BPRNews.id - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Karanganyar turut berperan aktif dalam merespons kenaikan harga kebutuhan pokok dengan melaksanakan bazar pangan murah. Salah satunya, PT BPR Bank Daerah Karanganyar telah menggelar gerakan pangan murah di Kecamatan Jatipuro pada Jumat (15/3/2024).

Direktur PT BPR Bank Daerah Karanganyar, Haryono, mengungkapkan bahwa sebanyak 500 paket sembako murah telah tersedia dalam bazar tersebut. Setiap paket berisi lima kilogram (kg) beras, satu liter minyak goreng, dan satu kg gula pasir, dengan harga terjangkau Rp50.000 per paket, jauh di bawah harga normal sebesar Rp81.750. Antusiasme masyarakat terhadap bazar ini begitu tinggi, di mana 500 paket tersebut ludes terjual dalam waktu kurang dari satu jam.

"Hari ini, kita tidak hanya merayakan HUT ke-55 BPR Bank Daerah Karanganyar tetapi juga meluncurkan program BUMD peduli pengendalian inflasi daerah," ungkap Haryono kepada Solopos.com.

Haryono menjelaskan bahwa gerakan pangan murah ini merupakan hasil kerjasama dengan Dispertan PP Karanganyar. Selanjutnya, bazar sembako murah ini akan diadakan kembali di Kecamatan Kebakkramat menjelang perayaan Lebaran, dengan jumlah paket yang sama, yaitu 500 paket.

Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Karanganyar, Titis Sri Jarwoto, gerakan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat Karanganyar memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

"Kami berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan menggelar gerakan pangan murah di seluruh Kabupaten Karanganyar," tambahnya.

Gerakan pangan murah ini bukan hanya sekadar bantuan sosial, tetapi juga sebagai upaya nyata BUMD dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan hingga perayaan Lebaran mendatang.

Bprnews.id - PT Pertamina (Persero) memberikan bantuan alat hibah teknologi tepat guna kepada 28 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) senilai total Rp690 juta yang didistribusikan bertahap sejak akhir 2023.

"UMKM adalah urat nadi dan penopang perekonomian daerah dan nasional. Untuk itu, Pertamina konsisten melakukan upaya pengembangan UMKM melalui program pelatihan, pameran, dan bantuan alat hibah teknologi," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Bantuan alat teknologi tersebut diberikan kepada para Champion UMK Academy Pertamina tahun 2023 dan 10 besar peserta Pertapreneur Aggregator. Bantuan tersebut mencakup mesin jahit, mesin potong, mesin diesel, mesin cetak pelet, alat pengolah makanan, penggiling kopi, dan peralatan produksi lainnya.

Fadjar menjelaskan bahwa UMK Academy merupakan program kompetisi bagi mitra binaan Pertamina yang dirancang untuk meningkatkan kualitas UMKM. Para peserta memperoleh beragam pembinaan melalui empat kurikulum pengembangan, dan pada akhir program, pelaku usaha yang menunjukkan peningkatan dapat mengikuti seleksi lanjutan.

Salah satu penerima hibah, Sriyati, pemilik Padma Bakery, menyatakan bahwa peralatan yang diterimanya sangat bermanfaat terutama menjelang Ramadhan dan Idul Fitri karena pesanan kue kering meningkat.

Sementara itu, Nindita Nareswari, pemilik Dapur S'Best, mengaku lebih disiplin menjalankan rencana bisnis setelah mengikuti UMK Academy. S'Best berencana untuk mendapatkan sertifikasi HACCP untuk ekspansi ke Taiwan dan China.

Fadjar menambahkan bahwa Pertamina akan membuka program UMK Academy 2024 untuk menjaring UMKM baru dan berharap semakin banyak UMKM dapat "naik kelas" dan bersaing di pasar global. Komitmen Pertamina dalam mendorong UMKM sejalan dengan sustainable development goals (SDGs) poin 8, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta tenaga kerja penuh dan produktif.

Bprnews.id - KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menegaskan pentingnya kehadiran penyuluh kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat pengawasan kemitraan secara menyeluruh hingga ke lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budi Joyo Santoso, salah satu anggota KPPU, dalam sebuah kuliah umum dengan tema penyuluhan kemitraan di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat (8/3).

