Bprnews.id - Hardjuno Wiwoho, Pendiri dan Ketua SHW Foundation,memiliki harapan tinggi pada pemerintahan baru pasca pemilu 2024, Wiwoho menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM tanah air.
"Kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan rakyat Indonesia ini sangat menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan sekaligus menopang kebangkitan sektor UMKM yang kini mati suri," kata Hardjuno dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.
Indonesia akan menghadapi Pemilu 2024 dalam beberapa tahun mendatang dan ada banyak hal yang berfungsi sebagai pokok perhatian. Terutama pentingnya pelaksanaan yang adil, transparan, dan akuntabel.
Tapi hal ini bukan hanya kebutuhan dasar dalam menjalankan proses demokrasi yang sehat, tetapi juga memiliki dampak langsung pada sektor ekonomi Indonesia, khususnya UMKM. Sebagai sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki hak untuk memilih pemimpin yang memahami dan berkomitmen pada kepentingan mereka.
"Karena itu, sebagai pelaku usaha kecil, kami berharap pemimpin nasional ke depan harus punya keberpihakan kepada sektor UMKM. Tinjau rekam jejak calon pemimpin, termasuk tindakan dan kebijakan yang mereka usulkan, apakah mendukung sektor UMKM. Kalau tidak mendukung UMKM ya, jangan didukung," tuturnya.
Di Indonesia, UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara ini. Kontribusi mereka terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal benar-benar luar biasa.
Ia menambahkan, cara terpenting untuk mempengaruhi kebijakan yang mendukung UMKM adalah dengan menggunakan hak pilih anda dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan UMKM dalam skala nasional.
Hardjuno menegaskan pemilu adalah momen penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan memilih para pemimpin mereka.
Dia pun memastikan calon pemimpin yang kompeten dan pro-Usaha Kecil dan Menengah (UKM) harus menjadi prioritas utama. Sederhananya, para pemimpin yang memberikan contoh atribut-atribut ini kemungkinan besar akan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan sektor UKM. Langkah-langkah ini umumnya mencakup peningkatan akses terhadap modal usaha, pelatihan, dan dukungan teknis.
"Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Pemimpin yang berkomitmen akan berusaha untuk memfasilitasi akses UMKM ke sumber-sumber pembiayaan yang terjangkau," ujar Hardjuno.
Dalam pernyataannya Hardjuno mengakui bahwa UMKM mempunyai peran sentral dalam perekonomian. Sektor usaha rakyat ini berkontribusi besar terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
UMKM menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di banyak negara. Sektor-sektor ini menawarkan kesempatan kerja bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja dengan pendidikan rendah yang mungkin merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.
Selain itu, UMKM menciptakan peluang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh dan berkembang, yang pada gilirannya meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Lebih lanjut, Hardjuno mengatakan UMKM bertujuan untuk mengedepankan ekonomi, dengan memiliki dan mengelola usahanya sendiri. UMKM mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.
"Mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal atau perusahaan besar," ucapnya
Bprnews.id - Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Kudus, sebuah lembaga keuangan lokal terkemuka yang berasal dari Jawa Tengah, telah menetapkan target ambisius pada tahun 2023. Mereka bertujuan untuk meningkatkan laba secara eksponensial dari Rp6,2 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp6,9 miliar.
"Kami optimistis target laba 2023 bisa tercapai, karena tahun lalu bisa mencapai target dengan realisasi sebesar Rp6,6 miliar," kata Direktur Utama BPR BKK Kudus Noor Mastiko di Kudus, Kamis.
Sementara realisasi laba bersih hingga September 2023. Menurut laporan, angkanya mencapai Rp4,8 miliar. Kami juga akan membahas status dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun hingga saat ini, yang berjumlah Rp222,2 miliar, hanya sedikit di bawah target tahunan sebesar Rp223,8 miliar.
