BPRNews.id - Menurut data yang dirilis oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) terus mengalami penyusutan pada tahun 2023. Penyusutan ini disebabkan oleh sejumlah bank yang bangkrut serta aktivitas merger yang meningkat di sektor ini.

"Dari data yang kami peroleh, jumlah BPR pada Desember 2023 mencapai 1.575 bank, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya," ungkap LPS dalam laporannya, seperti dikutip dari Bisnis.

Selama tahun 2023, banyak BPR yang mengalami kebangkrutan dan merger. Pada paruh kedua 2023, sebanyak 30 BPR menjalankan proses merger, menandakan adanya tren konsolidasi yang signifikan di sektor ini.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa tren penurunan ini dapat berlanjut di tahun 2024. "Sudah ada 7 bank BPR yang bangkrut pada tahun ini, dan kami memproyeksikan kemungkinan 5 bank lagi akan mengalami kebangkrutan," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan aktivitas merger, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, memperkirakan bahwa tren merger BPR akan tetap tinggi di tahun ini. "OJK akan terus mendorong konsolidasi di sektor BPR untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan," tambahnya.

Tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk memastikan bahwa BPR yang beroperasi adalah yang berkualitas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. OJK berharap bahwa dari 1.600 penyelenggara BPR saat ini, jumlahnya dapat dikurangi menjadi sekitar 1.000, sehingga persaingan di setiap lokasi menjadi lebih sehat.

Penyusutan jumlah BPR dan meningkatnya aktivitas merger menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan stabilitas sektor keuangan di Indonesia. OJK dan LPS terus melakukan langkah-langkah pengawasan dan regulasi untuk memastikan bahwa perbankan tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa stimulus restrukturisasi kredit perbankan akibat dampak COVID-19 berakhir pada hari ini. OJK menyatakan bahwa industri perbankan telah siap menghadapi berakhirnya kebijakan tersebut.

"Restrukturisasi kredit yang diterbitkan sejak awal 2020 telah banyak dimanfaatkan oleh debitur terutama pelaku UMKM. Stimulus restrukturisasi kredit merupakan bagian dari kebijakan countercyclical dan merupakan kebijakan yang sangat penting dalam menopang kinerja debitur, perbankan, dan perekonomian secara umum untuk melewati periode pandemi," ungkap keterangan resmi OJK.

Menurut OJK, berakhirnya kebijakan tersebut sesuai dengan pencabutan status pandemi COVID-19 oleh pemerintah pada Juni 2023. Selain itu, OJK juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi Indonesia yang telah terjadi, termasuk kondisi sektor riil.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian. Hal ini didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik.

"Berbagai indikator pada Januari 2024 menunjukkan perbankan Indonesia dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari rasio kecukupan modal, kondisi likuiditas, dan tingkat rentabilitas yang memadai," jelas Mahendra.

Stimulus restrukturisasi kredit perbankan COVID-19 telah diterbitkan sejak awal 2020 sebagai respons cepat OJK terhadap dampak pandemi. Kebijakan ini telah mengalami beberapa kali perpanjangan, dengan fokus pada target segmen, sektor, industri, dan daerah tertentu.

OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang ketat dan memperhatikan arah normalisasi kebijakan, sehingga industri perbankan dapat kembali pada kondisi normal secara terkendali ketika stimulus berakhir.

Dengan berakhirnya stimulus restrukturisasi kredit COVID-19, OJK tetap melakukan langkah pengawasan untuk memastikan kesiapan setiap bank secara individu dan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut.

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penggunaan stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 telah mencapai Rp830,2 triliun sejak kebijakan tersebut diterapkan pada tahun 2020 hingga berakhir pada 31 Maret 2024.

"Selama empat tahun implementasi, pemanfaatan stimulus restrukturisasi kredit ini telah mencapai Rp830,2 triliun, yang diberikan kepada 6,68 juta debitur pada Oktober 2020, yang merupakan angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Jakarta, Minggu.

Dian menyebutkan bahwa sebanyak 75 persen dari total debitur penerima stimulus adalah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding Rp348,8 triliun.

Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi, tren kredit restrukturisasi terus mengalami penurunan baik dari sisi outstanding maupun jumlah debitur. Pada Januari 2024, outstanding kredit restrukturisasi COVID-19 telah menurun menjadi Rp251,2 triliun yang diberikan kepada 977 ribu debitur.

OJK telah mempertimbangkan seluruh aspek secara mendalam dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus COVID-19, termasuk kesiapan industri perbankan, kondisi ekonomi secara makro dan sektoral, serta menjaga kepatuhan terhadap standar internasional.

