BPRNews.id -  Bank Mandiri terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) di lingkungan kerja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengedukasi karyawan untuk menerapkan aspek keberlanjutan dalam operasional sehari-hari. 

Menurut Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar, perusahaan mendorong setiap karyawan untuk mengadopsi pola pikir bisnis hijau (Green Business Mindset) dan inisiatif operasional berkelanjutan (Green Operations). Untuk mendukung hal ini, fungsi ESG Internal Engagement dibentuk di bawah ESG Group guna mengkurasi program pengembangan kemampuan karyawan.

Pada tahun 2024, Bank Mandiri telah melaksanakan berbagai inisiatif, termasuk mandatory E-Learning ESG untuk 27.844 pegawai, kampanye rutin melalui desktop wallpaper, serta forum diskusi seperti "Road to NZE 2030 by Operation". Bank Mandiri juga menambahkan topik ESG dalam pelatihan untuk Management Trainee dan pegawai baru.

Perusahaan berencana memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan komitmen terhadap ESG, melalui Mandiri Employee Award  tahunan. Selain itu, Bank Mandiri mendorong digitalisasi proses kerja dan transisi ke energi terbarukan, termasuk penggunaan kendaraan berbasis baterai dan pemasangan panel surya di kantor operasional.

Dengan komitmen yang kuat, Bank Mandiri bertekad mencapai target Net Zero Emission by Operation pada tahun 2030, sekaligus menjadi contoh peran korporasi dalam mengatasi perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih hijau.

BPRNews.id -  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) telah sepakat untuk memperluas kerja sama internasional dalam pengawasan perbankan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait "Mutual Cooperation in Banking Supervision."

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan secara virtual oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dan Deputy Chief Executive HKMA, Arthur Yuen, pada akhir pekan lalu.

"Kerja sama dalam pengawasan bank dengan HKMA diharapkan semakin kuat, termasuk kemungkinan penyelenggaraan supervisory college," kata Dian, sebagaimana disampaikan dalam pernyataan resmi pada Selasa (13/8).

Ia juga menambahkan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan kapasitas pegawai kedua lembaga melalui knowledge exchange, pelatihan, serta pertukaran staf, yang akan membantu memperkuat kapabilitas dalam pengawasan perbankan.

Ruang lingkup kerja sama formal dalam pengawasan perbankan yang disepakati meliputi pertukaran informasi, Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Teroris (APU/PPT), pemeriksaan di lokasi (on-site examination), manajemen krisis, serta pengembangan kapasitas (capacity building).

Diketahui bahwa saat ini terdapat dua bank Indonesia yang memiliki Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) di Hong Kong, yaitu Bank Mandiri (IDX: BMRI) dan Bank Negara Indonesia (IDX: BBNI). Selain itu, Bank Central Asia (IDX: BBCA) dan Bank Rakyat Indonesia (IDX: BBRI) juga memiliki kantor perwakilan di Hong Kong.

Di sisi lain, beberapa bank dari Hong Kong, seperti HSBC, juga memiliki operasi di Indonesia.Selama ini, hubungan antara OJK dan HKMA telah berjalan dengan baik, termasuk melalui  knowledge exchange tentang keamanan siber secara virtual pada awal 2024. Dengan adanya MoU ini, diharapkan OJK dan HKMA dapat terus memperkuat kerja sama dan sinergi dalam pengawasan perbankan di kedua yurisdiksi

BPRNews.id - Beberapa bank mengonfirmasi bahwa likuiditas valuta asing mereka tetap dalam kondisi stabil. Batara Sianturi, CEO Citi, menyatakan, "Kami berkomitmen untuk menjaga ketersediaan likuiditas yang mencukupi, baik dalam rupiah maupun valuta asing, demi memenuhi kebutuhan kredit nasabah. Komitmen ini tercermin dari rasio NSFR dan LCR kami yang berada pada level yang aman."

