Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (POJK 5/2024) sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan penanganan perbankan.
Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, aturan ini diterbitkan sebagai langkah antisipasi terhadap situasi geopolitik global yang sedang tidak menentu.
"Ketentuan ini penting dalam mengantisipasi situasi geopolitik global yang bergejolak yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan kegiatan usaha bank. Dengan diterbitkannya POJK ini, diharapkan akan semakin mendorong perbankan dalam mendukung perekonomian nasional dan menjaga kepercayaan masyarakat," kata Dian dalam keterangan resmi, Senin, 22 April 2024.
POJK 5/2024 merupakan penyelarasan dan pengkinian ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Aturan ini memuat empat topik ketentuan utama, termasuk mekanisme dan koordinasi dalam penetapan Bank Sistemik, penetapan status dan tindakan pengawasan bank, rencana aksi pemulihan (recovery plan), dan pendirian bank perantara dalam rangka resolusi bank oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
"Dengan POJK ini, kemungkinan permasalahan bank dapat dihindari atau terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat," tambah Dian.
POJK 5/2024 diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi industri perbankan Indonesia untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kompleksitas dinamika makroekonomi dan keuangan. Aturan ini berlaku untuk seluruh Bank Umum, baik konvensional maupun syariah, serta kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
Bprnews.id - BPR Sentral Mandiri di Bekasi baru-baru ini mengumumkan peluncuran inisiatif kesadaran ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) yang diberi nama "Upaya Keberlanjutan Dimulai dari Saya!".
Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong budaya keberlanjutan di pasar ritel dan UMKM di seluruh provinsi Indonesia.
Trie Wahyuningsih, CEO BPR Sentral Mandiri, menjelaskan bahwa melalui inisiatif ini, perusahaan berkomitmen untuk memberdayakan nasabah ritel dan UMKM agar dapat menerapkan praktik berkelanjutan. Dia menekankan pentingnya peran para nasabah dalam mendorong perubahan positif dalam lingkungan dan masyarakat.
"Dalam BSM, kami percaya bahwa kesadaran dan upaya ESG harus meresap dan inklusif," kata Trie Wahyuningsih dalam keterangan tertulisnya pada Senin (22/4).
Program Pembiayaan Mikro Berkelanjutan yang baru diluncurkan bertujuan untuk memberikan insentif kepada nasabah pinjaman mikro yang mengikuti pelatihan kesadaran ESG. Program ini menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan, termasuk suku bunga yang lebih rendah dan jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang, sebagai bukti komitmen BSM terhadap keuangan berkelanjutan.
Selain itu, BSM juga telah mengadakan serangkaian webinar Pendidikan dengan fokus pada peningkatan kesadaran tentang prinsip dan praktik manajemen ESG. Kerjasama dalam webinar ini melibatkan perusahaan Singapura, CER Consultancy Pte Ltd, dan PT Verde Kinetika Indonesia (VKI) sebagai mitra teknologi.
Direktur Eksekutif dan Pelatih CER Consultancy menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk mendidik dan melatih UMKM tentang prinsip-prinsip ESG. Mereka juga siap memberikan konsultasi bagi yang siap mencapai standar ESG, sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman mikro hijau yang ditawarkan oleh BSM.
"Inisiatif ESG dapat memberikan manfaat bagi UMKM, sesuai dengan persyaratan emisi GRK Cakupan 1 dan 2 sesuai dengan ISO 14064, dan berkontribusi terhadap tujuan inklusi keuangan dalam SDGs," tambahnya.
BSM juga mengucapkan terima kasih kepada Tuv Sud Singapura yang telah memberikan Sertifikat Partisipasi kepada individu dan korporasi setelah selesai sesi webinar dan penilaian.
“Tuv Sud PSB sangat antusias untuk menjadi bagian dari inisiatif CER untuk menciptakan kesadaran ESG di Indonesia,” kata Brandon Lee, Manajer Akademi di Tuv Sud Singapore.
Bprnews.id - PT BPR Samudera berhasil merekam kinerja usahanya yang mengesankan selama tahun buku 2023. Selain berhasil menaikkan total aset, pertumbuhan laba perusahaan juga mencatat angka double digit. Hingga 31 Desember 2023, total aset mencapai Rp29,5 Miliar, realisasi kredit Rp24,4 Miliar, dana pihak ketiga Rp16,5 Miliar, dan laba bersih usaha mencapai Rp235 Juta atau tumbuh sebesar 27,71 persen secara year on year.
Manajemen PT BPR Samudera berhasil melakukan rebound kinerja usahanya di tahun 2023. Selain berhasil menaikkan total aset, pertumbuhan laba juga berhasil melampaui pertumbuhan usahanya. Total aset tumbuh 19,14 persen sementara laba bersih usaha tumbuh 27,71 persen. Seluruh indikator usahanya juga berhasil tumbuh double digit.
"Alhamdulillah tahun buku 2023 kita kembali mampu mencatatkan pertumbuhan usaha dan laba. Total aset tercapai Rp29,5 Miliar, realisasi kredit sebanyak Rp24,4 Miliar, dana pihak ketiga terhimpun sebesar Rp16,5 Miliar, dan laba bersih usaha naik dari Rp184 Juta di tahun 2022 menjadi Rp235 Juta di tahun 2023 atau tumbuh 27,71 persen secara year on year," ujar Direktur Utama PT BPR Samudera, Algusriandi, didampingi Direktur Jhon Kenedy kepada Padang Ekspres.
