BPRNews.id - BPKH Limited, anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hadir dalam International Islamic Expo 2024, pameran perjalanan dan pariwisata Islam terbesar di dunia, yang berlangsung pada 26-28 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). Direktur BPKH Limited, Sidiq Haryono, menjelaskan bahwa melalui partisipasi di International Islamic Expo, BPKH Limited ingin memperkenalkan diri sebagai entitas yang telah mapan di Arab Saudi.

"Harapannya, keberadaan kami bisa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh ekosistem umrah dan haji Indonesia," kata Sidiq. Pameran ini, lanjut Sidiq, menjadi ajang bagi seluruh ekosistem umrah dan haji untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat.

"Partner bisnis, itu kata kuncinya. BPKH Limited tidak memposisikan diri sebagai kompetitor, tapi justru menawarkan diri untuk bergandengan tangan melakukan investasi bersama untuk kebutuhan umrah dan haji," tegasnya.

Selain itu, BPKH Limited juga menggandeng HAJJ, yang memiliki anak usaha serupa di Arab Saudi. Pada 26 Juli, BPKH Limited akan menandatangani kontrak kerja sama untuk mengelola satu hotel di kawasan Markaziah, Madinah Al Munawwarah. "Insyaallah, pada 1 Safar kita akan mulai, dan kita akan upayakan terdapat merek dagang atau logo BPKH Limited di hotel yang kita kelola agar lebih dikenal di pasar," tambah Sidiq.

Selain HAJJ, BPKH Limited juga bekerja sama dengan konsorsium lokal untuk mempersiapkan akomodasi bagi jemaah haji Indonesia tahun 1446. "Di Arab Saudi, BPKH Limited bersama Arsy Buana Travelindo dan partner lokal telah membuat kesepakatan untuk menyediakan minimal 10 ribu tempat tidur bagi jemaah haji Indonesia selama di Madinah. Area yang disiapkan adalah Markaziah, dan beberapa hotel akan ditampilkan selama perhelatan International Islamic Expo 2024," jelas Sidiq.

Sidiq juga menguraikan peran BPKH Limited selama pelaksanaan haji 2024 melalui program Quick Win Project, salah satunya dengan memasok 76 ton bumbu khas Indonesia untuk meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam layanan konsumsi jemaah di tanah suci dan menyediakan makanan siap saji. "Target kita tahun depan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan bumbu hingga 300 ton dan menyediakan makanan siap saji dari 2 kali makan menjadi 9 sampai 12 kali," jelasnya.

Selain itu, BPKH Limited juga mengoptimalkan lobi dan resto di sekitar hotel yang mereka kelola di Mekkah untuk disewakan kepada pelaku UMKM, khususnya diaspora Indonesia di Saudi. "Kami siap mendukung UMKM Indonesia yang ingin membuka usaha di Arab Saudi pada musim haji mendatang," tutup Sidiq.

BPRNews.id - Hari ini, Bank Indonesia (BI) bersama perbankan mulai melayani penukaran uang pecahan kecil untuk masyarakat. BI telah menetapkan batas maksimal penukaran untuk setiap individu sebesar Rp4,4 juta agar layanan dapat merata.

Kepala Perwakilan BI Solo, Bandoe Widiarto, mengungkapkan bahwa menjelang Lebaran, permintaan uang tunai sering meningkat signifikan. Pada 2015, misalnya, permintaan naik dari Rp1,2 triliun menjadi Rp2,5 triliun menjelang Lebaran, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan penukaran uang pecahan kecil.

Tahun ini, BI menyiapkan dana sebesar Rp4,51 triliun, meningkat 18,53% dari sebelumnya Rp3,8 triliun, berdasarkan analisis tren kebutuhan dari tahun-tahun sebelumnya serta input dari perbankan. Untuk pertama kalinya, semua perbankan, termasuk bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR), turut berpartisipasi dalam pelayanan penukaran uang.

