Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Dorong Perluasan Akses Layanan Keuangan untuk Sektor Pertanian di Jawa Tengah

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat langkahnya dalam mendorong perluasan akses layanan jasa keuangan, terutama bagi sektor pertanian, guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala OJK Jawa Tengah, Sumarjono, dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Peran Industri Jasa Keuangan di Sektor Pertanian dalam rangka Peningkatan Perekonomian Jawa Tengah dan DIY”. FGD tersebut dihadiri oleh akademisi, instansi pemerintah terkait, Bank Indonesia, serta perwakilan industri jasa keuangan, dan digelar di Kantor OJK Jawa Tengah pada Selasa (26/3).

Sumarjono menjelaskan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Jawa Tengah, terutama setelah sektor pengolahan dan perdagangan. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, dengan luas sawah terbesar kedua di Indonesia yang sebagian besar berada di Kabupaten Grobogan, dengan padi dan jagung sebagai komoditas utama.

“Pengembangan sektor pertanian menjadi strategis dalam meningkatkan perekonomian Jawa Tengah,” ujar Sumarjono.

Dalam diskusi tersebut, dibahas berbagai kendala yang dihadapi sektor pertanian, termasuk minimnya akses permodalan dan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis pertanian, penurunan luas lahan, keterbatasan pasokan pupuk dan pestisida, serta kurang optimalnya penggunaan peralatan modern.

“Kehadiran sektor keuangan dapat membantu mengatasi kendala-kendala ini dengan skema khusus bagi kelompok tani, serta memitigasi risiko gagal panen,” tambahnya.

Hasil FGD diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan.

Standard Post with Image
REGULATOR

OJK dan Kemendagri Sepakat Tingkatkan Literasi Keuangan melalui Peran TPAKD

BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk meningkatkan literasi, inklusi keuangan, dan pelindungan konsumen melalui optimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, di Kantor OJK Palembang pada Kamis (28/3/2024).

Aman Santosa menyatakan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen akan membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. "Kami meyakini bahwa masyarakat yang paham dan bertanggung jawab dalam menggunakan produk dan layanan keuangan memiliki kontribusi yang positif bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, diharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit pusat literasi dan inklusi keuangan yang tersebar dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di berbagai daerah. Hal ini bertujuan untuk mendukung kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di berbagai daerah.

Sementara itu, Agus Fatoni dari Kemendagri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan realisasi APBD dan mengalokasikan anggaran guna mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kolaborasi dan sinergitas program pemerintah melalui TPAKD.

"Dengan kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga jasa keuangan, khususnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, menjadi kekuatan besar untuk membantu masyarakat dan UMKM," ungkap Agus.

Penandatanganan PKS ini menjadi tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Ketua Dewan Komisioner OJK dengan Menteri Dalam Negeri, serta sebagai pembaharuan dari PKS sebelumnya. Perjanjian tersebut meliputi pembentukan TPAKD untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program TPAKD, serta dukungan terhadap kegiatan TPAKD di pusat dan daerah.

Dengan terlaksananya penandatanganan PKS ini, diharapkan koordinasi dan sinergitas antara OJK dan Kemendagri dapat diperkuat, serta partisipasi kedua belah pihak dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah semakin meningkat.

Standard Post with Image
REGULATOR

BAZNAS, OJK, dan Pemerintah Kota Malang Gelar Gebyar Malam Lailatul Qadar Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

BPRNews.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan Gebyar Malam Lailatul Qadar dengan berbagi bersama 1.000 anak yatim dan dhuafa. Acara berlangsung di Hotel Mercure Kota Malang pada Senin (25/3/2024).

Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen M.S., M.Sc., Ph.D., menyampaikan bahwa BAZNAS menjalankan amanah dari Nabi Muhammad SAW sebagai abul yatama, yaitu bapak dari kaum yatim piatu.

“Wajar kalau BAZNAS di era modern ini melaksanakan amanah Nabi Muhammad SAW sebagai abul yatama yaitu bapaknya kaum yatim piatu,” ujar Prof. Nadratuzzaman Hosen dalam sambutannya.

Prof. Nadratuzzaman berharap bahwa di momentum Ramadhan 1445 H, terutama di malam Lailatul Qadar, BAZNAS dapat menjadi figur yang membantu dan menopang kaum yatim piatu di Indonesia.

“Di saat Ramadhan ini, mereka menginginkan kebahagiaan dan kasih sayang orang tua. Oleh karena itu, BAZNAS di era modern ini harus menjadi figur yang membantu dan menopang mereka,” tambahnya.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Prof. Nadratuzzaman menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan stunting.

