Bprnews.id - Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) telah mengungkapkan statistik yang mengkhawatirkan mengenai cakupan asuransi di kalangan penduduk Indonesia. Hal ini terbukti mengingat tingkat penetrasi asuransi di negara ini sangat rendah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa terdapat kesenjangan yang signifikan antara literasi dan inklusi dalam perekonomian Indonesia. Menurutnya, berdasarkan data survei tahun 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih terbilang kecil, hanya 16%.

Sementara angka literasi dua kali lipatnya, yakni 33% yang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memahami asuransi, lebih dari separuh dari mereka belum membeli polis asuransi. Hanya sebagian kecil dari 16% yang memutuskan untuk membelinya.

Kondisi ini membuat penetrasi asuransi Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih cukup kecil meskipun negara ini merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar dan menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia.

"(Penetrasi) kalah dibandingkan penetrasi dari negara-negara dari ASEAN padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten 5% dan diproyeksikan 2023 dan 2024 juga masih di kisaran 5%. Potensi itu lah yang mesti kita explore lebih lanjut yang akan kita jual," ujarnya, dalam konferensi pers di Shangri-La Hotel, Jakarta Pusat, Senin (23/10).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner (DK)  OJK , Mahendra Siregar. Mengatakan tingkat penetrasi asuransi di Indonesia terhadap PDB  baru menyentuh angka 2,75%.

"Katakanlah penetrasi tadi 2,75% dikatakan berarti sekitar 7,5 juta orang dari 275 juta orang (penduduk Indonesia). Artinya kalau dari teori gelas penuh, setengah penuh ini masih kelas yang baru mulai diisi," kata Mahendra dalam momentum berbeda.

Meski angka ini terbilang kecil, namun menurutnya kondisi ini bisa menunjukkan masih besarnya peluang bagi industri asuransi untuk bertumbuh dan mencari peluang pemasukan baru. Menurutnya, persoalan ini bisa menjadi suatu masalah yang baik.

"It's not bad problem, it's a good problem karena ruang perbaikannya luar biasa besarnya dan potensinya bisa dikatakan tidak terbatas. Saya rasa batasannya kembali lagi how soon and how strong to regain confidence untuk melihat potensi pasar, usia, pendapatan perkapita, kebutuhan asuransi, semua ada di depan mata kita. The only challenge how to regain confidence," ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, OJK bermitra dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menyusun peta jalan strategis pengembangan dan penguatan industri asuransi Indonesia periode 2023-2027.

Selain itu, OJK berencana membentuk gugus tugas untuk memastikan keberhasilan implementasi peta jalannya. Hal ini merupakan langkah penting dalam bergerak maju dan mewujudkan perbaikan berkelanjutan dalam dunia asuransi yang kompleks dan penuh tantangan.

"Saya senang bukan hanya perumusannya tapi pelaksanaannya akan dilakukan bersama dengan membentuk task force. Tapi jangan lupa setelah membentuk task force, melakukan pemantauan terhadap implementasi dan melaporkannya kepada stakeholder progress report,"ujarnya.

OJK mengambil pendekatan kolaboratif yang inovatif dan efektif untuk memperkuat industri asuransi. Satgas yang dikenal dengan nama 'Satgas' ini tidak hanya mencakup unsur OJK tetapi juga berbagai asosiasi. Selangkah lebih maju, gugus tugas ini berencana untuk meninjau peta jalan tersebut setiap enam bulan untuk mengevaluasi realitas implementasinya. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong industri asuransi yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.