Bprnews.id - Seiring dengan derasnya arus globalisasi dan revolusi digital, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) tetap pantang menyerah dalam upaya memperkuat sektor keuangan melalui inovasi teknologi.

Langkah - langkah berani yang diambil sebagai bagian dari implementasi undang-undang tentang perlindungan dan pengembangan sistem keuangan yang disebut dengan UUP2SK.

OJK menggagas Masterplan dan Roadmap untuk Bidang Aset Keuangan Digital (IAKD), termasuk aset kripto, Inisiatif ini bukan hanya sekadar rencana, melainkan peta jalan menuju masa depan finansial yang lebih inklusif dan inovatif.

Mendalami landasan strategis yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang Aset Keuangan Digital (IAKD), termasuk aset mata uang kripto, dengan Masterplan dan Roadmap yang dirancang dengan cermat.  Inisiatif ini dikenal lebih dari sekedar cetak biru; ini adalah peta berwawasan ke depan yang mengarahkan kita menuju masa depan keuangan yang lebih inklusif dan inovatif.

Pada awal abad ini, kita menyaksikan transformasi pesat dalam sektor keuangan yang sekarang ini semakin digerakkan oleh inovasi teknologi. Situasi ini menuntut adanya perubahan dalam cara kita merumuskan standar dan peraturan.

Memasuki era digital ini, khususnya di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisiatif untuk merumuskan standar baru melalui Rancangan Peraturan OJK (POJK) di bidang Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan fondasi hukum yang kuat dan komprehensif yang melingkupi setiap aspek; mulai dari pengembangan, perizinan, hingga pengawasan dan penerapan sanksi.

Menyikapi tantangan regulator terhadap aset kripto yang semakin kompleks dan dinamis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil inisiatif untuk berkolaborasi dengan lembaga lain dalam memastikan regulasi dan pengawasan yang efektif.

Dengan berlandaskan kolaborasi sebagai kunci, OJK bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Bank Indonesia (BI) berupaya menciptakan kebijakan yang dapat mencakup aspek keselamatan, transparansi, dan akuntabilitas dalam aset kripto. Peran penting Bappebti dan BI dalam proses ini mencakup pendalaman mekanisme pengaturan, perizinan, dan pengawasan aset kripto sebagai upaya berkelanjutan untuk merespon dengan baik tantangan di sektor keuangan digital.

Dalam ekosistem keuangan yang terus berkembang dan semakin ditentukan oleh teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah melangkah maju dengan menetapkan sebuah pusat sebagai hub inovasi dan memperkuat peran Regulatory Sandboxnya.

Dengan rangkaian tindakan ini, OJK berusaha mendorong terciptanya ide, produk, layanan, dan aktivitas baru berbasis teknologi dalam lingkup industri jasa keuangan. Inovasi tidak lagi dianggap sebagai tantangan yang menakutkan, melainkan sebagai peluang emas yang memungkinkan pembentukan masa depan keuangan yang lebih cerah dan progresif.

Tak hanya itu, koordinasi dengan Bank Indonesia juga dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi ITSK sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing. Hal ini termasuk memetakan isu-isu yang memerlukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan serta pengaturan aset kripto.

Di dunia yang terus berkembang dimana aset digital menjadi semakin relevan, koordinasi dan harmonisasi antar influencer sangat penting untuk efektivitas dan penerimaan aset digital. Di antara lembaga-lembaga berpengaruh tersebut, sinergi antara Bank Indonesia dan implementasi ITSK berperan integral dalam pemetaan dan penyelesaian berbagai permasalahan.

Upaya konkrit dan progresif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan posisi Indonesia terdepan dalam memanfaatkan potensi keuangan digital. Dengan komitmen kuat dan langkah strategis, OJK bertujuan untuk mencerahkan masa depan keuangan digital di Indonesia.