BPRNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali mengumumkan bahwa hingga akhir tahun 2024 mendatang, 80 persen dari total 132 bank perkreditan rakyat (BPR) di Bali telah memenuhi syarat modal inti minimum (MIM) sebesar Rp 6 miliar. Hal ini diungkapkan dalam acara "Ngorta, Buka Bersama, dan Update Berita With Media" yang dihadiri oleh Kepala Kantor OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, bersama dengan pejabat OJK lainnya seperti Direktur Pengawasan OJK Bali, Ananda R. Moy, Made Novi Susilowati, dan Adi Darma pada Selasa (2/4/2024).

Kristrianti Puji Rahayu menyatakan, "Hingga kini 80 persen BPR di Bali aman dalam arti sudah memenuhi syarat MIM Rp 6 miliar." Namun, ia juga mengungkapkan bahwa sekitar 15 persen BPR telah merencanakan strategi untuk memenuhi syarat tersebut, sementara hanya 5 persen yang belum memiliki kepastian terkait hal ini.

Menanggapi pertanyaan tentang sanksi yang akan diberikan kepada BPR yang gagal memenuhi ketentuan MIM hingga akhir tahun 2024, Kristrianti Puji Rahayu menegaskan bahwa akan ada pembinaan. Selain itu, OJK juga akan menggelar Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang dapat memberikan tambahan modal kepada BPR yang memerlukan, serta strategi untuk mendatangkan investor.

Direktur Pengawasan OJK Bali, Ananda R. Moy, menambahkan bahwa sekitar 20 persen BPR masih belum memenuhi ketentuan MIM sebesar Rp 6 miliar. Namun, ia menyatakan keyakinannya bahwa dengan upaya-upaya yang sudah dirancang, BPR akan mampu memenuhi ketentuan tersebut hingga akhir tahun 2024.

Terkait dengan penarikan agunan oleh BPR yang pernah menjadi sorotan, Kristrianti Puji Rahayu menegaskan bahwa hal tersebut telah diatur dalam Peraturan OJK No. 1 tahun 2024. Dia menekankan pentingnya transparansi dan keterbukaan dari pihak BPR terhadap perjanjian tertulis mengenai akad kredit, serta pemahaman yang jelas dari debitur mengenai hak-hak mereka.