Menurut Algusriandi, sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disepakati bersama di awal tahun 2023, fokus kinerja tahun 2023 lebih diarahkan pada maksimalisasi kredit. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memaksimalkan pendapatan dan laba bersih usaha. "Alhamdulillah, kerja keras tim berhasil melaksanakan itu dengan baik. Kredit bertumbuh dan laba bersih usahapun tumbuh signifikan," tambahnya.
Dari evaluasi yang dilakukan akhir tahun 2023, tercatat total aset yang mampu dibukukan sebanyak Rp29,5 Miliar. Realisasi aset ini bertumbuh 19,14 persen secara year on year. Selain bertumbuh, capaian aset ini juga mencapai target yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
Bertumbuhnya kinerja aset tak terlepas dari membaiknya kinerja treasury dan realisasi kredit. Total dana pihak ketiga yang mampu dihimpun hingga akhir tahun 2023 tercatat Rp16,5 Miliar atau tumbuh 6,58 persen dibandingkan tahun 2022.
"Total pendapatan operasional kita di tahun 2023 tercatat sebanyak Rp3,3 Miliar. Realisasi pendapatan operasional ini tumbuh 8,08 persen secara year on year," ujar Algusriandi.
Selain berhasil menciptakan pertumbuhan usaha, manajemen PT BPR Samudera di tahun 2023 juga perlahan-lahan mampu meningkatkan kualitas aktiva produknya. "Pengendalian biaya dan peningkatan kualitas kredit menjadi titik fokus kita dan alhamdulillah dua ratio kualitas aktiva produktif (KAP) ini berhasil kita turunkan dibandingkan tahun 2022 yang lalu. Pengendalian biaya dan peningkatan kualitas kredit inilah yang bermuara pada pencapaian laba. Laba bersih usaha berhasil ditingkatkan dari Rp184 Juta di tahun 2022 naik menjadi Rp235 Juta di tahun 2023 atau tumbuh 27,71 persen secara year on year," lanjut Algusriandi.
PT BPR Samudera merupakan salah satu BPR yang beroperasi di Kabupaten Pesisit Selatan. BPR ini mayoritas dimiliki oleh Pemkab Pesisir Selatan. Selain kepemilikan, segmen pasar BPR Samudera ini juga terbilang unik, lebih di-segmentasikan pada masyarakat pesisir pantai, dan menjadi mitra oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Algusriandi berharap tahun 2024 bisa menjadi tahun yang lebih baik lagi bagi PT BPR Samudera.
Bprnews.id - Dalam upaya memastikan stabilitas dan keamanan sektor keuangan Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan kebijakan baru yang mewajibkan semua bank umum untuk memiliki Rencana Pemulihan.
Kebijakan ini diumumkan dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023, yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa (31/1/2023). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada tahun 2023.
Optimisme ini didasarkan pada beberapa faktor, antara lain dihapusnya aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), penurunan tingkat inflasi yang lebih cepat, serta kinerja neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, mencapai 54,46 miliar dolar AS sepanjang tahun 2022, menjadi yang tertinggi dalam sejarah.
Menyikapi kondisi ekonomi yang dinamis dan potensi risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang, keputusan untuk mewajibkan semua bank umum memiliki Rencana Pemulihan dipandang sebagai langkah proaktif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Rencana Pemulihan tersebut akan menjadi landasan bagi bank umum dalam menghadapi berbagai skenario krisis dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan kondisi keuangan mereka.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan bahwa sektor perbankan Indonesia akan semakin tangguh dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Bprnews.id - Sebanyak lima karyawan BPR NTB (Perseroda) diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci Makkah. Program ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan terhadap karyawan yang telah menunjukkan kinerja yang begitu baik.
Direktur Operasional BPR NTB, H. Usman, menjelaskan bahwa program umrah tersebut juga bertujuan untuk memberikan motivasi kepada seluruh karyawan PT BPR NTB (Perseroda).
"Ini (program umrah) adalah bentuk penghargaan kepada pegawai yang berprestasi," katanya, Senin (22/4/2024) di Mataram.
H. Usman dari BPR NTB mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya BPR NTB memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi dengan memberangkatkan sebanyak lima karyawan.
"Insya Allah untuk tahun depan kita anggarkan untuk berangkat Umrah sebanyak 10 orang pegawai yang berprestasi," katanya.
Sekadar informasi, BPR NTB adalah salah satu lembaga keuangan milik pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB selama tahun 2023 juga membanggakan, tercapainya target laba salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB serta capaian aset yang cukup baik.
Direktur Operasional H. Usman sebelumnya menjelaskan bahwa posisi aset BPR NTB saat ini mencapai Rp1,002 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa Tabungan dan deposito juga mencapai Rp 680 miliar, melampaui target sebesar Rp 676 miliar. Laba yang ditargetkan sebesar Rp 29,4 miliar tercapai sebesar Rp 29,5 miliar, sementara kredit tersalur sebesar Rp 895 miliar.