BPRNews.id – Memburuknya kualitas kredit turut menimpa industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR), baik konvensional maupun syariah. Terlebih, kualitas kredit untuk segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuat beberapa BPR kian waspada dalam menyalurkan kredit.

Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) UMKM untuk industri BPR per Maret 2024 telah mencapai 14,36%. Angka ini naik dibandingkan posisi Maret 2023 yang berada di level 11,58% dan akhir 2023 di 13,12%.

Sejalan dengan kenaikan NPL, pertumbuhan kredit BPR di sektor UMKM pun konsisten melambat sejak awal tahun. Per Maret 2024, pertumbuhannya hanya sekitar 10,36%, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 14,05%.

Direktur Utama PT BPR Syariah (BPRS) Artha Madani, Cahyo Kartiko, mengakui bahwa kredit UMKM belum benar-benar pulih pasca pandemi Covid-19. Ketika relaksasi restrukturisasi dicabut, kualitas kredit di industri BPR terdampak signifikan.

Namun, Cahyo menyatakan bahwa relaksasi seperti restrukturisasi tidak bisa terus diperpanjang secara umum. "Perlu dilihat satu per satu, UMKM yang benar-benar tidak bisa pulih meskipun sudah berusaha maksimal," ujarnya.

Cahyo juga mengungkapkan bahwa sektor UMKM rentan terhadap penyalahgunaan dana kredit. "Alih-alih mengembangkan usaha, dana kredit sering digunakan untuk kepentingan lainnya," jelasnya.

Sebagai solusi, BPRS mempertimbangkan memberikan kredit dalam bentuk barang dan jasa daripada uang tunai. Namun, Cahyo menyadari tantangan edukasi konsumen dalam hal ini. "Kadang mereka tidak mau karena membandingkan dengan yang konvensional yang memberikan uang tunai," katanya.

BPRS Artha Madani telah menghentikan penyaluran kredit UMKM kepada nasabah baru. Portofolio kredit UMKM yang sebelumnya sekitar 60% kini hanya sekitar 15% dari total kredit per Kuartal I-2024 yang senilai Rp 357,53 miliar. "Kami sedang mencari model yang lebih baik agar tidak menghadapi masalah serupa," tambah Cahyo.

Saat ini, NPL Gross BPRS Artha Madani berada di level 2,7% dan NPL Net di 1,7%, angka yang stabil dari periode sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, mengungkapkan bahwa kualitas kredit UMKM di BPR Hasamitra tidak banyak terdampak pandemi. "Jadi tidak ada pengaruh dengan dicabutnya aturan relaksasi oleh OJK," ujarnya.

NPL bruto BPR Hasamitra pada Desember 2023 berada di angka 2,44%, dan turun menjadi 2,35% pada Mei 2024. Nyoman menegaskan bahwa antisipasi kenaikan NPL dilakukan dengan menyalurkan kredit berkualitas tanpa mengejar kuantitas, sesuai prinsip kredit yang sehat. "Tujuan penggunaan kredit harus jelas dan terhindar dari nasabah spekulatif, seperti untuk judi online," tambahnya.

Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat (Perbarindo), Tedy Alamsyah, menekankan bahwa dengan berakhirnya relaksasi restrukturisasi, BPR melakukan penyesuaian kualitas berdasarkan asesmen debitur terdampak Covid-19 yang menyebabkan kenaikan NPL di industri. "Dampak Covid-19 masih belum sepenuhnya pulih bagi sektor UMKM, sehingga mereka masih membutuhkan waktu untuk pemulihan," pungkasnya.