BPRNews.id  -  PT Bank Tabungan Negara (BTN) sedang menjajaki akuisisi sebuah Bank Umum Syariah (BUS) potensial yang akan digabungkan dengan BTN Syariah. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa proses uji tuntas (due diligence) sedang berlangsung, namun ia enggan mengungkapkan nama bank tersebut. 

"Banknya apa, saya masih harus merahasiakan, karena akan berurusan dengan otoritas jasa keuangan dan pasar modal terkait keterbukaan informasi. Katakan saja namanya bank X. Jadi bank X ini sedang kami dekati, dan salah satunya yang sedang dibahas adalah mengenai valuasi," ujar Nixon dalam konferensi pers Public Expose Live, Selasa (27/8).

Meskipun menolak untuk menyebutkan nama bank tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa proses due diligence berjalan lancar dan lebih sederhana dari yang diharapkan. "Yang ketiga, size (ukuran banknya) relatif tidak terlalu besar," tambah Nixon. Ia juga menjelaskan bahwa BTN saat ini sedang bernegosiasi secara intensif mengenai valuasi BUS tersebut dengan Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BTN serta pemegang saham BUS yang akan diakuisisi.

BPRNews.id  -  Penyaluran kredit bank umum di Provinsi Jambi hingga Juni 2024 mencapai Rp52,45 triliun, meningkat sebesar 7,50 persen dari tahun sebelumnya. Kepala OJK Provinsi Jambi, Yudha Nugraha Kurata, mengatakan, "Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) stabil dan tumbuh, per Juni 2024 kredit tumbuh sebesar 7,50 persen (yoy) menjadi Rp52,45 triliun." Kredit konvensional tumbuh sebesar 6,13 persen menjadi Rp46,71 triliun, sementara pembiayaan syariah meningkat tajam sebesar 20,08 persen, mencapai Rp5,74 triliun.

"Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami peningkatan sebesar 2,42 persen, dengan perbankan konvensional menyumbang Rp40,65 triliun dan perbankan syariah sebesar Rp3,85 triliun," tambah Yudha. Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Jambi tercatat sebesar 117,86 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 86,77 persen. 

Meskipun demikian, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 1,94 persen, lebih rendah dibandingkan rasio nasional yang mencapai 2,24 persen. "Sebagian besar penyaluran kredit di Jambi digunakan untuk konsumsi, yakni sebesar 42,34 persen, diikuti oleh kredit modal kerja sebesar 30,04 persen dan investasi sebesar 27,62 persen," jelas Yudha.

Menurut Yudha, kredit kepada UMKM mencapai 45,96 persen dari total penyaluran, sementara non-UMKM mencatatkan porsi sebesar 54,04 persen. Secara sektoral, kredit terbesar disalurkan ke sektor bukan lapangan usaha-rumah tangga, termasuk multiguna (28,67 persen), sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (27,31 persen), serta perdagangan besar dan eceran (16,20 persen)

bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memperkenalkan Roadmap Pengembangan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif OJK untuk memperkuat pertumbuhan dan daya saing industri penjaminan serta menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor ini di Indonesia.

“Roadmap ini diharapkan bisa meningkatkan rasio dari industri penjaminan yang saat ini 2,6 persen terhadap PDB menjadi 3,5 persen,” ungkap Ogi Prastomiyono, Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, dalam acara peluncuran roadmap.

Ogi menjelaskan bahwa proses penyusunan roadmap ini melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi dan kementerian terkait. "Penyusunan peta jalan ini bukan hanya oleh OJK, tapi oleh asosiasi, industri, kementerian/lembaga, regulator yang lain, Kementerian Koperasi, Kementerian BUMN, dan akademisi," tambahnya. Ia juga menekankan bahwa salah satu tujuan peluncuran roadmap ini adalah untuk mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, berkembang, dan adil.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa industri penjaminan memiliki peran penting dalam memenuhi tiga kebutuhan utama sektor UMKM terkait akses pembiayaan: availability dengan meningkatkan daya tarik sektor UMKM bagi lembaga pembiayaan, accessibility dengan memperluas akses dan informasi sektor UMKM kepada sistem pembiayaan atau pemerintahan, dan ability dengan membangun kapasitas pivot serta manajemen risiko sektor UMKM, dengan dukungan industri penjaminan dan pemerintah.

“Maka sektor UMKM dapat tumbuh dan berkembang untuk mendorong perekonomian nasional dan penyelamat tenaga kerja,” ujarnya.

Secara statistik, OJK mencatat bahwa industri penjaminan di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Juni 2024, aset industri penjaminan mencapai Rp47,29 triliun, naik 8,01 persen secara tahunan (yoy). Sementara itu, nilai outstanding penjaminan per Juni 2024 mencapai Rp415,57 triliun, tumbuh 15,79 persen yoy dengan gearing ratio 22,62 kali dari batas threshold

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia untuk periode 2024-2028. Dalam peluncuran ini, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan harapannya bahwa rasio industri penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat meningkat dari 2,5 persen menjadi 3,6 persen. Menurut Mahendra, "Pengembangan ini juga akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri jasa keuangan, yang pada akhirnya akan menurunkan biaya dana yang disediakan oleh sektor tersebut."

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan bahwa penguatan industri jasa keuangan memerlukan peningkatan modal atau ekuitas, serta penguatan manajemen risiko dan kepatuhan. Dengan langkah-langkah tersebut, sektor ini diharapkan menjadi lebih efisien, tahan, dan tumbuh secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menambahkan bahwa peta jalan ini disusun sejak 2023 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ogi menegaskan pentingnya peta jalan ini sebagai langkah krusial untuk mengembangkan industri jasa keuangan yang lebih sehat, efisien, dan berintegritas. "Ini adalah waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan keadaan yang tepat untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan melalui industri penjaminan," ujar Ogi.

bprnews.id - Pada Selasa (27/8), Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk resmi menandatangani kontrak kerja sama dengan BPR Syariah Inti Amanah. Acara penandatanganan berlangsung di ruang Pasca Sarjana dan disaksikan oleh perwakilan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banggai, Suma K Saleh, bersama sejumlah pejabat Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Rektor Unismuh Luwuk, Dr. Sutrisno K Djawa, mengungkapkan rasa syukurnya atas terjalinnya kerja sama ini dan berharap bahwa setiap poin dalam kesepakatan dapat dijalankan dengan baik. 

"Mudah-mudahan kerja sama ini membawa banyak manfaat bagi kita semua," katanya.

Helmi Muhammad, Direktur BPR Syariah Inti Amanah, juga menyampaikan apresiasinya kepada Unismuh Luwuk atas kesempatan bekerja sama ini. Menurutnya, BPR Syariah Inti Amanah saat ini merupakan bank syariah terbesar di Sulawesi, sehingga menjalin kerja sama dengan Unismuh Luwuk adalah suatu kehormatan bagi pihaknya.

"Dengan adanya kerja sama ini, semoga hubungan antara kedua institusi dapat terjalin dengan baik," ujarnya.