BPRNews.id - Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Presiden (Perpres). Rencana ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. Tujuan utama penghapusan utang ini adalah untuk memulihkan akses kredit dan mencegah para petani, nelayan, dan UMKM dari ketergantungan pada pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hashim menjelaskan bahwa jutaan petani dan nelayan masih dibebani utang lama yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk utang dari 1998 dan 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir dan pinjol karena mereka tidak dapat lagi meminjam uang dari bank.

Meski utang-utang tersebut sebenarnya sudah diganti oleh asuransi perbankan, hak tagih bank kepada para petani dan nelayan ini masih belum dihapuskan. Hal ini mengakibatkan banyak dari mereka memiliki masalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim menyebutkan bahwa ia sudah membahas masalah ini dengan Prabowo dan berharap Perpres pemutihan segera disahkan, yang saat ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum, Supratman. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk kembali mendapatkan akses kredit dari bank.

Menurut Hashim, pemutihan utang ini adalah salah satu langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi 30-40 juta orang di masa mendatang.

BPRNews.id - Bank UMKM Jawa Timur (PT BPR Jatim) dan Atase Perdagangan Republik Indonesia di Tokyo menandatangani nota kesepahaman pada Jumat 18 Oktober 2024 untuk mendukung ekspor produk-produk UMKM dari Jawa Timur ke Jepang. Kerja sama ini bertujuan memperluas pasar internasional untuk produk unggulan UMKM yang dibina oleh Bank UMKM Jatim.

Plt Direktur Utama Bank UMKM Jatim, Irwan Eka Wijaya Arsyad, menyampaikan bahwa pihaknya siap membantu promosi produk UMKM dan mendukung kebutuhan permodalan mereka untuk memasuki pasar ekspor. "Kerja sama ini bertujuan untuk menggali potensi dan mengidentifikasi kebutuhan pasar Jepang terhadap produk UMKM Jatim," ujarnya.

Bank UMKM Jatim akan berperan sebagai mitra strategis yang membantu UMKM mempromosikan produknya serta memberikan dukungan finansial yang diperlukan. Selain sebagai lembaga keuangan, bank ini juga mendukung pengusaha lokal dalam memperluas skala bisnis mereka.

Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akhmadi, menekankan pentingnya meningkatkan kelas UMKM Indonesia. Ia juga mengajak Bank UMKM Jatim berpartisipasi dalam berbagai acara di Jepang, seperti Osaka Expo dan Food Expo Japan pada 2025, untuk memperkenalkan produk UMKM siap ekspor.

Atase Perdagangan RI di Tokyo, Merry Astrid Indriasari, menambahkan bahwa produk kerajinan dari UMKM Jatim mendapat respon positif di Jepang, meski tantangan tetap ada, terutama terkait perizinan industri makanan dan minuman.

Kerja sama ini mencakup promosi ekspor produk UMKM dan penyediaan materi promosi untuk meningkatkan daya saing. Diharapkan, kolaborasi ini akan mendukung pertumbuhan UMKM Jawa Timur dan memperluas akses mereka di pasar internasional, khususnya Jepang.

BPRNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai inisiatif strategis. Salah satu bentuk dukungan ini adalah penyelenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN yang diadakan pada Jumat, 18 Oktober 2024, di Taman BRI, Jakarta.

Sayat, salah satu pelaku UMKM binaan BRI, berpartisipasi dalam acara tersebut dengan membawa produk unggulannya, Keripik Ubi Jalar dari Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Produk ini merupakan bagian dari Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) yang bertujuan mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tambah. Keripik ini hadir sebagai solusi atas harga ubi jalar yang sempat menurun, dengan memanfaatkan ubi lokal yang melimpah dan mengolahnya menjadi camilan yang laris di pasaran.

Dengan harga Rp10.000 per kemasan, produk Keripik Ubi Jalar Kubu Raya berhasil meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan memberdayakan masyarakat setempat, khususnya ibu-ibu rumah tangga. BRI memberikan dukungan melalui pembiayaan dan pendampingan, yang membantu UMKM ini meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.

Selain itu, program Desa BRILiaN juga memberikan UMKM ini akses ke pasar digital yang lebih luas, serta mempermudah operasional bisnis dengan sistem pembayaran digital seperti BRImo dan QRIS. “Dukungan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga kemudahan transaksi melalui BRImo dan sistem pembayaran digital berbasis QRIS, yang membantu memperlancar operasional bisnis. Mantri pendamping juga secara aktif memberikan edukasi mengenai kemudahan dan pentingnya melakukan transaksi secara digital,” ujar Sayat, pemilik usaha tersebut. Ia berharap BRI terus menjadi mitra UMKM, terutama pelaku usaha di desa.

