BPRNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa penguatan pengaturan dalam industri perbankan syariah belum optimal. Temuan ini muncul karena dalam peta jalan pengembangan perbankan syariah 2020-2025, belum ada strategi penguatan permodalan Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Selain itu, pengaturan tata kelola perbankan syariah belum ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masih menggunakan peraturan Bank Indonesia. "Hal ini mengakibatkan meningkatnya risiko reputasi, risiko strategi, dan risiko operasional dalam penyediaan dan pengelolaan perbankan syariah," demikian tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK.
BPK merekomendasikan agar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Ediana Rae, untuk melakukan beberapa tindakan penting.
Pertama, menyempurnakan peta jalan pengembangan perbankan syariah dengan menyusun program kerja turunan dari peta jalan tersebut.
Kedua, memerintahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan untuk menyusun ketentuan penyelenggaraan dan tata kelola perbankan syariah sesuai peta jalan yang telah disempurnakan.
Tanggapan OJK
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi, Aman Santosa, menjelaskan bahwa OJK telah melakukan berbagai tindakan untuk menyempurnakan peta jalan pengembangan perbankan syariah.
Pertama, OJK telah menerbitkan peta jalan pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 pada 27 November 2023. Dalam peta jalan ini, visi OJK untuk pengembangan dan penguatan industri perbankan syariah telah dicantumkan, termasuk program kerja dan rencana implementasi dari masing-masing pilar dan strategi RP3SI.
"OJK telah menyusun POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang diterbitkan pada 14 September 2023. POJK ini mengatur aspek tata kelola umum yang berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah," ujar Aman dalam keterangan resminya, Kamis (6/6/2024).
Selain itu, OJK juga menerbitkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 15 Februari 2024, untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola dan penerapan prinsip syariah.
BPRNews.id - Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) seringkali dianggap sebagai bank kecil yang hanya melayani nasabah lokal karena keterbatasan modal. Namun, perusahaan fintech Komunal berusaha mengubah pandangan ini dengan menggandeng BPR dan BPRS untuk melakukan transformasi digital, sehingga mereka bisa bersaing dengan bank umum konvensional.
"Biasanya BPR kecil karena berada di daerah. Tantangan pertama untuk membuat mereka terbuka dengan digital adalah perubahan mindset. Mindset bahwa digital bisa menolong mereka," ujar Komisaris Komunal Indonesia, Peter Jacobs, di Jakarta, Rabu (5/6/2024).
Komunal mengadakan "Komunal BPR Fair" untuk memperkenalkan lebih jauh DepositoBPR by Komunal tidak hanya kepada BPR tetapi juga kepada nasabah. Pameran ini diadakan pada 5-9 Juni 2024 di Mall of Indonesia (MOI) Jakarta, dengan partisipasi dari BPR Nusumma (Jawa Timur), BPR Pekanbaru Madani Perseroda (Riau), BPR Suryajaya Kubutambahan (Bali), BPR Kirana (Jawa Timur), dan BPRS Artha Madani (Jawa Barat).
"Banyak warga di ibu kota yang perlu dijelaskan tentang BPR. Selama ini mereka hanya melihat nama BPR mitra kami di aplikasi, jadi kami membawa BPR mitra pilihan kami untuk bertemu langsung dengan para deposan di Jakarta," kata AVP Marketing and Communications Komunal Indonesia, Vera Rosana.
Co-Founder & CFO Komunal Indonesia, Kendrick Winoto, menambahkan bahwa tujuan utama Komunal adalah membantu BPR terutama dari sisi pendanaan. "Kami ingin masyarakat luas mengenal BPR dan produk depositonya yang unggul dari sisi bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan keamanannya," jelas Kendrick.
Kepercayaan masyarakat terhadap BPR semakin meningkat, terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah terakumulasi di DepositoBPR by Komunal, mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun. "Sejak platform BPR dibuka pada 2021, sudah ada sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun yang terdanai melalui platform kami. Ini memungkinkan BPR menyalurkan pendanaan lebih luas ke masyarakat," kata Kendrick.
Komunal BPR Fair diharapkan menjadi katalisator untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan pemahaman dan kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap BPR, diharapkan investasi di BPR juga meningkat signifikan, memperkuat BPR sebagai institusi keuangan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kota-kota lainnya.
BPRNews.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, memberikan tanggapan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menghimpun dana meskipun berada dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK). Menurut Mahendra, OJK telah menindaklanjuti temuan tersebut.
"Tahun ini, kami telah melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan bahwa proses pengawasan yang terjadi tahun lalu telah ditindaklanjuti dengan berbagai keputusan," ujar Mahendra di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Mahendra menjelaskan bahwa OJK merespons temuan tersebut dengan melakukan pencabutan izin usaha dan memasukkan bank-bank terkait ke dalam pengawasan khusus. "Tindak lanjut dari temuan itu telah dilakukan pada saat itu dan terus berlanjut hingga tahun 2024," tambahnya.
Menanggapi temuan BPK mengenai potensi klaim yang tidak sesuai sejumlah Rp 2,43 miliar, Mahendra menyatakan bahwa hal tersebut merupakan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Kewajiban penjaminan ada di LPS dan sudah dipenuhi," jelasnya.
