BPRNews.id - Mojokerto, Bhirawa. Dalam rangka meningkatkan wawasan perbankan dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD, Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengadakan kunjungan kerja ke PT BPR Bank Jombang Perseroda pada Rabu, (23/10) siang.
Kunjungan ini dipimpin oleh Pjs Bupati Mojokerto, Akhmad Jazuli, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, kepala OPD, para camat, direktur RSUD R.A. Basoeni, RSUD Prof. Dr. Soekandar, dan jajaran direksi PT BPR Majatama Kabupaten Mojokerto.
Akhmad Jazuli menyoroti peran penting BUMD dalam menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan BUMD untuk bersama-sama memajukan ekonomi daerah.
"BUMD adalah milik kita bersama. Kita harus menjaga dan mengembangkannya agar semakin besar," tegas Jazuli dalam pertemuan di aula kantor BPR Bank Jombang, lantai 7, Jalan Presiden Abdurrahman Wahid, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Jombang.
Jazuli juga mendorong para pejabat Kabupaten Mojokerto untuk belajar dan mengadopsi inovasi dari BPR Bank Jombang. "Harapan saya, apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan untuk pengembangan BPR di Kabupaten Mojokerto," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Bupati Mojokerto juga menekankan pentingnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, agar BUMD tetap memberikan layanan terbaik, mereka harus terus berinovasi dan profesional dalam menangkap peluang dan menghasilkan PAD.
"Acara ini mengajak kita semua, terutama direksi BUMD PT. BPR Majatama Perseroda, untuk belajar lebih banyak dan memperbaiki diri dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, menjadi lebih produktif, serta mampu melihat peluang dan berinovasi agar menghasilkan produk yang bermanfaat. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami berharap BUMD bisa terus berkembang lebih baik," tambah Jazuli.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, dalam sambutannya mengingatkan pentingnya sinergi antara BUMD dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017, BUMD harus berperan dalam meningkatkan ekonomi daerah, menghasilkan produk berkualitas, dan menjalankan tata kelola yang baik.
"Tata kelola perusahaan yang baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Teguh.
Teguh berharap, dari kegiatan studi tiru ini, banyak manfaat yang bisa diterapkan untuk pengembangan BUMD di Mojokerto. "Semoga silaturahmi dan kerja sama antara BPR Bank Jombang dan PT. BPR Majatama Perseroda semakin erat," tutupnya.
BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan langkah untuk memperkuat Bank Perekonomian Rakyat (sebelumnya dikenal sebagai Bank Perekonomian Rakyat, Red).
Salah satu target OJK adalah mengurangi jumlah BPR hingga menjadi 1.000 unit pada tahun 2027 melalui kebijakan merger atau penggabungan. Bahkan, sepanjang tahun 2024 ini, OJK sudah menutup tujuh BPR untuk memperkuat kondisi keuangan dan institusi perbankan tersebut.
Di Kalimantan Selatan (Kalsel), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) sedang mempersiapkan diri untuk merespons kebijakan tersebut.
"Kami hanya menyampaikan kepada pemegang saham bahwa ada aturan baru dari OJK terkait merger," ujar Suprapto.
Menurut Suprapto yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Tanahlaut (Tala), keputusan akhir terkait aturan OJK tersebut berada di tangan pemegang saham. Hingga saat ini, belum ada pertemuan khusus yang digelar untuk membahas rencana merger. Karena, menurutnya, merger bukan wewenang manajemen BPR, melainkan merupakan ranah pemegang saham.
Di Kalsel sendiri, saat ini terdapat 16 BPR, yang terdiri dari 1 BPR Syariah, 9 BPR milik pemerintah daerah, dan 6 BPR swasta.
Lebih lanjut, Suprapto menyebutkan bahwa proses merger membutuhkan waktu. Selain menunggu arahan lebih lanjut dari OJK, komunikasi juga perlu dilakukan terlebih dahulu dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham.
Komposisi pemegang saham BPR di Kalsel meliputi Pemerintah Provinsi Kalsel, pemerintah kabupaten/kota, serta Bank Kalsel.
Ia juga menegaskan bahwa secara tertulis telah menyampaikan kepada para pemegang saham mengenai aturan baru terkait merger. Saat ini, pihaknya hanya menunggu keputusan dari para pemegang saham.
