Bprnews.id - Dalam acara silaturahmi tersebut, Bupati Sukabumi Marwan Hamami didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sukabumi, dan Badan Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). ), menerima kunjungan Asmarni, Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, di Pendopo Palabuhanratu pada Rabu (11/10/2023).
“Pemkab sangat bersyukur kehadiran Staf ahli Menko Polhukam di Kabupaten Sukabumi, karena dapat membantu meningkatkan potensi di bidang pertambangan yang ada di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Kunjungan Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup tersebut membahas optimalisasi peran forkopimda dalam penguatan ekonomi di daerah perspektif politik, hukum dan keamanan.
Bupati Marwan menekankan perlunya optimalisasi potensi daerah khususnya sektor pertambangan di Kabupaten Sukabumi. Kunjungan ini memberikan diskusi mendalam mengenai penguatan peran ekonomi forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dari perspektif politik, hukum, dan keamanan.
Bprnews.id - Pemerintah Daerah Kabupaten Pati meminta peran yang lebih besar dari PT BPR-BKK PATI (PERSERODA) untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam sambutan yang disampaikan pada acara pengundian Tamades BPR-BKK, Henggar menegaskan bahwa sektor UMKM telah terbukti menjadi penopang perekonomian dan dukungan terhadap pertumbuhannya harus didorong oleh program-program kompetitif yang bertujuan untuk memajukan perekonomian.
“Senantiasa meningkatkan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Yaitu dukungan terhadap perkembangan UMKM dilakukan Kabupaten Pati,” terang Henggar dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan Undian Tamades BPR-BKK di pendopo, Rabu (11/10/2023).
Ia meminta komitmen dan profesionalisme seluruh pihak yang terlibat serta menekankan perlunya terus mengoptimalkan apa yang telah dilakukan dengan benar, di tengah persaingan dunia perbankan yang semakin kompetitif.
“Kami harap agar ke depan apa yang sudah baik ini agar terus dioptimalkan. Sebab persaingan dalam dunia perbankan dari waktu ke waktu semakin meningkat,” pesan Henggar
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Kredit BPR-BKK sebagian besar hampir 87 persen dari total kredit yang disalurkan yaitu untuk usaha produktif seperti UMKM sebagai urat penyangga perekonomian,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan saham BPR-BKK Pati perusahaan milik daerah di mana sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 persen. Sementara sahaja miliknya Pemkab Pati sejumlah 49 persen.
Dia menambahkan bahwa BPR-BKK Pati sebagai perusahaan perbankan juga telah ikut serta dalam program penjaminan simpanan. Jadi simpanan baik berupa tabungan maupun deposito dijamin 100 persen oleh Lembaga Keuangan Simpanan (LPS)
Bprnews.id - BPR BKK Jepara, bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara, telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menghadapi pandemic Covid-19.
Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Jepara ini ditargetkan memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) melalui setoran deviden sebesar Rp 8,13 miliar pada tahun 2023.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT BPR BKK Jepara, Basri, dalam acara gebyar penarikan undian Tamades tahun 2023 yang berlangsung di halaman kantor pusat Bank BKK Jepara, Rabu (11/10/2023).
''Sesuai rencana kerja, laba BPR BKK Jepara tahun 2023 19,37 miliar, sehingga kami akan memberikan deviden sebesar itu kepada Pemprov Jateng dan Pemkab Jepara,'' ungkapnya.
Ditargetkan untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 8,13 miliar pada tahun 2023 melalui setoran deviden, Direktur Utama BPR BKK Jepara, Basri, telah menyampaikan rencana strategis ini dalam acara gebyar penarikan undian Tamades tahun 2023.
Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng July Emmylia melalui perwakilan Eny Hariyanti mengatakan, BKK Jepara dari waktu ke waktu menunjukkan kinerja yang terus meningkat.
Baik dari sisi total aset, dana masyarakat, penyaluran kredit, maupun laba.
''Kami mencatat per September 2023, total aset mencapai Rp 447 miliar, dana masyarakat Rp 375 miliar, kredit tersalur Rp 345 miliar, dan laba sebelum pajak mencapai Rp 15,6 miliar,'' ujar Eny.
