BPRNews.id - Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri kini harus bekerja sama dalam penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan (TPSJK) sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XX/2023. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang baik dalam penanganan kasus-kasus di sektor jasa keuangan.

Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Tongam L. Tobing, menjelaskan bahwa OJK telah menjalin kerja sama dengan Polri sejak tahun 2020. "Kami sudah memiliki nota kesepahaman dengan Polri yang mencakup pengamanan, penegakan hukum, pemanfaatan sarana prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia," ungkapnya dalam webinar bertajuk ‘Investigative Power of OJK: Implementation of the Investigation Process of the Financial Sector Crime’. 

Kerja sama ini juga mencakup pertukaran data dan informasi antara kedua lembaga, serta kegiatan lain yang disepakati bersama. Tongam menambahkan bahwa tidak ada dualisme kewenangan antara OJK dan Polri dalam penyidikan TPSJK, melainkan sinergi yang saling melengkapi. "Penyidikan di sektor ini bukan masalah dualisme kewenangan, tetapi bagaimana kita saling mengisi," tegasnya.

Mengacu pada Pasal 49 ayat 7 UU 4/2023, OJK diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Polri dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan terkait kasus TPSJK. Selain itu, OJK juga memiliki kewenangan untuk memulai, tidak melakukan, atau menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Dalam penyelesaian kasus TPSJK, pendekatan hukum pidana digunakan sebagai opsi terakhir (ultimum remedium). Namun, ada pula tren penyelesaian kasus secara restoratif, dengan mempertimbangkan stabilitas sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen.

bprnews.id - Sejak awal tahun 2024, jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang harus menutup usahanya terus bertambah. Berdasarkan catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), hingga September 2024, sudah ada 15 BPR yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, Didik Madiyono, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, memastikan bahwa LPS memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim nasabah yang memenuhi syarat. Salah satu syarat tersebut adalah nasabah dengan bunga simpanan yang tidak melebihi bunga penjaminan LPS.

Didik menyebutkan bahwa total simpanan dari 15 BPR yang ditutup mencapai Rp 899,37 miliar, yang berasal dari 108.288 rekening nasabah. "Kemudian dilakukan rekonsiderasi verifikasi, dan proses rekonsiderasi verifikasi itu mungkin sudah hampir 90 persen atau 85 persen selesai," jelasnya. Hingga saat ini, Didik melaporkan hasil verifikasi menunjukkan nilai simpanan yang layak untuk dibayarkan sebesar Rp 719,37 miliar, yang berasal dari 107.457 rekening nasabah.

"Hampir semuanya layak bayar dilihat dari rekeningnya," tambahnya.

Sampai saat ini, LPS telah membayarkan klaim senilai Rp 658,79 miliar. Didik juga menambahkan bahwa LPS memiliki anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembayaran klaim nasabah pada tahun ini. "Jadi baru terpakai sekitar 50 persennya, jadi masih cukup lah. Jadi nasabah jangan khawatir," ungkapnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan LPS untuk memverifikasi klaim simpanan nasabah dari bank yang ditutup adalah sekitar lima hari. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat, terutama nasabah BPR yang terdampak, untuk tetap tenang.

BPRNews.id - PT BPR Bank Jombang Perseroda terus berinovasi untuk meningkatkan penghimpunan dana masyarakat melalui program simpanan arisan, Simarmas Hoki. Direktur Utama Bank Jombang, Dr. Afandi Haris Setyo Nugroho SE MM, menjelaskan bahwa hadiah utama program ini adalah satu unit mobil di setiap kantor cabang.

"Kami terus menata program penghimpunan dana, ada program Simarmas Jumbo dan Simarmas Hoki," ungkap Afandi. Peluncuran Simarmas Hoki dilakukan pada pertengahan September, dengan perbedaan utama dibandingkan Simarmas Jumbo, di mana hadiah utamanya adalah mobil di setiap cabang. "Kalau Simarmas Jumbo ini hadiah utama Toyota Fortuner di kantor pusat. Sedangkan Simarmas Hoki disemua kantor cabang hadiah utamanya mobil," tambahnya.

Adapun hadiah utama untuk beberapa cabang adalah sebagai berikut: Cabang Mojoagung satu unit Toyota Calya, Cabang Ngoro satu unit Honda Brio, Cabang Perak satu unit Daihatsu Ayla, Cabang Ploso satu unit Honda Brio, dan Cabang Utama dua unit mobil, yaitu Toyota Innova Zenix dan Toyota Agya. "Setiap bulan juga ada hadiah satu unit sepeda motor," ujar Afandi.

