis Digital

- Ilmu Hukum

- Ilmu Komunikasi

- Hubungan Internasional

- Psikologi

- Ilmu Administrasi

- Teknik Informatika/Ilmu Komputer

- Matematika

- Statistika

- Teknik

- Studi Pembangunan

- Agribisnis

Beberapa persyaratan untuk mendaftar program ini, antara lain: 

1. Warga Negara Indonesia

2. Sehat jasmani dan rohani

3. Menyelesaikan studi minimal S1 dari perguruan tinggi berakreditasi A atau Unggul (dalam negeri) atau masuk 100 besar universitas terbaik dunia (luar negeri)

4. IPK minimal 2,75 (skala 4,00), dengan lulusan luar negeri wajib melampirkan konversi IPK dari Ditjen Diktiristek

5. Kemampuan bahasa Inggris yang baik, lisan maupun tulisan

6. Bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya apabila diterima di LPS

7. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai LPS

8. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan

9. Bersedia menandatangani perjanjian ikatan dinas dan ditempatkan di kantor LPS manapun.

"Proses seleksi akan dilakukan oleh PPM Manajemen, kecuali wawancara user yang langsung ditangani oleh LPS," tambah pernyataan tersebut. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi https://ppm-rekrutmen.com/lpspcp2024, dan semua tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman yang sama.