BPRNews.id - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menekankan pentingnya penguatan peran profesi manajemen risiko di sektor jasa keuangan mengingat perkembangan industri jasa keuangan dan perekonomian yang sangat cepat.

"Setiap risiko di era kini terkoneksi satu sama lain dan memiliki pola yang kompleks, saling terhubung dan mempengaruhi bisnis industri, pemerintah, maupun masyarakat," ujar Sophia yang juga merangkap sebagai Ketua Dewan Audit OJK.

Sophia menjelaskan bahwa isu-isu seperti cyber security, business continuity, dan human capital menjadi tiga top risks di organisasi di regional Asia Pasifik. Di Indonesia, terkait dengan keberlanjutan bisnis dan human capital, ditambah dengan risiko perlambatan ekonomi, menjadi fokus utama risiko.

Dalam "Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Sektor Jasa Keuangan Tahun 2024" di Jakarta, Sophia menekankan pentingnya penguatan integritas dan kompetensi profesi bidang manajemen risiko di industri jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas pencegahan risiko.

"Kick-Off Meeting" tersebut adalah kegiatan tahunan dari Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) yang bertujuan untuk memberikan orientasi kepada praktisi serta profesional manajemen risiko di sektor jasa keuangan.

Sophia juga mengingatkan berbagai tantangan risiko yang dihadapi sektor jasa keuangan tahun ini, termasuk terkait dengan kebijakan stimulus COVID-19 yang akan berakhir, penguatan permodalan lembaga jasa keuangan, dan implementasi standar baru terkait APU PPT serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sebagai regulator, OJK terus berupaya menguatkan sektor jasa keuangan melalui kebijakan-kebijakan, termasuk fungsi governance, risk, and compliance (GRC), sambil memperhatikan tantangan interkoneksi dan kompleksitas risiko yang terus berkembang. Kolaborasi dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk profesi manajemen risiko, juga menjadi fokus dalam upaya memperkuat kompetensi di bidang GRC dan teknologi informasi, dengan tetap menjaga prinsip governansi yang baik, integritas, dan keberlanjutan.