BPRNews.id - Kesempatan bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) untuk melantai di bursa atau initial public offering (IPO) memang telah terbuka setelah diberlakukannya UU 4/2023 terkait P2SK yang memperbolehkan bank tersebut memperdagangkan sahamnya di pasar modal.

Namun, rencana tersebut tampaknya harus ditunda oleh BPR Syariah Artha Madani yang sejatinya telah merencanakan untuk melakukan IPO pada tahun 2025. Direktur Utama PT BPRS Artha Madani, Cahyo, mengungkapkan bahwa rencana tersebut sedang dikaji ulang mengingat batasan modal inti yang masih jauh dari persyaratan.

“Sekarang kan modal inti kamu baru Rp 20 miliar,” ujarnya pada 18 Maret.

Menurut Cahyo, untuk melakukan IPO, mereka harus memenuhi persyaratan minimal modal inti sebesar Rp 80 miliar sesuai dengan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) terkait BPR/S. Kondisi saat ini mendorong mereka untuk meninggalkan terlebih dahulu rencana IPO dan fokus pada penguatan bisnis serta peningkatan permodalan.

“Kami juga membuka peluang jika ada investor strategis yang masuk. Itu juga menjadi langkah percepatan untuk mencapai modal minimum untuk melakukan IPO,” tambahnya.

Namun, hingga saat ini belum ada investor strategis yang benar-benar menyatakan minat. Cahyo menyebut bahwa saat ini hanya sebatas pembicaraan awal.

Sementara itu, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, tengah mempersiapkan payung hukum untuk mendorong BPR/BPRS agar melantai di bursa. Meski demikian, upaya untuk membersihkan industri keuangan tetap menjadi prioritas.

Dian menegaskan bahwa akan ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh BPR sebelum mereka dapat melantai di pasar modal. Hal ini juga untuk menjaga agar tidak sembarang BPR langsung dapat melakukan IPO.

“Harus ada upaya ekstra siapkan BPR agar siap memegang mandat baru itu. Kita juga concern, kalau masuk pasar modal nantinya yang diperhatikan adalah perlindungan investor," ujarnya pada 20 Februari.