Bprnews.id - Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membersihkan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) semakin terlihat jelas dengan pencabutan izin usaha BPR yang tidak sehat, yang terjadi dengan frekuensi meningkat sejak awal tahun.
"Ya, mungkin saja lebih banyak. Saya ingin secepatnya membereskan BPR yang masih bermasalah," ungkap Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan (16/2).
Dian menegaskan pentingnya memastikan seluruh BPR berada dalam kondisi yang sehat, dengan harapan BPR bisa menjadi bank andalan rakyat yang bisa dipercaya dan memberikan kontribusi ekonomi yang semakin meningkat.
"Tapi, ia bilang kalau masalah BPR itu sudah mendasar, apalagi terkait fraud, maka pencabutan izin usaha menjadi jalan keluarnya," tambahnya.
Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono, menambahkan bahwa pencabutan izin usaha BPR tak perlu dikhawatirkan, karena simpanan nasabah dari BPR yang dicabut izin usahanya segera dilakukan pembayaran klaim penjaminan oleh LPS.
"Yang pada saat BPR tersebut bermasalah nasabah kesulitan mencairkan simpanannya karena BPR mengalami kesulitan likuiditas," tandasnya.
Pencabutan izin usaha Bank Pasar Bhakti oleh OJK pada 16 Februari 2024, menjadi tambahan dalam daftar BPR yang mengalami kebangkrutan tahun ini. Keseluruhan langkah ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan di Indonesia.
Bprnews.id - Tak ada kabar yang lebih membuat guncangan di dunia perbankan rakyat dari pada ancaman penutupan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang semakin menguat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan rencana penghapusan izin usaha untuk sejumlah BPR yang dinilai tidak sehat, mengirim gelombang ketidakpastian kepada nasabah dan industri perbankan.
Hanya dalam awal tahun 2024 ini, empat BPR telah melihat akhir dari perjalanannya, dengan izin PT BPR Rakyat Bank Pasar Bhakti dicabut pada tanggal 16 Februari 2024 menjadi yang terbaru dalam daftar penutupan.
Sebelumnya, BPR Wijaya Kusumadi Madiun, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto, dan BPR Usaha Madani Karya Mulia di Solo telah mengalami nasib serupa Menurut data per November 2023, jumlah BPR di Indonesia berkurang menjadi 1.405 unit, menandakan penurunan sebanyak 36 unit dari tahun sebelumnya.
OJK telah menegaskan komitmennya untuk membersihkan BPR yang bermasalah sesegera mungkin, dan rencana penutupan lebih banyak BPR tahun ini menjadi bagian dari strategi ini.
"Dalam kondisi normal, rata-rata hanya tujuh izin BPR yang dicabut per tahun. Namun, tahun ini kita mungkin akan melihat angka yang lebihtinggi," ungkap Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif OJK Bidang Perbankan.
Langkah-langkah ini diambil dengan harapan untuk menjaga reputasi industri perbankan rakyat serta memastikan keamanan dan kesehatan sistem finansial secara keseluruhan. Meskipun tindakan ini mungkin menimbulkan goncangan awal, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat dan mempertahankan integritas sektor perbankan.
Bprnews.id - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (BI Kaltim) telah menyalurkan beasiswa senilai Rp21,9 miliar kepada lebih dari 1.800 mahasiswa di enam perguruan tinggi dan 60 siswa vokasi di provinsi tersebut dari tahun 2011 hingga 2023.
"Program Beasiswa Bank Indonesia merupakan salah satu program sosial yang telah berjalan sejak tahun 2011, untuk mendukung sumber daya manusia unggul," kata Kepala BI Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, di Samarinda, Jumat.
Menurut Budi, selain beasiswa, BI juga menjalankan program lain seperti memfasilitasi dan memperkuat kapabilitas mahasiswa melalui berbagai peningkatan kapasitas diri secara langsung melalui kegiatan workshop dan seminar.
"Ada juga dalam bentuk lain seperti melalui kegiatan organisasi dan kepemimpinan, hingga keterlibatan dalam berbagai kegiatan Bank Indonesia dalam tataran regional maupun nasional," tambahnya.