Bandoe menjelaskan, "Ada empat cara penukaran uang yang ditawarkan, yaitu di kantor BI, melalui kas keliling, di kantor perbankan, dan layanan kas keliling bersama di Benteng Vastenburg. Penukaran harus dilakukan dengan menggunakan KTP untuk screening dan tidak dapat menggunakan identitas lain."

Layanan penukaran di BI dan kantor perbankan akan berlangsung pada pekan pertama dan kedua bulan Juli, setiap Selasa dan Kamis dari pukul 08.30 WIB hingga 11.30 WIB. Pada 20-30 Juni, penukaran akan dilakukan setiap Selasa hingga Kamis, dengan kas keliling bersama dari BI, Bank Jateng, Bank Mandiri, BRI, dan BNI di halaman Benteng Vastenburg khusus pada 27-30 Juni.

Deputi Kepala Perwakilan BI Solo, Hendik Sudaryanto, menjelaskan bahwa penggunaan KTP untuk screening bertujuan untuk memastikan pelayanan yang lebih tertib dan merata. "Dengan sistem ini, penukaran uang menjadi lebih teratur. KTP diperlukan untuk mendata setiap penukaran, sehingga setiap orang hanya bisa menukar uang sekali dalam seminggu," ujarnya. 

Hendik menambahkan bahwa batas maksimal Rp4,4 juta ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penukaran uang palsu atau pungutan biaya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp3,9 juta, dan terdiri dari satu bendel pecahan Rp20.000 (Rp2 juta), satu bendel pecahan Rp10.000 (Rp1 juta), dua bendel pecahan Rp5.000 (Rp1 juta), dan dua bendel pecahan Rp2.000 (Rp400.000).

BPRNews.id - Hingga bulan Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dari 14 bank perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, rata-rata terdapat sekitar 6 hingga 7 BPR yang mengalami penutupan setiap tahunnya.

Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa sebagian besar penutupan BPR disebabkan oleh pengelolaan yang buruk oleh pihak manajemen. "Penutupan BPR ini terutama disebabkan oleh mis management. Meskipun demikian, kami tetap optimis bahwa kondisi serupa tidak akan terjadi pada bank umum," tegas Dian.

Dian juga menambahkan bahwa OJK terus berupaya mencegah kemungkinan penutupan bank umum dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. "Kami akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja industri perbankan untuk memastikan semua berjalan dengan baik," ujar Dian.

Ia mengakui bahwa kondisi saat ini belum sepenuhnya stabil, terutama dengan adanya tantangan dari ketidakpastian ekonomi global. Namun, Dian berharap bahwa baik bank umum maupun BPR dapat terus berkembang dan bertumbuh di masa depan.

Berikut adalah daftar 14 BPR yang telah dinyatakan bangkrut hingga Juli 2024:

PT BPR Sumber Artha Waru Agung

PT BPR Lubuk Raya Mandiri

PT BPR Bank Jepara Artha

PT BPR Dananta

PT BPRS Saka Dana Mulia

PT BPR Bali Artha Anugrah

PT BPR Sembilan Mutiara

PT BPR Aceh Utara

PT BPR EDCCASH

Perumda BPR Bank Purworejo

PT BPR Madani Karya Mulia

PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto

PT BPR Bank Pasar Bhakti

Koperasi BPR Wijaya Kusuma

OJK akan terus memantau dan mengawasi kinerja perbankan untuk memastikan stabilitas dan keberlangsungan sektor ini.

BPRNews.id - Digitalisasi layanan keuangan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS), yang berjumlah 1.557 menurut data OJK pada Juni 2024, kini menjadi prioritas. Proses digitalisasi tidak hanya meringankan operasional bisnis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah melalui kemudahan transaksi dan layanan yang lebih dekat.

