bprnews.id - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menawarkan promo penarikan kredit serbaguna mandiri (KSM) pada periode 1-30 September 2023 bagi PNS hingga karyawan swasta. KSM adalah kredit tanpa agunan milik emiten bank bersandi BMRI tersebut. 

Mengutip situs Bank Mandiri, Senin (18/9), nasabah berhak untuk menikmati promo spesial Mandiri KSM berupa suku bunga yang menarik dan limit kredit sampai dengan Rp 1,5 miliar.

da dua opsi mengajukan KTA dari Bank Mandiri untuk PNS hingga karyawan swasta. Kedua jalur ini memiliki ketentuan yang berbeda.

Pengajuan KSM melalui Petugas Sales/Cabang Bank Mandiri (Channel Reguler)

• Suku bunga mulai dari 10% efektif per tahun untuk seluruh jangka waktu kredit dan berlaku untuk pengajuan baru KSM, serta pengalihan fasilitas pinjaman dari Bank lain.
• Berlaku untuk jangka waktu hingga 15 tahun.
   
• Berlaku untuk PNS, TNI/POLRI, BUMN, BUMD yang eligible sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dan telah menyalurkan payroll ke Bank Mandiri.

Pengajuan KSM melalui Channel Digital

• Suku bunga mulai dari 9.78% efektif per tahun untuk seluruh jangka waktu kredit dan berlaku untuk pengajuan baru KSM.
• Berlaku untuk PNS, BUMN, BUMD dan Swasta yang eligible sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Bank Mandiri dan telah menyalurkan payroll ke Bank Mandiri.
• Pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Livin' by Mandiri dengan link bmri.id/livinxKSM dan website pinjaman KSM (https://bmri.id/ktamandiri).

Promo KTA Mandiri

• Bebas Biaya administrasi
  Berlaku untuk pengajuan baru, pengajuan top up dan pengalihan fasilitas pinjaman dari bank lain (bagi perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri).

• Promo Biaya provisi mulai dari 0,78% dari limit kredit 
  Berlaku untuk pengajuan baru, pengajuan Top Up dan pengalihan fasilitas pinjaman dari bank lain.
• Promo Bebas biaya provisi
  Berlaku khusus untuk PNS, TNI/POLRI, dan BUMN untuk pengalihan fasilitas pinjaman dari bank lain (khusus channel reguler).

Syarat Pengajuan KTA Bank Mandiri

Syarat dapat berbeda-beda bagi setiap perusahaan. Secara umum berikut syarat pengajuan KTA Bank Mandiri:

• Copy KTP
• Copy NPWP
• SK Khusus anggota TNI/POLRI

bprnews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera, mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan usahanya.

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kobar dan anggota DPRD Kobar yang menghadiri rapat bersama manajemen Perumda BPR Marunting Sejahtera, Senin (18/9).
Rapat tersebut di pimpin Wakil Ketua I DPRD Kobar Mulyadin dan Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman. Dan di hadiri Plt Asisten II Setda Kobar Kamaludin, dewan Pembina BPR Marunting Sejahtera Suyanto serta hadir juga Direktur Utama Bank Marunting Sejahtera Amoni Hulu.
Direktur Utama BPR Marunting Sejahtera Amoni Hulu mengatakan, pihaknya sangat berterima kasih atas dukungan dan suport dari DPRD Kobar, dukungan tersebut atas Eksistensi Dan Kelanjutan BPR Marunting Sejahtera kedepannya.

“DPRD Kobar sebagai mitra kerja kami sangat mendukung, Namun demikian kami di minta untuk melebarkan sayap dalam menjangkau pelayanan kepada masyarakat, hal ini yang menjadi kendala bagi kami, saat ini kantor cabang pelayanan selain di kota Pangkalan Bun sebagai kantor pusat, juga telah dibuka kantor cabang pembantu di Kecamatan Kotawaringin Lama tepatnya di desa Riam Durian despot dan Kecamatan Pangkalan Banteng,” ujar Amoni Hulu saat usai rapat dengan DPRD Kobar.

Saat ini, lanjut Amoni, kondisi BPR Marunting Sejahtera Pasca Covid-19, untuk pengelolaannya termasuk bank yang sehat, dan terus tumbuh, dimana hingga saat ini BPR Marunting Sejahtera memiliki 50 orang karyawan, dengan jumlah aset mencapai Rp89 miliar.