Sebelumnya, BPK merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023, yang mengungkap bahwa OJK belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap aktivitas BPR dan BPRS yang berstatus BDPK. BPK menemukan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito sebesar Rp 2,43 miliar di tiga BPR/BPRS yang sedang dalam status pengawasan khusus.
Temuan ini memicu perhatian terhadap perlunya peningkatan efektivitas pengawasan OJK untuk memastikan bahwa bank-bank dalam pengawasan khusus tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan menghindari potensi risiko finansial yang lebih besar.
BPRNews.id - KoinWorks Bank, yang awalnya merupakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), telah berhasil menjadi bank digital pertama di Indonesia. Hingga akhir kuartal I 2024, bank ini mencatatkan laba bersih sebesar Rp 1,2 miliar, didorong oleh peningkatan signifikan dalam penyaluran kredit.
"Pertumbuhan kredit pada kuartal I 2024 mencapai 134%," ungkap Benedicto Haryono, co-owner KoinWorks Bank, sebagaimana dilaporkan oleh Investor Daily pada Kamis (7/6/2024).
Return on asset (ROA) KoinWorks Bank juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencapai 2,73% dibandingkan masa transisi menjadi bank digital pada Oktober 2023 yang mencatatkan ROA minus 10,4%. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berhasil diturunkan menjadi 77,3% selama tiga bulan pertama tahun ini.
Selain itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap terjaga di 0,01%. Aset KoinWorks Bank juga meningkat 159% sejak diakuisisi oleh KoinWorks Group.
Direktur Utama KoinWorks Bank, Joko Purwanto, mengungkapkan bahwa KoinWorks Bank kini memiliki kantor kas di Jakarta Selatan yang telah beroperasi sejak November 2023. Pada tahun ini, KoinWorks Bank berencana memperluas jangkauan layanannya dengan membuka cabang baru di Jabodetabek dan mengembangkan pasar UKM komersial di berbagai kota di Indonesia. "Dalam waktu dekat, kami akan memindahkan kantor pusat dari Jakarta Selatan ke BSD, Tangerang Selatan," tambahnya.
KoinWorks Bank, yang sebelumnya dikenal sebagai bank perkreditan rakyat, diakuisisi oleh pendiri KoinWorks Group pada awal 2023. KoinWorks Group sendiri merupakan bagian dari Lunaria Annua Holding Pte Ltd, perusahaan teknologi finansial dengan lebih dari 2,5 juta pengguna.
Transformasi ini menunjukkan komitmen KoinWorks Bank dalam memberikan layanan perbankan digital yang inovatif dan inklusif bagi masyarakat Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
BPRNews.id - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sempat diterpa isu kebangkrutan. Bahkan pada tahun 2023, sejumlah BPR terpaksa gulung tikar akibat ketidakmampuan bersaing di pasar. Namun, di tengah isu ini, fintech Komunal justru mengambil langkah strategis dengan menggelar pameran Deposito BPR pertama.
Menurut Co-Founder & CFO Komunal Indonesia, Kendrick Winoto, langkah ini merupakan upaya untuk memperkenalkan dan memperkuat pemahaman masyarakat mengenai deposito BPR sebagai instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.
"Tujuannya adalah membantu BPR, terutama dari sisi pendanaan, agar lebih dikenal masyarakat luas, khususnya produk deposito mereka," ujar Kendrick pada Rabu, 5 Juni 2024.
Deposito BPR memiliki beberapa keunggulan, termasuk suku bunga penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tingkat keamanannya.
Kendrick menambahkan bahwa masyarakat kini semakin mengenal BPR, yang tercermin dari akumulasi Dana Pihak Ketiga (DPK) di DepositoBPR by Komunal yang mencapai Rp 7-8 triliun.
"Sejak platform BPR dibuka pada 2021 hingga sekarang, dana yang terhimpun telah mencapai Rp 7-8 triliun," ungkap Kendrick.
Vera Rosana, AVP Marketing & Communications Komunal Indonesia, menyatakan bahwa sosialisasi dan edukasi oleh BPR perlu ditingkatkan, terutama di kota-kota tier 1.Dengan demikian, pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap BPR akan meningkat, mendorong pertumbuhan ekonomi di kota-kota tier 2 dan 3.
"Inisiatif kami untuk memberdayakan BPR adalah dengan membawa BPR dari daerah ke kota-kota tier 1 seperti Jakarta, agar deposan di kota besar dapat mengenal BPR yang kami perkenalkan," jelas Vera.
Komunal BPR Fair diselenggarakan di Atrium Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 5-9 Juni 2024. Acara ini melibatkan empat mitra BPR dan satu mitra BPRS, yaitu BPR Nusumma (Jatim), BPR Pekanbaru Madani Perseroda (Riau), BPR Suryajaya Kubutambahan (Bali), BPR Kirana (Jatim), dan BPRS Artha Madani (Jabar).
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BPR dapat lebih tangguh menghadapi tantangan dan terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.