Bprnews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Sleman, yakni PT BPR Bank Sleman kembali menorehkan prestasi acara Penganugerahan BUMD Awards 2023. Bank Sleman memperoleh peringkat II Kategori Besar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Terbaik, di Jakarta, Jumat (29/9/2023).
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni kepada Direktur Utama PT BPR Bank Sleman, Muhammad Sigit.
Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo sebagai pembina BUMD Kabupaten Sleman menyampaikan selamat atas prestasi yang didapatkan salah satu BUMD Kabupaten Sleman. Ia berharap melalui penilaian, pembinaan dan penghargaan yang diberikan Kementrian Dalam Negeri mampu memotivasi BUMD lainnya di Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan kinerja, tata kelola, dan pelayanan kepada masyarakat
“Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang ditorehkan salah satu BUMD Kabupaten Sleman yakni PT. BPR Bank Sleman dengan meraih peringkat II Kategori Besar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Terbaik. Semoga kedepan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, tata kelola, dan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Kustini
Direktur Utama PT BPR Bank Sleman, Muhammad Sigit menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemendagri atas penghargaan dan penilaian kepada Bank Sleman. Ia juga mengatakan melalui penghargaan yang diraih, BUMD di seluruh Indonesia termotivasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kinerja tata kelola serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat.
“Melalui penghargaan ini kami termotivasi dan dituntut untuk terus meningkatkan kinerja, tata kelola, dan sinergitas dalam memberikan pelayanan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun depan semakin baik lagi,” kata Sigit.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni melaporkan tujuan penghargaan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD di seluruh Indonesia. Ia menyebut ada 1056 BUMD di seluruh Indonesia yang dinilai.
“Penghargaan ini bertujuan antara lain sebagai pembinaan dan pengawasan untuk mengetahui kinerja tata kelola BUMD di indonesia, menciptakan iklim kompetitif antar BUMd, dan memotivasi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMD, meningkatkan sinergi antara BUMD, Asosiasi BUMD dan Pemda serta mendorong inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik,” jelas Agus.
Ia menyampaikan acara ini diselenggarakan atas kerjasama Kemendagri dan Asosiasi BUMD seluruh Indonesia. Aspek yang dinilai antara lain kemanfaatan bagi masyarakat, kinerja, tata kelola, dan pelayanan publik, inovasi dan sinergitas. Penilai berasal dari kementrian lembaga terkait, perguruan tinggi dan media.
Bprnews.id - Penyaluran kredit pada bank perkreditan rakyat (BPR) dan BPR Syariah pada posisi Juli 2023 cenderung melambat, namun tren kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan naik.
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto mencatat perkembangan BPR dan BPR Syariah per Juli 2023, dari tahun ke tahun (year on year/yoy) aset Rp 9.886 miliar meningkat 3,78 persen, dan dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar Rp 6.235 miliar atau meningkat 0,48 persen.
Sementara kredit mencatatkan penurunan sebesar Rp 6.137 miliar menurun atau -0,56 persen, sedangkan NPL tercatat sebesar 14,84 persen atau meningkat signifikan dari posisi Juli 2022 yang sebesar 7,07 persen.
Kepala OJK Purwokerto, Riwin Mihardi mengatakan, kenaikan NPL tersebut karena dampak dari normalisasi kredit restrukturisasi Covid.
Sementara rasio LDR tercatat sebesar 82,45 persen NPL tercatat sebesar 14,06% atau meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.
Dijelaskan, setelah pandemi Covid19 perekonomian riil belum pulih. Kondisi ini tidak hanya terjadi di wilayah kerja kantor Purwokerto, tapi juga dialami di beberapa daerah lain.
“Catatan kami dengan kenaikan NPL ini mengindikasikan UMKM belum pulih,” katanya pada acara Ngobrol Santai Wartawan Triwulan III di Purwokerto, Rabu 27 September 2023.
Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR).
