bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Daerah Kabupaten Kediri berubah menjadi perusahaan umum daerah (Perumda).
Selasa, 5 September 2023 dilakukan sidang paripurna membahas Perubahan status seturut persetujuan bersama Raperda Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Daerah antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kediri.
"(Perubahan status itu) agar perusahaan menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan usahanya, sehingga perannya sebagai penggerak perekonomian daerah dapat terwujud dengan baik," kata Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.
Mas Dhito selaku Bupati mengungkapkan selain regulasi Perda, untuk meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD beberapa upaya dilakukan pemerintah daerah.
Upaya yang dilakukan mulai dari melakukan kajian penyusunan database potensi PAD sekaligus identifikasi potensi-potensi yang bisa dioptimalkan. Kemudian, penataan SDM melalui seleksi terbuka baik dewan pengawas dan direksi BUMD. "Mendorong inovasi BUMD untuk memperluas jaringan pasar maupun core business sesuai dengan peraturan perundangan," katanya.
BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri didorong menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance untuk memaksimalkan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan.
Melalui perubahan status itu, sebagai badan usaha milik Daerah (BUMD) BPR Bank Daerah diharapkan mampu meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Mohamad Solikin menerangkan, meski BPR Bank Daerah Kabupaten Kediri beralih status dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, permodalan masih dimiliki daerah dan belum terbagi atas saham sebagaimana dalam perusahaan perseroan. "Prinsipnya hampir sama, yang membedakan nanti perkembangannya bisa menjadi PT," ucapnya.
Sementara itu, dalam sidang paripurna terdapat dua raperda lain yang juga mendapatkan persetujuan legislatif. Yakni, Raperda Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah serta Raperda Pemerintahan Desa.
Persetujuan kalangan legislatif itu dibuktikan dengan penandatangan nota persetujuan bersama terhadap tiga Raperda antara pimpinan DPRD Kabupaten Kediri dengan Mas Dhito.
bprnews.id - Forum 30th ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives Board (ACEDAC) dan the 24th ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) kembali digelar. Agenda itu sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah ASEAN.
Vietnam sebagai tuan rumah membahas berbagai inisiatif gerakan gerakan koperasi pertanian serta program perkembangan koperasi dari berbagai negara ASEAN serta beberapa mitra, seperti ASEAN Foundation, Asia Farmer Association (AFA), Pemerintah Jepang, serta Non-Timber Forest Product Exchange Programme (NTFP-EP). Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) ikut berpartisipasi dalam kedua pertemuan itu.
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) ikut berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut yakni dalam forum ACEDAC dan ASWGAC yang dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi. Saat ini sektor pertanian dan hilirasi produk menjadi salah satu fokus program KemenKopUKM.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenkop mengundang Koperasi Al-Itifaq sebagai salah satu koperasi modern di Indonesia yang telah menerapkan model bisnis hilirisasi produk pertanian dan pemberdayaan berbasis komunitas. Koperasi Al-Itifaq berperan sebagai agregator dan distributor bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan anggotanya.
Asisten Deputi Bidang Pembaruan dan Kemitraan Perkoperasian KemenKopUKM Bagus Rahman menyampaikan Program Hilirisasi dan Digitalisasi Koperasi Pertanian di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memodernisasi koperasi.
“Dalam rangka modernisasi koperasi di Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta transformasi digital dalam menjalankan usahanya. Selain itu pemerintah mendorong agar koperasi dapat memiliki akses terhadap permodalan dan pasar global dengan mendorong bisnisnya agar memenuhi skala industri,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (11/9/2023).
Lebih lanjut dia menjelaskan, dalam upaya mewujudkan visi koperasi modern di Indonesia, pemerintah telah mendorong promosi maupun business matching koperasi dalam berbagai pameran yang diselengarakan oleh KemenKopUKM serta penyusunan katalog produk koperasi pertanian.
bprnews.id - PT LKM Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dibuka Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli di Ruang Rapat Cituis, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Rabu (12/4/23.
Wakil Bupati Tangerang, H. Mad Romli mengatakan agenda RUPS adalah proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran tahun sebelumnya sekaligus juga merupakan media untuk menyampaikan rencana kerja di tahun mendatang.
"Saya berharap melalui momentum ini dapat dilakukan pembahasan tentang masalah-masalah yang dihadapi PT LKM Artha Kerta Raharja sekaligus pencarian upaya solusi dalam pengembangan kinerja, sehingga kedepannya PT LKM Artha Kerta Raharja dapat terus mengembangkan kegiatannya demi mencapai masyarakat Kabupaten Tangerang yang lebih baik," kata H. Mad Romli.
