Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Ungkap Hanya Fintech Tertentu yang Bisa Salurkan Batas Maksimal Pendanaan Produktif di RPOJK LPBBTI

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) atau yang dikenal sebagai fintech peer to peer (P2P) lending.

Dalam rancangan tersebut, ada penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif, yang saat ini sebesar Rp 2 miliar akan dinaikkan menjadi Rp 10 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa tidak semua fintech lending bisa menyalurkan pendanaan maksimum tersebut. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh fintech lending.

Salah satu kriteria tersebut adalah memiliki rasio TWP90 maksimum sebesar 5%. TWP90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.

"Selain itu, fintech lending tidak boleh sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan," ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis (18/7).

Agusman menambahkan, aturan yang saat ini dalam proses penyusunan termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan, merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Selain mengatur batas atas pendanaan produktif, Agusman menyebutkan ada beberapa penyempurnaan dalam ketentuan tersebut. Ini mencakup penguatan kelembagaan, manajemen risiko, serta tata kelola dan perlindungan konsumen.

Agusman juga menjelaskan bahwa pengaturan pendanaan untuk sektor produktif sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Kembangkan LPBBTI untuk Mendukung Sektor Usaha Produktif

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI), atau yang lebih dikenal sebagai fintech peer to peer lending (fintech P2P). Peraturan ini saat ini dalam tahap rule making rule dan OJK sedang menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

OJK mengapresiasi kontribusi yang telah diberikan oleh para pemangku kepentingan dan saat ini fokus untuk menyempurnakan regulasi LPBBTI sebagai bagian dari upaya implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Beberapa penyempurnaan yang sedang dibahas meliputi penguatan kelembagaan, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen, serta dukungan yang lebih kuat terhadap sektor produktif.

Dalam upaya memperkuat dukungan terhadap sektor usaha produktif melalui LPBBTI, OJK berencana untuk meningkatkan batas maksimum pendanaan produktif (bukan konsumtif) hingga melebihi batas maksimum sebelumnya sebesar Rp2 miliar.

LPBBTI yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk rasio TWP90 maksimum 5 persen, akan dapat menyalurkan pendanaan hingga batas maksimum yang ditetapkan. Rasio TWP90 ini mengukur tingkat keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari dalam perjanjian pendanaan.

Langkah ini sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan LPBBTI 2023-2028 yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

 

Standard Post with Image
REGULATOR

Finalisasi Peraturan OJK Terbaru Mengenai Konglomerasi Keuangan Sedang Berlangsung

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengatur dan menyelesaikan sejumlah ketentuan penting, termasuk Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), serta RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amendemen).

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) bulanan Juni 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa penyusunan RPOJK ini dilakukan untuk menyelaraskan dan memperbarui ketentuan terkait Konglomerasi Keuangan sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Hal ini mencakup kewajiban pembentukan PIKK dan pemenuhan persyaratan PKK bagi pengurus PIKK.

Selain itu, penyusunan RPOJK bertujuan untuk mengadaptasi praktik terbaik dan kondisi terkini, mengikuti prinsip-prinsip dari Joint Forum Principles for the Supervision of Financial Conglomerates serta benchmark dari beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, serta untuk memenuhi kebutuhan industri jasa keuangan.

OJK juga sedang menyelesaikan RPOJK terkait Perubahan atas POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) bagi Bank Umum, dan RPOJK terkait Perubahan atas POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) bagi Bank Umum.

Di sektor jasa keuangan lainnya, OJK akan memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui RPOJK tentang Pengawasan PT SMI. Selain itu, RPOJK Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (RPOJK Satgas) juga dalam tahap finalisasi.

Tidak hanya RPOJK, OJK juga merencanakan penerbitan beberapa Surat Edaran OJK (SEOJK) tahun ini, termasuk RSEOJK mengenai Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah yang menjadi pedoman pelaksana

 

Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Siap Mengawasi Industri Kripto, Setara dengan Sektor Perbankan

BPRNews.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera mengambil alih tugas pengawasan industri kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam upaya ini, OJK sedang membentuk divisi khusus yang akan fokus pada pengawasan dan regulasi industri kripto.

Oscar Darmawan, CEO Indodax, menjelaskan bahwa perubahan ini membuka peluang bagi kripto untuk diakui sebagai lembaga keuangan yang setara dengan bank. Perubahan ini diharapkan dapat memperluas penggunaan aset kripto yang sebelumnya lebih banyak dianggap sebagai alat perdagangan.

"Teknologi blockchain yang mendasari kripto menawarkan transparansi dan keamanan yang tinggi. Setiap transaksi terekam secara permanen di blockchain, sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan oleh pihak berwenang seperti OJK," ujar Oscar dalam sebuah pernyataan pada Senin (1/7/2024).

Selain transparansi, kemudahan akses juga menjadi keunggulan kripto. Pengguna dapat mengelola dan menyimpan aset mereka sendiri dengan kontrol penuh tanpa perlu melalui perantara seperti perusahaan atau bank. Oscar menyebut bahwa NASDAQ, bursa saham Amerika Serikat, telah memanfaatkan blockchain yang lebih ekonomis.

Oscar juga menyoroti bahwa teknologi blockchain meninggalkan jejak digital yang jelas, sehingga kripto menjadi sulit digunakan untuk pencucian uang dan tindakan korupsi. "Transaksi kripto dapat dilacak dengan mudah karena jejak digital yang tidak dapat dihapus, bahkan setelah bertahun-tahun. Hal ini mempermudah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegak hukum lainnya dalam mengawasi dan menindak pelanggaran," tambahnya.

Untuk ke depannya, Oscar mendorong masyarakat untuk terus belajar mengenai blockchain dan berinvestasi menggunakan teknik Dollar Cost Averaging (DCA). Menurutnya, DCA adalah strategi yang efektif untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi keuntungan dalam investasi kripto.

"Semua orang memiliki kesempatan untuk bergabung dalam ekosistem keuangan digital ini. Di dunia kripto, tidak ada batasan geografis atau minimum saldo untuk memulai investasi," tutup Oscar.

 

Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Dorong Perbankan Antisipasi Risiko Iklim untuk Stabilitas Keuangan

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong sektor perbankan Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Langkah ini diambil dalam upaya memastikan stabilitas keuangan dan ekonomi nasional di tengah tantangan global terkait pemanasan global.

Dalam acara kick off Cooperation OJK-Prospera on Climate Risk Management Policies for Indonesian Banks, Jumat (28/6/2024), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya manajemen risiko yang kuat dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Kerja sama dengan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) menjadi bagian strategis dalam mendukung upaya ini.

Dian mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak sistemik terhadap sektor keuangan, perekonomian, dan masyarakat secara luas. Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling terpapar dengan peringkat kedua di dunia, harus siap menghadapi tantangan ini dengan serius.

"Sebanyak 40% dari total kredit di industri perbankan saat ini dialokasikan pada sektor-sektor dengan intensitas karbon tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kerentanan perubahan iklim di sektor perbankan," ungkapnya.

OJK juga telah melakukan uji tekanan (stress test) untuk mengukur respon sektor perbankan terhadap risiko perubahan iklim. Hasilnya menunjukkan bahwa risiko finansial yang dihadapi akan meningkat secara signifikan jika tidak ada tindakan pencegahan yang tepat.

"Ini menekankan perlunya langkah-langkah proaktif dalam mengelola risiko, memperbarui kerangka kebijakan, dan mengadopsi praktik terbaik untuk menjaga keselarasan dengan tuntutan global dan kepentingan semua pemangku kepentingan," tandasnya.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor perbankan Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks terkait dengan perubahan iklim.

 

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News