Hal itu mengartikan, masing-masing tingkat bunga yang dijamin sebesar 4,25 persen untuk bank umum, 6,75 persen untuk BPR, dan 2,25 persen untuk valuta asing (valas).
Dalam konfrensi pers LPS yang diadakan secara daring Jumat (29/9/2023), Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut TBP ini berlaku mulai Minggu (1/10/2023) hingga Senin (31/1/2024).
Sebagai informasi, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan secara reguler tiga kali dalam setahun yaitu pada Januari, Mei, dan September.
“TBP yang dijamin LPS adalah 4,25 persen untuk bank umum, 6,75 persen untuk BPR dan 2,25 persen untuk valas. Tingkat bunga penjaminan batas suku bunga simpanan maksimal agar masuk dalam program penjaminan simpanan dan agar bank transparan kepada nasabah penyimpan,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, keputusan ini berdasarkan prospek pertumbuhan pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Selain itu, penetapan TBP juga bertujuan menjaga kinerja perbankan dan untuk menjaga pemulihan ekonomi.
“Observasi sejauh ini menunjukkan perbankan secara gradual masih menyesuaikan dan merespon kebijakan bank sentral, baik Bank Indonesia [BI] dan bank global utama. Perkembangan ekspansi kredit yang moderat masih relatif terbatas,” ucapnya.
Purbaya juga melihat saat ini keuangan global masih dirundung ketidakpastian, terbukti dengan suku bunga global yang tinggi. Meski demikian, ekonomi nasional masih stabil dan kokoh.
“Tingkat bungan penjaminan hari ini observasi evaluasi, pertama pembayaran global di 2023 dibayangi beberapa risiko ketidak pastian, suku bunga global yang tinggi dan perkembangan ekonomi Tiongkok yang tumbuh di bawah ekspektasi. Tapi ekonomi di Indonesia tetap stabil terbukti inflasi terkendali dan penjualan ritel tumbuh positif,” kata dia.
Sementara, dalam agenda Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Agustus 2023 yang diadakan secara daring, Selasa (5/9/2023), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rei menjelaskan kondisi perbankan Indonesia bisa stabil tergambar dengan permodalan yang masih kuat.
“Di tengah volatilitas pasar keuangan serta perekonomian Eropa dan Tiongkok yang melemah. Sektor perbankan Indonesia tetap resilience dengan fungsi intermediasi yang terjaga dan permodalan yang kuat,” ujar Dian.
Secara data, Dian menjelaskan, kredit perbankan di Juli 2023 saat ini tumbuh 8,54 persen secara year on year (yoy), menjadi Rp6,68 triliun. Kredit investasi juga tumbuh hingga 11,15 persen secara yoy, dibandingkan Juni 2023, pertumbuhan kredit saat ini mencapai 7,76 persen.
Sedangkan secara tahunan, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Juli 2023 menjadi 6,62 persen yoy dari sebelumnya 5,79 yoy, atau menjadi Rp8.064 triliun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada giro sebesar 10,92 persen yoy.
Likuiditas perbankan juga dalam level yang terjaga meskipun mengalami penurunan.
Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) turun masing-masing menjadi 118,37 persen dari mei sebesar 119 persen dan 26,57 persen dari Mei sebesar 26,73 persen.
Bprnews.id - Rhenald Kasali, pendiri Rumah Perubahan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mendorong bank perekonomian rakyat (BPR) berpartisipasi aktif mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih bank dan mendukung BPR. Dia meyakini BPR berinovasi dan beradaptasi agar kualitas layanan dan jasa keuangan semakin meningkat di masa mendatang.
