BPRNews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa sebagian besar rekening simpanan di perbankan Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta. "Per September 2024, ada 568,31 juta rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta, yang mencakup 98,8% dari total 593,3 juta rekening di seluruh perbankan nasional," kata LPS dalam laporannya. Angka ini menunjukkan peningkatan 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta hanya 528,48 juta.
Di sisi lain, meskipun jumlah rekening dengan saldo di atas Rp5 miliar hanya 143.337 rekening, jumlah ini tumbuh sebesar 7,4% secara tahunan (year-on-year). "Simpanan dengan saldo di atas Rp5 miliar mendominasi total simpanan nasional, mencapai Rp4.699,44 triliun atau 53,6% dari total simpanan," tambah LPS.
Berdasarkan jenis simpanannya, rekening tabungan mendominasi dengan 582,04 juta rekening atau 98,1%, diikuti oleh giro dengan 5,69 juta rekening, dan deposito sebanyak 5,54 juta rekening. Selain itu, LPS juga mencatat bahwa masyarakat lebih banyak memilih bank konvensional dibandingkan bank syariah. "Sebanyak 533,06 juta rekening atau 89,8% berada di bank konvensional, sedangkan di bank syariah terdapat 60,24 juta rekening atau 10,2% dari total jumlah rekening," jelasnya.
BPRNews.id - Total aset perbankan syariah di Provinsi Aceh hanya mencapai 6,7% dari total industri perbankan syariah nasional hingga Agustus 2024, dengan nilai sekitar Rp58 triliun dari total Rp880 triliun secara nasional. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, yang juga mencatat bahwa pertumbuhan pembiayaan di Aceh hanya 8%, di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 11,4%.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyoroti potensi besar perbankan syariah di Indonesia yang belum sepenuhnya terwujud. "Kalau kita lihat, umat Islam di Indonesia lebih dari 80%, tetapi pertumbuhan perbankan syariah masih belum sesuai harapan jika dibandingkan dengan bank konvensional," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh.
Dian menjelaskan bahwa salah satu faktor rendahnya pangsa pasar perbankan syariah di Aceh adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah, ditambah dengan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. "Literasi keuangan syariah dan branding masih lemah, sementara perekonomian Aceh belum stabil sepenuhnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara 4,9% hingga 5,7%," jelas Dian.
Ia menambahkan bahwa OJK akan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi di Aceh yang dapat dioptimalkan untuk didukung oleh perbankan syariah. "Kita perlu mendorong terciptanya ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh," pungkasnya.
BPRNews.id - KoinWorks, perusahaan fintech lending yang berfokus pada pengembangan UMKM, berpartisipasi dalam kampanye Gerakan Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang diprakarsai oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka menyelenggarakan berbagai program edukatif untuk UMKM, investor, dan masyarakat dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024.
CEO KoinWorks, Benedicto Haryono, mengungkapkan, “KoinWorks sangat bersemangat mendukung Bulan Inklusi Keuangan 2024. Kami berkomitmen untuk membantu UMKM dan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada serta mencapai tujuan finansial mereka.” Program edukasi ini, termasuk kuliah tamu di Binus International bertema “Gender Financing and Equality” serta webinar tentang meningkatkan peluang pembiayaan untuk UMKM.
Selain itu, KoinWorks juga menyediakan program mentorship bagi UMKM yang bertujuan untuk membantu mereka dalam pengembangan bisnis. “Dengan literasi keuangan yang baik, kita bisa menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif,” tambah Benedicto.
Chief of Impact KoinWorks, Angelique Timmer, menambahkan bahwa komunitas KoinPreneur di WhatsApp digunakan sebagai sarana penyebaran informasi terkait kegiatan dan acara UMKM, khususnya selama Bulan Inklusi Keuangan.
BPRNews.id - Kepala Kantor Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) II Surabaya, Bambang S. Hidayat, menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang bersifat emansipatoris dalam mendukung kemajuan sumber daya manusia. Hal ini disampaikan pada acara The 20th AUN dan 9th ASEAN+3 Educational Forum 2024 yang diadakan di Universitas Airlangga.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai mahasiswa, akademisi, dan profesional muda dari negara-negara ASEAN serta mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan China. Para peserta berkumpul untuk membahas tantangan global dan memperkuat kerja sama antarnegara.
Menurut Bambang, "Pendidikan yang membebaskan bukan hanya soal mengajarkan keterampilan, melainkan juga tentang membentuk karakter, mengembangkan pemikiran kritis, dan mendorong inovasi." Ia juga menegaskan bahwa pendidikan harus mampu membebaskan individu dari berbagai batasan sosial, ekonomi, dan budaya.
Bambang menambahkan, "Dalam era teknologi yang berkembang pesat, keterampilan kritis dan analitis adalah hal yang harus ditekankan agar sumber daya manusia dapat tetap bersaing." Ia juga mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, bukan sekadar mengejar gelar akademik, tetapi membekali mereka dengan kemampuan berpikir dan bertindak secara bebas.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan santri di Provinsi Kalimantan Tengah, melalui program Edukasi Keuangan Hari Santri.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi OJK 2024, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. "Ini menunjukkan bahwa meski banyak masyarakat yang sudah memiliki akses ke layanan keuangan formal, tingkat literasinya masih rendah," ujar Agusman dalam kegiatan Edukasi Keuangan Hari Santri.
Agusman menekankan pentingnya pendidikan keuangan di pesantren untuk membantu santri memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang bermanfaat bagi mereka. "Santri harus diperkenalkan dengan produk keuangan dan jasa keuangan agar mereka dapat memanfaatkannya dan berkontribusi dalam sektor keuangan, khususnya yang berbasis prinsip syariah," jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara regulator, lembaga keuangan, dan pesantren dalam meningkatkan pemahaman keuangan di masyarakat, terutama di kalangan santri, agar dapat membantu kesejahteraan masyarakat sekitar.
Agusman menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan rendahnya indeks literasi keuangan syariah yang baru mencapai 39,11 persen, dan indeks inklusi keuangan syariah yang hanya 12,88 persen. "Ini berarti kita semua perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.
OJK sendiri telah meluncurkan berbagai program inisiatif untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, seperti Program Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah (Sakinah), Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), dan Indonesia Syariah Financial Olympiad.