BPRNews.id - Pengelolaan finansial yang efektif semakin penting di tengah fenomena "makan tabungan" yang melanda masyarakat Indonesia. Fenomena ini terjadi saat masyarakat terpaksa menguras tabungan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat meningkatnya proporsi pengeluaran dibandingkan pendapatan dan menurunnya saldo tabungan.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2024 menunjukkan bahwa 99 persen rekening di Indonesia memiliki saldo di bawah Rp100 juta, dengan rata-rata tabungan turun dari Rp3 juta sebelum pandemi menjadi Rp1,8 juta pada April 2024. Kenaikan suku bunga, harga pangan, dan dampak PHK akibat pandemi COVID-19, yang tidak diimbangi dengan kenaikan upah, memperparah kondisi ini.

Dalam upaya mengatasi situasi tersebut, Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon, Ivan Jaya, memperkenalkan metode Kakeibo, teknik pengelolaan finansial yang populer di Jepang. "Kakeibo mengedepankan prinsip mindful spending, yang membantu individu mengoptimalkan pengeluaran mereka," ungkap Ivan dalam Journalist Class pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Ivan menjelaskan bahwa metode ini melibatkan pencatatan seluruh pemasukan dan pengeluaran tetap, penentuan jumlah tabungan yang ingin dicapai, serta pengelompokan pengeluaran ke dalam empat kategori utama: kebutuhan sehari-hari, keinginan, culture, dan kebutuhan tak terduga. 

Selain Kakeibo, Ivan juga merekomendasikan strategi budgeting 40-30-20-10, di mana 40 persen dari pendapatan digunakan untuk biaya hidup, maksimal 30 persen untuk membayar cicilan utang, 20 persen untuk tabungan, dan 10 persen untuk ibadah atau sosial. "Dengan disiplin dalam menerapkan metode ini, masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada tabungan untuk kebutuhan sehari-hari dan mulai membangun kebiasaan menabung yang berkelanjutan," jelas Ivan.

BPRNews.id - Bank Sumut dan Bank Mestika Dharma menunjukkan peningkatan kinerja intermediasi yang positif. Berdasarkan pemantauan hingga Juni 2023, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) kedua bank tersebut tumbuh sebesar 1,02 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya (yoy), sementara penyaluran kredit meningkat sebesar 6,64 persen (yoy).

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumut, Khoirul Muttaqien, mengungkapkan bahwa selain bank umum daerah, kinerja BPR/BPRS di Sumut juga mengalami peningkatan yang baik, khususnya dalam kontribusi mereka menyalurkan kredit. "Per Juni 2024, penghimpunan DPK bertumbuh 8,11 persen yoy, dan penyaluran kredit/pembiayaan dapat didorong bertumbuh double digit sebesar 9,32 persen yoy," jelasnya, Kamis (15/8/2024).

Khoirul juga menyatakan bahwa OJK terus mendorong proses merger, konsolidasi, dan akuisisi untuk memperkuat posisi BPR/BPRS. "Hingga saat ini, terdapat 51 bank dari yang sebelumnya 60 bank pada Desember 2020, dengan tujuan memperkuat layanan, permodalan, dan infrastruktur, serta mendukung program konsolidasi pemerintah," tambahnya.

BPRNews.id - OJK Sulselbar mencatat pertumbuhan kredit di Sulawesi Selatan yang tetap baik, dengan risiko kredit perbankan yang masih terjaga. "Hal ini terlihat dari rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar 3,04 persen, yang berada di bawah ambang batas 5 persen," kata Kepala OJK Sulselbar, Darwisman.

Ia menambahkan bahwa berdasarkan kegiatan, NPL bank umum dan BPR masing-masing sebesar 3,04 persen dan 3,21 persen. "Adapun indikator fungsi intermediasi (Loan to Deposit Ratio – LDR) mencapai 124,93 persen. Artinya, masih banyak perputaran uang yang berada di masyarakat, uang-uang itu masuk kembali ke bank," jelas Darwisman.

Berdasarkan outlook OJK 2024, target pertumbuhan kredit diproyeksikan berada dalam rentang 9 sampai 11 persen, sementara DPK diproyeksikan tumbuh sebesar 6 sampai 8 persen. "Perbankan secara keseluruhan masih didominasi oleh bank konvensional, dengan share aset mencapai 92,30 persen, DPK sebesar 91,68 persen, dan share kredit sebesar 92,02 persen," ujarnya.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mempersiapkan penyesuaian pajak baru untuk transaksi aset kripto sebagai bagian dari proses alih pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK yang direncanakan akan mulai berlaku awal 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, menyatakan, "Kami dari OJK akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk penerapan pajak baru kripto ini."

Dengan pengalihan pengawasan ke OJK, klasifikasi pajak untuk aset kripto diperkirakan akan mengalami perubahan, mengingat aset ini akan dikategorikan ulang sebagai aset keuangan digital, bukan lagi sebagai komoditas. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 68 Tahun 2022, saat ini pajak untuk transaksi aset kripto pada platform yang terdaftar di Bappebti adalah sebesar 0,11 persen dari nilai transaksi sebagai pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara itu, transaksi pada platform yang tidak terdaftar dikenakan tarif PPN sebesar 0,22 persen.

Di samping itu, transaksi aset kripto juga dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,1 persen untuk platform yang terdaftar dan 0,2 persen untuk platform yang tidak terdaftar. Mengacu pada hal ini, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk mengusulkan penurunan tarif pajak hingga setengah dari tarif yang berlaku saat ini.

BPRNews.id - Menurut pejabat tersebut, langkah-langkah preventif perlu dimulai dari hulu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi dari judi online. "Edukasi yang intensif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online," jelasnya.

Di sisi lain, penegakan hukum di hilir juga tidak kalah penting. "Kami akan fokus pada penutupan akses judi online, termasuk pemblokiran nomor rekening pelaku dan penangkapan sindikat judi online ilegal," tambah pejabat tersebut. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menghentikan operasi perjudian ilegal yang merajalela.

Dia juga menekankan bahwa pencegahan judi online tidak bisa hanya mengandalkan satu metode. "Penyebaran judi online harus diatasi dengan berbagai pendekatan, termasuk tindakan penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang berkelanjutan. Penangkapan bandar judi secara massif harus terus dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, pejabat tersebut juga mengimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan. "Kami berharap masyarakat dapat membantu dengan melaporkan aktivitas perjudian ilegal dan mendukung kampanye edukasi tentang bahaya judi online."

Dengan upaya gabungan ini, diharapkan penyebaran judi online dapat diminimalisir dan dampaknya terhadap masyarakat dapat dikurangi secara signifikan.