Dari sisi bisnis, Suprapto menambahkan bahwa tidak ada masalah apabila merger ini nantinya dilaksanakan. Secara modal dan kelembagaan, BPR akan menjadi lebih besar dan kuat.
Namun, dampak yang mungkin muncul adalah terkait dengan posisi pemerintah kabupaten/kota, karena dengan adanya merger, porsi saham mereka kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Sementara itu, saham pemerintah provinsi—termasuk Bank Kalsel—bisa saja meningkat karena terakumulasi dari seluruh daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah kabupaten/kota untuk menjadi pemegang saham minoritas.
Sebagai gambaran, di PT BPR Tala yang telah beroperasi sejak Juni 2013, komposisi saham terdiri dari Pemkab Tala sebesar Rp 4,6 miliar, saham Pemprov Kalsel sebesar Rp 1,35 miliar, dan Bank Kalsel sebesar Rp 150 juta.
Berdasarkan catatan, PT BPR Tala selain menyalurkan kredit modal usaha reguler, juga telah menyalurkan kredit khusus tanpa bunga atau nol persen yang dikenal dengan program Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah) selama lima tahun terakhir. Program ini merupakan salah satu unggulan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2018-2023.
Seiring dengan berakhirnya periode RPJMD, program Gapura Karomah juga berakhir. Namun, Pemkab Tala berencana melanjutkan program tersebut karena tingginya minat masyarakat.
Senada dengan Suprapto, Direktur BPR Hulu Sungai Selatan (HSS), Akhmad Zainudin, juga menyatakan bahwa keputusan mengenai merger sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.
Saat ditemui Kamis (24/10) di kantornya di Lantai 2 Pasar Losbatu Kandangan, Zainudin menjelaskan bahwa pemegang saham BPR HSS adalah Pemkab HSS melalui Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
Pihaknya sudah mengetahui tentang peraturan OJK tersebut melalui sosialisasi mengenai kepemilikan saham. Namun, menurutnya, proses merger memerlukan waktu dan penyesuaian yang tidak mudah.
"Menyatukan dua entitas yang berbeda itu tidaklah mudah. Pola pelayanan, budaya, dan jenis nasabah di tiap daerah berbeda. Saya sendiri butuh waktu dua tahun untuk memperbaiki manajemen internal setelah adanya kesalahan pengelolaan sebelumnya," ungkap Zainudin.
BPR HSS saat ini memiliki dua produk utama, yakni nasabah simpanan dan nasabah kredit, yang sebagian besar berasal dari sektor UMKM dan pasar dengan tujuan mengalihkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir.
Hingga Oktober 2024, total peminjam di BPR HSS mencapai 991 rekening, sedangkan nasabah simpanan berupa tabungan dan deposito mencapai 4.017 rekening dengan total dana sebesar Rp 10 miliar.
Mengenai kecukupan modal, Zainudin menyebutkan bahwa modal yang dimiliki BPR HSS saat ini sebesar Rp 5 miliar, dan masih kekurangan Rp 1 miliar dari limit OJK. Kekurangan tersebut telah diajukan sebagai penyertaan modal kepada DPRD HSS sejak 2023.
BPRNews.id - Peruri memperkenalkan inovasi terbarunya untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia. Komitmen Peruri untuk mendukung transformasi digital di sektor perbankan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo).
Menurut Principle Subject Matter Expert Peruri, Sunu Widyatmoko, Peruri Graph Analytic merupakan solusi digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan BPR dan BPRS. Solusi ini bertujuan menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, serta sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.
"Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran," kata Sunu dalam pernyataannya, Kamis, 24 Oktober 2024.
Dengan Peruri Graph Analytic, profil nasabah disajikan secara terintegrasi dan dilengkapi visualisasi perjalanan nasabah, sehingga memberikan gambaran menyeluruh yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Selain itu, layanan ini juga mampu mengidentifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan.
Layanan ini juga dapat mendeteksi transaksi yang memiliki potensi anomali berdasarkan frekuensi dan nominalnya, memberikan wawasan lebih mendalam untuk strategi mitigasi risiko keuangan. Analisis motif transaksi juga membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.