Dengan kinerja yang terus meningkat, BPR BKK Jepara berharap untuk terus memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi lokal dan nasional.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai pembayaran penjaminan simpanan tahap kedua bagi nasabah Perumda BPR Karya Remaja Indramayu (BPR KRI), Jawa Barat mulai Rabu, 11 Oktober 2023.
Setelah itu otoritas jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencabut izin usaha BPR KRI pada 12 September 2023, LPS memulai proses verifikasi dan likuidasi, seperti disampaikan Sekretaris LPS, Dimas Yuliharto, dalam keterangan resmi di Jakarta.
“Sejak itu, LPS melakukan penyelesaian BPR KRI, yaitu melakukan verifikasi data simpanan nasabah untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank,” kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Tahap kedua, LPS mencairkan klaim penjaminan simpanan nasabah sebesar Rp94,47 miliar dan mengamankan 1.640 simpanan nasabah. Prosesnya dijanjikan transparan dan mudah diakses, dimana nasabah dapat melacak status pembayaran klaimnya melalui website LPS, atau di cabang BPR KRI setempat.
“Sejak itu, LPS melakukan penyelesaian BPR KRI, yaitu melakukan verifikasi data simpanan nasabah untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan likuidasi bank,” kata Sekretaris Lembaga LPS Dimas Yuliharto melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu.
Hal ini menyusul tahap awal pada 19 September 2023 yang telah melakukan pembayaran penjaminan simpanan sekitar Rp127 miliar kepada 23.362 nasabah.
Dengan demikian, LPS telah membayar total sekitar Rp 222,96 miliar kepada 25.029 nasabah.
Bprnews.id - Bank J Trust Indonesia dan Saikyo Bank of Japan baru-baru ini mengumumkan kemitraan strategis yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi bisnis lintas batas antara Jepang dan Indonesia.
Inisiatif bersama ini akan memungkinkan pelaku usaha dari kedua negara untuk memanfaatkan berbagai layanan perbankan, yang secara efektif membina hubungan perdagangan dan memperkuat pertumbuhan bisnis di pasar Indonesia.
Dalam lanskap bisnis global saat ini, organisasi harus secara konsisten menghadapi serangkaian tantangan terkait kebutuhan modal dan layanan transaksi keuangan.
Menyoroti hal tersebut, Ritsuo Fukadai, CEO Bank J Trust Indonesia, telah menyatakan komitmen tegas bank dalam membantu pengembangan bisnis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis global ini.
“Kami menyadari potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan menengah,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10/2023).
Baru-baru ini, Ken Matsuoka, Presiden Direktur The Saikyo Bank, Ltd, membuat pengumuman penting - sebuah kolaborasi yang melambangkan ekspansi strategis mereka ke pasar Indonesia.
Tampaknya, Indonesia, negara yang terkenal dengan potensi pertumbuhan berkelanjutan yang besar di pasar domestik, merupakan salah satu kepentingan utama dalam rencana ekspansi bank tersebut. Tidak hanya itu, proyeksi telah dibuat bahwa pada tahun 2050, PDB Indonesia akan melampaui Jepang, sehingga menjadikannya tempat yang ideal untuk usaha ekonomi tersebut. Baca terus, selagi kita mempelajari lebih dalam langkah menarik ini.
“Kolaborasi ini memiliki kesamaan spirit yaitu untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat Indonesia, melalui integrasi keahlian perbankan berstandar Jepang," ucapnya.
Pada kuartal II tahun 2023, bank ini meraup laba bersih sebesar Rp 90,62 miliar, sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Lonjakan profitabilitas tersebut tidak lepas dari pertumbuhan kredit bruto yang meningkat signifikan sebesar 42% menjadi Rp 21,70 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 15,28 triliun.
Selain itu, dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan yang mengesankan, yaitu sebesar Rp 29,24 triliun dari Rp 20,18 triliun, atau meningkat hampir 44,87 persen pada Q2 2023 dibandingkan Q2 2022.