BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan langkah untuk memperkuat Bank Perekonomian Rakyat (sebelumnya dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat, Red).
Salah satu target OJK adalah mengurangi jumlah BPR hingga menjadi 1.000 unit pada tahun 2027 melalui kebijakan merger atau penggabungan. Bahkan, sepanjang tahun 2024 ini, OJK sudah menutup tujuh BPR untuk memperkuat kondisi keuangan dan institusi perbankan tersebut.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) sedang mempersiapkan diri untuk merespons kebijakan tersebut.
"Kami hanya menyampaikan kepada pemegang saham bahwa ada aturan baru dari OJK terkait merger," ujar Suprapto.
Menurut Suprapto yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Tanahlaut (Tala), keputusan akhir terkait aturan OJK tersebut berada di tangan pemegang saham. Hingga saat ini, belum ada pertemuan khusus yang digelar untuk membahas rencana merger. Karena, menurutnya, merger bukan wewenang manajemen BPR, melainkan merupakan ranah pemegang saham.
Di Kalsel sendiri, saat ini terdapat 16 BPR, yang terdiri dari 1 BPR Syariah, 9 BPR milik pemerintah daerah, dan 6 BPR swasta.
Lebih lanjut, Suprapto menyebutkan bahwa proses merger membutuhkan waktu. Selain menunggu arahan lebih lanjut dari OJK, komunikasi juga perlu dilakukan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Komposisi pemegang saham BPR di Kalsel meliputi Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Kalsel.
Ia juga menegaskan bahwa secara tertulis telah menyampaikan kepada para pemegang saham mengenai aturan baru terkait merger. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari para pemegang saham.
Dari sisi bisnis, Suprapto menambahkan bahwa tidak ada masalah apabila merger ini nantinya dilaksanakan. Secara modal dan kelembagaan, BPR akan menjadi lebih besar dan kuat.
Namun, dampak yang mungkin muncul adalah terkait dengan posisi pemerintah kabupaten/kota, karena dengan adanya merger, porsi saham mereka kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Sementara itu, saham pemerintah provinsi—termasuk Bank Kalsel—bisa saja meningkat karena terakumulasi dari seluruh daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pemegang saham minoritas.
Sebagai gambaran, di PT BPR Tala yang telah beroperasi sejak Juni 2013, komposisi saham terdiri dari Pemkab Tala sebesar Rp 4,6 miliar, saham Pemprov Kalsel sebesar Rp 1,35 miliar, dan Bank Kalsel sebesar Rp 150 juta.
Berdasarkan catatan, PT BPR Tala selain menyalurkan kredit modal usaha reguler, juga telah menyalurkan kredit khusus tanpa bunga atau nol persen yang dikenal dengan program Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) selama lima tahun terakhir. Program ini merupakan salah satu unggulan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.
Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD, program Gapura Karomah juga berakhir. Namun, Pemkab Tala berencana melanjutkan program tersebut karena tingginya minat masyarakat.
Senada dengan Suprapto, Direktur BPR Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Zainudin, juga menyatakan bahwa keputusan mengenai merger sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.
Saat ditemui Kamis (24/10) di kantornya di Lantai 2 Pasar Losbatu Kandangan, Zainudin menjelaskan bahwa pemegang saham BPR HSS adalah Pemkab HSS melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Pihaknya sudah mengetahui tentang peraturan OJK tersebut melalui sosialisasi mengenai kepemilikan saham. Namun, menurutnya, proses merger memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah.
"Menyatukan dua entitas yang berbeda itu tidaklah mudah. Pola pelayanan, budaya, dan jenis nasabah di tiap daerah berbeda. Saya sendiri butuh waktu dua tahun untuk memperbaiki manajemen internal setelah adanya kesalahan pengelolaan sebelumnya," ungkap Zainudin.
BPR HSS saat ini memiliki dua produk utama, yakni nasabah simpanan dan nasabah kredit, yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM dan pasar dengan tujuan mengalihkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.
Hingga Oktober 2024, total peminjam di BPR HSS mencapai 991 rekening, sedangkan nasabah simpanan berupa tabungan dan deposito mencapai 4.017 rekening dengan total dana sebesar Rp 10 miliar.
Mengenai kecukupan modal, Zainudin menyebutkan bahwa modal yang dimiliki BPR HSS saat ini sebesar Rp 5 miliar, dan masih kekurangan Rp 1 miliar dari limit OJK. Kekurangan tersebut telah diajukan sebagai penyertaan modal kepada DPRD HSS sejak 2023.
BPRNews.id - Fasilitas kredit yang belum ditarik oleh nasabah, atau dikenal sebagai kredit menganggur (Undisbursed Loan), terus meningkat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada Juli 2024, Undisbursed Loan untuk Bank Umum naik 6,89% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 2.158,25 triliun, dari Rp 2.019,16 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan bulanan (mtm) juga tercatat sebesar 0,28% dari Rp 2.152,19 triliun pada Juni 2024.
Kenaikan ini terutama terjadi di Bank Umum KBMI 1, 3, dan 4. Sebaliknya, Bank Umum KBMI 2 justru mengalami penurunan sebesar 0,20% secara tahunan, meski naik sedikit secara bulanan. Bank Persero, yang dimiliki BUMN, juga mengalami penurunan Undisbursed Loan sebesar 1,47% yoy pada Juli 2024, namun naik bulanan sebesar 1,63%. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencatat kenaikan tahunan sebesar 15,92%, namun turun tipis secara bulanan. Sementara itu, Bank Swasta Nasional mencatat peningkatan tahunan sebesar 13,97%.