Untuk penyaluran kredit hingga September 2023 mencapai Rp128,8 miliar yang sebagian besar diakses oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Kami mencatat pelaku UMKM yang menjadi nasabah mencapai 80 persen," ujar Direktur Utama BPR BKK Kudus Noor Mastiko
Sebelumya, kata dia Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sangat terdampak oleh krisis COVID-19. Namun, tanda-tanda baru-baru ini menunjukkan adanya pemulihan, dengan banyak bisnis yang bangkit dan mulai pulih.
Di masa pandemi, banyak pelaku UMKM yang ragu mengambil pinjaman, khususnya kredit usaha (KUR). Tetapi kepercayaan diri para pelaku usaha tersebut sudah mulai kembali dan kini mereka mengajukan pinjaman ke BPR BKK.
Untuk itu, pada 2023 target penyaluran kreditnya ditingkatkan menjadi Rp145,87 miliar dari capaian 2022 sebesar Rp122,16 miliar.
Terkait dengan kredit bermasalah yang nilainya mencapai Rp20 miliar karena sebelumnya juga banyak pelaku usaha yang terdampak pandemi, maka BPR BKK Kudus menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kudus untuk penyelesaiannya.
Bprnews.id - Dalam rangka penyusunan Raperda Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPRD Provinsi Jateng) dengan berkonsultasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari Kamis, 19 Oktober 2023. Dalam pembahasan tersebut, Komisi C didampingi Wakil Ketua Ferry Wawan Cahyono meminta masukan dan informasi terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan.
Seperti disampaikan Ketua Komisi C, Bambang Haryanto, dia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mencari data dan informasi tentang aturan regulasi dalam industri jasa keuangan. Pengumuman ini menjadi penting karena Komisi C bertugas untuk memantau sepuluh BUMD milik Pemprov Jateng, empat di antaranya beroperasi dalam bidang jasa keuangan.
“Kami kesini kaitannya dengan raperda sekaligus ingin mendapat pencerahan soal jasa keuangan,” kata Bambang.
Senada, Ferry Wawan Cahyono mengatakan raperda itu nantinya bisa meningkatkan kinerja BPR BKK sekaligus ke depan bisa bermanfaat pula bagi masyarakat Jateng. Dengan berkonsultasi dengan OJK, maka ada percepatan dalam hal penyusunan raperda.
“Dengan adanya diskusi ini, kami berupaya agar persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat mendapatkan arahan dan solusi bagi masyarakat,” kata Ferry.
Imansyah, Wakil Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner & Logistik OJK, beliau menjelaskan pihaknya selama ini mangatur, mengawasi, dan melindungi jasa-jasa keuangan. Diakui, industri jasa keuangan (non perbankan) itu membutuhkan perlakuan khusus, mengingat selama ini melakukan penghimpunan dana masyarakat.
“Soal BPR, kami juga perlu memahami mengenai penyertaan (injeksi) modal dan pengembaliannya. Persoalan itu cukup kompleks karena kami juga harus tahu bahwa kewajiban BPR itu perlu diperhatikan serius mengingat BPR tersebut menghimpun dana masyarakat,” kata Imansyah.
Ia juga mengatakan, dalam Raperda Pembentukan BPR BKK,aturan soal likuidasi yang terjadi di lingkungan BPR BKK perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dari sana, menjadi penting untuk memahami pemulihan bisnis mereka.
“Kami bersedia mendampingi BPR dalam pengurusan izin menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro) saat persoalan diatas bisa diselesaikan,” terangnya.
Bprnews.id - PT Bank Mega Tbk, salah satu institusi perbankan terkemuka di Indonesia, telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Indonesia Financial Group (IFG) dan anggota induknya.
Perjanjian penting ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan layanan perbankan, membuka jalan untuk memperkaya kenyamanan finansial dan mendiversifikasi peluang bagi nasabah di Indonesia.
Direktur Treasury & International Banking Bank Mega, Martin Mulwanto, menyampaikan beberapa catatan penting terkait perkembangan terkini kerja sama lembaga tersebut. Hal ini menyusul penandatanganan perjanjian yang mencerminkan komitmen menjalin kerja sama jangka panjang dan pemanfaatan layanan perbankan Bank Mega oleh IFG dan anak perusahaan anggotanya.