Bazaar UMKM BRILiaN berfungsi sebagai ajang promosi produk lokal dan bukti komitmen BRI dalam memberikan pendampingan komprehensif kepada UMKM. BRI juga terus mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

Muhammad Candra Utama, Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI, mengapresiasi pencapaian UMKM Keripik Ubi Jalar Kubu Raya. “Klaster UMKM Keripik Ubi Jalar di Kubu Raya merupakan contoh nyata bagaimana potensi lokal dapat dioptimalkan menjadi produk yang memiliki daya saing. Melalui pendampingan intensif dari BRI, UMKM ini mampu tumbuh dan merambah pasar yang lebih luas. Kami yakin dengan inovasi yang terus berkelanjutan serta perluasan akses pasar, usaha ini akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi lokal yang signifikan,” ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus mendukung UMKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, pembiayaan, dan pelatihan yang bertujuan membantu UMKM naik kelas serta berkontribusi pada perekonomian nasional.

BPRNews.id - Bank Indonesia, melalui Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan, terus mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Salah satu UMKM yang mendapat perhatian khusus adalah Borlamsa, yang akan mengadakan fashion show besar di Jakarta pada bulan Desember.

Pemilik galeri Borlamsa, Kang Mei Lan, menjelaskan bahwa acara tersebut akan menampilkan inovasi baru dalam tekstil yang menggunakan pewarna alami. "Kami akan memperkenalkan kain dengan motif baru. Pewarna alami akan membuat motifnya terlihat samar, lalu disulam dengan teknik sulam petak jajar untuk menghasilkan efek bunga timbul," katanya.

Fashion show ini direncanakan berlangsung selama satu minggu penuh, bersamaan dengan ekspo yang menampilkan berbagai produk kreatif dari UMKM. Acara ini diharapkan dapat menjadi ajang promosi produk lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pelaku UMKM yang terlibat.

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung UMKM potensial dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi produk mereka. Melalui acara seperti fashion show dan ekspo ini, diharapkan produk-produk unggulan UMKM dapat bersaing di pasar global dan membantu pemulihan ekonomi nasional.

Selain sebagai ajang kreativitas, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Diharapkan acara ini menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem industri kreatif Indonesia.

BPRNews.id - Sebanyak 600 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Malang ditargetkan memiliki sertifikat halal pada tahun 2024. Untuk mencapai target ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus berupaya mendorong para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi tersebut.

Menurut data yang dihimpun oleh JatimTIMES, saat ini ada sekitar 2.823 UMKM di Kota Malang yang sedang dalam proses meningkatkan komitmen terhadap sertifikasi halal produk mereka. Dari jumlah tersebut, 108 UMKM telah memulai proses sertifikasi. "Untuk tahun 2024, kami menargetkan 600 UMKM bersertifikat halal. Saat ini, baru sekitar 8 persen yang sudah bersertifikat halal," jelas Eko Sri Yuliadi, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.

Eko menambahkan bahwa Pemkot Malang terus mengidentifikasi pelaku UMKM di wilayah tersebut karena pertumbuhan UMKM di Kota Malang terus meningkat dari waktu ke waktu. "Kita akan melakukan verifikasi dan identifikasi UMKM yang sudah bersertifikat halal," lanjutnya.

Selain itu, Eko menargetkan bahwa pada tahun 2026 seluruh UMKM di Kota Malang telah memiliki sertifikat halal, sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat. "Itu merupakan amanat undang-undang kepariwisataan, PP 21 2009 kalau gak salah terkait jaminan produk halal," tambah Baihaqi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.

Baihaqi juga menyebutkan bahwa sebenarnya pada 17 Oktober lalu, seluruh pelaku UMKM sudah seharusnya memiliki sertifikat halal. Namun, ia mengakui bahwa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal memerlukan waktu, sehingga pemerintah terus mendorong pelaku UMKM untuk mengurusnya. "Tapi kan gak semudah itu sehingga pemerintah terus mendorong untuk mengurus sertifikasi halal karena itu jaminan produk bagi konsumen. Ini self declare dari Pemkot Malang," pungkasnya.