Lanjutnya, mengingat tantangan yang harus di hadapi makin besar, dan regulasi BPR pun semakin ketat dalam pelaporan dan mengarah pada digitalisasi sehingga pihaknya pun harus beradaptasi, hal mendesak adalah dibutuhkan penambahan sumber daya manusia.

“Untuk jumlah nasabah yang menabung di BPR Marunting Sejahtera mencapai lebih dari 13 ribu nasabah dan nasabah kredit mencapai 1000 nasabah, dan kami masuk kategori bank yang sehat, tetapi untuk pengembangannya, kami butuh kekuatan, agar marwah dari keberadaan BPR Marunting Sejahtera ini benar benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga masyarakat bangga atas keberadaan BPR Marunting Sejahtera,” ujar Amoni Hulu.

Dalam rapat dengan DPRD Kobar di dorong juga untuk ditingkatkan dari Perumda menjadi Perseroda, Amoni Hulu menargetkan dua tahun kedepan, sebab saat ini masih konsentrasi dalam penguatan baik internal maupun eksternal, karena peningkatan menjadi Perseroda itu sebagai yang di amanatkan dalam undang undang dalam penguatan dan pengembangan jasa keuangan, yang berbadan hukum koperasi atau Perseroda.
“Kami menargetkan 2 tahun untuk. Meningkatkan dari Perumda menjadi Perseroda, saat ini kami konsentrasi dalam penambahan jaringan dan penguatan kelembagaan,” ujar Amoni Hulu.

bprnews.id - Vice President PT SPE Solutions, Rio Agustra Anjany memaparkan pentingnya transformasi digital bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Pasalnya, saat ini perkembangan generasi di Indonesia sedang mengalami perubahan yang didominasi oleh generasi Z, sehingga marketnya juga akan berubah.

“Di Indonesia ini kita dari 270 juta jiwa, kondisi saat ini generasi barunya itu udah mencapai 37 persen. Jadi generasi baru itu di dikategorisasi yang banyak beredar di sosial media saat ini Gen Z,” ujar Rio dalam Webinar Transformasi BPR Di Tengah Ketatnya Persaingan dan Era Digitalisasi yang diselenggarakan Infobank, Jumat 15 September 2023.

Dia merinci, generasi Gen Z yang saat ini populasinya sebesar sebesar 27,94 persen dan Post Gen Z sebesar 10,88 persen. Sehingga, total populasi di Indonesia sudah didominasi oleh generasi Z.

“Generasinya lagi shiftin. Nah kalau generasinya lagi shifting artinya konsumen juga sedang shifting, market sedang shifting. Artinya demand dan behaviornya sedang berganti, jadi kita sebagai pelaku usaha terutama di perbankan udah harus shifting juga,” ungkapnya.

Dalam hal ini, SPE melakukan profiling market dan ditemukan beberapa kategori yang melekat dalam diri mereka untuk memanfaatkan produk.

Pertama, personalized, yaitu generasi yang sifatnya menyukai produk yang memudahkan hidup dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Kedua, entertaining, yakni produk yang mereka dapatkan biasanya dari hasil entertaining. Bila dilihat, pelaku usaha saat ini mempromosikan produknya dengan memanfaatkan sesuatu yang viral.

“Selebihnya bisa disimpulkan temen-temen kita adik kita yang nanti akan memanfaatkan produk kita membutuhkan sesuatu yang seamless yang cepat, mereka ingin segala sesuatunya mereka mau langsung ada di depan mereka, mereka mau langsung bisa mengakses juga,” ungkapnya.

“Jadi kalau misalnya ada hubungan sama produk perbankan mereka mau transfer sekarang uangnya langsung sampai detik itu juga, mereka bayar sekarang detik itu juga barangnya dikirim dari e-commerce,” tambahnya.

Oleh karenanya, hal ini menjadi faktor utama pentingnya perbankan bertransformasi secara digital. “Jadi kalau melihat ini, apakah BPR butuh untuk transformasi digital, menurut saya menurut kami dari SPE itu sangat butuh, karena demand kita sudah shifting ke arah yang lebih terdigitalisasi,” pungkasnya. 

 

bprnews.id - DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat kerja bersama Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera, di ruang rapat gabungan DPRD Kobar, Senin, 18 September 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kobar Bambang Suherman. Dalam arahannya, ia mengharapkan agar Perumda BPR Marunting Sejahtera hadir di Kecamatan Arut Utara, untuk memudahkan masyarakat setempat mendapat pelayanan perbankan.