"Hal ini dapat menjadi sarana bagi Bank Mega dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui layanan jasa perbankan yang diberikan kepada badan usaha milik negara," katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Melalui Kerja sama Indonesia Financial Group (IFG), sebuah perusahaan induk milik negara di bidang Asuransi, Penjaminan dan Investasi, dan Bank Mega. Kolaborasi ini membuka jalan bagi IFG bersama dengan perusahaan anggotanya untuk memanfaatkan berbagai layanan perbankan yang disediakan oleh Bank Mega, ini termasuk penempatan dana, transaksi obligasi, penitipan, layanan perwalian, jalur komersial, pinjaman sindikasi, transaksi perbendaharaan, dan layanan perbankan lainnya
Dalam langkah strategis untuk mengkonsolidasikan seluruh kebutuhan perbankan bagi IFG dan anggota induknya, Direktur Keuangan IFG, Heru Handayanto, menyampaikan apresiasi atas kemitraan baru ini. Sebagai sebuah langkah yang mencakup segala hal mulai dari penempatan dana hingga solusi perbankan lainnya, Handayanto menawarkan wawasan tentang manuver yang diperhitungkan ini, memberikan perspektif mendalam terhadap proses pengambilan keputusan yang kuat.
Kerja sama tersebut juga memungkinkan IFG mendapatkan alternatif jasa perbankan terbaik dan kompetitif, yang berdampak pada kinerja yang optimal bagi perusahaan induk dan anggotanya, yang pada akhirnya menghasilkan hasil yang mengesankan dan memberikan manfaat besar bagi bangsa.
"Kolaborasi ini dapat mendukung optimalisasi kinerja perusahaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan, baik produk investasi, penempatan dana, transaksi treasury, maupun pemberian fasilitas kredit serta layanan perbankan lainnya," jelas Heru.
Heru menambahkan, pihaknya berharap kerjasama tersebut dapat terjalin dalam jangka panjang dengan komitmen kedua belah pihak untuk tumbuh bersama, serta memberikan kontribusi positif bagi industri keuangan.
"Penandatangan kerjasama pada hari ini merupakan awal dari kerjasama lainnya yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan pada akhirnya memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada masyarakat," sebutnya.
Bprnews.id - CEO bank raksasa global, JP Morgan Chase, Jamie Dimon, maju ke depan untuk memberikan wawasannya yang tak tergoyahkan. Dikenal karena keberaniannya dan kejujurannya, kali ini Dimon tiba dengan pesan yang cukup mengkhawatirkan. Dalam pernyataan terbarunya, dia memberikan peringatan serius "Dunia mungkin sedang menghadapi masa paling berbahaya dalam beberapa dekade."
Ia mengungkapkan keprihatinannya kepada investor tentang potensi risiko terhadap perekonomian global akibat meningkatnya ketegangan geo-politis. Mulai dari perang antara Rusia dan Ukraina hingga konflik berkepanjangan di Gaza, Israel, dampaknya bisa berjangka panjang dan sangat menghancurkan bagi pasar global.
Pemimpin bank terbesar di Amerika, yang menegaskan kembali bahwa lembaga mereka memang mendapat manfaat dari kondisi keuangan rumah tangga dan bisnis AS yang sehat. Namun, catatan peringatannya mengenai perlunya kewaspadaan sehubungan dengan kondisi perekonomian global, mengingat banyaknya risiko yang muncul, memberikan bahan pemikiran.
"Kehati-hatian saya adalah kita menghadapi begitu banyak ketidakpastian di luar sana," katanya pada, Senin (16/10/2023).
"Para investor harus bersiap menghadapi suku bunga yang lebih tinggi, inflasi yang terus-menerus, serta dampak dari konflik kekerasan," tegasnya lagi.
