BPRNews.id - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memberikan apresiasi atas keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 pada 31 Maret 2024. Keputusan ini dianggap sejalan dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh Pemerintah pada Juni 2023 serta pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya sektor riil.

"Kebijakan restrukturisasi kredit yang diluncurkan sejak awal 2020 telah banyak membantu debitur, terutama UMKM, dalam melewati masa pandemi," ujar Direktur Utama BRI dan Ketua Himbara, Sunarso, Senin (1/4).

Sunarso menyatakan bahwa BRI sendiri sudah tidak menggunakan kebijakan tersebut secara internal sejak 2023 sebagai upaya untuk penerapan prudential banking. "BRI juga telah menerapkan langkah antisipatif merespon berakhirnya relaksasi restrukturisasi Covid pada bulan Maret 2024, di mana BRI telah menyiapkan soft landing strategy," katanya.

Sunarso juga menegaskan bahwa BRI optimis berakhirnya relaksasi tersebut tidak akan berdampak signifikan pada kinerja kualitas kredit maupun kinerja keuangan BRI secara umum.

Dalam mengantisipasi risiko, BRI tetap mengimbangi dengan melakukan pencadangan yang memadai. Hingga akhir Desember 2022, NPL Coverage BRI berada di level 305,73 persen. Cadangan tersebut digunakan untuk penghapusbukuan kredit UMKM yang tidak bisa direstrukturisasi lagi.

"Outstanding kredit restrukturisasi COVID-19 per Desember 2023 turun menjadi Rp54,5 triliun dari Rp107,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya," ungkap Sunarso.

Selama pandemi, BRI telah mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan UMKM yang memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Indonesia. UMKM menyumbang 60,3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyerap 97 persen tenaga kerja, dan menyediakan 99 persen lapangan kerja di Indonesia.

"Fokus BRI dalam memberdayakan dan membangkitkan aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada saat pandemi menjadi motor kinerja keuangan BRI," pungkas Sunarso.