Rhenald mengamatai upaya dan komitmen Universal BPR yang diyakini meningkatkan kualitas hidup masyarakat lantaran BPR ini menyalurkan kredit produktif ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Serta program deposito peduli yang sangat inovatif membantu masyarakat.Saya percaya Universal BPR dapat beradaptasi dan berinovasi dalam pemberian layanan finansial kepada masyarakat,” ujar Rhenald dalam keterangannya yang dikutip pada Minggu, (1/10/2023)
Universal BPR berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah serta menjaga ketahanan dan pertumbuhan bisnis di tengah tantangan ekonomi. Pada kesempatan terpisah, Presiden Direktur Universal BPR, Petrus Canisius Soriton, menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan solusi keuangan yang inovatif dan memberdayakan masyarakat dalam mencapai tujuan keuangan nasabah.
Universal BPR telah melalui serangkaian inovasi dan pengembangan produk serta pelayanan yang terus ditingkatkan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berhasil memperluas jaringan kantor serta meningkatkan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi terkini.
“Kerja keras dan dedikasi dari seluruh tim Universal BPR merupakan faktor kunci yang telah mendorong Universal BPR mencapai puncak kesuksesan dalam industri perbankan,” kata Canisius.
Dalam beberapa bulan mendatang, Universal BPR berencana untuk meluncurkan beberapa fitur produk baru yang akan memberikan nilai tambah bagi nasabah serta memperkuat posisi mereka di industri perbankan. Antara lain pembukaan rekening online end-to-end dan QRIS payment. Universal BPR juga akan terus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan memperkuat kerjasama dengan mitra bisnis.
Manajemen Universal BPR mengapresiasi nasabah, mitra bisnis, dan seluruh tim yang telah menyokong pencapaian ini.
“Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan menjadi mitra keuangan yang dapat diandalkan bagi masyarakat serta kontributor positif dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Canisius.
Canisius adalah bankir senior yang ber pengalaman lebih dari 30 tahun di industri perbankan. Sebelum bergabung dengan Universal BPR, Canisisus mengawali kariernya di Bank Danamon di berbagai jabatan, mulai dari management trainee Kepala Cabang, Kepala Wilayah, Regional SME. Kemudian, dia selama 10 tahun terakhir menjabat Kepala Divisi SME di BTPN dengan jabatan terakhir sebagai Business Banking Academy Head (Executive Vice President).
Adapun, Universal BPR mencatat kinerja keuangan yang apik pada 2020-2022 lantaran aset di periode ini mencapai Rp 1,33 triliun atau tumbuh 187%. Pertumbuhan ini didorong dengan pertumbuhan Kredit serta dana pihak ketiga (DPK). Tercatat pertumbuhan kredit sebesar Rp 647 miliar atau tumbuh sebesar 180%. Adapun pertumbuhan DPK sebesar Rp 659 miliar atau tumbuh sebesar 184% di 2020-2022. Pencapaian finansial Universal BPR itu diapresiasi berbagai pihak, antara lain meraih posisi ke-4 tingkat nasional pada ajang Infobank 14th BPR Award 2023. Universal BPR menempati peringkat ini sebagai BPR terbaik di kategori aset Rp 1 triliun ke atas.
Universal BPR pada Mei 2023 memperkenalkan aplikasi Universal Mobile (mobile banking), yang didesain untuk mempermudah nasabah melakukan transaksi nasabah.. Universal Mobile dilengkapi dengan berbagai fitur menarik seperti gratis transfer ke semua bank, gratis top up dompet digital, serta cek saldo dan mutasi rekening secara real time.Universal BPR merupakan bank perekonomian rakyat yang terdaftar dan diawasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan merupakan peserta penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Universal BPR didirikan pada 2003 oleh Kaman Siboro dan Stephen Satyahadi. Dua sosok yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di sektor perbankan.
Bprnes.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) terus menyusut menjadi hanya 1.000 saja di seluruh Indonesia. Tren penggabungan atau merger BPR pun berlangsung menggeliat tahun ini.
Berdasarkan data Surveillance Perbankan Indonesia yang dirilis OJK baru-baru ini, pada kuartal II/2023 OJK telah menyetujui empat aksi merger BPR. "Terdapat empat persetujuan penggabungan BPR," tulis OJK dalam laporannya pada beberapa waktu lalu.