“BAZNAS merupakan kaki tangan langsung pimpinan wilayah untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting. Ini sejalan dengan UU Zakat yang mengamanahkan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah,” paparnya.

Prof. Nadratuzzaman menambahkan bahwa BAZNAS memberikan santunan sebesar Rp275 ribu per anak yatim dan dhuafa, yang diperoleh dari sumbangan 20 perusahaan di Kota Malang.

Acara ini menjadi bukti konkret dari sinergi antara BAZNAS, OJK, dan Pemerintah Kota Malang dalam menjalankan peran sosial dan kemanusiaan dalam rangka memperingati bulan suci Ramadan.

Standard Post with Image
REGULATOR

OJK Riau Gelar Buka Bersama dan Santunan bagi Anak Panti Asuhan dalam Rangka Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah

BPRNews.id - Dalam rangkaian acara Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah (Gerak Syariah) 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riau menggelar buka bersama dan santunan bagi anak-anak panti asuhan Ladang Amal. Acara ini berlangsung di Lt.3 Ballroom Kantor OJK Riau dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

Kepala OJK Riau, Endang Nuryadin, menyampaikan santunan kepada anak-anak panti asuhan Ladang Amal berupa tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) dari BRK Syariah. Endang berharap santunan ini dapat memberikan manfaat serta memberikan pemahaman penting tentang pentingnya menabung di bank syariah.

"Dalam momen Ramadan ini, kami ingin mengajak adik-adik untuk menabung di bank syariah. Bank syariah berprinsip sesuai dengan hukum Islam dan menawarkan keamanan serta ketentraman dalam menabung," ujar Endang.

Dalam sambutannya, Endang juga mengingatkan bahwa menabung sejak dini adalah langkah penting dalam meraih kesuksesan di masa depan. "Menabung sejak dini dapat membantu menghadapi masa-masa sulit dan memberikan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan," tambahnya.

Sebelum berbuka puasa bersama, Pemimpin Seksi Retail Funding Divisi Dana dan Digital Banking BRK Syariah, Rajiv Dharma, memberikan edukasi tentang pentingnya menabung sejak dini kepada anak-anak panti asuhan Ladang Amal. Rajiv mengungkapkan bahwa menabung merupakan keharusan dan dapat memberikan keamanan finansial di masa depan.

"Menabung sedikit demi sedikit adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Di BRK Syariah, kami menyediakan layanan pickup service untuk memudahkan penyetoran tabungan bagi adik-adik di panti asuhan," jelas Rajiv.

Acara ini juga dihadiri oleh Deputi Direktur OJK Riau, Elvira Azwan, serta berbagai perwakilan dari BRK Syariah dan OJK Riau lainnya. Semua pihak berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan memperkuat sinergi antara lembaga keuangan syariah dan masyarakat.

Standard Post with Image
BPR

PT. BPR Dana Mulia Sejahtera (DMS) Tanjungpinang Bagikan 300 Paket Takjil di Bulan Ramadan

BPRNews.id - Momen kebersamaan di Bulan Ramadan disambut dengan berbagi takjil oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mulia Sejahtera (DMS) Tanjungpinang untuk masyarakat. Tahun ini, BPR DMS Tanjungpinang membagikan 300 paket takjil, dengan 150 paket dibagikan di Jalan Merdeka dan 150 paket di sekitaran Bintan Rezeki, Batu 2.

Direktur PT. BPR DMS Tanjungpinang, Wei Kiong, menyatakan pentingnya kegiatan berbagi takjil ini dalam mempererat tali silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama, terutama dalam suasana Ramadan.

"Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami bersama dengan karyawan kembali berbagi takjil dengan masyarakat. Kami berharap dengan ini, puasa masyarakat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan," ujar Wei Kiong di Jalan Merdeka.

Wei Kiong menegaskan bahwa berbagi takjil merupakan salah satu bentuk kepedulian BPR DMS Tanjungpinang terhadap masyarakat yang membutuhkan. "Kami ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang dalam perjalanan atau membutuhkan takjil untuk berbuka puasa," tambahnya.

Lebih lanjut, Wei Kiong berharap melalui kegiatan ini masyarakat dapat semakin mengenal BPR DMS Tanjungpinang, yang selalu berupaya untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi.

"Dengan menyediakan berbagai macam produk kredit, kami berharap dapat membantu permodalan usaha masyarakat dan juga mengedukasi pentingnya budaya menabung," ungkap Wei Kiong.

Kegiatan berbagi takjil ini tidak hanya menjadi momen kebersamaan di Bulan Ramadan, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen BPR DMS Tanjungpinang dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Copyrights © 2024 All Rights Reserved by BPR News