"Perang di Ukraina yang diperburuk dengan serangan pekan lalu terhadap Israel mungkin mempunyai dampak luas terhadap pasar energi dan pangan, perdagangan global, dan hubungan geopolitik," jelasnya.
"Ini mungkin saat paling berbahaya yang pernah terjadi di dunia dalam beberapa dekade."
Menurut Mark Mason, CFO Citigroup, perang juga bisa memberikan dampak signifikan pada perekonomian. Mason menyampaikan kekawatirannya ini saat diskusi baru-baru ini dengan investor
"Ada banyak ketidakpastian yang pada akhirnya mempengaruhi bagaimana segala sesuatunya berjalan," kata Mason.
Badan Energi Internasional (IEA) baru-baru ini mengeluarkan peringatan tentang potensi ancaman terhadap pasokan minyak, dengan menyebut konflik sebagai faktor risiko yang signifikan. Kabar ini telah memicu berbagai diskusi, argumen, dan spekulasi di sektor bisnis energi di seluruh dunia
"Meskipun prospek bahwa aliran pasokan minyak akan terkena dampak saat ini masih terbatas, serangan mematikan tersebut mendorong para pedagang untuk memperhitungkan premi risiko geopolitik yang lebih tinggi," kata IEA dalam laporan bulanan regulernya merujuk perang Hamas dan Israel, akhir pekan lalu.
"IEA siap bertindak jika diperlukan untuk memastikan pasar tetap mendapat pasokan yang cukup," tambah badan yang mengoordinasikan pelepasan stok darurat itu.
Perlu diketahui, IEA berbasis di Paris, Prancis ini berfungsi sebagai penasihat dan analis kebijakan energi bagi 31 negara anggotanya, yang kebanyakan merupakan negara-negara dengan perekonomian yang maju
Pasokan minyak yang kemungkinan terancam adalah pengiriman dari Timur Tengah. Wilayah ini diketahui menyumbang lebih dari sepertiga pengiriman minyak dunia melalui laut.
Diketahui harga minyak meroket pada awal konflik, lonjakan harga minyak merupakan respons langsung terhadap ketegangan geopolitik yang membuat pasar global gelisah
Terus berjalan dalam roller coaster pasar energi global, harga minyak saat ini merayap lebih tinggi meskipun bagian dari tekanan bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Arab Saudi berada dalam penurunan pasokan mereka. Tak ketinggalan, Rusia juga mengambil langkah serupa dalam mengekang produksinya. Ditambah lagi, Lembaga Energi Internasional (IEA) baru-baru ini menandai suatu peringatan bahwa mereka mulai mengamati tanda-tanda penurunan permintaan global.
"Pasar minyak selama berbulan-bulan terjebak dalam tarik-menarik antara kekhawatiran mengenai pasokan dan permintaan karena tingginya harga energi. Ditambah dengan kenaikan suku bunga di sebagian besar negara maju untuk memerangi inflasi, membuat konsumen terjepit," tambahnya.
Di sisi lain, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, turut buka suara menyikapi perang. Ia merespons permasalahan itu saat ditanya sejumlah wartawan dalam Press Briefing on The Global Policy Agenda di sela Annual Meetings IMF-World Bank 2023 Marrakech, Maroko.
"Ini awan baru di cakrawala yang bukan paling cerah untuk ekonomi dunia. Awan baru yang menggelapkan cakrawala ini tentu saja sangat tidak diperlukan," kata Kristalina.
"Reaksi kami terhadap peperangan itu adalah sangat memilukan melihat warga sipil yang tidak bersalah sekarang, serangan dari satu tempat ke tempat lain," ucap Kristalina.
Permasalahan yang terjadi saat ini, terutama setelah masa pandemi Covid-19, seperti inflasi tinggi di berbagai negara, telah menyebabkan kebijakan suku bunga acuan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lama. Hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat, diprediksi hanya sekitar 3% pada tahun ini dan turun sedikit menjadi 2,9% pada tahun depan.