Sunu menambahkan bahwa solusi ini dirancang untuk membantu BPR-BPRS menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dengan ekosistem yang saling terintegrasi, diharapkan proses adaptasi BPR-BPRS terhadap teknologi akan menjadi lebih mudah.
"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, Peruri memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," jelas Sunu.
Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 menjadi bukti bahwa Peruri siap menjadi mitra strategis bagi BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digital, mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dan mendorong inovasi sesuai dengan kebutuhan industri di era digital ini.
BPRNews.id - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa kinerja BPR dan BPRS saat ini tetap terjaga dengan baik dan bahkan mencatat pertumbuhan positif yang berkelanjutan.
Pernyataan ini disampaikan Dian dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo).
"Pemerintah dan pihak terkait terus berupaya memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memperkuat pertumbuhan sektor BPR - BPRS," ujar Dian, Rabu (23/10/2024).
Sementara itu, ekonom Burhanudin Abdullah menegaskan bahwa BPR perlu meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di era pemerintahan baru yang akan fokus pada pengembangan ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan, dan perumahan.
"Langkah-langkah ini akan menjadi fondasi penting untuk kemajuan bangsa Indonesia," ucap Burhanudin.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintahan mendatang berencana untuk memprioritaskan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, serta masyarakat lokal. Burhanudin menekankan pentingnya peran BPR dalam mendukung program-program tersebut, khususnya dalam memperkuat ekonomi lokal.
"Saya berharap BPR dapat berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi rakyat serta memastikan kesuksesan program-program strategis pemerintah ke depan. Kita harus berfokus pada tindakan konkret untuk membangun bangsa ini agar mampu bersaing secara global," tambahnya.
Perbarindo juga diharapkan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, BUMN, dan sektor swasta untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, BPR dan BPRS perlu berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, memprioritaskan pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM, memperkuat edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat, serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM juga menjadi prioritas melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan.
BPRNews.id - Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) mendorong Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta BPR Syariah agar menjadi pilar utama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.
Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, mengungkapkan bahwa keberadaan BPR dan BPRS ditujukan untuk menggerakkan kembali ekonomi masyarakat melalui kebijakan Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Dengan adanya perluasan fungsi serta peran dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Tedy berharap langkah ini bisa menjadi jalan bersama untuk memperkuat daya tahan industri ini.
"Perlu dipahami bahwa mesin penggerak kritis dari industri ini adalah dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang menempatkan kami sebagai bank yang paling dekat dengan masyarakat UMKM," ungkap Tedy dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Perbarindo di Jakarta pada hari Rabu.
Dalam acara tersebut, ekonom Burhanudin Abdullah juga menekankan pentingnya peran BPR dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama di tengah fokus pemerintahan baru yang menitikberatkan pada peningkatan kesehatan, pendidikan, serta perumahan.
Pemerintah juga mengarahkan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kerja sama dengan UMKM, pengusaha kecil, serta masyarakat lokal. Menurut Burhanudin, BPR memiliki kontribusi penting dalam mendukung program-program pemerintah tersebut.
"Saya berharap seluruh elemen BPR berkomitmen dalam mengembangkan perekonomian rakyat serta memastikan keberhasilan program-program strategis pemerintah ke depan. Kita harus berfokus pada langkah-langkah nyata untuk membangun bangsa ini agar dapat bersaing dengan negara lain," ujar Burhanudin.
Sejalan dengan itu, ekonom Iwan J Aziz juga mendorong perhatian lebih pada peran BPR dan BPRS dalam mendukung UMKM. Ia menyebutkan bahwa publik sering kali lebih memberi perhatian pada perusahaan besar, padahal UMKM memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dalam perekonomian.
"Dengan adanya kebijakan yang tepat dan sinergi antara pemerintah, UMKM, dan lembaga keuangan seperti BPR dan BPRS, Indonesia dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi baik di level lokal maupun nasional," tutur Iwan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, menambahkan bahwa kinerja BPR dan BPRS tetap terjaga dengan baik, bahkan menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.
"Pemerintah dan pihak-pihak terkait saat ini sedang berupaya memperkuat ketahanan sektor keuangan melalui konsolidasi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan yang lebih kuat di sektor BPR dan BPRS," ungkap Dian.