Dalam rangka memastikan kelancaran normalisasi kebijakan tersebut, bank tetap dapat melanjutkan restrukturisasi kredit COVID-19 yang sudah berjalan. Sedangkan permintaan restrukturisasi kredit baru dapat dilakukan dengan mengacu pada kebijakan normal yang berlaku.

Dengan demikian, OJK berharap integritas laporan keuangan perbankan akan semakin baik dan dapat sepenuhnya mengacu pada praktik terbaik yang berlaku. Seiring dengan itu, OJK senantiasa melakukan langkah pengawasan untuk memastikan kesiapan setiap bank secara individu.

BPRNews.id - Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kuningan meraih penghargaan bergengsi sebagai TOP Pembina BUMD 2024 pada ajang TOP BUMD Awards tahun 2024. Prestasi ini merupakan hasil dari dedikasi dan prestasi gemilang yang telah ditorehkan oleh Pj Bupati yang membawa Perumda BPR Kuningan meraih predikat bintang lima pada ajang yang sama.

Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung pada Rabu (20/03/2024), di Dian Ballroom – Hotel Rafles, Jakarta. Iip Hidajat, yang didampingi oleh Direktur Utama Perumda BPR Kuningan, H. Dodo Warda, S.E, Dewan komisaris Perumda BPR, H. Kamil Ganda Permadi, M M, dan Direktur BPR yang membawahi fungsi kepatuhan, Deni Heryana S.sos, menerima penghargaan tersebut.

Predikat bintang lima yang diterima oleh Perumda BPR Kuningan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pencapaian kinerja yang luar biasa. Kepemimpinan dan manajemennya dinilai baik, serta memiliki peran besar dan penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Perumda BPR Kuningan juga dinilai telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat serta berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain penghargaan untuk Perumda BPR Kuningan, Direktur Utama, H. Dodo Warda, S.E, juga meraih penghargaan sebagai TOP CEO BUMD 2024. Dodo Warda menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kuningan atas dukungan yang telah diberikan.

"Dengan penghargaan ini, kami di Perumda BPR Kuningan merasa terdorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan kontribusi kami kepada masyarakat dan daerah," ujar Dodo Warda. "Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh pengurus dan pegawai untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Kuningan."

TOP BUMD Awards merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Majalah Top Business bersama Institut Otonomi Daerah serta beberapa lembaga kredibel dan civitas akademika. Ajang ini melibatkan puluhan profesor dan tenaga ahli sebagai Tim Dewan Juri, yang memberikan penghargaan kepada BUMD terbaik di Indonesia.

BPRNews.id - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) sukses menggelar Festival Ramadan di Hotel Horizon Ultima Makassar pada Kamis, 28 Maret 2024. Festival yang mengusung tema 'BPR/S untuk Semua' ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran bank BPR/S dalam kemajuan perekonomian wilayah tersebut.

Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, menyatakan bahwa festival ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha dan insan BPR/S, tetapi juga kepada masyarakat umum. "Melalui kegiatan ini, Perbarindo Sulselbar bertujuan untuk meningkatkan branding BPR di mata masyarakat serta meningkatkan peran BPR dalam kemajuan perekonomian di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat," ungkapnya.

Festival Ramadan ini menyajikan berbagai kegiatan menarik, salah satunya adalah Seminar Keuangan dengan Tema "Melek Keuangan Bareng BPR/S". Acara tersebut diisi oleh narasumber kompeten dari OJK, BI, dan LPa, dengan tujuan meningkatkan literasi keuangan masyarakat, terutama mengenai peran BPR dalam mendukung perekonomian rakyat.

Selain itu, panitia juga menyediakan Jutaan Pasar Sembako Murah bagi masyarakat, sesuai dengan semangat berbagi di bulan Ramadan. "Kami berharap dengan adanya pasar sembako murah ini dapat meringankan beban masyarakat dalam mempersiapkan kebutuhan pokok untuk berbuka puasa dan Hari Raya Idul Fitri," ujar panitia.

Acara puncaknya adalah Buka Puasa Bersama, yang menjadi kesempatan baik untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara pelaku BPR/S, nasabah, dan masyarakat umum.

Pelaksanaan Festival Ramadan "BPR/S untuk Semua" merupakan sinergi antara Perbarindo Sulselbar dengan lembaga keuangan lainnya seperti OJK, BI, dan LPS. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan daerah dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.