Bank Jombang juga mencetuskan program Simarmas Suka-Suka untuk menghimpun dana dari masyarakat. Program ini mengakomodasi seluruh arisan yang ada di masyarakat. "Sudah kita awali akhir Juni, merekrut tenaga hampir 25 orang, kita menata itu. Karena kita sudah memberikan kredit kemanapun. Penghimpunan dana juga harus masif," terang Afandi.

Dengan program Simarmas Suka-Suka, masyarakat dapat mengikuti arisan sesuai kebutuhan. "Misalnya fenomena ketika kurban, biasanya ada patungan untuk satu ekor sapi. Kalau masyarakat bisa membuat kelompok dengan anggota 21 orang atau setara 3 sapi, dananya dihimpun ke kami, maka kita berikan bonus satu ekor kambing," jelas Afandi.

BPRNews.id - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki berbagai potensi alam dan buatan yang menarik minat pasar ekspor. Akademisi dan Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung (UBB), Reniati, menyatakan bahwa meskipun produk-produk lokal memiliki nilai jual tinggi di luar negeri, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Babel masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan peluang tersebut.

Beberapa produk unggulan yang berpotensi diekspor antara lain lada putih, yang digunakan dalam industri makanan, serta lidi nipah, lidi sawit, dan lidi kelapa. Produk lain seperti daun ketapang kering, daun pisang segar, serat daun nanas untuk tekstil ramah lingkungan, dan pelepah pinang sebagai alternatif pengemasan makanan, juga diminati. Kerupuk/kemplang, produk khas Babel, juga memiliki potensi untuk pasar internasional.

Namun, Reniati menyoroti bahwa pelaku UMKM menghadapi kendala seperti persyaratan ekspor yang lebih rumit dibanding impor, keterbatasan pengetahuan tentang proses ekspor dan negara tujuan, serta kurangnya keberanian bersaing di pasar global. "Standar ekspor yang mensyaratkan teknologi canggih sering kali tidak dapat dipenuhi oleh UMKM," ungkapnya.

Reniati mendorong pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan ekspor dan memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM, melibatkan Dinas Koperasi dan UMKM, bea cukai, serta Bank Indonesia. Menurutnya, riset pasar untuk ekspor membutuhkan dana besar, yang memerlukan dukungan pemerintah atau BUMN, termasuk pendanaan tanpa bunga agar UMKM mampu bersaing.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi ekspor Bangka Belitung dapat dimaksimalkan, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM di pasar internasional.

BPRNews.id - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar bekerja sama dengan Rumah BUMN (RB) BRI untuk memberikan pelatihan kepada ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan.

Perwakilan dari RB BRI Makassar, Ayu Anisela, menjelaskan bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari visi bersama untuk memajukan UMKM, mulai dari meningkatkan kapasitas hingga membawa UMKM ke tingkat global. "Kerja sama ini sudah berjalan dan sedang berlangsung. Ada sekitar 300 UMKM yang menjadi target dari kerjasama ini," kata Ayu di Makassar.

Pelatihan ini selaras dengan fungsi utama Rumah BUMN, yaitu meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengembangkan produk dan daya saing mereka. Ayu menambahkan bahwa kolaborasi ini menjadi sarana penting untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui sektor mikro.

Pelatihan ini terbuka bagi semua pelaku UMKM, termasuk yang belum menjadi binaan Rumah BUMN BRI. "Karena kita visinya ingin meningkatkan perekonomian UMKM, jadi pesertanya siapa saja, yang penting mereka komitmen dan juga konsisten dalam pengembangan produknya," jelas Ayu.

Penanggung Jawab Pelatihan UMKM dari Balai Besar Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Makassar, Tasmil, menyatakan bahwa kerja sama dengan Rumah BUMN BRI penting untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha agar bisa berkembang. "Apalagi di tahun 2024 ini kami harus menjangkau 5000 pelaku UMKM dari berbagai provinsi di wilayah kerja kami," jelas Tasmil.

Tasmil juga menyebutkan bahwa target tahun 2024 adalah menjangkau 5.000 pelaku UMKM di wilayah kerjanya. Saat ini, sudah ada 4.198 UMKM yang terlibat dari 11 provinsi, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan enam provinsi di Papua.