Bprnews.id - Bank Mandiri terus mengukuhkan posisinya sebagai agen pembangunan dengan melanjutkan kerja sama strategisnya dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pada Senin (20/2), Bank Mandiri dan KONI menandatangani nota kesepahaman untuk layanan perbankan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri olahraga di Indonesia. Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri, Rohan Hafas, dan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, memimpin penandatanganan tersebut di Jakarta.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam mengelola keuangan dan mendukung industri olahraga nasional. Rohan Hafas menyatakan bahwa Bank Mandiri akan memberikan layanan perbankan terbaik bagi industri olahraga nasional dengan dukungan ekosistem transaksi digital yang terintegrasi, termasuk melalui Super App Livin' dan Super Platform Kopra by Mandiri.

Salah satu inisiatif dari kerja sama ini adalah peluncuran e-money edisi khusus KONI, yang dapat dibeli oleh masyarakat melalui Livin' dengan mudah. Rohan berharap bahwa e-money khusus KONI ini akan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pembayaran bagi atlet dan pelatih KONI untuk keperluan operasional mereka.

Ketua KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi dukungan Bank Mandiri yang telah terjalin selama ini dan berharap kerja sama ini dapat memperluas inklusi keuangan Indonesia, khususnya di industri olahraga. Dia juga berharap bahwa kerja sama ini dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan industri olahraga nasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan prestasi para atlet dan pelatih KONI.

Saat ini, Mandiri e-Money telah menjadi salah satu alat pembayaran yang populer di Indonesia dengan rata-rata lebih dari 110 juta transaksi per bulan senilai lebih dari Rp 1,9 triliun. Bank Mandiri juga terus berupaya untuk memperluas akseptasi dan ekosistem Mandiri e-Money agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Bprnews.id - Bank Sentral China (People's Bank of China/PBoC) mengumumkan pemangkasan suku bunga acuan pinjaman 5 tahunnya, pertanda pertama sejak bulan Juni. "Kami memutuskan untuk memangkas suku bunga acuan pinjaman 5 tahun untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pasar properti yang lesu," ungkap juru bicara PBoC.

Suku bunga pinjaman 5 tahun, yang menjadi acuan, dipangkas sebesar 25 basis poin menjadi 3,95%. Langkah ini bertujuan untuk merangsang aktivitas pinjaman, khususnya di sektor properti yang mengalami lesu. China sebelumnya juga telah memotong persyaratan rasio cadangan bagi perbankan, menyediakan tambahan modal jangka panjang untuk mendukung sektor real estat.

Sementara itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate di level 6%, suku bunga Deposit Facility 5,25%, dan suku bunga Lending Facility 6,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan lalu. Keputusan ini mencerminkan fokus BI pada kebijakan moneter yang stabil, dengan tujuan mengamankan nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi sesuai target.

Dalam RDG bulan ini, diprediksi BI akan tetap mempertahankan BI Rate di 6%, mengingat suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) tetap stabil di level 5,25-5,5%. Pelaku pasar juga menantikan risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC Minutes) The Fed pada Kamis, yang diharapkan memberikan petunjuk mengenai kebijakan suku bunga AS ke depan.

Bprnews.id - Industri perbankan Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Data per Desember 2023 menunjukkan bahwa industri ini tetap bersaing dengan tingkat profitabilitas yang solid dan berbagai indikator kinerja yang menggembirakan.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, menjelaskan, "Permodalan perbankan relatif tinggi menjadi bantalan mitigasi risiko yang solid di tengah kondisi ketidakpastian global."

Pada sisi kinerja intermediasi, tercatat pertumbuhan kredit yang signifikan, didorong oleh kredit investasi dan kredit modal kerja. Bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan likuiditas industri perbankan juga meningkat, menunjukkan stabilitas dan kepercayaan nasabah terhadap sektor perbankan.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL yang rendah, sementara jumlah kredit restrukturisasi Covid-19 terus mengalami penurunan, memberikan dampak positif terhadap penurunan rasio Loan at Risk.

Di sisi kebijakan, OJK terus mengambil langkah-langkah penegakan hukum dan pelindungan konsumen, dengan mencabut izin usaha beberapa lembaga keuangan yang bermasalah. Selain itu, OJK juga telah menerbitkan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memperkuat sektor BPR/S, menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Dengan demikian, industri perbankan Indonesia tetap kokoh dan siap menghadapi tantangan ekonomi global yang mungkin terjadi, serta terus berupaya meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bprnews.id - Jepang dan Inggris resmi masuk ke dalam jurang resesi setelah ekonomi keduanya mengalami kontraksi dalam dua kuartal berturut-turut. Dengan peristiwa ini, Indonesia menjadi perhatian utama, terutama dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan terus memantau dampaknya terhadap sektor keuangan negara ini.

"Kita akan cermati sekiranya ada dampaknya, tapi sejauh ini kami tidak mengharapkan dan antisipasi ada dampak terlalu berat. Karena kan hal yang juga sudah kita lihat beberapa waktu terakhir ini," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar di Hotel St Regis, Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan agar masyarakat tidak langsung percaya pada ramalan International Monetary Fund (IMF) mengenai gejolak global.

"AS masih kuat, kan China udah ngasih stimulus untuk perekonomian. Amerika sudah ekspansif kebijakannya, cuma sinyalnya seolah-olah kontraktif. Jadi anda nggak usah takut ramalan IMF akan global ini," jelas Purbaya.

Purbaya memperkirakan bahwa ekonomi global masih akan tumbuh pada tahun 2024 meskipun tidak terlalu ekspansif. Namun, dia menegaskan bahwa masih ada kemungkinan resesi jika terjadi perang global yang melibatkan negara-negara besar.

"Dengan fokus domestik, kita masih bisa selamat. Apalagi secara global seharusnya masih tumbuh 3,2 persen. Tahun lalu (IMF) menyatakan lebih buruk, tapi angkanya masih 3,2 persen. Jadi IMF juga tidak konsisten dalam perkiraannya, harusnya jika lebih buruk angkanya lebih rendah," terangnya.

"Jadi anda jangan terlalu percaya dengan lembaga internasional," tambah Purbaya.

Bprnews.id - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo, Jawa Tengah, setelah izin bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 20 Februari 2024.

"Kami akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data simpanan," ujar Sekretaris Lembaga LPS, Dimas Yuliharto.

Proses rekonsiliasi dan verifikasi tersebut dijadwalkan selesai paling lambat dalam 90 hari kerja atau hingga 16 Juli 2024. Pembayaran klaim akan dilakukan secara bertahap selama periode tersebut, dengan nasabah dapat memantau status simpanannya melalui kantor Perumda BPR Bank Purworejo atau situs web resmi LPS.

Bagi debitur bank, Dimas menekankan bahwa pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman masih dapat dilakukan di kantor Perumda BPR Bank Purworejo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Dimas juga mengimbau agar nasabah tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang menawarkan bantuan dengan imbalan atau biaya tambahan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di nomor 154.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan kelancaran proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank, serta meminimalisir dampaknya terhadap nasabah dan masyarakat luas.