Pengamat perbankan Arianto Muditomo mengaitkan kenaikan kredit menganggur ini dengan lemahnya daya beli masyarakat dan tren deflasi yang berkelanjutan sejak Mei 2024. Menurutnya, saat daya beli melemah, permintaan kredit untuk investasi dan konsumsi cenderung menurun, sehingga banyak kredit yang telah disetujui tidak segera ditarik. "Tren deflasi mencerminkan penurunan aktivitas ekonomi, membuat perusahaan lebih berhati-hati menggunakan fasilitas kredit," ujar Didiet, panggilan akrabnya.
Didiet juga menjelaskan bahwa meskipun penyaluran kredit perbankan tumbuh 11,4% secara tahunan (yoy) pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit menganggur menunjukkan adanya keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan, namun realisasi penggunaannya tertunda. Sektor-sektor seperti konstruksi, manufaktur, dan properti biasanya mengajukan kredit besar, tetapi realisasi penggunaannya bisa tertunda karena berbagai faktor, seperti perizinan atau hambatan proyek.
Beberapa bank besar, seperti Bank Mandiri dan BCA, juga mencatatkan peningkatan kredit menganggur meskipun pertumbuhan kreditnya tetap kuat. Bank Mandiri, misalnya, memiliki kredit menganggur sebesar Rp 236,28 triliun pada Agustus 2024, sementara BCA mencatat Rp 405,04 triliun. Di sisi lain, beberapa bank daerah seperti Bank Jatim juga mencatat adanya kenaikan kredit menganggur meskipun telah menyalurkan kredit secara signifikan.
Didiet memperkirakan bahwa tren Undisbursed Loan akan tetap tinggi jika ketidakpastian ekonomi terus berlanjut, tetapi jika daya beli membaik dan inflasi stabil, sebagian kredit yang menganggur dapat terealisasi, terutama di sektor-sektor yang menunggu pemulihan ekonomi.
BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa sebagian besar rekening simpanan di perbankan Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta. "Per September 2024, ada 568,31 juta rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta, yang mencakup 98,8% dari total 593,3 juta rekening di seluruh perbankan nasional," kata LPS dalam laporannya. Angka ini menunjukkan peningkatan 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya 528,48 juta.
Di sisi lain, meskipun jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar hanya 143.337 rekening, jumlah ini tumbuh sebesar 7,4% secara tahunan (year-on-year). "Simpanan dengan saldo di atas Rp5 miliar mendominasi total simpanan nasional, mencapai Rp4.699,44 triliun atau 53,6% dari total simpanan," tambah LPS.
Berdasarkan jenis simpanannya, rekening tabungan mendominasi dengan 582,04 juta rekening atau 98,1%, diikuti oleh giro dengan 5,69 juta rekening, dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening. Selain itu, LPS juga mencatat bahwa masyarakat lebih banyak memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. "Sebanyak 533,06 juta rekening atau 89,8% berada di bank konvensional, sedangkan di bank syariah terdapat 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total jumlah rekening," jelasnya.
BPRNews.id - Sejumlah bank di Indonesia telah mengurangi jumlah mesin ATM dan kantor cabang dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank umum di Indonesia mencapai 24.243 unit pada Maret 2024, turun dari 30.733 unit di awal tahun 2020. Pengurangan ini dapat dipahami dari sudut pandang perubahan perilaku nasabah yang kini lebih banyak memanfaatkan layanan digital seperti mobile banking dan aplikasi keuangan, yang lebih mudah diakses dari berbagai lokasi.
Dari sisi bank, seperti yang disampaikan oleh Ronny Venir, Direktur Network and Services PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BNI juga akan mengurangi penyediaan ATM pada tahun depan. Sebagai gantinya, mereka akan memperbanyak penggunaan cash recycling machine (CRM) dan Terminal Perbankan Elektronik (TPE). Ronny menjelaskan bahwa ATM yang tidak produktif akan dikurangi, dan CRM akan menggantikan karena memiliki fitur yang lebih banyak, termasuk kemampuan untuk setor tunai. “Makanya ATM tidak ada penambahan baru,” ungkap Ronny.
Lebih lanjut, Ronny juga menyoroti bahwa hanya 0,7% transaksi di BNI per Juni 2024 yang dilakukan di kantor cabang. TPE akan mengambil alih sebagian fungsi kantor cabang, tetapi nasabah akan dilayani oleh mesin. CRM, di sisi lain, dirancang untuk mempermudah nasabah, termasuk pelaku UMKM, dalam melakukan setor tunai tanpa harus pergi ke kantor cabang. "Banyak efisiensi terjadi dengan adanya perubahan perilaku dengan transaksi digital ini," pungkas Ronny.
BPRNews.id - Peruri memperkenalkan inovasi terbarunya untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Komitmen Peruri untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Menurut Principle Subject Matter Expert Peruri, Sunu Widyatmoko, Peruri Graph Analytic merupakan solusi digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BPR dan BPRS. Solusi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, serta sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.
"Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran," kata Sunu dalam pernyataannya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Dengan Peruri Graph Analytic, profil nasabah disajikan secara terintegrasi dan dilengkapi visualisasi perjalanan nasabah, sehingga memberikan gambaran menyeluruh yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, layanan ini juga mampu mengidentifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.
Layanan ini juga dapat mendeteksi transaksi yang memiliki potensi anomali berdasarkan frekuensi dan nominalnya, memberikan wawasan lebih mendalam untuk strategi mitigasi risiko keuangan. Analisis motif transaksi juga membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
Sunu menambahkan bahwa solusi ini dirancang untuk membantu BPR-BPRS menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan ekosistem yang saling terintegrasi, diharapkan proses adaptasi BPR-BPRS terhadap teknologi akan menjadi lebih mudah.
"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," jelas Sunu.
Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 menjadi bukti bahwa Peruri siap menjadi mitra strategis bagi BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digital, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan mendorong inovasi sesuai dengan kebutuhan industri di era digital ini.