BPRNews.id - Periode suku bunga tinggi yang berlangsung lebih dari setahun telah memberikan tekanan berat bagi bank-bank kecil, terutama yang tergolong dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I.

Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% pada April lalu, menandai kenaikan ketujuh sejak Agustus 2022. Ini adalah suku bunga tertinggi sejak Juli 2016, atau dalam delapan tahun terakhir.

Kenaikan suku bunga acuan berdampak pada peningkatan suku bunga deposito, yang secara signifikan mempengaruhi bank-bank kecil dalam setahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa suku bunga deposito pada KBMI I untuk tenor enam bulan telah meningkat 95 basis poin (bps) menjadi 6,01%.

Peningkatan suku bunga deposito menambah beban operasional bank. Hal ini terlihat dari rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) yang mencapai 98,40% pada April 2024 untuk bank KBMI I. Angka ini naik dari 87,38% pada bulan sebelumnya dan dari 90,83% secara tahunan.

Di sisi lain, pertumbuhan aset mengalami kontraksi 3,50% secara tahunan (yoy), menjadi Rp1.387 triliun pada April 2024. Penurunan aset ini disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit sebesar 2,50% yoy, menjadi Rp757,53 triliun.

Kombinasi antara peningkatan beban operasional dan penurunan penyaluran kredit berdampak pada Net Interest Margin (NIM) yang turun menjadi 4,35% pada April 2024, dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,59%. Tren penurunan NIM ini sebenarnya sudah terlihat sejak Agustus tahun lalu.

Akibatnya, laba bersih bank KBMI I mengalami penurunan drastis. Hingga April 2024, laba bersih hanya mencapai Rp728 miliar, turun 78,32% secara bulanan dan lebih dari 80% secara tahunan.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyebutkan bahwa kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih menjadi penyebab lesunya kinerja perbankan. "Industri keuangan terkena dampak dari tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Tren ke depannya, terutama di tahun ini, dengan geopolitik yang belum membaik, kinerja bank masih tetap tertekan," kata Trioksa pada Senin (24/6/2024).

Meskipun demikian, bank KBMI I masih mampu mempertahankan likuiditas yang baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang bertahan di level 78%. Permodalan mereka juga relatif kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) rata-rata lebih dari 30% hingga April 2024.

BPRNews.id - Menurut data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba Bank Perekonomian Rakyat (BPR) mencapai Rp479 miliar hingga April 2024, turun 46,17% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp890 miliar.

Dari segi rasio profitabilitas, BPR mencatatkan penurunan tingkat pengembalian aset Return On Asset (ROA) dari 1,48% pada April 2023 menjadi 0,74% pada April 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan berkurang.

Tingkat pengembalian ekuitas Return On Equity (ROE) BPR juga menurun dari 12,69% pada April 2023 menjadi 6,34% pada April 2024. Ini berarti kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih dari modalnya semakin menurun.

Penurunan kinerja laba BPR terjadi di tengah maraknya bank perekonomian yang bangkrut. Terbaru, PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dicabut izinnya oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda).

Kebangkrutan BPR Bank Jepara Artha menambah daftar bank yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Sepanjang tahun ini, ada 12 bank yang bangkrut di Indonesia.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

• BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)
• PT BPR Dananta BPRS Saka Dana Mulia
• BPR Bali Artha Anugrah
• BPR Sembilan Mutiara
• BPR Aceh Utara
• PT BPR EDCCASH
• Perumda BPR Bank Purworejo
• PT BPR Bank Pasar Bhakti
• PT BPR Usaha Madani Karya Mulia
• BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
• Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Pada tahun lalu, terdapat empat bank yang bangkrut di Indonesia. Sejak tahun 2005, total ada 134 bank yang bangkrut di Tanah Air, dan hampir semuanya adalah BPR.

Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Lana Soelistianingsih, menyatakan bahwa meski banyak BPR yang bangkrut dan kinerja laba yang menurun, tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk menabung di BPR. Tidak ada juga laporan rush money atau penarikan besar-besaran oleh nasabah dari BPR yang bermasalah dan dalam proses likuidasi.

"Mereka tidak akan melakukan rush atau apa pun, meskipun mereka tahu bahwa bank ini akan ditutup. Kami melihat di banyak kasus, mereka menunggu LPS datang," kata Lana setelah rapat kerja LPS dengan Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu.

Lana menambahkan, meski banyak BPR yang bangkrut, minat masyarakat untuk menabung di BPR tetap tinggi. "Buktinya, pertumbuhan DPK [dana pihak ketiga] BPR masih naik," ujarnya. DPK BPR tercatat mencapai Rp137,66 triliun per April 2024, naik 9,08% yoy. Selain itu, BPR tetap memiliki pangsa pasar nasabah yang loyal.

"BPR adalah bank yang unik. Mereka adalah bank komunitas. Masyarakat di banyak tempat merasa lebih nyaman menabung di tempat yang mereka kenal. Jadi, bank ini memiliki karakteristik yang kuat dengan masyarakat sekitar," ujar Lana.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan bahwa kinerja BPR tahun ini masih dipengaruhi oleh kondisi yang belum stabil pasca pandemi Covid-19.

"BPR perlu memastikan pengelolaan aset, terutama aset produktif berupa kredit yang diberikan, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko," ujarnya dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu.