Untuk menyalurkan beasiswa dan berbagai kegiatan lain di tahun ini, Kantor Perwakilan BI Kaltim melakukan penandatanganan kerja sama dan sosialisasi dengan enam perguruan tinggi sehari sebelumnya (Kamis, 15 Februari).
Kegiatan yang dibuka oleh Budi Widihartanto itu dihadiri oleh para pimpinan perguruan tinggi dan mahasiswa, bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman lebih mendalam terhadap calon pendaftar, sehingga dapat memanfaatkan peluang beasiswa dengan maksimal.
"Penandatangan kerja sama beasiswa Bank Indonesia merupakan bentuk komitmen dengan perguruan tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan pendidikan di Indonesia," kata Budi.
Ditambahkannya, "Bank Indonesia bersama lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi, selalu berkomitmen dan bersinergi untuk terus mendukung pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang unggul agar generasi Indonesia mampu bersaing di tingkat global."
Bprnews.id - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat penerimaan 78 layanan konsumen pada awal tahun 2024 atau selama bulan Januari.
Menurut Kepala OJK Sulteng, Triyono Raharjo, layanan konsumen tersebut terdiri dari berbagai jenis, termasuk pengaduan, pemberian informasi kepada konsumen, serta penerimaan informasi dari konsumen.
"Dari total layanan konsumen tersebut, sebanyak 48 layanan terkait dengan sektor perbankan, 24 layanan terkait perusahaan pembiayaan, tiga layanan terkait asuransi, dan dua layanan terkait fintech," jelasnya.
Triyono juga menambahkan bahwa OJK Sulteng menerima permohonan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 6.63 permohonan.
Selain itu, OJK Sulteng bersama dengan anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus meningkatkan koordinasi dalam penanganan investasi dan pinjaman online ilegal.
"Pada kegiatan 'POJOK LAPORKAN' di area Car Free Day Kota Palu, Satgas PASTI mendapatkan 11 informasi dari masyarakat terkait penawaran investasi ilegal yang menggunakan modus money game di salah satu aplikasi layanan pesan singkat," tambahnya.
Triyono menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kegiatan penghimpunan dana ilegal agar langkah-langkah preventif dapat segera dilaksanakan untuk menghindari kerugian masyarakat.
Untuk memastikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat terhadap industri keuangan, OJK juga mengimbau agar masyarakat tidak terjebak dalam pinjaman dalam jaringan ilegal dan investasi ilegal.
"Dalam hal ini, OJK membuka layanan konsumen melalui nomor kontak 157 atau WhatsApp dengan nomor telepon 081-151-157-157," tutupnya.
Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha dari PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Pasar Bhakti, menambah daftar bank yang mengalami kebangkrutan pada tahun 2024. Keputusan ini diambil berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-19/D.03/2024 per 16 Februari 2024.
"Pencabutan izin usaha PT BPR Bank Pasar Bhakti merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," tulis OJK dalam keterangan tertulis pada Jumat (16/2/2024).
Bank Pasar Bhakti yang beralamat di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebelumnya telah ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif karena dinilai memiliki tingkat kesehatan yang kurang baik. OJK mencatat bahwa bank ini telah berstatus bank dalam penyehatan sejak 31 Maret 2023.
Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR Bank Pasar Bhakti dalam status pengawasan bank dalam resolusi. Upaya penyehatan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham bank tidak berhasil, sehingga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank tersebut.
"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Bank Pasar Bhakti agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambah OJK.
Bank Pasar Bhakti menjadi tambahan dalam daftar bank yang bangkrut pada tahun ini. Sebelumnya, pada Januari dan Februari 2024, sudah ada empat bank lainnya yang kehilangan izin usahanya oleh OJK. Ini menambah catatan dari tahun sebelumnya, di mana pada 2023 terdapat empat kasus bank bangkrut, termasuk BPR Persada Guna, BPR Indotama UKM Sulawesi, BPR Rakyat Bagong Inti Marga (BPR BIM), dan Perumda BPR KRI.