Edi Masrianto, Direktur Keuangan, Treasury, dan Global Services PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim), menyampaikan bahwa, "Instrumen-instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, seperti SVBI, SUVBI, dan pembentukan CCP, memiliki potensi untuk memperkuat likuiditas valas di sektor perbankan. Namun, dampaknya akan sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti desain instrumen, situasi pasar, serta kemampuan bank dalam memanfaatkan instrumen-instrumen tersebut."

Trioksa Siahaan, Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), menekankan, "Langkah Bank Indonesia menerbitkan instrumen-instrumen baru bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mengingat suku bunga _The Fed_ yang hampir sama dengan BI rate, wajar jika Bank Indonesia merasa perlu menjaga likuiditas valas domestik dan stabilitas rupiah."

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK) untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko di sektor keuangan. Peraturan ini, yang merupakan bagian dari inisiatif OJK untuk mendukung penguatan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), juga menanggapi masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 mengenai penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Dalam keterangannya, OJK menjelaskan bahwa POJK SAF LJK mengatur berbagai jenis tindakan yang dianggap sebagai fraud, serta mencakup pihak-pihak yang terlibat, seperti LJK, organisasi yang mereka kendalikan, konsumen, dan mitra kerja, termasuk sektor swasta. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban bagi LJK untuk menyusun dan menyampaikan kebijakan anti fraud, serta melaporkan kejadian fraud, baik secara rutin maupun insidental, dengan sanksi denda bagi keterlambatan yang disesuaikan dengan kompleksitas usaha.

OJK menekankan pentingnya penerapan sistem deteksi fraud dan peningkatan pemahaman terkait di antara pihak internal dan eksternal LJK. Peraturan ini diharapkan tidak hanya untuk mencegah, tetapi juga mendeteksi, menyelidiki, dan memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi integral dalam pengendalian fraud. OJK berharap penerbitan POJK SAF LJK dapat mendorong pelaksanaan anti fraud secara menyeluruh dan memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan kokoh.

BPRNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ekonomi global saat ini menghadapi tantangan besar. Dalam konferensi pers virtual di Kantor Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mengungkapkan, "Kondisi ekonomi global saat ini masih tertekan, terutama setelah data ketenagakerjaan terbaru dari Amerika Serikat menunjukkan pasar tenaga kerja yang agak lembek, yang meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya hard landing."

Sri Mulyani menjelaskan bahwa volatilitas ekonomi AS telah memberikan dampak signifikan ke seluruh dunia. Sementara itu, ekonomi Eropa menunjukkan tanda-tanda pemulihan, Sri Mulyani tetap memperingatkan bahwa situasi politik terkait Perang Rusia-Ukraina masih memberikan tekanan pada ekonomi kawasan tersebut. 

Dia juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai pertumbuhan ekonomi China yang melambat, dengan angka pertumbuhan kuartal II tercatat sebesar 4,7%, di bawah 5%. "Ekonomi China menghadapi masalah struktural, terutama dalam sektor properti dan pinjaman pemerintah daerah yang sangat besar," kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mencatat bahwa banyak negara kini menerapkan tarif tinggi terhadap barang impor dari China, termasuk mobil listrik dan barang manufaktur lainnya. "Dari sisi global, banyak negara mulai memagari dengan tarif tinggi terhadap impor-impor dari China," ujarnya.

Sri Mulyani juga menyoroti bahwa meningkatnya dinamika politik, militer, dan keamanan di berbagai belahan dunia akan memengaruhi ekonomi global. "Dinamika politik dan militer yang meningkat di berbagai belahan dunia akan mempengaruhi kinerja ekonomi global," jelasnya. 

Dengan ketidakpastian yang melanda, Sri Mulyani memprediksi bahwa ekonomi global pada tahun 2024 kemungkinan besar akan tetap melemah. "Ekonomi global 2024 ini diperkirakan masih akan melemah," tandasnya.