Bprnews.id - Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian melaksanakan pertemuan dengan Diaspora Indonesia yang menjadi pelaku UMKM dan pelaku usaha yang bermitra dengan UMKM, di New South Wales, Australia.
Airlangga menyampaikan UMKM merupakan critical engine bagi perekonomian nasional, baik Indonesia maupun Australia.
Pada tahun 2021, kontribusi terhadap PDB mencapai 60,51% atau sekitar Rp9,580 triliun, penyerapan tenaga kerja mencapai 97% atau sebanyak 120,59 juta orang, hal ini berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKop UKM).
Namun, saat ini partisipasi UMKM Indonesia masih mencapai 4,1 persen dari jumlah unit usaha dalam Global Value Chain (GVC).
“Partisipasi GVC Indonesia masih tertinggal dengan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia 46,2 persen, Thailand 29,6 persen, Vietnam 20,1 persen, dan Filipina 21,4 persen,” tutur Airlangga, dalam keterangan resmi, Selasa (4/7/2023).
Padahal, Ivan Paulus CEO Livingstone International, yang mewakili Diaspora Indonesia di Australia menilai bahwa produk-produk Indonesia memiliki cukup banyak peminat di Australia.
Namun sayang, nilai serap saat ini masih dinilai rendah. Dari 65 ribu jenis produk dengan nilai impor USD 220 juta, Indonesia masih di bawah 12%. Ini yang membuat Indonesia membutuhkan percepatan produksi dari pabrik-pabrik serta UMKM Indonesia untuk memasok kebutuhan produk Indonesia yang makin besar di Australia.
“Kami berkomitmen mengalihkan sebanyak mungkin produk impor dari China menjadi produk dari Indonesia,” lanjut Ivan.
Atas permasalahan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan berbagai macam dukungan bagi UMKM seperti fasilitas pembiayaan dengan bunga yang rendah melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat, serta berbagai insentif fiskal bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
Pada Februari 2023, saat Rapat Kabinet terbatas Presiden Joko Widodo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ekspor guna mendorong perluasan pasar ekspor bagi pelaku UMKM, ini untuk memperkuat dukungan Pemerintah terhadap UMKM.”Tidak mudah untuk menjadi jagoan di negeri orang. Ini merupakan hal yang luar biasa karena berbagai perusahaan Indonesia yang hadir dipimpin oleh champion-champion UMKM Indonesia. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi kepada para Diaspora yang aktif mendukung kemajuan UMKM Indonesia untuk dapat memasuki pasar ekspor khususnya Australia,” Ujar Airlangga di hadapan Diaspora Indonesia.
Bprnews.id - Dalam upaya stabilitas ini, penguatan ekonomi Kalteng didorong dengan geliat produk lokal dan penguatan pariwisata. Olehnya GNPIP Kalteng pada kesempatan Ini diselaraskan dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Terkait konsistensi, inovasi dan sinergi itu, Gubernur BI Perry Warjiyo dalam puncak gelaran ketiga gerakan (GNPIP, GBBI, BBWI) di Kalteng menyampaikan tiga hal. Pertama, Gubernur Perry mengajak masyarakat membeli produk UMKM buatan Indonesia serta bersama mengendalikan harga untuk menyejahterakan rakyat. UMKM yang lebih dari 90% menyerap tenaga kerja merupakan pilar ekonomi negara untuk memajukan kaum wanita dan pemuda.
Di samping Itu, pariwisata Indonesia juga penting bagi kesejahteraan rakyat. Kedua, perkuat hilirisasi dan digitalisasi bagi UMKM. QRIS yang merupakan insiasi BI adalah salah satu contoh bagaimana kita dapat membantu mendigitalkan UMKM. Ketiga, perlunya memperkuat koordinasi dan sinergi. Salah satunya melalui kolaborasi pada GNPIP yang dilakukan sejak 2022 lalu melalui 46 kantor BI di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki berharap program ini dapat mendukung UMKM agar pertumbuhan ekonomi merata. Ke depan, sesuai arahan Presiden RI, kita perlu mendorong produk wastra, kuliner dan kriya yang luar biasa.
Secara bersamaan kita perlu meningkatkan kualitas lapangan kerja di sektor ini mengingat 97% lapangan kerja disediakan usaha mikro, khususnya sektor informal. Karenanya, Menteri Teten mengajak untuk menggiatkan hilirisasi produk UMKM dari keunggulan masing-masing daerah, contohnya adalah komoditas rotan di Kalteng.
Bprnews.id - Berdasarkan data catatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Diskop dan UMKM) Kota Pekanbaru, sekitar 500 pelaku UMKM yang telah mengajukan bantuan subsidi bunga pinjaman ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Salah satu program Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, S.STP M.AP adalah memberikan subsidi bunga pinjaman bank yang bertujuan membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.