Sementara itu, Komisaris Utama PT LKM Artha Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Deny Hikmat mengatakan saat ini pihaknya telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan, baik secara organisasi maupun dalam proses bisnis.
"Baik organisasi maupun proses bisnis, sudah dilakukan perbaikan, seperti perbaikan SOP, meningkatkan kinerja keuangan serta memperkuat sistem audit yang dilakukan secara berkala," kata Deny.
Ia berharap keberadaan LKM ini dapat diterima oleh masyarakat serta dapat memberikan yang terbaik serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat khususnya di sektor ekonomi dan juga Pemkab Tangerang.
bprnews.id - Pada konferensi pers akhir bulan lalu Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan,7 Bank perekonomian Rakyat (BPR) mengajukan kebangkrutan.
Ketua Umum Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah, mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki data yang disampaikan LPS tersebut, Namun ia menyampaikan bahwa asosiasi selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan LPS dalam upaya memperkuat daya saing industri.
"Terlalu berlebihan rasanya bila ada BPR yang akan gulung tikar, karena sepengetahuan kami, sejauh ini BPR sedang terus berupaya untuk meningkatkan permodalannya dan bila hari jumlahnya menurun, lebih karena adanya merger dan konsolidasi yang dilakukan oleh BPR tersebut," ujarnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Rabu (7/6/2023).
Tedy mengatakan bahwa pihaknya fokus membangun industri perbankan dan mengembangkan layanan dan produk yang lebih banyak, beragam, dan berbasis teknologi.
"Kami juga terus membangun pondasi industri menjadi lebih kuat, melalui ajakan untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan juga pengembangan SDM secara kontinu dan berkesinambungan," ujar pria yang juga merupakan Direktur Utama BPR Danagung Bakti itu.
Pada konferensi pers 26 Mei 2023 lalu, Purbaya mengatakan bahwa rata-rata, ada 6 BPR yang jatuh setiap tahunnya. Kondisi tersebut terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 melanda dan bahkan sampai saat ini.
"BPR yang bangkrut rata-rata setiap tahun, dan bukan tahun ini aja, sebelum-sebelum krisis Covid juga rata-rata itu kalau kita lihat 6 BPR jatuh setiap tahun," kata Ketua Dewan Komisioner LPS.
Menurut tedy banyaknya BPR yang bangkrut ini disebabkan oleh tata kelola bisnis bank yang tidak memadai.
Pada 2021 jumlah BPR sebanyak 1.468 bank, berkurang 38 bank. Tahun lalu atau 2022, OJK melaporkan jumlah BPR sebanyak 1.441 bank atau turun 27 bank. Dengan demikian bila dibandingkan dengan 2019, jumlah BPR pada akhir tahun lalu telah merosot lebih dari 7% atau berkurang 105 bank.
Masih menurut data OJK, BPR yang paling banyak berkurang adalah yang memiliki aset kurang dari Rp 10 miliar. Jumlah BPR dengan aset kurang dari Rp 1 miliar turun 70,8% pada 2022 dibandingkan posisi 2019. Pada periode yang sama BPR dengan aset Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar anjlok 54,5% dan BPR dengan aset Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar turun 41,8%.
Berdasarkan data OJK, jumlah BPR konsisten merosot setiap tahun sejak empat tahun lalu. Pada 2019 jumlah BPR sebanyak 1.546 bank dan berkurang 40 bank pada tahun depannya.
bprnews.id - 34 Penyedia layanan fintech peer to peer (P2P), Telah dijatuhkan sanksi administrasi selama bulan Agustus 2023 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hukuman administrasi ini diberikan karena melanggar peraturan OJK yang berlaku atau sebagai hasil dari pemeriksaan langsung, penjelasan ini disampaikan oleh Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya di OJK.
"Pengenaan sanksi adminsitratif terdiri dari 46 pengenaan sanksi peringatan tertulis, 1 teguran tertulis, dan 10 sanksi denda," ucapnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Selasa (5/9).
Agusman juga menambahkan bahwa harapan OJK terus mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri fintech P2P lending secara aman agar dapat berkontribusi pada ekonomi Indonesia.
Sementara itu, persyaratan modal minimum bagi fintech P2P lending adalah Rp 2,5 miliar per tanggal 4 Juli 2023, dan sebanyak 26 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang belum mematuhi persyaratan modal minimum, hal ini membuat OJK harus mengambil langkah untuk mengirim surat peringatan.
Agusman menjelaskan bahwa OJK telah meminta rencana aksi pemenuhan modal minimum kepada perusahaan fintech P2P lending yang belum mematuhi ketentuan tersebut.