Menurut Bambang Suherman, masyarakat Arut Utara hingga saat ini sangat mendambakan kehadiran perbankan. Sebab, pada saat ini hanya pelayanan mobile saja, dan itu pun tidak setiap hari, seminggu dua kali bahkan hanya satu kali saja. 

"BPR Marunting Sejahtera ini kan bank satu satunya milik Pemerintah daerah Kobar, untuk itu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan bisa membuka kantor cabang pembantu di Aruta. Karena saat ini hanya ada di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Pangkalan Banteng," Kata Bambang Suherman. 

Masyarakat Kecamatan Arut Utara, untuk menabung atau setor uang harus Kecamatan Pangkalan Banteng, padahal di Kecamatan Arut Utara sendiri saat ini perekonomian masyarakatnya mulai meningkat. 

"Untuk itu kami minta kepada pengelola BPR Marunting Sejahtera agar hadir di tengah masyarakat Kecamatan Arut Utara, sebab untuk melakukan transaksi transfer mungkin masyarakat bisa melalui handphone, tetapi untuk setor uang ke bank atau menabung, mereka harus ke Kecamatan Pangkalan Banteng, yang jaraknya hampir 2 jam," jelasnya.

Kemudian, selain untuk meningkatkan pelayanan perbankan. Kehadiran BPR Marunting Sejahtera di tengah masyarakat, juga untuk memangkas pinjaman rentenir atau sering di sebut bank titil, mengingat saat ini banyak masyarakat yang terjerat bunga rentenir. 

"Pada prinsipnya setelah manajemen BPR Marunting Sejahtera menyampaikan paparan, dimana kondisi BPD Marunting Sejahtera dalam keadaan sehat yang artinya tidak ada masalah dalam pengelolaannya, saat ini harus di kembangkan lagi adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kedepannya masyarakat akan bangga karena memiliki BPR Marunting Sejahtera," pungkasnya. 

bprnews.id - Komisaris Utama sekaligus Pemegang Saham Pengendali BPR Arto Moro, Subyakto dikukuhkan sebagai guru besar oleh Senat Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Senin (18/9). Pengukuhan ini terjadi di Auditorium kampus setempat.

 Rektor Unissula, Prof Dr Gunarto, SH M.Hum, menjelaskan saat ini ada 52 guru besar yang dikukuhkan Unissula.

Subyakto tidak hanya merupakan sosok pengusaha perbankan yang sukses membangun dan mengembangkan BPR Arto Moro. 

Namun, pemikiran dan keilmuan pribadi yang pernah menjabat sebagai ketua Komisi A DPRD Jateng dan Anggota DPR RI itu cukup kritis dan relevan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju. 

"Sehingga memunculkan ide dan gagasan yang terbaru tentang kebijakan," katanya.

Prof Subyakto menjelaskan perundang-undangan yang sekarang masih karut-marut, harus ditata kembali, perundang-undangan harus berpihak kepada masyarakat yang berkeadilan. 

"Undang-undang diciptakan untuk keadilan masyarakat, untuk kepastian hukum, bukan untuk kepentingan tertentu," katanya.

Karena jika hal tersebut tidak berlaku, negara tidak akan maju. Sehingga rakyat kasihan. Karena tidak mendapat keadilan.

Prof Dr Subyakto SH MH MM, membuat masukan kepada pemerintah, Undang-undang sentral sekali menyangkut bermasyarakat, bangsa dan negara tentang keadilan.

"Sekarang orang sejahtera, tetapi tidak adil, apa artinya? Banyak masalah meskipun kaya, hidup sejahtera tidak adil kan banyak penderitaan," katanya.

Seperti kasus Pulau Rempang, kata dia, menjadi keprihatinan kita bersama. Seharusnya kepentingan masyarakat harus didahulukan.

"Bangun boleh, asalkan jangan menghancurkan nilai-nilai masyarakat, membuat mereka tidak sejahtera," jelasnya.

Undang-undang dibentuk kadang-kadang tidak mengangkat kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan tertentu.

"Seharusnya kalau jadi pejabat negara, pemangku kepentingan, dan pembuat undang-undang harus netral. Tidak ada kepentingan politik di situ, harus dijauhkan," katanya.

Ia menambahkan, adanya pejabat negara karena adanya rakyat. "Kalau tidak ada rakyat, siapa yang dipimpin. Undang-undang ini kan lebih banyak kontranya daripada pro nya," jelasnya.