BPRNews.id - Dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang digelar di Pendopo Djenar, Kantor Bupati Temanggung, Senin (1/7/2024), Aristian Hari Marjoko resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT BPR BKK Temanggung oleh Pj. Bupati Hary Agung Prabowo.

Pelantikan ini didasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, menetapkan Aristian sebagai Dirut terhitung sejak 1 Juli 2024 hingga 1 Juli 2029.

Pj. Bupati Hary Agung Prabowo menyatakan keyakinannya terhadap kemampuan Aristian dalam menjalankan tugas dan membawa inovasi untuk masa depan PT BPR BKK Temanggung. "Saya yakin dan percaya, Pak Aristian ini sudah terbiasa. Waktu saya menguji, saya yakin Anda bisa. Saya lihat Anda luar biasa, menyampaikan beberapa ide, beberapa inovasi, agar BPR BKK ke depan lebih baik lagi," ujarnya.

Selain itu, Pj. Bupati juga mengungkapkan bahwa kinerja auditor independen selama ini telah berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan laporan laba kotor PT BPR BKK Temanggung tahun 2023 sebesar 9,5 miliar. Ia berharap pada masa kepemimpinan Aristian, deviden dapat meningkat melalui berbagai inovasi yang ditawarkan.

"Perlu kami sampaikan juga kinerja keuangan yang telah diaudit auditor independen, total aset PT BPR BKK Temanggung tahun 2023 sebesar 290,6 miliar dan laba kotor tahun 2023 sebesar 9,5 miliar. Mudah-mudahan di tahun 2024 besok untuk penyerahan di tahun 2025 laba kotornya bisa naik," tambahnya.

Pj. Bupati menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mendukung kinerja Dirut yang baru dilantik selama lima tahun ke depan. Dengan adanya Badan Pengawas, ia berharap PT BPR BKK Temanggung akan mencapai hasil yang signifikan.

"Yang pasti saya pesan lakukan kolaborasi, lakukan sinergitas, guyub semuanya. Turun ke bawah melihat kondisi lapangan seperti apa. Permasalahan-permasalahan saat ini tentang PT BPR BKK Anda sudah tahu persis bagaimana penyelesaiannya. Saya yakin, saya tunggu nanti selama hari ini sampai lima tahun yang akan datang," tegas Pj. Bupati.

“Sekali lagi sukses untuk Pak Aris, semoga selalu bekerja lebih baik dan berkesinambungan bersama, bersinergi bersama dengan seluruh unsur PT BPR BKK,” tutupnya.

BPRNews.id - Dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APU PPT) menyelenggarakan pelatihan khusus bagi Pihak Pelapor dari Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kompetensi dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) guna memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, para peserta dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana keuangan.

Sebanyak 35 peserta dari berbagai BPR di seluruh Indonesia mengikuti pelatihan ini. Peserta yang dipilih adalah mereka yang terlibat dalam proses pelaporan di PJK, terutama dari sektor BPR, perusahaan di lokasi berisiko tinggi, serta entitas yang menjadi perhatian khusus PPATK. Peserta yang belum pernah mengikuti pelatihan serupa di Pusdiklat APU PPT sejak tahun 2021 juga diutamakan.

Program pelatihan ini menggunakan metode blended learning. Pada awal pelatihan, peserta menjalani pembelajaran mandiri melalui Learning Management System atau IFII Learn di [https://ifiilearn.ppatk.go.id/course/](https://ifiilearn.ppatk.go.id/course/) dari tanggal 19 Juni hingga 25 Juni 2024. Selanjutnya, peserta mengikuti sesi tatap maya menggunakan aplikasi Zoom pada tanggal 26 dan 27 Juni 2024.

Salah satu topik menarik dalam materi pelatihan ini adalah Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Materi ini mengajarkan Pihak Pelapor untuk memahami latar belakang dan identitas pengguna jasa, memantau aktivitas transaksi mereka, serta melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Diharapkan, implementasi PMPJ dapat menghasilkan data dan informasi yang penting untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul, baik dari dinamika nasional, regional, maupun global. Selain itu, penerapan PMPJ juga dapat mengurangi peluang penyalahgunaan fasilitas dan produk keuangan oleh pelaku kejahatan, khususnya dalam hal pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BPRNews.id - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) berencana meluncurkan obligasi subordinasi berkelanjutan III tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp 500 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari program penawaran umum berkelanjutan obligasi subordinasi III yang menargetkan pengumpulan dana total sebesar Rp 1 triliun.

Menurut prospektus yang diterbitkan  pada 1 Juli 2024, obligasi ini akan memiliki jangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Bank Victoria menawarkan bunga tahunan sebesar 10,75% untuk obligasi ini.

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya sebagai modal kerja, terutama untuk pemberian kredit.

Sepanjang tahun 2023, Bank Victoria telah menyalurkan kredit sebesar Rp 18,62 triliun, mencatat pertumbuhan 17,69% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, dana simpanan nasabah mencapai Rp 22,42 triliun, tumbuh 15,74% YoY. Namun, Bank Victoria juga menghadapi pengetatan likuiditas, terlihat dari rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang meningkat dari 81,69% menjadi 83,06%.

Masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung dari 2 Juli 2024 hingga 8 Juli 2024. Tanggal penjatahan dijadwalkan pada 10 Juli 2024, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 15 Juli 2024.