Pertama PT BPR Arga Tata menggabungkan diri ke dalam PT BPR Restu Artha Yogyakarta. Kedua, PT BPR Dewata Indobank masuk ke dalam PT BPR Kita Centradana.
Ketiga, PT BPR Modern Express Jawa Tengah, PT BPR Modern Express Sulawesi Utara, PT BPR Modern Express Sulawesi Tenggara, PT BPR Modern Express Sulawesi Selatan, PT BPR Modern Express NTT, PT BPR Modern Express Papua Barat, PT BPR Modern Express Maluku Utara, PT BPR Palu Lokadana Utama dan PT BPR Irian Sentosa merger menjadi PT BPR Modern Express.
Keempat, PT BPR Trisurya Bumindo masuk ke dalam PT BPR Langgenglestari Bersama.
Sebelumnya, pada kuartal I/2023 OJK juga telah menyetujui tiga aksi merger BPR. Pertama PT BPR Rangkiang Nagari, PT BPR Cahaya Intan Mandiri, PT BPR LPN Padang Magek, PT BPR Luhan Nan Tuo dan PT BPR LPN Pandai Sikek merger menjadi PT BPR Gudam.
Kedua, PT BPR Artha Daya dan PT BPR Sejahtera Arthatama Mandiri menjadi PT BPR Sejahtera Artha Sembada. Ketiga, PT BPR Porsea Jaya masuk ke dalam PT BPR Bandar Jaya.
Selain menyetujui merger, OJK menyetujui pencabutan izin usaha BPR. Pada kuartal II/2023, OJK mencabut izin usaha PT BPR Berlian Global Aceh. Pada kuartal sebelumnya, OJK juga mencabut izin usaha PT BPR Bagong Inti Marga.
Menggeliatnya aksi merger BPR memang sesuai dengan dorongan dari OJK. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan upaya konsolidasi seperti merger dilakukan agar bisnis BPR semakin efisien.
OJK juga menargetkan agar jumlah BPR semakin menciut. "Dalam lima tahun ke depan jadi hanya 1.000 BPR, hasil dari konsolidasi dan penutupan BPR yang bermasalah," ujar Dian pada awal tahun ini.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan sejak beberapa tahun lalu, asosiasi juga telah menjalankan berbagai upaya agar BPR masif berkonsolidasi. "Kami menarik investor dan partner strategis lainnya untuk masuk ke industri," kata Tedy kepada Bisnis.
Dengan masuknya investor dan partner strategis, BPR diharapkan bisa berkonsolidasi. Namun, menurutnya langkah itu tidak mudah dilakukan. "Ke depan, kami akan terus mengajak partner strategis itu masuk ke industri dengan upaya yang lebih optimal," ujarnya.
Selain menarik investor, asosiasi juga terus mengedukasi para pemegang saham BPR untuk meningkatkan modalnya. "Ini dilakukan guna memperkuat daya saing BPR dan mampu mengembangkan produk berbasis teknologi informasi," ujarnya. Sementara itu, mengacu data distribusi simpanan BPR semester I/2023 yang dirilis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah BPR peserta penjaminan LPS pada Juni 2023 mencapai 1.584 bank, terdiri dari 1.413 BPR konvensional dan 171 BPRS.
Jumlahnya susut dibandingkan posisi awal tahun atau Januari 2023 yang mencapai 1.606 bank, terdiri dari 1.437 BPR dan 169 BPRS.
"Dalam enam bulan terakhir, jumlah BPR peserta penjaminan mengalami tren penurunan," tulis LPS dalam laporan tersebut.
Berdasarkan pelaporan bank yang diterima LPS sejak Januari 2023 hingga Juni 2023, terdapat 1 BPR baru, 24 BPR merger, 1 bank gagal yang dicabut izin usahanya, 1 bank yang melakukan self liquidation, 3 bank konversi dari bank
konvensional menjadi bank syariah, serta 1 bank yang berubah izin usaha dari bank umum menjadi BPR.