Melalui Kepala Diskop dan UMKM Kota Pekanbaru H. Sarbaini, S.Ag MH mengatakan bahwa untuk bisa mendapatkan bantuan subsidi bungan pinjaman bank itu para pelaku UMKM mesti memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.
Dari data pihaknya, ratusan pelaku UMKM yang mengajukan bantuan subsidi bungan pinjaman ke BPR banyak yang terkendala BI checking.
“Setelah BI checking banyak yang kena. Mereka kan ada usaha bersama, kalau ada temannya yang tidak lolos, mereka sudah mengundurkan diri aja. Mereka sadar diri aja,” ujarnya, Selasa (25/7).
Sehingga dari 500 pelaku UMKM yang telah mengajukan bantuan, hanya 90 di antaranya yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
“Yang lolos subsidi sudah 90 UMKM, dari 500-an. Tapi yaitu karena BI checking (banyak yang tidak lolos). Kalau masalah itukan kita gak bisa juga ngapa-ngapain. Karena kalau BI checking itu pihak bank gak berani, karena kan mereka diawal OJK, nanti mereka yang kena,” ucap Sarbaini.
Meski begitu, ke depan pihaknya akan duduk bersama untuk membahas ulang tentang Peraturan Walikota (Perwako) tentang Subsidi Bunga Kredit Pinjaman tersebut.
“Sejauh ini kalau mereka (UMKM) tidak ada masalah, ya mereka berjalan lancar saja (pinjaman),” pungkasnya.
Bprnews.id - Tim Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung melakukan verifikasi pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tiwul Ima, Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.
“Jadi Tim Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung selain melakukan verifikasi KWT penerima bantuan pemberdayaan pekarangan pangan, mereka juga melakukan verifikasi kepada UKM calon penerima bantuan alat pengolahan pangan lokal atas nama UKM Tiwul Ima Pekon pampangan,” tutur Kabid Penganekaragaman Mutu dan Keamanan Pangan Kelana Indah Susilawati, S.Hut, M.P mendampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maidar, S.H, M.Si, Kamis 27 Juli 2023.
Ia menegaskan bahwa verifikasi tersebut dilakukan untuk mengecek langsung kelapangan seperti apakah UKM tersebut masih aktif berproduksi, sudah memiliki izin P.IRT, dan meiliki peralatan berupa mesin produksi.
“Kita (Dinas Ketahanan Pangan) mengusulkan UKM Tiwul Ima kepada Pemprov untuk mendapatkan bantuan alat pengolahan pangan lokal tahun ini dan telah dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung,” ungkap Indah—sapaan Kelana Indah Susilawati.
Dari hasil verifikasi tersebut tim Pemprov menyatakan bahwa UKM Tiwul Ima lolos verifikasi dan layak untuk mendapatkan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung tahun 2023.
“Jadi nanti bantuan yang akan diterima UKM berupa mesin penepung dan mesin perajang untuk produksi aneka tepung umbi-umbian tiwul dan aneka keripik,” ujar dia.
Ia berharap anggaran APBD Provinsi Lampung yang diberikan sebagai bantuan UKM tersebut dapat meningkatkan ekonomi dan pendapatan UMKM pangan lokal, juga mendukung pengembangan olahan berdasar sumber daya lokal yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
Bprnews.id - Sebagai bentuk inisiatif BI dalam mencapai visi UMKM Hijau yang tumbuh dan mendukung ekonomi berkelanjutan, telah disusun Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau Bank Indonesia. Model bisnis tersebut mengklasifikasikan UMKM menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan tahapan implementasi yaitu eco-adopter, eco-entrepreneur, dan eco-innovator.
Klasifikasi tersebut didasarkan pada beberapa indikator yakni dari sisi produksi, pemasaran, SDM, dan keuangan. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, dalam pembukaan talk show green dengan tema UMKM Go Green: Sustain and Go Global (29/7).
Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2023 yang diselenggarakan sejak tanggal 27 hingga 30 Juli 2023 secara hybrid di Jakarta. Pelaksanaan talk show ini, sebagai langkah nyata mendorong UMKM untuk bertransisi menjadi UMKM yang mempraktikan prinsip Hijau sekaligus memperkuat daya saing UMKM dalam menjawab berbagai peluang usaha dan berkontribusi pada perekonomian nasional yang berkelanjutan.
Secara lebih detail klasifikasi model bisnis pada kategori eco-adopter ditujukan untuk UMKM yang mulai mengadopsi praktik ramah lingkungan, namun keberlanjutan bukan bagian dari inti model bisnis dimana proses bisnis UMKM belum sepenuhnya ramah lingkungan, eco-entrepreneur untuk UMKM yang sudah mengadopsi praktik ramah lingkungan.
Sumber : Bank Indonesia