Bowo Susanto, Direktur Umum & Operasional BPR Centra Artha Tegal, menjelaskan bahwa lembaga keuangan yang ia pimpin telah menerapkan digitalisasi dengan bantuan Indibiz Multifinance, menggunakan solusi Omni Communication Assistant (OCA) dan Finnet. "Kami menggunakan produk Indibiz seperti OCA untuk komunikasi dua arah dengan nasabah. Usai setoran, nasabah mendapatkan notifikasi, termasuk ucapan ulang tahun," jelas Bowo pada Sabtu, 27 Juli 2024. Solusi digital pembayaran Finnet juga memudahkan nasabah untuk melakukan setoran tanpa harus datang ke kantor. BPR Centra Artha Tegal berencana untuk terus bekerja sama dengan Indibiz guna memperkuat digitalisasi dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

Syafruddin Siregar, Direktur Utama BPR Laksana Abadisunggal, juga merasakan manfaat dari solusi digital Indibiz Multifinance. "Core banking kami menggunakan BPR Satu dan layanan internet cepat dari Indibiz sangat memuaskan," kata Syafruddin. Dengan dukungan teknologi yang andal, BPR yang telah berusia 30 tahun ini dapat mempercepat proses digitalisasi.
Kehadiran Indibiz Multifinance memperkuat posisi Telkom di pasar Business-to-Business (B2B) untuk pelaku UKM di berbagai daerah di Indonesia. Semakin banyak BPR dan BPRS yang menggunakan solusi digital dari Indibiz, semakin terbuka peluang digitalisasi di sektor jasa keuangan, mendukung perekonomian yang inklusif.

BPRNews.id - Pemerintah Kota Padang terus mengoptimalkan program Padang Bagoro guna mewujudkan kota yang bersih dan bebas sampah. Fokus utama dari program ini adalah pemilahan dan pengolahan sampah.

Pada Minggu (28/7), Pejabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, didampingi Pj Sekretaris Kota Padang Yosefriawan dan beberapa kepala OPD lainnya, melakukan kunjungan ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Andree Algamar menyatakan, "LPS Kampung Pondok adalah contoh terbaik dalam program ini. Mereka telah memulai konsep pemilahan sampah dengan sangat baik."

Andree menjelaskan bahwa LPS Kampung Pondok membagi sampah menjadi tiga kategori sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sampah organik diolah menjadi kompos dengan menggunakan maggot, sampah anorganik dikelola di bank sampah, dan sampah yang tidak bisa diolah dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” katanya.

Syafrijon, Pengelola LPS Kampung Pondok, menambahkan, "Kami telah memulai program bank sampah dan pemilahan sampah sejak tahun 2000. Dengan dukungan dari DLH Kota Padang dan Pj Wako Padang, masyarakat Kampung Pondok sekarang mampu memilah sampah mereka sendiri dengan baik. Bank sampah kami juga sudah dikelola secara menyeluruh dan telah mencapai tahap pencacahan."

Program ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Padang.

Pada Minggu (28/7), Pejabat (Pj) Wali Kota Padang Andree Algamar, didampingi Pj Sekretaris Kota Padang Yosefriawan dan beberapa kepala OPD lainnya, melakukan kunjungan ke Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat. Andree Algamar menyatakan, "LPS Kampung Pondok adalah contoh terbaik dalam program ini. Mereka telah memulai konsep pemilahan sampah dengan sangat baik."

Andree menjelaskan bahwa LPS Kampung Pondok membagi sampah menjadi tiga kategori sesuai dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Sampah organik diolah menjadi kompos dengan menggunakan maggot, sampah anorganik dikelola di bank sampah, dan sampah yang tidak bisa diolah dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” katanya.

Syafrijon, Pengelola LPS Kampung Pondok, menambahkan, "Kami telah memulai program bank sampah dan pemilahan sampah sejak tahun 2000. Dengan dukungan dari DLH Kota Padang dan Pj Wako Padang, masyarakat Kampung Pondok sekarang mampu memilah sampah mereka sendiri dengan baik. Bank sampah kami juga sudah dikelola secara menyeluruh dan telah mencapai tahap pencacahan."

Program ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Padang.