BPRNews.id - Komisi C memberikan dukungan penuh terhadap kinerja BPR BKK di Jawa Tengah. Mereka siap mengundang semua pemangku kepentingan, terutama dari Biro Perekonomian Setda Jateng, untuk membahas modal yang disetor.

Wakil Ketua Komisi C, Sriyanto Saputro, mengungkapkan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke BPR BKK Tasikmadu (Karanganyar) dan BPR BKK Karangmalang (Sragen) pada Rabu (3/7/2024). Turut hadir dalam kunjungan tersebut adalah perwakilan dari Biro Perekonomian Jateng, Direktur Utama BPR BKK Tasikmadu Didik Darmadi, dan Direktur Utama BPR BKK Karangmalang Raji.

"Penambahan modal sangat penting untuk memperkuat kinerja BPR BKK agar tetap sehat secara finansial," ujarnya.

Anggota Komisi C lainnya, Agung Budi Margono, menambahkan bahwa BPR BKK memerlukan kajian komprehensif, terutama dengan adanya kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai satu pemegang saham. BPR milik pemerintah daerah sebaiknya diarahkan menjadi satu pemegang saham melalui BPD (Bank Jateng).

"Sebelum akhir masa tugas kita, penting untuk membuat kajian menyeluruh mengenai BPR BKK. Terutama dengan wacana apakah BPR BKK akan tetap konvensional atau beralih ke syariah. Jika syariah, peluangnya besar mengingat banyaknya pondok pesantren di Jateng yang belum tergarap secara ekonomi. Sebaliknya, banyak yang sudah digarap oleh bank syariah nasional," jelasnya.

Siti Rosidah menambahkan, isu pengambilalihan saham oleh Bank Jateng patut menjadi perhatian penting Komisi C. Terlebih, banyak BPR BKK di Jateng yang berkinerja baik, termasuk Tasikmadu dan Karangmalang.

"Perlu kajian menyeluruh mengenai isu tersebut," tegasnya yang turut diamini oleh Mustolih.

Didik Darmadi mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan penambahan modal. Saat ini, modal yang disetor kepada Pemkab Karanganyar sebesar Rp 9,6 miliar dan untuk Pemprov Jateng sebesar Rp 10,9 miliar.

"Kami berharap Komisi C menyetujui penambahan modal agar kami tidak terdilusi. Sejauh ini, masalah kami adalah penyelesaian kredit macet akibat dampak Covid-19," jelasnya.

Raji juga menyampaikan bahwa konsep kinerja BPR BKK Karangmalang sepenuhnya diserahkan kepada pemegang saham, yakni Pemprov Jateng (51%) dan Pemkab Sragen (49%).

Hingga Mei 2024, perkembangan dana simpanan PT BPR BKK Karangmalang yang dihimpun dari masyarakat mencapai Rp 730 miliar, dengan aset sebesar Rp 846 miliar, kredit Rp 553 miliar, total dividen Rp 11 miliar, dan NPL sebesar 5,5%.