"Dalam langkah awal, kami akan membentuk penyuluh kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan UNS. Dalam beberapa tahun ke depan, kami berencana untuk melibatkan perguruan tinggi lainnya guna mencapai target 1.000 Penyuluh Kemitraan UMKM di seluruh Indonesia," ungkap Budi seperti yang dikutip dalam keterangan resmi pada Sabtu (9/3).

Pembentukan ini merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman (MoU) antara KPPU dan UNS, yang nantinya akan diikuti dengan penyelenggaraan mata kuliah persaingan usaha melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Lebih lanjut, KPPU juga berencana untuk berdiskusi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi guna memperluas pemberian mata kuliah persaingan usaha di perguruan tinggi.

Budi menjelaskan bahwa KPPU akan membentuk tim pengawasan kemitraan UMKM yang akan bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Investasi/BKPM, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tim ini akan bertugas mengawasi pelaksanaan kemitraan, termasuk pendataan, evaluasi, serta tindak lanjut atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan kemitraan.

Untuk mencapai target kemitraan UMKM yang telah ditetapkan, yaitu 11% pada tahun 2024, KPPU akan berperan aktif dalam memastikan pengawasan kemitraan yang efektif. Dengan sumber daya terbatas, KPPU akan menggandeng penyuluh kemitraan UMKM yang akan memberikan edukasi langsung kepada pelaku UMKM di lapangan mengenai aspek legalitas, pelaksanaan perjanjian kemitraan, serta membantu dalam melaporkan dugaan pelanggaran kemitraan kepada KPPU.

Rencananya, penyuluh kemitraan UMKM ini akan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan hasil kerjasama antara KPPU, Kementerian Koperasi dan UKM, serta melibatkan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat.

Bprnews.id - Sekitar 6.242 usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperoleh sertifikat halal, menjadi dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel, Naziarto, mengungkapkan bahwa pada hari Kamis sebelumnya (7/3), sebanyak 1.000 sertifikat halal telah disalurkan kepada pelaku UMKM.

"Kemarin kita telah menyediakan 1.000 sertifikat halal untuk para pelaku UMKM," ujar Naziarto di Pangkalpinang pada hari Minggu.

Saat ini, total UMKM di Provinsi Kepulauan Babel mencapai 199.970 unit, dengan hanya 6.242 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal. Mereka tersebar di berbagai daerah termasuk Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur.

"Nampaknya, hanya dua persen dari jumlah keseluruhan UMKM di Babel yang sudah memiliki sertifikat halal," tambahnya.

Naziarto menekankan bahwa pembagian sertifikat halal ini merupakan langkah penting yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas produk UMKM yang memiliki daya saing di pasar global.

"Kami sangat mengapresiasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah memberikan sertifikat halal secara gratis kepada para pelaku UMKM di daerah ini," katanya.

Menurut Naziarto, sertifikasi halal yang diberikan oleh pemerintah secara cuma-cuma memberikan kepercayaan bagi pelaku UMKM untuk terus menghasilkan berbagai produk makanan, minuman, kerajinan, pariwisata, dan lainnya.

Dia juga menyoroti sembilan kriteria yang dihasilkan pada kongres halal Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung sertifikasi halal ini. Salah satu kriteria tersebut adalah mendorong fatwa MUI sebagai standar dalam rangka standardisasi produk dan pariwisata halal yang semakin berkembang di Indonesia.

Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan target penyaluran pendanaan ke sektor produktif dan UMKM mencapai 40% dari total outstanding pendanaan pada tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa target tersebut sejalan dengan Roadmap Penguatan dan Pengembangan LPBBTI. Saat ini, pendanaan ke sektor produktif belum mencapai 40%.

"Outstanding pendanaan ke sektor produktif atau UMKM pada Januari 2024 sebesar 33,65% atau Rp 20,33 triliun dari total outstanding pendanaan Rp 60,42 triliun," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Minggu (10/3).

Agusman mengakui bahwa pertumbuhan pinjaman fintech P2P lending cenderung melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ia tetap optimis bahwa penyaluran pinjaman industri fintech P2P lending pada tahun 2024 akan meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.

OJK berencana untuk mendorong industri fintech P2P lending agar menyalurkan 70% pembiayaan ke sektor produktif dan 30% ke sektor konsumtif pada tahun 2028.